Tidore – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mulai memperkuat implementasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 10 kabupaten/kota.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi, monitoring, dan pendampingan registrasi Posyandu 6 SPM tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2026. Kota Tidore Kepulauan menjadi daerah pertama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di Gedung Perpustakaan, Kamis 5 November 2026.
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, mengatakan transformasi Posyandu 6 SPM merupakan langkah strategis dalam memperluas cakupan pelayanan masyarakat. Transformasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Menurut dia, paradigma pelayanan Posyandu kini tidak lagi terbatas pada sektor kesehatan, tetapi mencakup enam bidang pelayanan dasar yang membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sepuluh kabupaten/kota masih perlu kita dorong untuk memperkuat implementasi Posyandu 6 SPM. Melalui keterlibatan Dinas Kesehatan, Pendidikan, PUPR, Perkim, Sosial, dan Satpol PP, diharapkan terbangun kolaborasi yang dapat meringankan tugas Posyandu, bukan justru mengambil alih kewenangan masing-masing,” kata Rusni.
Ia menjelaskan, secara teknis pelaksanaan enam bidang SPM telah menjadi tugas dan tanggung jawab OPD terkait. Karena itu, pembagian peran dan ruang lingkup kerja masing-masing pihak perlu diperjelas agar pelaksanaan program berjalan efektif.
Rusni juga menekankan pentingnya peran pengurus Posyandu di tingkat kabupaten/kota melalui prinsip 3K, yakni koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi.
Menurut dia, ketiga aspek tersebut menjadi kunci untuk membangun sinergi antarlembaga dalam mendukung keberhasilan transformasi Posyandu.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tidore Kepulauan, Hj. Rahmawati Muhammad Sinen, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Tidore sebagai lokasi pertama kegiatan koordinasi, monitoring, dan pendampingan registrasi Posyandu 6 SPM di Maluku Utara.
Ia menyambut kedatangan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, serta jajaran yang hadir untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dan pengurus Posyandu.
Rahmawati mengungkapkan, Kota Tidore Kepulauan saat ini memiliki 151 Posyandu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 41 Posyandu telah memperoleh registrasi dalam implementasi Posyandu 6 SPM.
Ia mengatakan, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui pembenahan administrasi, penguatan kelembagaan, serta pendampingan terhadap pengurus Posyandu.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga telah mengambil kebijakan dengan melibatkan staf kelurahan dan desa sebagai pengurus Posyandu, termasuk pada 41 Posyandu yang telah diregistrasi.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses registrasi dan pelaksanaan Posyandu 6 SPM, dapat diberikan koreksi serta pendampingan dari Tim Pembina Posyandu Provinsi Maluku Utara,” ujar Rahmawati.
Ia juga berharap seluruh OPD terkait dapat menindaklanjuti hasil koordinasi dan monitoring tersebut sehingga implementasi Posyandu 6 SPM di Kota Tidore Kepulauan dapat berjalan lebih optimal.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Miftah Baay, beserta jajaran, pengurus Posyandu Provinsi Maluku Utara, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
OPD yang hadir meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas P2KBP3A, Bapperida, Bagian Tata Pemerintahan, serta pengurus PKK Kota Tidore Kepulauan.
Sumber: RRI Ternate