Halbar – Bupati Halmahera Barat (Halbar), James Uang, meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat segera melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebelum pembayaran gaji dilakukan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh PPPK Paruh Waktu memenuhi ketentuan kepegawaian. Pasalnya, masih ditemukan pegawai yang tidak aktif masuk kantor setelah menerima surat keputusan (SK), serta terdapat indikasi rangkap jabatan.
Hal itu disampaikan James Uang saat diwawancarai awak media, Senin 9 November 2026. Ia mengatakan, pemerintah daerah dalam waktu dekat berencana melakukan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu. Namun, proses tersebut harus didahului dengan verifikasi data oleh BKD.
“Dalam waktu dekat ini kita bakal membayar gaji PPPK Paruh Waktu. Namun, BKD harus melakukan verifikasi terlebih dahulu,” kata James.
Selain memastikan keaktifan pegawai, Bupati juga meminta BKD memeriksa status PPPK Paruh Waktu yang diduga masih memiliki rangkap jabatan. Menurut dia, persoalan tersebut perlu diteliti agar pembayaran gaji tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun menjadi temuan dalam pemeriksaan.
“BKD juga akan melakukan verifikasi PPPK Paruh Waktu yang masih rangkap jabatan. Sebab, jika mereka rangkap jabatan, gajinya tidak bisa dibayarkan karena nantinya masuk temuan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Halmahera Barat, Ruslan Thalib, mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap data PPPK Paruh Waktu.
“Iya, saat ini kita fokus melakukan verifikasi terhadap PPPK Paruh Waktu,” kata Ruslan.
Tidore – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, terus mengintensifkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui pelayanan jemput bola guna mempermudah masyarakat mengakses dokumen administrasi kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Tidore Kepulauan, Jahra Mandar, mengatakan pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperpendek rentang kendali pelayanan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus selalu mendatangi kantor Dukcapil untuk mengakses dokumen kependudukan.
“Melalui aktivasi IKD, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil hanya untuk mengakses dokumen kependudukan karena semuanya sudah tersedia dalam aplikasi IKD,” ujar Jahra selasa 10 November 2026.
Ia menjelaskan, capaian aktivasi IKD di Kota Tidore Kepulauan saat ini meningkat menjadi 18,14 persen, dari sebelumnya 12,25 persen.
Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target nasional sebesar 30 persen.
“Saat ini capaian kita sudah 18,14 persen. Kami bekerja ekstra untuk mengejar target nasional 30 persen. Kota Tidore Kepulauan saat ini berada di urutan ketiga setelah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah,” Kata Jahra
Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Dukcapil terus memperluas pelayanan jemput bola dengan memanfaatkan berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, hingga lingkungan pendidikan.
Bahkan, Dukcapil membuka layanan aktivasi IKD dalam kegiatan jalan santai memperingati Hari Guru Nasional di kawasan Tugu Lufa. Selanjutnya, pelayanan serupa dijadwalkan menyasar para guru di wilayah Kecamatan Tidore Selatan.
Selain itu, Dukcapil menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap kecamatan. Kerja sama tersebut dilakukan untuk menyosialisasikan manfaat IKD sekaligus membantu masyarakat melakukan aktivasi.
“Selain itu, Dukcapil juga bekerja sama dengan Dinas Sosial melalui pendamping PKH di setiap kecamatan untuk memberikan sosialisasi sekaligus mendorong aktivasi IKD kepada masyarakat penerima bantuan sosial,” katanya.
Jahra menuturkan, masyarakat perlu mulai memahami pentingnya IKD karena identitas kependudukan digital tersebut diproyeksikan menjadi salah satu persyaratan dalam mengakses bantuan pemerintah ke depan.
Karena itu, pihaknya bersama Dinas Sosial dan para pendamping PKH terus melakukan sosialisasi serta memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat.
Di sisi lain, pelayanan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) juga mulai menyasar kalangan pelajar. Program tersebut telah dilaksanakan di tiga sekolah, yakni SMA Negeri 1 Tidore, SMA Negeri 3 Tidore, dan SMK Negeri 1 Tidore.
Menurut Jahra, salah satu tantangan dalam memperluas penggunaan IKD adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat layanan tersebut.
Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
“Sekarang semuanya lebih mudah. Di dalam telepon genggam sudah tersedia KTP, Kartu Keluarga, biodata, dan dokumen lainnya. Bahkan, beberapa pengajuan administrasi bisa dilakukan melalui aplikasi sehingga masyarakat tidak perlu lagi mengantre di kantor Dukcapil,” ujarnya.
