Pria asal Turki Nikahi Gadis Desa Jere, Mahar Rp200 Juta hingga Rumah dan Mobil

Sanana – Seorang pria asal kota Konya dari Negara Turki telah menikah dengan wanita dari Desa Jere, Kacamata Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dengan mahar ratusan juta rupiah.
Pernikahan ini berlangsung pada, Minggu 22 November 2026.

Pernikahan ini merupakan termewah dan terheboh di Kepulauan Sula. Bagaimana tidak, mahar dari mempelai pria berupa uang tunai sebesar Rp 200 juta rupiah, emas seberat 150 gram hadiah umroh dan satu unit mobil serta satu unit rumah.

Mempelai pria bernama, Usame Birer merupakan putra dari Muammer Birer dan Ibu Hatice Birer sedangkan untuk mempelai wanita Fajriyah Sillia merupakan putri dari Muhammad Abduh Sillia dan Ibu Suhaeti.

Usame bersama keluarganya tinggal di Kota Konya yang merupakan salah satu kota bersejarah di Turki letaknya di wilayah dataran tinggi anatuolia tengah sekitar 250 kilometer di selatan ankara dan juga bekas ibu kota kesultanan Seljuk Rum.

Usame datang menikah tidak sendiri. Melainkan bersama ke dua orang tuanya dan sejumlah saudara kandung. Usai melakukan ijab kabul dan acara pernikahan keluarga mempelai wanita juga memberikan uang kepada anak-anak yang berada di Desa Jere.


Sumber: RRI Ternate

Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperbup Penggunaan Dana BOSDA

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Halmahera Timur.

Kegiatan ini bertujuan menyempurnakan rancangan regulasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan.

Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meetings dan luring di Ruang Pala Ternate, Kanwil Kemenkum Malut, membahas pengaturan penggunaan Dana BOSDA bagi Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Tsanawiyah, baik negeri maupun swasta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Melalui proses tersebut, setiap materi rancangan peraturan ditelaah untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Topan, pengaturan Dana BOSDA harus disusun secara jelas dan terarah agar penggunaannya dapat mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap kerja sama antara Kanwil Kemenkum Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat terus diperkuat sehingga Ranperbup ini menghasilkan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu 21 November 2026.

Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana. Ia menjelaskan bahwa harmonisasi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah selaku pemrakarsa untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, serta tanggapan terhadap hasil telaah Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut.

Dalam pembahasan tersebut, Tim Kerja Harmonisasi memberikan sejumlah masukan terhadap materi Ranperbup, terutama mengenai perumusan norma dan mekanisme penyaluran Dana BOSDA. Masukan teknis juga disampaikan untuk memperjelas ketentuan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Menanggapi hasil pembahasan, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti catatan tim melalui penyempurnaan materi rancangan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, berharap hasil harmonisasi segera ditindaklanjuti melalui penyempurnaan naskah dan pengiriman draf bersih melalui aplikasi e-Harmonisasi. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut berupaya memastikan Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA memiliki landasan hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.

Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, pengelolaan Dana BOSDA di Kabupaten Halmahera Timur diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga mampu mendukung keberlangsungan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.


Sumber: RRI Ternate

Wagub Sarbin Titip Pesan Kemanusiaan pada 40 Pendeta yang ke Yerusalem

Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menitipkan pesan tentang toleransi dan kemanusiaan kepada 40 pendeta yang mengikuti program Wisata Rohani II Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 ke Yerusalem.

Pesan itu disampaikan Sarbin saat melepas secara resmi rombongan peserta wisata rohani di Ballroom Royal Resto, Ternate, Kamis 19 November 2026.

Sarbin mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga kerukunan serta menjamin ruang yang setara bagi seluruh umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.

Menurut dia, keberagaman ritual keagamaan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk hidup berdampingan. Justru, perpaduan nilai agama, kebangsaan, dan budaya menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan di Maluku Utara.

“Hubungan antarumat beragama dari aspek ritualnya tidak pernah diganggu oleh pemerintah. Indonesia itu rukun dan toleran. Kita keluar dari rumah menuju tempat ibadah yang berbeda, tetapi kita tetap satu Indonesia, satu Maluku Utara, dan satu kemanusiaan,” kata Sarbin.

Ia menegaskan, esensi kehidupan beragama tidak hanya terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga harus tercermin dalam hubungan antarsesama manusia.

