Pemasok Ganja dari Papua Diringkus Polresta Tidore di Halteng

Tidore – Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis ganja kering yang diedarkan di Kota Tidore akhirnya diamankan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Tidore Kepulauan. Tersangka ini, diamankan setelah anggota melakukan pengembangan dari penangkapan pada 4 November 2026 dengan tersangka berinisial MAY (21 tahun).

Kapolresta Tidore Kombes Pol. Ampi Mesias Von Bulow melalui Kasi Humas Polresta Tidore IPDA Sandjaya Hamu menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap MAY, diketahui bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan sebelumnya diperoleh dari seseorang berinisial MARH (18) saat berada di atas Kapal Sinabung.

Kapal tersebut ditumpangi keduanya dari pelabuhan asal di Papua dan sempat berlabuh di Ternate. Berdasarkan keterangan MAY, MARH kemudian diketahui telah menuju wilayah Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.

Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota operasional Sat Resnarkoba Polresta Tidore langsung bergerak menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk melakukan pencarian terhadap MARH.

Setibanya di Weda pada hari kamis,5 November 2026, sekitar pukul 00:30 Wit tim memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan telah keluar dari rumah di kawasan Perumahan 100 untuk mencari makan.

Petugas kemudian melakukan pemantauan dan mengikuti pergerakan MARH. Saat tiba di depan Rumah Makan, Jalan Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, petugas langsung mengamankan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.

Setelah dilakukan interogasi awal, tim operasional SatResnarkoba Polresta Tidore membawa MARH menuju rumah di kawasan Perumahan 100, tempat yang bersangkutan tinggal, guna melakukan penggeledahan.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan satu kantong yang berisi sejumlah plastik klip bening yang diduga biasa digunakan untuk mengemas narkotika jenis ganja dalam bentuk paket kecil.

Selain itu, dalam pemeriksaan telepon genggam milik MARH, petugas menemukan sejumlah gambar atau foto tanaman yang diduga narkotika jenis ganja, yang diduga berkaitan dengan narkotika yang dibawa dari Papua untuk diedarkan di wilayah Maluku Utara.

Selanjutnya, petugas mengamankan MARH dan dilakukan test urine dengan positif thc ( ganja ) beserta barang bukti untuk dibawa dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Tidore.

Kapolresta Tidore melalui Kasi Humas menegaskan bahwa pengembangan kasus ini merupakan bagian dari upaya Polresta Tidore dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika serta memutus mata rantai peredaran barang terlarang di wilayah Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan.

Polresta Tidore juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.

Dukungan dan kerja sama masyarakat sangat diperlukan guna membantu kepolisian dalam menjaga keamanan serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.


Sumber: RRI Ternate

BPS Provinsi Catat Ekonomi Maluku Utara Tumbuh 16,65 Persen pada Triwulan III 2026

Ternate – Perekonomian Provinsi Maluku Utara mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 16,65 persen pada Triwulan III-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year). Pertumbuhan tersebut ditopang terutama oleh kinerja industri pengolahan dan peningkatan ekspor barang dan jasa.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara mencatat, dari sisi produksi, industri pengolahan menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 35,19 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh sebesar 15,78 persen.

Plt. Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arrosid, dalam rilis perkembangan ekonomi Maluku Utara Triwulan III-2026 menyampaikan, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp42,8 triliun. Sementara itu, berdasarkan perhitungan atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB Maluku Utara tercatat sebesar Rp22,0 triliun. Angka tersebut menggambarkan aktivitas perekonomian daerah selama periode Juli hingga September 2026.

Secara kumulatif, perekonomian Maluku Utara hingga Triwulan III-2026 juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 17,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 (cumulative-to-cumulative). Pada periode tersebut, industri pengolahan kembali menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, yakni sebesar 35,98 persen.

“Adapun dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan sebesar 15,05 persen,” kata Harim. Jika dibandingkan dengan Triwulan II-2026, ekonomi Maluku Utara pada Triwulan III-2026 tumbuh sebesar 6,92 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter). Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,88 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 11,25 persen.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa industri pengolahan, pertambangan, dan ekspor masih menjadi sektor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sepanjang 2026. Kinerja ketiga sektor tersebut turut mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah pada Triwulan III tahun ini.