Ternate – Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Maluku Utara menerapkan program prioritas Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto kepada para Siswa Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026.
Kepala SPN Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Anjas Gautama Putra menjelaskan, SPKT merupakan garda terdepan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sehingga Diktuk Bintara Polri khusus SPKT ditanamkan jiwa untuk memberikan pelayanan dengan pendekatan secara humanis.
“SPKT merupakan pintu depan pelayanan Polri. Makanya para siswa yang didik di SPKT kami tekankan bahwa setiap warga atau masyarakat yang datang membutuhkan keadilan atau bantuan kepolisian sehingga wajib hukumnya dilayani secara cepat, profesional, transparan, dan humanis,” ujar Kombes Anjas, dalam dialog interaktif Ternate pagi di Pro 1 Ternate, Selasa, 10 November 2026.
Ia mengatakan, tujuan dan Implementasi program tersebut, bertujuan agar para siswa memahami bahwa tugas Polri tidak hanya sebatas penegakan hukum, melainkan juga hadir, peduli, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagaimana dengan tagline Kapolri yaitu Polisi Bersama Masyarakat.
Penerapan program Kapolri lanjut Anjas, para siswa juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan terutama kegiatan keagamaan salah satunya Jumat Keliling yang dilaksanakan di Polda hingga Polres termasuk dengan SPN.
“Setiap Jumat, para siswa yang beragama muslim, juga dilibatkan untuk melaksanakan Jumat secara berjamaah di masjid yang ditentukan agar bisa lebih berbaur dan dekat dengan masyarakat saat masih menjalani pendidikan,” katanya.
Kegiatan yang sejalan dengan tagline Kapolri ini lanjut Kombes Anjas, menjadi bagian dari pembinaan mental spiritual guna membentuk calon anggota Polri yang religius, berkarakter, dan memiliki kepedulian sosial.
“Usai pelaksanaan Shalat Jumat berjamaah, para siswa melanjutkan kegiatan dengan dialog dan silaturahmi bersama sehingga para siswa dapat belajar membangun komunikasi yang baik, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya.
Diharapkan, kelak ketika siswa bertugas sebagai anggota Polri, mereka senantiasa hadir dan bekerja bersama masyarakat, memperoleh kepercayaan serta kecintaan masyarakat dan mampu menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara profesional dan berintegritas.
Anjas berharap, dengan kegiatan yang dilaksanakan selama di SPN tersebut, dapat mencetak personel Polri yang humanis, berintegritas, dan siap mengabdi demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.
Menurutnya, para siswa bisa menjadi Polisi yang dicintai masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencederai nama keluarga khususnya, dan institusi Polri secara umum.
“Kita berharap, apa yang didapat selama pendidikan dapat diimplementasikan dalam lingkungan tugas maupun keluarga sehingga tagline Kapolri Polisi Bersama Masyarakat dapat benar-benar dirasakan secara keseluruhan,” ucapnya, mengakhiri.
Ternate – Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, bersama pihak Pertamina Fuel Terminal Ternate melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batang Dua. Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kompak program BBM Satu Harga, Minggu 8 November 2026
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan akses energi bagi masyarakat di wilayah terluar Kota Ternate. Pasalnya, selama ini masyarakat Batang Dua masih menghadapi kesulitan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan harga terjangkau.
Dalam kunjungan tersebut, Nasri didampingi Direktur CV Berkah Energi Sejahtera, Muhammad Saldi, selaku pengelola SPBU Kompak BBM Satu Harga di Kecamatan Batang Dua.
Nasri menargetkan, pelayanan BBM Satu Harga di Kecamatan Batang Dua dan Moti dapat dinikmati masyarakat dalam waktu dekat, bertepatan dengan agenda peresmian program BBM Satu Harga secara nasional.
Ia menjelaskan, pembangunan SPBU Kompak di Kecamatan Moti telah dilakukan. Sementara itu, pembangunan fasilitas serupa di Batang Dua akan segera dimulai setelah proses pengecekan dan persiapan lokasi bersama pihak terkait.
Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, bersama pihak Pertamina Fuel Terminal Ternate melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Batang Dua, Minggu 8 November 2026. (Foto: RRI/IGMTV)
Menurut Nasri, kehadiran BBM Satu Harga bukan sekadar pembangunan fasilitas pengisian bahan bakar, melainkan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan serta tingginya harga BBM.
