Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Ranperbup Penggunaan Dana BOSDA

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Halmahera Timur.

Kegiatan ini bertujuan menyempurnakan rancangan regulasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan.

Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meetings dan luring di Ruang Pala Ternate, Kanwil Kemenkum Malut, membahas pengaturan penggunaan Dana BOSDA bagi Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, serta Madrasah Tsanawiyah, baik negeri maupun swasta.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Melalui proses tersebut, setiap materi rancangan peraturan ditelaah untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Topan, pengaturan Dana BOSDA harus disusun secara jelas dan terarah agar penggunaannya dapat mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kami berharap kerja sama antara Kanwil Kemenkum Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dapat terus diperkuat sehingga Ranperbup ini menghasilkan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu 21 November 2026.

Kegiatan diawali dengan arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana. Ia menjelaskan bahwa harmonisasi menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah selaku pemrakarsa untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, serta tanggapan terhadap hasil telaah Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Malut.

Dalam pembahasan tersebut, Tim Kerja Harmonisasi memberikan sejumlah masukan terhadap materi Ranperbup, terutama mengenai perumusan norma dan mekanisme penyaluran Dana BOSDA. Masukan teknis juga disampaikan untuk memperjelas ketentuan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Menanggapi hasil pembahasan, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan. Pihaknya menyatakan siap menindaklanjuti catatan tim melalui penyempurnaan materi rancangan peraturan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, berharap hasil harmonisasi segera ditindaklanjuti melalui penyempurnaan naskah dan pengiriman draf bersih melalui aplikasi e-Harmonisasi. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut berupaya memastikan Ranperbup tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOSDA memiliki landasan hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.

Dengan adanya petunjuk teknis tersebut, pengelolaan Dana BOSDA di Kabupaten Halmahera Timur diharapkan berjalan lebih tertib, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel sehingga mampu mendukung keberlangsungan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *