Sejumlah Anggota Dewan Ternate Diperiksa, Penyidik Beri Isyarat Ada Unsur Pidana

Ternate – Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Maluku Utara kian menyeriusi proses hukum kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Ternate tahun 2024-2025 senilai Rp37 miliar. Selain menelaah sejumlah bukti, penyidik juga mulai marathon memeriksa para saksi. Satu lagi anggota DPRD Ternate yang diperiksa Jumat (11/9/2026). Dia adalah SH, wakil rakyat dapil Ternate Utara dari PDIP. Sebelumnya ada nama politisi Gerindra Nurjaya H Ibrahim yang telah dimintai keterangan, termasuk Sekretaris Dewan Aldi Ali.

Pemeriksaan terhadap SH itu dibenarkan Kasubdit III Reskrimsus Polda, AKBP Rona Buha Tua Tambunan. Menurutnya, penyidik akan memeriksa beberapa saksi lagi. Selanjutnya jika ditemukan bukti pidana yang cukup, maka akan ditingkatkan ke penyidikan.

Kapolda Maluku Utara, Irjen (Pol) Arif Budiman juga ikut angkat bicara soal proses hukum kasus dugaan korupsi Perjadin DPRD Kota Ternate. Ia mengatakan, penyidik begitu teliti selama proses hukum berlangsung. Ketelitian dan kehati-hatian penyidik itu bertujuan agar berkas kasusnya kokoh. Dengan begitu, tidak ada ruang bagi setiap tersangka yang ingin mengajukan praperadilan. “Memang untuk kasus korupsi itu butuh waktu, teliti dan hati-hati, supaya tidak bisa lagi mereka mau praperadilan. Kasus perjadin ini sementara masih penyelidikan. Penyidik sedang dalami bukti-buktinya,” jelasnya.

Kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Ternate ini seperti sebuah modus praktik dugaan korupsi Setidaknya hal ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum supaya lebih teliti melakukan penyelidikan, agar mampu mengungkap kejahatan luar bisa tersebut. Informasinya, pihak sekretariat dan oknum anggota DPRD diduga bekerja-sama membuat rekening khusus untuk menampung dana yang sumbernya dari beberapa item kegiatan yang diduga fiktif. Uang yang ditampung itu nantinya dibagi-bagi ke pihak-pihak yang memang sejak awal berkompromi dalam pembuatan rekening siluman tersebut. Salah satu sumber dana yang ditampung di rekening siluman adalah anggaran perjalanan dinas tahun 2024-2025.

Kabarnya dari beberapa rekening siluman, baru satu yang sementara ditelusuri penyidik, yakni rekening di BCA. Uang hasil tampung itu dibagi-bagi saat wakil rakyat dan pejabat di sekretariat keluar daerah, Jakarta salah satunya. Tak hanya rekening siluman, invoice hotel pun diduga direkayasa oleh pihak sekretariat. Cara itu dilakukan agar uang saku yang didapat masing-masing anggota DPRD jauh lebih banyak, termasuk jajaran sekretariat yang ikut keluar daerah.

Sementara itu, informasi lain menyebutkan, sebagian besar anggota DPRD tetap percaya diri. Mereka yakin tidak akan tersentuh hukum. Kabarnya beberapa wakil rakyat sudah membangun komunikasi dengan beberapa tokoh berpengaruh di Jakarta, dengan tujuan bisa menekan penyidik Polda atau Kejati supaya tidak melanjutkan proses hukum.


Sumber: Tivanusantara

Perbedaan harga Barang di Label Rak Dengan Harga Dikasir, Disperindag Malut Turun Investigasi

Ternate – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara menerjunkan Bidang Perlindungan Konsumen untuk menginvestigasi dugaan perbedaan harga barang antara label rak dan kasir di salah satu ritel modern yang terletak di kelurahan Dufa Dufa, Kota Ternate.

Langkah tegas ini diambil usai beredarnya video keluhan konsumen berdurasi 3 menit di media sosial serta ditemukannya indikasi kejadian serupa yang menimpa konsumen lain.

Plt Kepala Disperindag Maluku Utara M Ronny Saleh menegaskan pentingnya pengawasan langsung ke lapangan karena selisih harga tersebut berpotensi merugikan masyarakat secara finansial jika tidak disadari saat bertransaksi.