“Ini bukan sekadar menghadirkan SPBU, tetapi tentang menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Sudah bertahun-tahun warga Batang Dua harus berhadapan dengan kesulitan mendapatkan BBM,” kata Nasri.
Ia menegaskan, masyarakat di pulau terluar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan harga BBM yang terjangkau sebagaimana masyarakat di pusat kota.
“Jangan sampai karena masyarakat tinggal jauh di pulau terluar, mereka harus terus menanggung beban harga BBM yang mahal. Kami ingin penantian panjang ini segera berakhir. Kehadiran BBM Satu Harga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Nasri berharap, beroperasinya SPBU Kompak nantinya dapat mempermudah masyarakat memperoleh BBM, sekaligus meringankan biaya transportasi, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperlancar mobilitas warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Harapan saya, ketika pelayanan ini hadir, masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu dan biaya lebih besar hanya untuk mendapatkan BBM. Sebab, pembangunan yang berkeadilan adalah ketika masyarakat di pulau terluar juga merasakan manfaat pelayanan yang sama,” katanya.
Program BBM Satu Harga merupakan kebijakan pemerintah untuk memperluas akses energi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Melalui program ini, masyarakat di kawasan kepulauan diharapkan dapat memperoleh BBM dengan harga yang setara dengan wilayah lainnya.
Ternate – Kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan panjang jalan yang dibangun. Kemampuan sumber daya manusia dalam merencanakan, mengawasi, hingga memastikan bangunan memenuhi standar teknis turut menentukan apakah infrastruktur dapat bertahan lama dan benar-benar digunakan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi tenaga teknis konstruksi. Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Senin, 9 November 2026, itu mencakup lima bidang keahlian yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur daerah.
Kelima bidang tersebut meliputi perencanaan teknis jembatan, pengawasan jalan, penilik gedung dan bangunan, perizinan sumber daya air, serta perencanaan drainase perkotaan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura. Kerja sama tersebut juga menjadi tindak lanjut pertemuan dan nota kesepahaman antara Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Dirjen Bina Konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga teknis merupakan bagian penting dalam menyiapkan aparatur yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
“Kerja sama ini merupakan tindak lanjut pertemuan dan MoU antara Gubernur dengan Dirjen Bina Konstruksi. Fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga konstruksi,” kata Risman dalam sambutannya.
Menurut dia, lima bidang yang dipilih bukan sekadar materi pelatihan administratif. Masing-masing memiliki hubungan dengan persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini dihadapi Maluku Utara.
Pada bidang perencanaan teknis jembatan, misalnya, peningkatan keahlian diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penghubung antardaerah. Konektivitas menjadi kebutuhan penting bagi provinsi yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan wilayah daratan yang tersebar.
Sementara itu, pengawasan jalan berkaitan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pekerjaan infrastruktur. Risman menyebut pemerintah menargetkan konektivitas jalan sepanjang 400 kilometer dapat terhubung dengan baik pada 2029.
Target tersebut, menurut dia, harus diikuti pengawasan yang memperhatikan kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas pekerjaan.
Bidang penilik gedung dan bangunan juga mendapat perhatian. Keahlian ini dibutuhkan untuk menilai kondisi fisik serta tingkat kerusakan bangunan. Risman mengatakan, selama ini PUPR kerap menerima permintaan rekomendasi dari sejumlah organisasi perangkat daerah mengenai kondisi bangunan yang membutuhkan penilaian teknis.
Adapun peningkatan kompetensi perizinan sumber daya air ditujukan untuk memperkuat pelayanan penilaian dan perizinan pemanfaatan air permukaan. Risman menyebut pelatihan teknis khusus bidang tersebut baru dapat dilaksanakan tahun ini.
Sementara perencanaan drainase perkotaan diarahkan untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam merancang sistem pengelolaan air di kawasan perkotaan. Dia bahkan mendorong keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar peningkatan kapasitas tidak berjalan secara sektoral.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang membuka kegiatan tersebut mengingatkan bahwa peningkatan kompetensi tidak boleh berhenti pada perolehan sertifikat. Pengakuan formal harus dibuktikan melalui kemampuan teknis dan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Empat tahun kuliah, menggambar dengan bagus, mendesain dengan bagus, ternyata belum cukup. Kita butuh sertifikat. Di luar negeri itu banyak sertifikatnya,” kata Sarbin.
