Sehari Tak Berkabar, Mahasiswi di Ternate Ditemukan Meninggal di Kosan

Ternate – Sosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan di kamar kos yang berlokasi di RT 7/RW 03 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Minggu, 15 November 2026. Korban ditemukan dengan kondisi tubuh yang bengkak dan kondisi tangan membiru.

Berdasarkan informasi, mayat perempuan tersebut berinisial I yang merupakan seorang mahasiswa asal Desa Malafat, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Korban ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terbaring sekitar pukul 20.30 WIT.

Amin, sang pemilik kos saat dikonfirmasi mengaku, jenazah korban pertama kali ditemukan oleh kekasihnya yang khawatir karena tidak mendapat kabar sehari dari korban dan langsung mengecek kamarnya.

“Pacarnya itu sempat cek kamarnya tadi siang tapi tidak ada respons dari korban. Cuma tadi mungkin dia punya firasat buruk langsung ketok – ketok kamar, namun tidak mendapat respons, akhirnya dia mengambil obeng untuk membuka jendelanya,” ujar Amin.

Saat kekasih korban membuka jendela kamar, kondisi korban tersebut sudah terbaring di atas tempat tidur. Ia juga mengaku, sebelumnya sempat melihat korban tampak sehat sehari sebelumnya, saat keduanya tengah bersama.

“Jadi tadi pihak anggota Polres bersama tim Dokes Polda Maluku Utara sudah kesini, jenazahnya kini sudah dibawa ke Rumah Sakit Chasan Boesoirie Ternate,” ujarnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak kepolisian dari Polres Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait temuan mayat berjenis kelamin perempuan di Kelurahan Akehuda Ternate tersebut.


Sumber: RRI Ternate

Pemkab Haltim Gelar Upacara Peringatan HKN ke-62 Tahun 2026

Haltim – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menggelar upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026. Upacara dipusatkan di Pendopo Ngaku Re Rasai, Kota Maba, Senin 16 November 2026, dengan Wakil Bupati Anjas Taher bertindak sebagai inspektur upacara.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Upacara juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Halmahera Timur serta jajaran terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Anjas Taher membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sambutan itu mengangkat tema kesehatan sebagai hak seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher jadi Irup HKN ke-62 Tahun 2026

“Tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal, di manapun mereka tinggal,” demikian pesan Menteri Kesehatan dalam sambutan yang dibacakan Anjas Taher.

Menteri Kesehatan menyampaikan tiga pijakan utama transformasi kesehatan nasional. Ketiganya meliputi pencegahan penyakit, pemerataan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam sambutan tersebut, pemerintah menekankan pergeseran pelayanan kesehatan dari pengobatan menuju pencegahan. Salah satunya melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau seluruh kabupaten dan kota.

Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Program tersebut menemukan lebih dari delapan juta warga mengalami hipertensi atau diabetes tanpa gejala.

Pemerintah juga memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui pemeriksaan dan penjangkauan aktif masyarakat. Sepanjang tahun ini, lebih dari 7.000 kasus TB berhasil terdeteksi dan 90 persen pasien memulai pengobatan.

Selain pencegahan penyakit, sambutan Menteri Kesehatan turut menyoroti penguatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah merencanakan pembangunan hampir 2.000 puskesmas baru dan renovasi lebih dari 8.000 puskesmas.

Pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis juga menjadi bagian transformasi sistem kesehatan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penugasan tenaga kesehatan, pendidikan dokter spesialis, serta pemberian beasiswa.

Menteri Kesehatan menegaskan, keberhasilan transformasi kesehatan diukur dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sasaran tersebut mencakup anak-anak yang tumbuh optimal, orang dewasa produktif, serta lansia mandiri.

Rangkaian upacara peringatan HKN ke-62 di Halmahera Timur kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada puskesmas dan tenaga kesehatan purna ASN.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan sekaligus bentuk apresiasi kepada insan pelayanan kesehatan. Momentum HKN diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Halmahera Timur.