Karena itu, Sarbin berharap perjalanan spiritual ke Yerusalem tidak sekadar memperdalam keimanan para peserta, tetapi juga membentuk karakter yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

“Setelah memperbaiki nilai ketuhanan, mari kita perbaiki nilai kemanusiaan agar kehadiran orang beragama benar-benar memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekelilingnya,” ujarnya.

Sarbin juga berharap para pendeta dapat membawa nilai kasih sayang dan kedamaian setelah mengikuti perjalanan rohani tersebut.

Ia mendoakan seluruh peserta diberikan kelancaran selama perjalanan, termasuk saat kembali ke Maluku Utara.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara, H. Abdul Karim, menjelaskan bahwa pemberangkatan peserta Wisata Rohani II 2026 mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 500/KPTS/2026/G.

Sebanyak 40 peserta ditetapkan mengikuti program tersebut. Mereka terdiri atas 25 pendeta laki-laki dan 15 pendeta perempuan.

Abdul Karim menyebut rombongan dijadwalkan bertolak menuju Yerusalem pada 22 November 2026 dan kembali ke Indonesia pada 1 Desember 2026.

“Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan wisata rohani ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik dari awal hingga akhir, serta seluruh rombongan diberikan keselamatan hingga kembali ke Maluku Utara,” katanya.

Pelepasan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Maluku Utara, Hj. Rusni Sarbin, perwakilan Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta seluruh peserta wisata rohani.

Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap perjalanan spiritual para peserta turut memperkuat kehidupan keagamaan yang toleran, sekaligus mempererat nilai persaudaraan dan kemanusiaan di tengah keberagaman masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Kejurprov PBSI Malut Jadi Pintu Atlet Muda untuk Menuju Kejurnas

Ternate – Jalan atlet muda Maluku Utara menuju panggung nasional dimulai dari persaingan di daerah. Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) 2026 menjadi arena penyaringan sekaligus pembuktian bagi pebulu tangkis yang ingin membawa nama provinsi ke Kejuaraan Nasional (Kejurnas).

Kejuaraan yang berlangsung di GOR Bulutangkis Bhayangkara A, Ternate, pada 21–24 November 2026 itu dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, Sabtu, 21 November 2026.

Ketua Umum PBSI Maluku Utara, Haryadi Ahmad, mengatakan turnamen tersebut diikuti perwakilan pengurus cabang dan pengurus kota dari seluruh Maluku Utara. Para peserta akan bersaing untuk mendapatkan tempat dalam delegasi daerah menuju Kejurnas Bulutangkis di Kudus, Jawa Tengah, pada Desember 2026.

“Kegiatan ini adalah etape penting untuk menyaring bibit-bibit terbaik Maluku Utara,” kata Haryadi.

Menurut dia, Kejurprov bukan hanya tentang menentukan siapa yang keluar sebagai juara. Lebih dari itu, ajang tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemetaan kemampuan atlet agar Maluku Utara memiliki wakil yang kompetitif di tingkat nasional.

Haryadi meminta seluruh perangkat pertandingan, mulai dari wasit hingga panitia, menjaga integritas selama kejuaraan berlangsung. Ia juga mengingatkan atlet agar menjadikan sportivitas sebagai prinsip utama dalam bertanding.

“Kami berharap seluruh perangkat pertandingan, wasit, panitia, maupun adik-adik atlet tetap menjunjung tinggi integritas dan sportivitas agar hasil seleksi ini benar-benar berkualitas dan bisa kita pertanggungjawabkan di level nasional,” ujarnya.

Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua Umum KONI Maluku Utara, Sarbin Sehe, menilai Kejurprov memiliki arti strategis bagi masa depan olahraga daerah. Ia berharap kompetisi tersebut melahirkan generasi atlet yang mampu memperbaiki capaian bulu tangkis Maluku Utara di tingkat nasional.

Sarbin secara khusus menyoroti belum optimalnya raihan medali cabang bulu tangkis Maluku Utara dalam ajang PON. Ia meminta atlet muda mulai mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut.

“Generasi saat ini mampu mewarnai prestasi dan menyumbangkan medali pada PON 2028 mendatang, apa pun jenis medalinya,” kata Sarbin.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan seorang atlet tidak semata-mata diukur dari kemenangan. Semangat juang harus berjalan beriringan dengan kemampuan menghormati lawan dan menjaga persahabatan.