Namun, Sarbin menekankan sertifikasi harus berjalan beriringan dengan pengalaman praktis. Menurut dia, perencanaan konstruksi tidak cukup hanya mengandalkan teori pendidikan formal, sebab kondisi lapangan sering kali memiliki persoalan yang tidak seluruhnya dapat diprediksi di atas kertas.
Dia mencontohkan temuan ketidaksesuaian spesifikasi tiang pancang pada salah satu proyek jembatan. Material yang direncanakan memiliki diameter 50, tetapi yang terpasang di lapangan hanya berdiameter 40.
Ketidaksesuaian itu menyebabkan material yang telah didatangkan kontraktor tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut, menurut Sarbin, memperlihatkan pentingnya ketelitian tenaga teknis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kesalahan dalam menyusun spesifikasi bukan hanya menghambat pekerjaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Persoalan lain yang disorot ialah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dia meminta tenaga teknis memiliki kemampuan menghitung harga pasar, memperkirakan kebutuhan material, serta membaca kemungkinan perubahan harga selama pekerjaan berlangsung.
“SDM kita harus lebih mumpuni dalam menghitung harga pasar, harga riil di lapangan, serta memprediksi perkembangan dan fluktuasi harga barang. Ketika perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan, dampaknya akan berakibat pada anggaran,” ujarnya.
Sarbin juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang memperhitungkan usia pakai infrastruktur. Jalan dan jembatan yang dibangun harus memiliki catatan teknis, jadwal evaluasi, serta perencanaan pemeliharaan yang jelas.
Dia menilai pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelesaian fisik. Infrastruktur harus memenuhi standar keselamatan dan memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sarbin mencontohkan masih terdapat jembatan yang telah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan warga. Dia juga menyinggung pembangunan perumahan di kawasan hutan yang akhirnya tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Melalui pelatihan ini, kita harus mampu membaca situasi dan kondisi riil di lapangan agar pembangunan benar-benar bermanfaat,” katanya.
Di sisi lain, Sarbin memberikan perhatian khusus kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dia meminta PPK memiliki kemampuan teknis dan integritas yang kuat karena memegang kewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
“PPK seharusnya lebih kuat. Dia diberikan kewenangan mewakili pimpinan dan KPA sehingga harus punya taring yang kuat. Kalau PPK memanggil pelaksana, data harus dibaca. PPK harus memiliki integritas yang lebih kuat,” ujarnya.
Selain kompetensi dan pengalaman, integritas menjadi aspek yang menurut Sarbin tidak boleh dipisahkan dari profesionalitas aparatur. Pengetahuan teknis harus disertai kejujuran dan tanggung jawab agar pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan.
Risman sejalan dengan penekanan tersebut. Dia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan belajar dari instruktur dan narasumber Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, termasuk aktif menyampaikan pertanyaan selama pelatihan.
Dia berharap hasil bimtek tidak hanya menambah jumlah tenaga bersertifikat di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga meningkatkan standar pekerjaan konstruksi.
“Sertifikat bukan hanya untuk didapatkan. Kualitas dan kuantitas pekerjaan di lokasi menjadi tujuan utama pelaksanaan bimtek ini,” ujar Risman.
Peningkatan kompetensi lima bidang tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pembangunan infrastruktur. Terlebih, pemerintah daerah tengah mendorong penguatan konektivitas antarpulau dan antardaerah melalui pembangunan jalan dan jembatan.
Sarbin menegaskan, seluruh jajaran PUPR perlu meninggalkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Pembangunan infrastruktur, kata dia, harus diarahkan pada satu tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya satu, kesejahteraan masyarakat. Pembangunan harus selesai, jembatan harus selesai, jalan harus selesai, dan air bersih harus tersedia,” katanya.
Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melepas 30 putra-putri terbaik daerah yang akan menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Mereka diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan pendidikan, tetapi juga kembali mengabdi untuk membangun daerah.
Pelepasan calon Praja IPDN tersebut dilakukan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku Utara, Dr. Fachrudin Tukuboya, di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Senin, 9 November 2026. Kegiatan itu turut dihadiri tim dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara.
Mewakili Gubernur Sherly Tjoanda, Fachrudin mengaku bangga sekaligus haru melepas para calon Praja yang berhasil melewati proses seleksi. Ia mengingatkan bahwa keberangkatan mereka bukan sekadar untuk melanjutkan pendidikan, melainkan membawa identitas dan nama baik daerah.