Sumber: RRI Ternate

Chasan Boesoirie Didorong Jadi Pahlawan Nasional Bidang Kesehatan

Ternate – Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Maluku Utara mendorong pengusulan dr. H. Chasan Boesoirie sebagai Pahlawan Nasional bidang kesehatan dari Maluku Utara.

Dorongan tersebut disampaikan Ketua MSI Cabang Maluku Utara, Syahril Muhammad, dalam Musyawarah Cabang (Muscab) MSI Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di aula mini FKIP Universitas Khairun (Unkhair), Senin 16 November 2026.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan seminar nasional bertema “Merawat Sejarah, Menguatkan Gerakan Sosial, dan Memperjuangkan Pengakuan Chasan Boesoirie sebagai Pahlawan Nasional Bidang Kesehatan dari Maluku Utara”.

Dalam sambutannya, Syahril mengatakan seminar nasional sejarah tersebut memiliki makna strategis. Kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, melainkan bagian dari gerakan sosial dan intelektual untuk memperjuangkan pengakuan atas jasa serta pengabdian Chasan Boesoirie di bidang kesehatan.

“Kita perlu memperluas pemahaman tentang makna kepahlawanan. Kepahlawanan juga tumbuh dari pengabdian panjang untuk menyelamatkan kehidupan, memperjuangkan kesehatan masyarakat, dan memberikan manfaat bagi kemanusiaan,” katanya.

Menurut Syahril, bangsa ini perlu memberikan perhatian kepada tokoh-tokoh yang telah berjuang melalui bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan kemanusiaan. Karena itu, perjuangan mengusulkan Chasan Boesoirie sebagai Pahlawan Nasional harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Pemerintah daerah, sejarawan, akademisi, perguruan tinggi, institusi kesehatan, keluarga, dan masyarakat perlu membangun sinergi untuk menghimpun dokumen, arsip, kesaksian, serta berbagai bukti sejarah mengenai pengabdiannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengusulan tersebut tidak hanya didasarkan pada kebanggaan emosional sebagai masyarakat Maluku Utara. Namun, harus berlandaskan penelitian sejarah, kajian akademis, serta rekam jejak pengabdian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Saya berharap seminar nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi akademis dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat penelitian, penulisan biografi, pengumpulan arsip, dokumentasi sejarah lisan, dan penyusunan naskah akademik pengusulan Chasan Boesoirie sebagai Pahlawan Nasional,” katanya.

Syahril berharap momentum tersebut menjadi kesempatan bagi Maluku Utara untuk menunjukkan bahwa daerah ini tidak hanya memiliki kekayaan sejarah rempah-rempah dan perjuangan politik, tetapi juga sejarah pengabdian kemanusiaan yang patut dikenal secara nasional.


Sumber: RRI Ternate

Gubernur Sherly hingga Forkopimda Siap Mengajar di Sekolah

Ternate – Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Maluku Utara tak hanya akan diisi dengan seremoni. Gubernur Sherly Tjoanda Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe dan sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dijadwalkan turun langsung ke ruang kelas untuk mengajar siswa melalui program Satu Hari Mengajar.

Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara itu menjadi upaya menghadirkan pengalaman belajar berbeda bagi peserta didik. Para pemimpin daerah akan berbagi pengetahuan, pengalaman, hingga nilai-nilai kehidupan yang mereka peroleh selama perjalanan pendidikan dan karier.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengatakan respons para pejabat terhadap program tersebut cukup positif. Sejumlah pimpinan daerah dan instansi vertikal telah menyatakan kesediaannya untuk terlibat.

“Alhamdulillah, respons yang kami terima sangat positif. Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Pangdam Moloku Kieraha, Bapak Kapolda, Pengadilan Tinggi serta Bapak Sekda telah menyatakan kesediaannya untuk mengambil bagian dalam program ini. Sementara beberapa pejabat lainnya masih kami konfirmasi,” kata Abubakar, Minggu 15 November 2026.