Bagi Sarbin, olahraga memiliki peran lebih luas dalam pembangunan sumber daya manusia. Aktivitas olahraga yang positif diharapkan menjadi ruang pembentukan karakter generasi muda sekaligus mendorong mereka menjauhi perilaku negatif.

Kejurprov PBSI Maluku Utara 2026 pun menjadi ujian awal bagi proses regenerasi atlet. Dari persaingan di tingkat provinsi, PBSI berharap lahir pemain-pemain potensial yang tidak hanya mampu bersaing di Kejurnas, tetapi juga menjadi kekuatan baru Maluku Utara dalam perebutan medali PON 2028.


Sumber: RRI Ternate

Bicara di Ambon, Sekprov Malut Ungkap Sisi Lain Pertumbuhan Ekonomi Malut

Ambon – Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang ditopang industri nikel dan mineral strategis belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di tengah ekspansi industri pertambangan, warga pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari mahalnya transportasi antarpulau hingga terbatasnya akses listrik, internet, dan pendidikan.

Persoalan tersebut disoroti Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, dalam forum dialog kolaborasi konsorsium perguruan tinggi kepulauan bersama pemerintah daerah di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat-Sabtu, 20-21 November 2026.

Dalam forum yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan itu, Samsuddin tampil sebagai pembicara kunci bersama Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Agung D. Syakti. Diskusi dipandu akademisi Universitas Pattimura (Unpatti), Wardis Girsang.

Samsuddin mengatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi belum otomatis menciptakan pemerataan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan. Menurut dia, pendekatan pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada daratan perlu dikoreksi agar sesuai dengan karakter geografis Maluku Utara.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Arah koreksinya jelas: konektivitas maritim yang terjangkau, hilirisasi yang inklusif bagi UMKM, pertanian, serta perikanan, dan pembangunan berbasis gugus pulau,” ujar Samsuddin dalam paparannya.

Ia menilai laut tidak semestinya dipandang sebagai pemisah antarpulau. Sebaliknya, laut harus menjadi penghubung aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur maritim menjadi salah satu prasyarat untuk memperkecil kesenjangan antardaerah.

Dalam pemaparannya, Samsuddin mengidentifikasi tiga persoalan yang masih menghambat pengembangan ekonomi biru di Maluku Utara.

Pertama, ego sektoral dan lemahnya komunikasi antarpihak yang terlibat dalam pembangunan. Kedua, keterbatasan konektivitas dan sistem logistik antarpulau yang berdampak pada distribusi hasil perikanan, termasuk belum optimalnya penerapan rantai dingin atau cold chain di pulau-pulau kecil.

Ketiga, proses hilirisasi yang belum berjalan optimal sehingga nilai tambah komoditas kelautan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat pesisir.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pembentukan Konsorsium Riset Daerah. Konsorsium ini diproyeksikan menjadi wadah kajian bersama untuk memetakan persoalan konektivitas, logistik, serta penguatan rantai dingin melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan pusat inkubasi bisnis untuk mendorong lahirnya produk turunan sektor kelautan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Kampus Didorong Terlibat dalam Kebijakan

Samsuddin juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi untuk memastikan kebijakan pembangunan kepulauan tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi didukung data dan hasil penelitian.

Kolaborasi tersebut diarahkan melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media.

Dalam skema ini, perguruan tinggi diharapkan berperan menyediakan hasil riset, studi oseanografi, inovasi teknologi tepat guna, hingga rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan atau science-based policy.

Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi, penyediaan infrastruktur dasar, serta fasilitasi anggaran. Pelaku usaha didorong mengembangkan investasi pada sektor perikanan, pariwisata bahari, dan rantai pasok dengan tetap melibatkan masyarakat lokal.

Forum tersebut juga menghasilkan tiga rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut kolaborasi.

Pertama, pelembagaan kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara pemerintah daerah dengan universitas maupun fakultas. Kedua, penyediaan pendanaan riset daerah yang difokuskan pada hilirisasi produk kelautan dan komoditas unggulan lokal.

Ketiga, integrasi pendidikan melalui program praktisi mengajar dan kuliah lapangan atau field trip dengan pendekatan pembelajaran berbasis kepulauan.

Melalui kerja sama tersebut, konsorsium perguruan tinggi kepulauan dan pemerintah daerah menargetkan penguatan tata kelola laut yang lebih partisipatif.