“Kalian bukan berangkat sebagai siswa biasa. Kalian berangkat sebagai duta daerah. Di pundak kalian ada nama baik 10 kabupaten/kota, ada nama baik Provinsi Maluku Utara, Negeri Moloku Kie Raha,” kata Fachrudin dalam sambutannya.
Menurut dia, keberhasilan para peserta melewati seleksi yang kompetitif merupakan bukti bahwa mereka memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi calon pemimpin pemerintahan.
Dari ribuan pendaftar, sebanyak 30 orang berhasil terpilih untuk mengikuti pendidikan kedinasan tersebut. Karena itu, Fachrudin meminta mereka memanfaatkan kesempatan tersebut dengan penuh tanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, ia menitipkan lima pesan penting dari Gubernur Sherly Tjoanda sebagai bekal selama menjalani pendidikan di IPDN.
Pertama, menjaga integritas. Fachrudin mengingatkan bahwa IPDN merupakan tempat menempa kedisiplinan dan pengabdian. Para calon Praja diminta meninggalkan mentalitas manja dan membangun karakter jujur sejak dini.
“Maluku Utara tidak butuh pemimpin yang pintar tapi korup. Kita butuh pemimpin yang jujur,” ujarnya.
Kedua, memperkuat mental sebagai anak kepulauan. Menurut Fachrudin, pendidikan di IPDN membutuhkan ketahanan fisik dan mental. Pengalaman hidup sebagai masyarakat kepulauan harus menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan selama pendidikan.
Ketiga, tidak melupakan daerah asal. Ia menegaskan, kesempatan pendidikan yang diperoleh para calon Praja merupakan bentuk investasi pemerintah dan masyarakat terhadap sumber daya manusia Maluku Utara.
Karena itu, ilmu yang diperoleh di Jatinangor diharapkan dapat dibawa pulang untuk memperkuat pelayanan pemerintahan, termasuk menjangkau wilayah perdesaan di Halmahera, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu hingga Morotai.
“Ilmu yang kalian dapat di Jatinangor bukan untuk gagah-gagahan. Setelah lulus, kalian harus kembali membangun Maluku Utara. Kita masih butuh banyak pamong yang mau turun ke desa-desa,” katanya.
Keempat, menjaga adab dan kekompakan. Fachrudin meminta para calon Praja mampu membangun persaudaraan dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ia juga mengingatkan agar tidak membawa sentimen kesukuan maupun membentuk kelompok eksklusif.
Ia berharap para calon Praja dapat menunjukkan karakter masyarakat Maluku Utara yang menjunjung kesopanan, saling menghormati, dan memelihara semangat persaudaraan Hiria Bisi Lamo.
Kelima, menjaga ibadah dan meminta doa orang tua. Fachrudin mengingatkan bahwa kehidupan jauh dari keluarga membutuhkan kedisiplinan, keteguhan iman, serta dukungan doa orang tua.
Selain memberikan pesan kepada para calon Praja, Fachrudin menyampaikan apresiasi kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada pemerintah daerah.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan terus mengawal proses pendidikan mereka.
Fachrudin secara resmi melepas keberangkatan 30 calon Praja tersebut. Ia berharap mereka dapat menjalani pendidikan dengan baik dan kembali membawa kebanggaan bagi keluarga maupun daerah.
“Kembalilah dengan kepala tegak. Buat bangga orang tua kalian, buat bangga Maluku Utara, dan buat bangga bangsa dan negara. Jadilah Pamong Praja yang membanggakan,” ujarnya.
Ternate – Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Maluku Utara mulai membuka pendaftaran calon petugas haji untuk musim penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Proses rekrutmen dijadwalkan berlangsung pada 5–10 November 2026.
Ketua Panitia Seleksi PHD Maluku Utara, Fadly U. Muhammad, mengatakan proses seleksi dirancang untuk mendapatkan petugas yang memiliki kemampuan, integritas, dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
Fadly juga menegaskan seleksi akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan penilaian yang objektif.
“Seleksi dilakukan secara transparan dan objektif, sehingga melahirkan PHD yang benar-benar dapat menjalankan tugasnya melayani jemaah haji Maluku Utara dari Ternate hingga Makkah Madinah,” kata Fadly, Minggu 8 November 2026.
Menurut dia, keberadaan Petugas Haji Daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah selama menjalankan ibadah haji, baik di Tanah Air maupun Arab Saudi.