Menurut dia, Satu Hari Mengajar bukan sekadar menghadirkan pejabat di depan kelas. Program ini diharapkan menjadi ruang berbagi inspirasi sekaligus membangun kembali kesadaran tentang pentingnya menghormati profesi guru.

Para pejabat juga akan menceritakan pengalaman ketika masih menjadi murid, termasuk nilai-nilai kedisiplinan, perjuangan, dan proses yang mengantarkan mereka hingga menduduki jabatan saat ini.

Materi pembelajaran akan disesuaikan dengan latar belakang pekerjaan, kompetensi, dan pengalaman masing-masing pejabat. Mereka diberi keleluasaan menentukan sekolah, waktu, materi, hingga metode pembelajaran.

“Prinsipnya, kami memberikan keleluasaan. Kami ingin para siswa mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda, mendengar langsung cerita, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan dari para pemimpin daerah,” ujarnya.

Abubakar mengatakan, semangat memuliakan guru menjadi pesan utama dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun ini. Dikbud Maluku Utara ingin menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat bahwa keberhasilan seseorang tidak terlepas dari peran guru yang mendidiknya.

Selain program Satu Hari Mengajar, Dikbud juga menyiapkan lomba paduan suara Hymne Guru yang melibatkan organisasi perangkat daerah dan lembaga vertikal.

Pesertanya berasal dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, serta instansi pemerintah lainnya. Pelibatan lintas lembaga itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penghormatan terhadap guru bukan hanya tanggung jawab lingkungan pendidikan.

Abubakar menilai Hymne Guru memiliki pesan kuat tentang pengabdian dan kemuliaan profesi pendidik. Melalui lagu tersebut, pemerintah ingin membangun kesadaran kolektif mengenai besarnya jasa guru dalam membentuk generasi bangsa.

Ia berharap rangkaian kegiatan Hari Guru Nasional 2026 tidak berhenti sebagai agenda tahunan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat hubungan antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

“Kita semua punya guru. Kita semua pernah menjadi murid. Karena itu, mari kita rayakan Hari Guru dengan penuh kegembiraan, sekaligus mengenang dan menghormati jasa orang-orang yang telah mendidik dan membentuk perjalanan hidup kita,” kata Abubakar.


Sumber: RRI Ternate

Dalam Sertijab Kapolda Irjen Arif Titip Pesan pada Karo dan Kapolres

Sofifi – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman meminta pejabat baru Polda Maluku Utara yang baru dilantik untuk dapat membawa suasana dan semangat baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah Polda Maluku Utara. Permintaan ini disampaikan langsung Irjen Pol. Arif Budiman saat memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Biro dan Direktur serta pengukuhan Kapolres Halmahera Barat yang berlangsung di Mako Polda Maluku Utara, Senin, 16 November 2026.

Tiga jabatan yang dirotasi tersebut masing-masing adalah Kepala Biro Perencanaan (Karorena), Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud), serta pengukuhan Kapolres Halmahera Barat.

“Dengan kehadiran pejabat yang baru, mudah-mudahan bisa membawa angin segar dengan suasana baru. Tentunya harapan kami, pejabat yang baru segera menyesuaikan diri dan langsung melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” ujarnya.

Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas pengabdian dan pelaksanaan tugas selama bertugas di Polda Maluku Utara. Dirinya berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat terus mengembangkan karier dan meraih kesuksesan di tempat tugas masing-masing.

“Untuk pejabat lama, mudah-mudahan di tempat tugas yang baru bisa lebih sukses lagi,” katanya.

Untuk diketahui, Karorena Polda Maluku Utara yang sebelumnya dijabat Kombes Pol. Welly Abdillah diangkat dalam jabatan baru sebagai Karorena Polda Kepulauan Riau dan digantikan oleh Kombes Pol. Irawan Banuaji, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabidkeu Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Dirpolairud Polda Maluku Utara Kombes Pol. Azhari Juanda diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirpamobvit Polda Jambi yang digantikan oleh Kombes Pol. Sukamat, yang sebelumnya menjabat Kasiagaops B Rodalops Stamaops Polri.

