Ternate – Kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan panjang jalan yang dibangun. Kemampuan sumber daya manusia dalam merencanakan, mengawasi, hingga memastikan bangunan memenuhi standar teknis turut menentukan apakah infrastruktur dapat bertahan lama dan benar-benar digunakan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara melalui penyelenggaraan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi tenaga teknis konstruksi. Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate, Senin, 9 November 2026, itu mencakup lima bidang keahlian yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur daerah.
Kelima bidang tersebut meliputi perencanaan teknis jembatan, pengawasan jalan, penilik gedung dan bangunan, perizinan sumber daya air, serta perencanaan drainase perkotaan.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) VII Jayapura. Kerja sama tersebut juga menjadi tindak lanjut pertemuan dan nota kesepahaman antara Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos dan Dirjen Bina Konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto mengatakan, peningkatan kapasitas tenaga teknis merupakan bagian penting dalam menyiapkan aparatur yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan.
“Kerja sama ini merupakan tindak lanjut pertemuan dan MoU antara Gubernur dengan Dirjen Bina Konstruksi. Fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga konstruksi,” kata Risman dalam sambutannya.
Menurut dia, lima bidang yang dipilih bukan sekadar materi pelatihan administratif. Masing-masing memiliki hubungan dengan persoalan pembangunan dan pelayanan publik yang selama ini dihadapi Maluku Utara.
Pada bidang perencanaan teknis jembatan, misalnya, peningkatan keahlian diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penghubung antardaerah. Konektivitas menjadi kebutuhan penting bagi provinsi yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan wilayah daratan yang tersebar.
Sementara itu, pengawasan jalan berkaitan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pekerjaan infrastruktur. Risman menyebut pemerintah menargetkan konektivitas jalan sepanjang 400 kilometer dapat terhubung dengan baik pada 2029.
Target tersebut, menurut dia, harus diikuti pengawasan yang memperhatikan kesesuaian spesifikasi, kuantitas, dan kualitas pekerjaan.
Bidang penilik gedung dan bangunan juga mendapat perhatian. Keahlian ini dibutuhkan untuk menilai kondisi fisik serta tingkat kerusakan bangunan. Risman mengatakan, selama ini PUPR kerap menerima permintaan rekomendasi dari sejumlah organisasi perangkat daerah mengenai kondisi bangunan yang membutuhkan penilaian teknis.
Adapun peningkatan kompetensi perizinan sumber daya air ditujukan untuk memperkuat pelayanan penilaian dan perizinan pemanfaatan air permukaan. Risman menyebut pelatihan teknis khusus bidang tersebut baru dapat dilaksanakan tahun ini.
Sementara perencanaan drainase perkotaan diarahkan untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam merancang sistem pengelolaan air di kawasan perkotaan. Dia bahkan mendorong keterlibatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar peningkatan kapasitas tidak berjalan secara sektoral.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang membuka kegiatan tersebut mengingatkan bahwa peningkatan kompetensi tidak boleh berhenti pada perolehan sertifikat. Pengakuan formal harus dibuktikan melalui kemampuan teknis dan kualitas pekerjaan di lapangan.
“Empat tahun kuliah, menggambar dengan bagus, mendesain dengan bagus, ternyata belum cukup. Kita butuh sertifikat. Di luar negeri itu banyak sertifikatnya,” kata Sarbin.
Namun, Sarbin menekankan sertifikasi harus berjalan beriringan dengan pengalaman praktis. Menurut dia, perencanaan konstruksi tidak cukup hanya mengandalkan teori pendidikan formal, sebab kondisi lapangan sering kali memiliki persoalan yang tidak seluruhnya dapat diprediksi di atas kertas.
Dia mencontohkan temuan ketidaksesuaian spesifikasi tiang pancang pada salah satu proyek jembatan. Material yang direncanakan memiliki diameter 50, tetapi yang terpasang di lapangan hanya berdiameter 40.
Ketidaksesuaian itu menyebabkan material yang telah didatangkan kontraktor tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut, menurut Sarbin, memperlihatkan pentingnya ketelitian tenaga teknis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kesalahan dalam menyusun spesifikasi bukan hanya menghambat pekerjaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Persoalan lain yang disorot ialah penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tidak selalu sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dia meminta tenaga teknis memiliki kemampuan menghitung harga pasar, memperkirakan kebutuhan material, serta membaca kemungkinan perubahan harga selama pekerjaan berlangsung.
“SDM kita harus lebih mumpuni dalam menghitung harga pasar, harga riil di lapangan, serta memprediksi perkembangan dan fluktuasi harga barang. Ketika perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan, dampaknya akan berakibat pada anggaran,” ujarnya.
Sarbin juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang memperhitungkan usia pakai infrastruktur. Jalan dan jembatan yang dibangun harus memiliki catatan teknis, jadwal evaluasi, serta perencanaan pemeliharaan yang jelas.
Dia menilai pembangunan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelesaian fisik. Infrastruktur harus memenuhi standar keselamatan dan memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Sarbin mencontohkan masih terdapat jembatan yang telah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan warga. Dia juga menyinggung pembangunan perumahan di kawasan hutan yang akhirnya tidak digunakan sebagaimana mestinya.
“Melalui pelatihan ini, kita harus mampu membaca situasi dan kondisi riil di lapangan agar pembangunan benar-benar bermanfaat,” katanya.
Di sisi lain, Sarbin memberikan perhatian khusus kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dia meminta PPK memiliki kemampuan teknis dan integritas yang kuat karena memegang kewenangan dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
“PPK seharusnya lebih kuat. Dia diberikan kewenangan mewakili pimpinan dan KPA sehingga harus punya taring yang kuat. Kalau PPK memanggil pelaksana, data harus dibaca. PPK harus memiliki integritas yang lebih kuat,” ujarnya.
Selain kompetensi dan pengalaman, integritas menjadi aspek yang menurut Sarbin tidak boleh dipisahkan dari profesionalitas aparatur. Pengetahuan teknis harus disertai kejujuran dan tanggung jawab agar pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan.
Risman sejalan dengan penekanan tersebut. Dia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan belajar dari instruktur dan narasumber Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, termasuk aktif menyampaikan pertanyaan selama pelatihan.
Dia berharap hasil bimtek tidak hanya menambah jumlah tenaga bersertifikat di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga meningkatkan standar pekerjaan konstruksi.
“Sertifikat bukan hanya untuk didapatkan. Kualitas dan kuantitas pekerjaan di lokasi menjadi tujuan utama pelaksanaan bimtek ini,” ujar Risman.
Peningkatan kompetensi lima bidang tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pembangunan infrastruktur. Terlebih, pemerintah daerah tengah mendorong penguatan konektivitas antarpulau dan antardaerah melalui pembangunan jalan dan jembatan.
Sarbin menegaskan, seluruh jajaran PUPR perlu meninggalkan ego sektoral dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Pembangunan infrastruktur, kata dia, harus diarahkan pada satu tujuan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya satu, kesejahteraan masyarakat. Pembangunan harus selesai, jembatan harus selesai, jalan harus selesai, dan air bersih harus tersedia,” katanya.
Sumber: RRI Ternate