Sumber: RRI Ternate

Kepemimpinan Perempuan di Maluku Utara Perlu Diukur dari Kinerja

Ternate – Kepemimpinan perempuan di Maluku Utara menjadi perhatian dalam Dialog perempuan dan inklusi yang membahas konstruksi sosial, legitimasi kekuasaan, dan peran perempuan dalam pemerintahan. Diskusi tersebut mengangkat kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta membandingkannya dengan pengalaman kepemimpinan perempuan pada masa Kesultanan Ternate dan Tidore.

Pembahasan menyoroti perbedaan latar belakang legitimasi kepemimpinan, antara jalur kekerabatan dan diplomasi kerajaan dengan proses demokrasi melalui pemilihan langsung, Rabu 4 November 2026

Dalam program tersebut, akademisi dan pengamat sosial menilai kepemimpinan perempuan tidak cukup dipahami melalui simbol, popularitas, maupun representasi gender. Kualitas kepemimpinan perlu dilihat dari kapasitas, kinerja, serta kemampuan mewujudkan program yang berdampak bagi masyarakat.

Salah satu narasumber menjelaskan, kepemimpinan Sherly Tjoanda berlangsung dalam situasi transisi pemerintahan setelah masyarakat mengalami perubahan politik. Kondisi tersebut membutuhkan waktu untuk melihat arah perubahan dan hasil kebijakan yang dijalankan.

Pengamat sosial Dr. Syahrir Ibnu menekankan pentingnya membedakan popularitas dengan prestasi pemerintahan. Menurutnya, legitimasi kepemimpinan harus dibangun melalui penerimaan masyarakat dan bukti kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menyoroti pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap pemimpin. Penguatan citra melalui media perlu diimbangi dengan hasil kerja yang terukur dan transparan.

Sementara itu, penulis dan akademisi Dr. Nurul Kamaliah Umasangaji menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan dapat dianalisis melalui proses konstruksi sosial, termasuk bagaimana nilai, pengalaman, dan penerimaan masyarakat membentuk legitimasi kekuasaan.

Diskusi juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan yang perlu mendapat perhatian, seperti indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan gender, prevalensi stunting, infrastruktur, serta akses pendidikan.

Program pendidikan gratis turut menjadi salah satu perhatian. Narasumber menilai kebijakan tersebut perlu memiliki bentuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Selain itu, pemerataan pembangunan, keterlibatan perempuan, serta penguatan potensi sumber daya manusia lokal dinilai penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan.

Para narasumber juga mengingatkan bahwa kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun hubungan kemitraan untuk mengawal kebijakan sekaligus mendorong perbaikan.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak seharusnya dinilai berdasarkan jenis kelamin semata. Ukuran utamanya adalah kapasitas, integritas, realisasi program, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Masyarakat juga diharapkan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan. Evaluasi perlu dilakukan secara objektif dengan melihat capaian program dan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Pos PGA Lansir Status Gunung Gamkonora Naik ke Level II Waspada

Halbar – Badan Geologi menaikkan status aktivitas Gunung api Gamkonora di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, dari Level I (Normal) menjadi Level II (Waspada), pada Jumat 6 November 2026 pukul 16.00 WIB. Keputusan tersebut diambil menyusul adanya peningkatan aktivitas kegempaan yang terpantau selama Oktober hingga 5 November 2026.

Berdasarkan hasil pengamatan instrumental di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gamkonora, selama Oktober 2026 tercatat 129 kali Gempa Tornillo, 5 kali Gempa Low Frequency, 28 kali Gempa Vulkanik Dangkal, 79 kali Gempa Vulkanik Dalam, 105 kali Gempa Tektonik Lokal, dan 475 kali Gempa Tektonik Jauh.

Sementara itu, pada periode 1–5 November 2026, aktivitas kegempaan tercatat sebanyak 13 kali Gempa Tornillo, 3 kali Gempa Low Frequency, 1 kali Gempa Vulkanik Dangkal, 8 kali Gempa Vulkanik Dalam, 23 kali Gempa Tektonik Lokal, dan 70 kali Gempa Tektonik Jauh.