Sementara AKBP Muhammad Musni yang sebelumnya menjabat sebagai Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Maluku Utara resmi dikukuhkan sebagai Kapolres Halmahera Barat menggantikan posisi AKBP Teguh Patriot yang dimutasi sebagai Perwira Menengah (Pamen) Polda Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Arnold N Musa: Jangan Intervensi Proses Hukum, Bupati Bukan Kebal Hukum, Tapi Jangan Dihakimi Lewat Opini Tanpa Bukti

Halbar — Polemik dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp6 miliar di Kabupaten Halmahera Barat kembali memanas. Kali ini, Advokat senior Maluku Utara sekaligus tenaga ahli hukum Bupati Halmahera Barat, Arnold N. Musa, SH, MH, mengingatkan agar proses hukum tidak digiring menjadi arena penghakiman publik, Minggu, (15/11/2026).

Arnold menanggapi pernyataan seorang praktisi hukum berinisial FL alias Frangki yang sebelumnya memberikan pandangan terkait penanganan dugaan penyimpangan dana bansos tersebut.

Menurut Arnold, Bupati Halmahera Barat James Uang bukan pejabat yang kebal terhadap hukum. Namun, ia menegaskan jabatan kepala daerah juga tidak boleh dijadikan sasaran tudingan dan penghakiman melalui opini yang belum didukung pembuktian secara hukum.

“Jangan sampai opini dibangun seolah-olah telah menjadi fakta hukum, sementara dasar pembuktiannya belum pernah dijelaskan secara terbuka,” tegas Arnold pada siaran pers yang diterima media ini, Minggu, (15/11/2026).

Ia menilai, kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Namun, ketika kritik itu disampaikan oleh seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai praktisi hukum, maka argumentasi yang dibangun seharusnya berdiri di atas data, dokumen, fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi atau interpretasi pribadi.

Arnold mempertanyakan pernyataan yang mengaitkan Bupati James Uang dengan dugaan penyimpangan bansos tersebut. Menurutnya, penyebutan nama kepala daerah harus disertai penjelasan yang terang mengenai bentuk keterlibatan yang dimaksud.

“Perannya seperti apa? Apakah terkait kebijakan pemerintahan, persetujuan program, instruksi teknis pengadaan, penentuan penyedia, penetapan harga atau dugaan intervensi terhadap proses pembayaran? Semua itu harus dijelaskan berdasarkan fakta dan bukti konkret,” katanya.

Ia menegaskan, tidak cukup hanya menyebut nama Bupati kemudian membangun persepsi di tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan merupakan aktor utama dalam sebuah dugaan tindak pidana.

Dalam hukum pidana, lanjut Arnold, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata karena jabatan atau kedudukannya.

Data Bukan Spekulasi

Arnold juga mengingatkan agar perdebatan mengenai dugaan penyimpangan bansos tidak berubah menjadi panggung spekulasi yang justru berpotensi menyesatkan publik.

Jika ada tudingan mark up, kata dia, maka harus ditunjukkan perbandingan harga, spesifikasi barang, volume pengadaan hingga dokumen kontrak. Begitu pula jika terdapat dugaan ketidaksesuaian beras, maka harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas, kuantitas dan bukti distribusi.

“Kalau menyebut kerugian negara lebih dari Rp6 miliar, harus dijelaskan apakah angka itu merupakan pagu anggaran, nilai pengadaan, nilai pembayaran atau kerugian negara yang telah dihitung berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, publik berhak mendapatkan informasi yang terang dan tidak dibentuk oleh kesimpulan sepihak. Angka anggaran sebuah program, lanjut Arnold, tidak serta-merta dapat disebut sebagai kerugian negara tanpa adanya dasar perhitungan dan pembuktian yang sah.