“Hari ini saya sudah perintahkan Kabid Perlindungan Konsumen untuk turun langsung ke lapangan guna melakukan investigasi peristiwa tersebut,” ujar Ronny, Kamis (10/9/2026)

Ia mengingatkan seluruh pelaku usaha ritel untuk rutin mencocokkan harga pajangan dengan sistem kasir, terutama saat masa perubahan harga atau program promosi. Ronny juga mengimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membayar dan segera melapor ke Disperindag jika menemukan perbedaan harga yang tidak diselesaikan oleh pihak ritel.

Meski permasalahan dengan konsumen dalam video tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan, di mana manajemen ritel mendatangi rumah konsumen untuk meminta maaf. Disperindag menegaskan proses penelusuran tidak berhenti begitu saja.

Kabid Perlindungan Konsumen Disperindag Malut Sulvana Andili mengungkapkan, dari hasil penelusuran di lapangan timnya menemukan pengakuan dari pembeli lain yang pernah mengalami hal serupa.

“Walaupun aduan masyarakat sudah diselesaikan oleh kedua belah pihak, kami tetap melakukan investigasi. Dan dari hasil investigasi tersebut, kami menemukan pengakuan dari salah satu konsumen yang sedang berbelanja bahwa dirinya pernah mengalami hal serupa, di mana harga yang tertera di rak lebih murah dibandingkan harga di kasir,” jelas Sulvana.

Dalam proses klarifikasi, pihak manajemen ritel murni mengakui adanya kelalaian karyawan. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pergantian label harga promo seharusnya dilakukan satu hari sebelum atau pada malam hari saat promo berakhir. Kelalaian pelaksanaan SOP ini menyebabkan label harga fisik tidak kembali normal sehingga merugikan konsumen.

“Kami berjanji memperketat dan melakukan pengawasan internal melalui pengecekan berkala terhadap seluruh label harga dan promo di gerai, sehingga insiden perbedaan harga tidak kembali terjadi di masa mendatang,” ujar penanggungjawab gerai ritel tersebut.

Menindaklanjuti temuan ini, Disperindag memberikan edukasi terkait hak dan kewajiban pelaku usaha sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memberi ganti rugi jika layanan tidak sesuai informasi.

“Dengan adanya pengaduan ini, kami akan terus melakukan pemantauan dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak-hak konsumen,” pungkas Sulvana.


Sumber: TandaSeru

PIKI Halbar Gelar Rapat Perdana Tim Kerja Konfercab, Mantapkan Konsolidasi Organisasi

Halbar — Persekutuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Halmahera Barat (Halbar) mulai memantapkan persiapan pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) melalui rapat perdana Tim Kerja di Sekretariat Bersama (Sekber) Rumah Biru, Kamis (10/9/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai persiapan menuju pelaksanaan Konfercab PIKI Halbar yang dijadwalkan berlangsung pada 2-3 Oktober 2026.

Ketua Tim Kerja Konfercab PIKI Halbar, Aknosius Datang, mengatakan rapat perdana membahas sejumlah agenda persiapan, mulai dari aspek teknis pelaksanaan hingga persiapan kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Provinsi Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Barat.

“Kesiapan Tim Kerja menuju Konfercab mulai dari hal teknis hingga persiapan kedatangan Menteri PKP Maruarar Sirait di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat,” ujar Aknosius.

Ia menambahkan, pelaksanaan Konfercab diharapkan tidak hanya menjadi momentum konsolidasi internal organisasi, tetapi juga memperkuat posisi PIKI Halbar sebagai bagian dari elemen masyarakat yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“PIKI Halbar diharapkan ke depan dapat menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus motor penggerak pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat,” tambah Aknosius yang juga menjabat sebagai Inspektur Pembantu Inspektorat Halbar.

Aknosius yang akrab disapa Ongky berharap momentum Konfercab dapat mendorong semakin banyak kalangan intelektual Kristen di Halbar untuk bergabung dan mengambil bagian dalam PIKI.

Menurutnya, keberadaan intelektual Kristen yang tergabung dalam organisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan melahirkan sumber daya manusia yang mampu menjadi pemimpin masa depan Kabupaten Halmahera Barat.

“Lewat momentum Konfercab ini, kami berharap ke depan Halbar menjadi salah satu kabupaten yang dihuni oleh banyak kalangan intelektual Kristen yang tergabung dalam PIKI Halbar guna menjadi pemimpin masa depan Kabupaten Halmahera Barat,” kata Ongky.

Dengan persiapan yang mulai dimatangkan, Tim Kerja Konfercab PIKI Halbar selanjutnya akan fokus pada berbagai kebutuhan teknis dan agenda organisasi hingga pelaksanaan konferensi pada awal Oktober mendatang.