“Peningkatan aktivitas cukup signifikan terjadi pada 29 Oktober 2026. Gempa Vulkanik Dangkal yang sebelumnya rata-rata terjadi kurang dari dua kali per hari meningkat menjadi sembilan kali per hari. Gempa Vulkanik Dalam juga mengalami peningkatan dari rata-rata kurang dari empat kali menjadi sekitar lima kali per hari,” ucap Pengamat Gunung Gamkonora melalui rilis WAG, Sabtu 7 November 2026.

Sementara dari hasil pengamatan visual, Gunung Gamkonora terpantau dalam kondisi terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah teramati dengan ketinggian kurang dari 100 meter dari puncak.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap data kegempaan serta pengamatan visual, Badan Geologi menetapkan peningkatan status Gunung Gamkonora sebagai langkah kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas vulkanik.

Dengan kenaikan status tersebut, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diimbau tidak memasuki maupun melakukan aktivitas dalam radius 2 kilometer dari pusat erupsi Gunung Gamkonora.

Selain itu, masyarakat diminta mematuhi rekomendasi resmi Badan Geologi dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak benar atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Status aktivitas Gunung Gamkonora akan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Rekomendasi tersebut tetap berlaku sampai diterbitkannya laporan evaluasi berikutnya.


Sumber: RRI Ternate

Pemprov Perkuat Transformasi Posyandu 6 SPM, Pendampingan Dimulai dari Tidore

Tidore – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mulai memperkuat implementasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 10 kabupaten/kota.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi, monitoring, dan pendampingan registrasi Posyandu 6 SPM tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Kota Tidore Kepulauan menjadi daerah pertama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Gedung Perpustakaan, Kamis 5 November 2026.

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, mengatakan transformasi Posyandu 6 SPM merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan pelayanan masyarakat. Transformasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Menurut dia, paradigma pelayanan Posyandu kini tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan, tetapi mencakup enam bidang pelayanan dasar yang membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

“Sepuluh kabupaten/kota masih perlu kita dorong untuk memperkuat implementasi Posyandu 6 SPM. Melalui keterlibatan Dinas Kesehatan, Pendidikan, PUPR, Perkim, Sosial, dan Satpol PP, diharapkan terbangun kolaborasi yang dapat meringankan tugas Posyandu, bukan justru mengambil alih kewenangan masing-masing,” kata Rusni.

Ia menjelaskan, secara teknis pelaksanaan enam bidang SPM telah menjadi tugas dan tanggung jawab OPD terkait. Karena itu, pembagian peran dan ruang lingkup kerja masing-masing pihak perlu diperjelas agar pelaksanaan program berjalan efektif.

Rusni juga menekankan pentingnya peran pengurus Posyandu di tingkat kabupaten/kota melalui prinsip 3K, yakni koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut menjadi kunci untuk membangun sinergi antarlembaga dalam mendukung keberhasilan transformasi Posyandu.

Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tidore Kepulauan, Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Tidore sebagai lokasi pertama kegiatan koordinasi, monitoring, dan pendampingan registrasi Posyandu 6 SPM di Maluku Utara.

Ia menyambut kedatangan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, serta jajaran yang hadir untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dan pengurus Posyandu.

Rahmawati mengungkapkan, Kota Tidore Kepulauan saat ini memiliki 151 Posyandu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 Posyandu telah memperoleh registrasi dalam implementasi Posyandu 6 SPM.

Ia mengatakan, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pembenahan administrasi, penguatan kelembagaan, serta pendampingan terhadap pengurus Posyandu.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga telah mengambil kebijakan dengan melibatkan staf kelurahan dan desa sebagai pengurus Posyandu, termasuk pada 41 Posyandu yang telah diregistrasi.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses registrasi dan pelaksanaan Posyandu 6 SPM, dapat diberikan koreksi serta pendampingan dari Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara,” ujar Rahmawati.

Ia juga berharap seluruh OPD terkait dapat menindaklanjuti hasil koordinasi dan monitoring tersebut sehingga implementasi Posyandu 6 SPM di Kota Tidore Kepulauan dapat berjalan lebih optimal.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Miftah Baay, beserta jajaran, pengurus Posyandu Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

OPD yang hadir meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas P2KBP3A, Bapperida, Bagian Tata Pemerintahan, serta pengurus PKK Kota Tidore Kepulauan.


