Halbar — Polemik dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp6 miliar di Kabupaten Halmahera Barat kembali memanas. Kali ini, Advokat senior Maluku Utara sekaligus tenaga ahli hukum Bupati Halmahera Barat, Arnold N. Musa, SH, MH, mengingatkan agar proses hukum tidak digiring menjadi arena penghakiman publik, Minggu, (15/11/2026).
Arnold menanggapi pernyataan seorang praktisi hukum berinisial FL alias Frangki yang sebelumnya memberikan pandangan terkait penanganan dugaan penyimpangan dana bansos tersebut.
Menurut Arnold, Bupati Halmahera Barat James Uang bukan pejabat yang kebal terhadap hukum. Namun, ia menegaskan jabatan kepala daerah juga tidak boleh dijadikan sasaran tudingan dan penghakiman melalui opini yang belum didukung pembuktian secara hukum.
“Jangan sampai opini dibangun seolah-olah telah menjadi fakta hukum, sementara dasar pembuktiannya belum pernah dijelaskan secara terbuka,” tegas Arnold pada siaran pers yang diterima media ini, Minggu, (15/11/2026).
Ia menilai, kritik terhadap pemerintah merupakan hak setiap warga negara. Namun, ketika kritik itu disampaikan oleh seseorang yang mengatasnamakan diri sebagai praktisi hukum, maka argumentasi yang dibangun seharusnya berdiri di atas data, dokumen, fakta dan alat bukti, bukan sekadar asumsi atau interpretasi pribadi.
Arnold mempertanyakan pernyataan yang mengaitkan Bupati James Uang dengan dugaan penyimpangan bansos tersebut. Menurutnya, penyebutan nama kepala daerah harus disertai penjelasan yang terang mengenai bentuk keterlibatan yang dimaksud.
“Perannya seperti apa? Apakah terkait kebijakan pemerintahan, persetujuan program, instruksi teknis pengadaan, penentuan penyedia, penetapan harga atau dugaan intervensi terhadap proses pembayaran? Semua itu harus dijelaskan berdasarkan fakta dan bukti konkret,” katanya.
Ia menegaskan, tidak cukup hanya menyebut nama Bupati kemudian membangun persepsi di tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan merupakan aktor utama dalam sebuah dugaan tindak pidana.
Dalam hukum pidana, lanjut Arnold, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan, bukan semata-mata karena jabatan atau kedudukannya.
Data Bukan Spekulasi
Arnold juga mengingatkan agar perdebatan mengenai dugaan penyimpangan bansos tidak berubah menjadi panggung spekulasi yang justru berpotensi menyesatkan publik.
Jika ada tudingan mark up, kata dia, maka harus ditunjukkan perbandingan harga, spesifikasi barang, volume pengadaan hingga dokumen kontrak. Begitu pula jika terdapat dugaan ketidaksesuaian beras, maka harus dijelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas, kuantitas dan bukti distribusi.
“Kalau menyebut kerugian negara lebih dari Rp6 miliar, harus dijelaskan apakah angka itu merupakan pagu anggaran, nilai pengadaan, nilai pembayaran atau kerugian negara yang telah dihitung berdasarkan ketentuan hukum,” ujarnya.
Menurutnya, publik berhak mendapatkan informasi yang terang dan tidak dibentuk oleh kesimpulan sepihak. Angka anggaran sebuah program, lanjut Arnold, tidak serta-merta dapat disebut sebagai kerugian negara tanpa adanya dasar perhitungan dan pembuktian yang sah.
“Kritik hukum harus memperkuat kualitas penegakan hukum, bukan menciptakan pengadilan opini di ruang publik,” tegasnya.
Jangan Mendahului Kejaksaan
Arnold meminta semua pihak menghormati proses penyelidikan dan penanganan perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat.
Ia menekankan, aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen, profesional dan transparan, tanpa tekanan maupun intervensi dari kepentingan apa pun.
“Apabila ditemukan bukti keterlibatan siapa pun, baik pejabat, pelaksana teknis, penyedia maupun pihak lainnya, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.
Namun demikian, Arnold mengingatkan bahwa pemeriksaan terhadap seseorang tidak boleh langsung dipelintir menjadi kesimpulan bahwa orang tersebut telah bersalah.
Asas praduga tidak bersalah, menurutnya, harus tetap menjadi batas yang tidak boleh dilanggar, termasuk oleh pihak-pihak yang menyampaikan pendapat hukum kepada publik.
“Bupati bukan kebal hukum. Kalau ada bukti, proses siapa pun. Tetapi jangan pula hukum dijadikan panggung untuk menghakimi seseorang hanya melalui opini yang belum teruji,” tandasnya.
Arnold menilai masyarakat Halmahera Barat membutuhkan pengungkapan fakta yang sebenarnya, bukan perlombaan membangun opini atau saling melempar tuduhan di ruang publik.
Perkara dugaan penyimpangan bansos, kata dia, harus dibuka secara tuntas. Jika terdapat pelanggaran dan pihak yang terbukti bertanggung jawab, maka hukum harus berjalan tanpa kompromi.
“Namun, jika tuduhan terhadap seseorang tidak didukung bukti yang cukup, jangan membangun kesimpulan yang merusak reputasi dan kehormatan orang tersebut,” pungkas Arnold.
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kebisingan opini. Dalam negara hukum, seseorang tidak ditentukan bersalah karena namanya paling sering disebut atau karena tuduhan paling keras disuarakan, melainkan karena adanya pembuktian yang sah di hadapan hukum.
Reporter: Pres