Dalam pengumuman Panitia Seleksi Nomor 01/PANSELPHD/2026, terdapat dua bidang pelayanan yang dibuka, yakni pelayanan umum dan pelayanan kesehatan.
Untuk bidang pelayanan umum, calon peserta harus berusia minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, serta memiliki pengalaman manajerial. Peserta juga diwajibkan memahami regulasi perhajian, manasik, dan alur perjalanan ibadah haji.
Sementara untuk bidang pelayanan kesehatan, pendaftar harus berusia 27–55 tahun serta berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan dengan dokumen registrasi dan izin praktik sesuai ketentuan.
Seleksi juga mensyaratkan peserta memiliki surat rekomendasi gubernur, kondisi kesehatan yang memenuhi ketentuan istithaah, serta komitmen dan rekam jejak yang baik dalam pelayanan jemaah.
Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan administrasi dan tes kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Ujian berlangsung selama 90 menit dengan 100 soal pilihan ganda untuk setiap bidang tugas.
Materi ujian mencakup wawasan kebangsaan, moderasi beragama, regulasi, manasik haji, serta tugas dan fungsi petugas haji.
Panitia menjadwalkan tes CAT pada 14 November 2026. Adapun pengumuman hasil seleksi akan disampaikan pada 16 November 2026.
Calon peserta yang dinyatakan lolos nantinya wajib mengikuti bimbingan teknis sebelum ditetapkan sebagai Petugas Haji Daerah oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Seluruh tahapan seleksi mengacu pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminasi. Dengan mekanisme tersebut, rekrutmen PHD diharapkan menghasilkan petugas yang siap menjalankan tanggung jawab pelayanan jemaah haji Maluku Utara pada musim haji 2027.
Ternate – Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Ternate mengadakan kegiatan pembekalan teknik pertolongan di permukaan air (Water Rescue) kepada para jurnalis di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung sehari berlokasi di Pantai Sulamadaha, Minggu, 8 November 2026.
Kegiatan dibuka Kepala Basarnas Ternate, Iwan Ramdani, dan diikuti 24 wartawan serta jurnalis dari berbagai media di Maluku Utara. Pembekalan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran insan pers terhadap pentingnya keselamatan diri saat melakukan peliputan, khususnya di wilayah perairan dan lokasi bencana.
Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan bahwa Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang didominasi perairan luas. Kondisi tersebut menjadikan keselamatan di wilayah perairan sebagai hal penting, termasuk bagi jurnalis yang kerap melakukan peliputan langsung di lapangan.
Ia mengingatkan, jurnalis berpotensi menghadapi berbagai risiko ketika bertugas, mulai dari cuaca buruk, gelombang tinggi, arus laut, kecelakaan kapal hingga situasi kedaruratan lainnya. Karena itu, keselamatan pribadi harus menjadi perhatian utama agar jurnalis tidak menjadi korban ketika menjalankan tugas peliputan.
“Keselamatan diri harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai dalam menjalankan tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, justru rekan-rekan jurnalis menjadi korban dari suatu peristiwa yang sedang berlangsung,” ujar Iwan.
Melalui pembekalan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai pengenalan potensi bahaya di perairan, penggunaan alat keselamatan seperti life jacket, tindakan ketika terjatuh ke air, serta prinsip dasar pertolongan di permukaan air. Kepala Basarnas juga menekankan pentingnya memahami batas kemampuan diri dalam memberikan pertolongan.
“Prinsip utama dalam penyelamatan adalah jangan sampai menambah korban. Seorang penolong harus memahami risiko dan tidak boleh melakukan tindakan penyelamatan yang justru membahayakan dirinya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan jurnalis Maluku Utara, Ikbal yang merupakan kontributor TV One, menyampaikan apresiasi atas pembekalan yang diberikan Basarnas Ternate. Ia mengaku mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, mulai dari teknik bertahan di laut, penggunaan peralatan keselamatan hingga praktik memberikan pertolongan kepada korban.
“Hal yang paling berkesan adalah kebersamaan yang kita dapatkan di sini. Kami mendapatkan pengalaman, belajar bersama instruktur, dan merasa dihargai serta dilibatkan dalam upaya membangun keselamatan bagi insan pers,” ujar Ikbal.
Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya bagi jurnalis, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi keselamatan bagi masyarakat luas. “Ke depan kami berharap ada pembekalan lebih lanjut, baik materi teori maupun praktik, sehingga jurnalis semakin siap menghadapi risiko saat bertugas,” ujarnya, mengakhiri.