Sumber: RRI Ternate

Masuk Nominasi Kota Terinovatif 2026, Tidore akan Persiapkan Strategi Baru

Tidore – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mulai menyiapkan strategi baru untuk menghadapi Kompetisi Inovasi Daerah tingkat nasional pada 2027. Langkah tersebut dilakukan setelah Kota Tidore Kepulauan kembali masuk nominasi Kota Terinovatif 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk mematangkan persiapan tersebut, Muhammad Sinen memanggil Tim Inovasi Daerah guna membahas strategi dan langkah yang perlu disiapkan dalam menghadapi kompetisi tahun mendatang. Pertemuan berlangsung di Pelataran Lantai II Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis 5 November 2026.

Muhammad Sinen mengatakan, Tidore Kepulauan telah dua kali berhasil masuk nominasi Kota Terinovatif tingkat nasional. Capaian tersebut, menurut dia, harus menjadi motivasi untuk menyiapkan terobosan baru agar prestasi daerah dapat terus ditingkatkan.

“Sudah dua kali lolos nominasi, kita perlu siapkan skenario baru di 2027,” kata Muhammad Sinen saat berbincang bersama Tim Inovasi Daerah.

Ia mengaku bangga atas kerja keras tim yang dinilai mampu mempertahankan capaian inovasi daerah di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.

Menurut Muhammad Sinen, mempertahankan prestasi bukan perkara mudah, terlebih ketika pemerintah daerah menghadapi kondisi keuangan yang terbatas.

“Mempertahankan juara itu berat sekali, apalagi ini dilakukan dalam masa sulit, tanpa anggaran, tanpa amunisi dan tanpa pencitraan. Kalian bisa dan sukses membuktikan itu semua untuk daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberhasilan membangun budaya inovasi membutuhkan komitmen dan loyalitas seluruh tim. Tantangan dalam menjalankan inovasi, kata dia, tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari lingkungan internal organisasi.

Karena itu, ia meminta seluruh anggota Tim Inovasi Daerah tetap konsisten dan tidak mundur menghadapi berbagai tantangan.

Muhammad Sinen juga menyatakan keyakinannya bahwa tim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kompetisi inovasi nasional pada 2027. Namun, seluruh strategi tersebut perlu dimatangkan agar mampu memberikan hasil terbaik bagi daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ramli Saraha, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengatakan, tim dipanggil secara khusus untuk menerima arahan terkait persiapan menghadapi kompetisi inovasi tingkat nasional tahun depan.

Ramli menjelaskan, sejak awal 2025, setelah dilantik sebagai kepala daerah, Muhammad Sinen telah menetapkan target agar Tidore Kepulauan masuk 10 besar nasional dalam penilaian inovasi daerah.

Target tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui instruksi kepada jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat gerakan berinovasi.

“Alhamdulillah, sesuai target, bahkan ada kejutan melampaui target. Tidore Kepulauan pada tahun 2025 merupakan satu-satunya kota di luar Jawa yang indeks inovasinya berada di urutan keempat secara nasional,” kata Ramli.

Untuk tahun 2026, Ramli menyebutkan, Tidore Kepulauan kembali masuk nominasi tingkat nasional. Tahapan pemaparan inovasi oleh kepala daerah juga telah dilaksanakan dan diwakili Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan.

Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil tahapan tersebut untuk selanjutnya mengikuti proses validasi lapangan oleh tim penilai Kemendagri.

Ramli menambahkan, setelah agenda pemaparan selesai, Wali Kota langsung memanggil Tim Inovasi Daerah untuk memberikan arahan khusus mengenai strategi menghadapi kompetisi 2027.

Namun, ia belum dapat membeberkan secara terperinci poin-poin arahan tersebut karena masih dalam tahap pembahasan internal.

“Yang pasti, komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah inovasi di Tidore harus membudaya, harus berdampak, dan dampaknya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ramli yang juga menjabat Ketua Tim Teknis Inovasi Daerah.