Agenda ini sekaligus diarahkan agar potensi ekonomi kelautan tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.


Sumber: RRI Ternate

Cengkeh Moloku Kie Raha Berpotensi Jadi Wisata Unggulan

Ternate – Maluku Utara dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh dunia sekaligus titik penting dalam sejarah jalur rempah Nusantara. Kekayaan rempah tersebut menjadi potensi besar yang dapat dikembangkan tidak hanya sebagai komoditas perkebunan, tetapi juga sebagai daya tarik pariwisata daerah.

Salah satu produk unggulan yang telah memperoleh pelindungan Indikasi Geografis (IG) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum, adalah Cengkeh Moloku Kie Raha.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menjelaskan bahwa melalui konsep Geographical Indication Tourism (GI Tourism), Cengkeh Moloku Kie Raha memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata berbasis kekayaan intelektual.

Menurutnya, keunikan cengkeh tersebut tidak hanya dapat diperkenalkan sebagai produk unggulan daerah, tetapi juga dikemas menjadi pengalaman wisata yang menghubungkan pengunjung dengan wilayah asal, proses budidaya, pengolahan, serta budaya masyarakat penghasilnya.

“Produk IG sangat penting dalam mendukung pengembangan wisata daerah. Cengkeh Moloku Kie Raha memiliki kekhasan serta identitas yang kuat sehingga dapat dikembangkan tidak hanya sebagai produk unggulan, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman wisata yang memperkenalkan asal-usul, proses budidaya, hingga budaya masyarakat yang menjadi bagian dari produk tersebut,” ujar Topan.

Topan menambahkan, pelindungan Indikasi Geografis memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Melalui pendekatan GI Tourism, manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat tidak hanya bersumber dari penjualan hasil perkebunan, tetapi juga dapat diperluas melalui berbagai aktivitas pariwisata.

Ia menyebutkan, pengembangan pariwisata berbasis Indikasi Geografis merupakan peluang bagi Maluku Utara untuk memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual sekaligus memperkenalkan identitas daerah kepada wisatawan.

Cengkeh Moloku Kie Raha merupakan produk khas Maluku Utara yang mendapatkan pelindungan Indikasi Geografis sebagai bentuk pengakuan terhadap karakteristik dan reputasi produk yang berkaitan dengan wilayah geografis asalnya. Pelindungan tersebut menjadi landasan dalam menjaga identitas, kualitas, serta meningkatkan daya saing produk secara berkelanjutan.

Dalam penerapan konsep GI Tourism, wisatawan tidak hanya membeli atau menikmati produk cengkeh, tetapi juga dapat memperoleh pengalaman langsung dengan mengunjungi kebun, melihat proses budidaya dan pengolahan, berinteraksi dengan petani, serta mengenal pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Konsep tersebut sejalan dengan pengembangan GI Tourism Indonesia yang diluncurkan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Program ini mengintegrasikan pelindungan kekayaan intelektual, khususnya Indikasi Geografis, dengan sektor pariwisata guna meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah dan kesejahteraan masyarakat penghasilnya.

Pengembangan GI Tourism berbasis Cengkeh Moloku Kie Raha dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti wisata edukasi kebun cengkeh, pengenalan sejarah rempah Maluku Utara, edukasi proses budidaya dan pengolahan, hingga pengembangan produk kreatif berbahan dasar cengkeh.

Potensi tersebut juga dapat memperkuat keterkaitan antara sektor perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pelindungan kekayaan intelektual. Dengan demikian, Indikasi Geografis tidak hanya memberikan pengakuan terhadap identitas dan reputasi produk, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat produsen, pelaku usaha, komunitas, serta sektor pariwisata. Kolaborasi ini penting agar pengembangan wisata tetap memperhatikan kualitas produk, kelestarian lingkungan, keberlanjutan budidaya, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat penghasilnya.

Melalui pelindungan dan pemanfaatan Indikasi Geografis, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara terus mendorong agar kekayaan intelektual dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Cengkeh Moloku Kie Raha diharapkan semakin dikenal sebagai identitas dan kebanggaan Maluku Utara sekaligus menjadi daya tarik wisata berbasis potensi lokal yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah secara berkelanjutan.