“Kritik hukum harus memperkuat kualitas penegakan hukum, bukan menciptakan pengadilan opini di ruang publik,” tegasnya.

Jangan Mendahului Kejaksaan

Arnold meminta semua pihak menghormati proses penyelidikan dan penanganan perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.

Ia menekankan, aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen, profesional dan transparan, tanpa tekanan maupun intervensi dari kepentingan apa pun.

“Apabila ditemukan bukti keterlibatan siapa pun, baik pejabat, pelaksana teknis, penyedia maupun pihak lainnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.

Namun demikian, Arnold mengingatkan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang tidak boleh langsung dipelintir menjadi kesimpulan bahwa orang tersebut telah bersalah.

Asas praduga tidak bersalah, menurutnya, harus tetap menjadi batas yang tidak boleh dilanggar, termasuk oleh pihak-pihak yang menyampaikan pendapat hukum kepada publik.

“Bupati bukan kebal hukum. Kalau ada bukti, proses siapa pun. Tetapi jangan pula hukum dijadikan panggung untuk menghakimi seseorang hanya melalui opini yang belum teruji,” tandasnya.

Arnold menilai masyarakat Halmahera Barat membutuhkan pengungkapan fakta yang sebenarnya, bukan perlombaan membangun opini atau saling melempar tuduhan di ruang publik.

Perkara dugaan penyimpangan bansos, kata dia, harus dibuka secara tuntas. Jika terdapat pelanggaran dan pihak yang terbukti bertanggung jawab, maka hukum harus berjalan tanpa kompromi.

“Namun, jika tuduhan terhadap seseorang tidak didukung bukti yang cukup, jangan membangun kesimpulan yang merusak reputasi dan kehormatan orang tersebut,” pungkas Arnold.

Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kebisingan opini. Dalam negara hukum, seseorang tidak ditentukan bersalah karena namanya paling sering disebut atau karena tuduhan paling keras disuarakan, melainkan karena adanya pembuktian yang sah di hadapan hukum.


Reporter: Pres

KM Nggapulu Sarana Transportasi Harapan Warga Maluku Utara

Ternate – KM Nggapulu adalah sebuah sarana transportasi perhubungan harapan pemudik di Kota Ternate dan sejumlah kabupaten-kota lainnya. Para penumpang atau arus mudik sering menggunakan Kapal Motor (KM) Nggapulu dari berbagai daerah yang tiba di Pelabuhan Ahmad Yani , Ternate, Maluku Utara, Minggu (15/11/2026).

Kapal tersebut tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara, dengan membawa 2.483 penumpang, termasuk 1.800 penumpang dari Kota Ambon, Maluku.

Diwilayah kepulauan Maluku Utara, transportasi laut ini tidak hanya menjadi sarana penghubung antar pulau, tetapi juga urat nadi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta penopang mobilitas menuju berbagai daerah di Indonesia. (Foto: ANTARA/HMC)


Kepengurusan Belum Berakhir, Sekretaris Organda Halbar Sentil Devin Maya, Jangan Manuver Atas Nama Organda

Halbar — Aroma perebutan kendali organisasi mulai menyeruak di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Halmahera Barat (Halbar). Di tengah proses pengunduran diri kolektif pengurus yang belum mendapat keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Maluku Utara, muncul peringatan keras agar tidak ada pihak yang mendahului mekanisme organisasi dan mengklaim kewenangan atas nama DPC Organda Halbar.

Sekretaris DPC Organda Halmahera Barat, Ronald Reagan, Minggu (15/11/2026), menegaskan bahwa kepengurusan yang ada masih memiliki legitimasi untuk menjalankan roda organisasi selama belum ada keputusan resmi dari DPD Organda Maluku Utara.

Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal keras kepada Devin Maya yang disebut memiliki keinginan untuk memimpin organisasi angkutan darat tersebut.