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap penguatan budaya inovasi tidak hanya berorientasi pada capaian dalam kompetisi nasional, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Rangkaian Kegiatan dan Bakti Sosial Meriahkan HUT Kosgoro 1957 yang Ke-69

Ternate – Dalam rangka menyambut hari uang tahun (HUT) Kosgoro 1957 yang ke-69, Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Provinsi Maluku Utara menggelar rapat teknis untuk menyiapkan serangkaian agenda yang memadukan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa dengan aksi kepedulian sosial.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2026 di Kota Ternate dan di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.

Sekretaris PDK Kosgoro 1957 Provinsi Maluku Utara, Muis Djamin, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 serta arahan Ketua PDK Kosgoro 1957 Provinsi Maluku Utara.

Menurutnya, peringatan HUT Kosgoro 1957 ke-69 tahun ini tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial organisasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai perjuangan dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Peringatan HUT ke-69 Kosgoro 1957 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan, memperkuat kebersamaan, sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, kami mengisi peringatan tahun ini dengan kegiatan bakti sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Muis Djamin kepada IGMtv.net, Jumat (6/11/2026).

Salah satu agenda yang disiapkan adalah ziarah ke taman makam pahlawan di Kota Ternate. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan keluarga besar Kosgoro 1957 terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

“Ziarah ke makam pahlawan merupakan bentuk penghormatan kami terhadap jasa para pejuang bangsa. Semangat pengorbanan dan perjuangan mereka harus terus menjadi inspirasi bagi generasi sekarang dalam mengabdi kepada masyarakat dan daerah,” tandas Muis.

Selain ziarah, rangkaian peringatan HUT juga akan diisi dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan eksistensi organisasi.

PDK Kosgoro 1957 Maluku Utara juga mengagendakan kunjungan ke panti asuhan dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial.

Sementara itu, aksi donor darah akan dilaksanakan di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Sebagai Pelaksanaan teknis kegiatan tersebut dipercayakan kepada PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Halmahera Tengah.

Muis mengatakan, melalui kegiatan sosial tersebut, Kosgoro 1957 ingin menunjukkan bahwa keberadaan organisasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui momentum HUT ini, PDK Kosgoro 1957 Maluku Utara berharap semangat perjuangan, kebersamaan, dan pengabdian terus terpelihara serta menjadi landasan organisasi untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.


Reporter: Eris RM.70

Wawali Ternate Lantik Pengurus Komite Pemuda Tafure Periode 2026-2029

Ternate – Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, melantik pengurus Komite Pemuda Tafure (KPT) periode 2026-2029. Pelantikan berlangsung di Kantor Lurah Tafure, Jumat, 6 November 2026.

Kegiatan yang mengusung tema “Revitalisasi Moral, Etika dan Produktivitas Pemuda untuk Menjawab Tantangan Global” tersebut turut dihadiri Camat Ternate Utara, Sunarto Taher, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Ternate, Sutopo Abdullah, serta tokoh pemuda dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Nasri menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung pembangunan daerah.

“Pemuda bukan sekadar generasi penerus, tetapi juga generasi pelopor yang memiliki energi, kreativitas, gagasan, dan keberanian untuk menghadirkan perubahan di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menyebutkan, keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan dalam menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat, sekaligus mendorong kemajuan Kota Ternate.

Nasri berharap Komite Pemuda Tafure dapat menjadi wadah produktif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi, menyalurkan aspirasi, serta melahirkan berbagai kegiatan positif dan inovatif.

Ia juga mengingatkan para pemuda agar menjauhi perilaku negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, perkelahian, serta tindakan lain yang dapat merusak masa depan generasi muda.

Nasri berpesan agar menjalankan organisasi dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, menjaga kekompakan, serta membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen pemuda.

“Saya berharap pemuda Tafure untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan produktif dan membangun, seperti olahraga, seni budaya, kegiatan keagamaan, kewirausahaan, pendidikan, hingga aksi sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Nasri menegaskan, keberhasilan sebuah organisasi tidak diukur dari besarnya nama maupun struktur kepengurusan, melainkan dari sejauh mana manfaat dan kontribusi nyata yang diberikan kepada masyarakat.

“Kepengurusan Komite Pemuda Tafure ini agar mampu menjalankan amanah organisasi dengan baik serta menghadirkan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat Tafure,” ujar Nasri, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate