IGMTV.net – Konflik berkepanjangan di Sudan kembali memantik perhatian dunia internasional. Kekerasan yang terus meluas, khususnya di wilayah Kordofan dan Darfur, bukan hanya memperburuk stabilitas keamanan, tetapi juga memperdalam krisis kemanusiaan yang telah berlangsung lama. Warga sipil menjadi kelompok paling rentan, sementara akses bantuan kemanusiaan kian terhambat di tengah situasi yang tidak menentu.

Dewan Keamanan PBB menyampaikan keprihatinan mendalam atas berbagai laporan serangan terhadap infrastruktur sipil dan personel kemanusiaan, termasuk fasilitas penting yang menopang kebutuhan dasar masyarakat. Desakan untuk segera menghentikan pertempuran dan mematuhi hukum internasional kembali ditegaskan, sebagai upaya mencegah jatuhnya korban lebih banyak serta membuka ruang bagi proses damai yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pernyataan pers yang disampaikan Selasa, para anggota dewan secara tegas mengecam laporan serangan drone yang berulang kali menargetkan warga sipil, infrastruktur sipil, serta pekerja kemanusiaan beserta aset mereka. Sejumlah serangan tersebut dilaporkan berdampak pada Program Pangan Dunia sejak awal Februari 2026.

Anggota dewan menegaskan bahwa serangan yang disengaja terhadap personel kemanusiaan, fasilitas, dan aset mereka dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Mereka menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat konflik agar mematuhi hukum internasional dan resolusi PBB yang berlaku.

Dewan juga mengutuk berbagai tindakan yang dilakukan Pasukan Dukungan Cepat (RSF), termasuk dugaan pelanggaran terhadap warga sipil, penahanan sewenang-wenang, serta kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik. Pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran ditegaskan sebagai hal yang tidak dapat ditawar.

Selain persoalan keamanan, DK PBB menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan akibat konflik yang memicu kelaparan dan kerawanan pangan ekstrem. Akses bantuan kemanusiaan yang aman, cepat, dan tanpa hambatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

Para anggota dewan turut menyambut baik adanya kesepakatan gencatan senjata kemanusiaan yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penghentian konflik secara menyeluruh, deeskalasi situasi, serta mendukung proses transisi yang inklusif dan dipimpin oleh warga sipil.

Di sisi lain, DK PBB mendesak seluruh negara anggota untuk menahan diri dari campur tangan eksternal yang berpotensi memperburuk konflik dan ketidakstabilan. Komitmen terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Sudan kembali ditegaskan, termasuk penolakan terhadap pembentukan otoritas pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasai RSF.