Menurut Ronald, pengurus DPC Organda Halbar memang telah menyampaikan surat pengunduran diri secara kolektif kepada DPD Organda Maluku Utara. Namun, pengajuan surat tersebut bukan berarti kepengurusan secara otomatis berakhir atau membuka ruang bagi pihak lain untuk mengambil alih organisasi secara sepihak.

“Benar bahwa kami pengurus DPC Organda Halbar telah menyampaikan pengunduran diri secara kolektif kepada DPD Organda Provinsi Maluku Utara. Namun, kami juga memahami bahwa pengunduran diri tersebut harus melalui tahapan organisasi. DPD memiliki kewenangan untuk mengkaji dan memverifikasi berdasarkan AD/ART,” tegas Ronald pada siaran pers yang diterima media ini, Minggu, (15/112026).

Ia mengatakan, hingga kini belum ada keputusan resmi dari DPD Organda Maluku Utara terkait penerimaan pengunduran diri maupun perubahan struktur kepengurusan DPC Organda Halbar.

Dengan demikian, kata dia, legitimasi organisasi masih melekat pada kepengurusan yang berjalan.

“Selama belum ada keputusan resmi dari DPD, pelaksanaan kerja organisasi masih berada dalam kendali kepengurusan lama. Tidak boleh ada pihak yang mengambil alih kewenangan atau mengatasnamakan DPC Organda Halbar tanpa dasar mandat dan keputusan organisasi yang sah,” katanya.

Ronald kemudian melontarkan peringatan terbuka kepada Devin Maya agar tidak melakukan manuver yang dapat menimbulkan persepsi adanya pengambilalihan organisasi sebelum mekanisme internal selesai.

“Untuk Saudara Devin Maya, saya ingatkan agar jangan melakukan manuver yang mengatasnamakan DPC Organda Halbar. Selama belum ada keputusan resmi dan dasar kewenangan yang sah, jangan bertindak seolah-olah memiliki mandat untuk mengatur organisasi,” ujarnya.

Menurut Ronald, Organda bukan organisasi yang dapat dikendalikan hanya berdasarkan keinginan atau ambisi seseorang. Setiap proses pergantian kepemimpinan, kata dia, memiliki aturan dan mekanisme yang wajib dihormati.

“Organisasi ini punya AD/ART dan mekanisme. Tidak bisa karena ada keinginan untuk menjadi ketua, lalu proses organisasi dianggap selesai dan kewenangan bisa diambil begitu saja,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan tanpa mandat berpotensi memicu konflik internal dan memperkeruh situasi di tengah belum adanya keputusan resmi dari DPD Organda Maluku Utara.

Selain menyoroti mekanisme organisasi, Ronald juga menyinggung status Devin Maya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Meski status ASN tidak secara otomatis melarang seseorang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan atau profesi, Ronald meminta agar seluruh pihak tetap menghormati aturan organisasi serta ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban dan disiplin ASN.

“Saudara adalah seorang ASN dan memiliki latar belakang pendidikan. Seharusnya memahami bahwa setiap organisasi memiliki aturan dan prosedur. Jangan sampai ambisi untuk memimpin justru membuat proses dan mekanisme organisasi diabaikan,” katanya.

Persoalan kepemimpinan DPC Organda Halmahera Barat kini menunggu sikap resmi DPD Organda Maluku Utara. Keputusan tersebut akan menjadi penentu arah kepengurusan dan menjawab siapa yang memiliki mandat sah untuk menjalankan roda organisasi.

Namun sebelum keputusan itu keluar, Ronald menegaskan satu hal, tidak ada ruang bagi klaim sepihak dan tidak ada kewenangan yang bisa diambil hanya karena ambisi untuk memimpin.

“Jangan jadikan Organda sebagai arena manuver pribadi. Hormati mekanisme, tunggu keputusan resmi dan jangan mengatasnamakan organisasi tanpa mandat yang sah,” pungkasnya.


Reporter: Pres