Sumber: RRI Ternate

Wagub Sarbin Tantang Pebulu Tangkis Malut Pecahkan Kebuntuan Medali PON

Ternate – Maluku Utara membidik medali cabang olahraga bulu tangkis pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Target itu menjadi tantangan bagi generasi muda atlet setelah prestasi bulu tangkis daerah tersebut dinilai belum optimal dalam sejumlah gelaran PON sebelumnya.

Wakil Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua Umum KONI Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, menyampaikan ambisi tersebut saat membuka Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Maluku Utara 2026 di GOR Bulutangkis Bhayangkara A, Ternate, Sabtu, 21 November 2026.

Sarbin mengatakan, Kejurprov tidak boleh dipandang sekadar agenda kompetisi tahunan. Turnamen yang berlangsung pada 21–24 November itu harus menjadi momentum membangun kekuatan atlet daerah untuk bersaing di tingkat nasional.

Menurut dia, salah satu pekerjaan rumah olahraga Maluku Utara adalah meningkatkan capaian bulu tangkis pada ajang PON. Karena itu, ia berharap para atlet muda yang tampil dalam Kejurprov mampu menjadi generasi yang mengubah catatan prestasi tersebut.

“Ini menjadi catatan sejarah kita bahwa cabang olahraga bulu tangkis di PON belum secara optimal memberikan medali. Prestasi nasional selain Kejurnas, indikator utamanya adalah PON,” kata Sarbin.

Ia menargetkan atlet Maluku Utara mampu menyumbangkan medali pada PON 2028. Jenis medali bukan menjadi persoalan utama, tetapi keberhasilan menembus persaingan nasional menjadi capaian yang harus diperjuangkan.

“Kita sangat menanti dan berharap generasi saat ini mampu mewarnai prestasi dan menyumbangkan medali pada PON 2028 mendatang, apa pun jenis medalinya,” ujarnya.

Sarbin juga mengingatkan bahwa prestasi olahraga tidak hanya ditentukan kemampuan teknis. Mental bertanding, semangat juang, disiplin, dan sportivitas menjadi bagian penting dalam membentuk atlet yang mampu bersaing.

Ia meminta para peserta menunjukkan kemampuan terbaik tanpa mengabaikan penghormatan terhadap lawan. Menurut Sarbin, olahraga harus menjadi ruang membangun persahabatan sekaligus membentuk sumber daya manusia yang harmonis dan humanis.

Ketua Umum PBSI Maluku Utara, Haryadi Ahmad, mengatakan Kejurprov 2026 menjadi tahapan penting untuk menjaring atlet terbaik dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Para juara dan atlet yang dinilai memiliki kemampuan terbaik akan dipersiapkan mewakili Maluku Utara dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bulutangkis di Kudus, Jawa Tengah, pada Desember 2026.

Haryadi berharap proses seleksi berlangsung secara objektif dengan menjunjung tinggi integritas perangkat pertandingan. Kualitas hasil Kejurprov, menurut dia, akan menentukan kesiapan atlet menghadapi persaingan di tingkat nasional.

Dengan demikian, Kejurprov 2026 menjadi salah satu tahapan awal bagi Maluku Utara untuk menyiapkan atlet menuju Kejurnas sekaligus membangun fondasi prestasi yang ditargetkan berbuah medali pada PON 2028.


Sumber: RRI Ternate

Polda Malut Gelar Subuh Keliling, Ajak Masyarakat Jaga Kamtibmas

Ternate – Polda Maluku Utara mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui kegiatan Subuh Keliling (Suling) di Masjid Nurul Bazar, Kota Ternate, Sabtu, 21 November 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program Quick Wins I tersebut dihadiri Ka SPKT Polda Maluku Utara AKBP Suriadi Yusuf, Wakapolres Ternate Kompol Ikhsan Prananto, Serta personel Polda Maluku Utara dan Polres Ternate.

Dalam kesempatan itu, AKBP Suriadi Yusuf menyampaikan pesan kamtibmas kepada jamaah agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan toleransi antarwarga serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Serta terus memelihara kerukunan dan toleransi antarwarga,” ujar AKBP Suriadi.

Selain itu, masyarakat diingatkan agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya atau berita hoaks. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas.

“Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Apabila mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” katanya.

Melalui kegiatan Subuh Keliling, Polda Maluku Utara berharap hubungan silaturahmi dan sinergi antara Polri dengan masyarakat semakin erat. Sehingga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara tetap aman, damai, dan kondusif.


Sumber: RRI Ternate