Reporter: Pres

Panen Perdana Ubi Jalar Jumbo di Desa Ngawet di Tengah Cuaca Ekstrem

Halbar — Kelompok penerima manfaat Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Desa Ngawet, Kecamatan Ibu Selatan, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), berhasil melakukan panen perdana ubi jalar varietas lokal dengan hasil mencapai 1,5 ton.

Panen tersebut berlangsung pada Kamis (10/9/2026) di lahan demplot seluas satu hektare. Kegiatan dilakukan di tengah kondisi musim kemarau panjang dan keterbatasan air akibat cuaca panas ekstrem.

Panen perdana itu dihadiri Fasilitator Program TEKAD Kecamatan Ibu Selatan Herliwanti Rebut, Kader Desa Barce Salu, kelompok penerima manfaat, serta Kepala Desa Ngawet Robert Salu, S.Pd.K.

Fasilitator Program TEKAD Kecamatan Ibu Selatan, Herliwanti Rebut, mengatakan Desa Ngawet menerima bantuan dana demplot sebesar Rp100 juta pada 2025.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan alat, bahan, bibit, pupuk, pembangunan rumah kebun, serta rumah produksi untuk mengolah ubi jalar menjadi produk turunan.

“Melalui bantuan ini kami memfasilitasi mulai pada tahapan pembuatan kebun sampai panen dan menyiapkan pembeli,” ujar Herliwanti pada siaran pers yang di terima, Jumat, (11/9/2026).

Menurutnya, keberhasilan panen perdana tidak hanya menjadi sumber pangan bagi keluarga penerima manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa.

Ia menilai kelompok demplot menunjukkan kemauan untuk belajar, bekerja sama, serta menjaga kepercayaan dalam menjalankan program.

“Kami melihat kelompok demplot mau belajar, saling membantu dan saling menjaga kepercayaan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sendiri,” katanya.

Program TEKAD yang didorong Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tersebut bertujuan mendukung pemulihan dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Program ini memberikan dukungan berupa dana demplot, pengetahuan, keterampilan, serta pendampingan secara berkelanjutan.

Kepala Desa Ngawet Robert Salu dalam sambutannya mengingatkan masyarakat agar menjaga kepercayaan yang telah diberikan melalui program tersebut.

Ia mengatakan pemerintah desa mendukung kegiatan demplot, termasuk pengembangan produk olahan berupa keripik ubi jalar dari hasil pertanian masyarakat.

Sementara itu, Ketua Kelompok Penerima Manfaat Demplot Program TEKAD, Nikson Ilo, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi banyak keluarga di Desa Ngawet.

“Kami akan berkebun menghadirkan rutinitas dan mempererat hubungan kekeluargaan antara warga serta memperkuat pendapatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Panen perdana ubi jalar dengan hasil 1,5 ton tersebut diharapkan menjadi awal pengembangan usaha pertanian dan produk olahan berbasis komoditas lokal di Desa Ngawet.


Reporter: Pres

Polda Malut Dalami Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Sekwan hingga Anggota Dewan Ternate

Ternate – Tim Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara mulai mendalami dugaan korupsi perjalanan dinas (Perjadin) DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024.

Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik untuk mengusut tata kelola dan penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.

Informasi yang diterima media ini, saksi yang telah menjalani pemeriksaan antara lain Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Ternate Aldhy Ali bersama tiga orang stafnya. Selain itu, tiga anggota DPRD Kota Ternate, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pihak lainnya turut dimintai keterangan.

Sekretariat DPRD Kota Ternate juga telah menyerahkan sejumlah dokumen yang diminta penyidik. Dokumen tersebut kini tengah dipelajari untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas tahun 2024.

Penyidik juga tidak menutup kemungkinan memanggil Ketua DPRD Kota Ternate bersama seluruh anggota DPRD untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, membenarkan perkara tersebut sedang ditangani penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara.

Menurutnya, penanganan perkara dugaan korupsi membutuhkan proses yang panjang dan dilakukan secara hati-hati. Hal itu diperlukan agar setiap bukti yang diperoleh penyidik memiliki dasar yang kuat.

“Kasus ini masih penyelidikan untuk didalami bukti-buktinya,” tegas Arif, Jumat, 11 September 2026.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, yang disebut sebagai terlapor dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan terhadap Nurjaya berlangsung sekitar 10 jam. Dalam pemeriksaan itu, ia turut menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik terkait tata kelola perjalanan dinas DPRD Kota Ternate tahun anggaran 2024.

Bukti yang diserahkan di antaranya riwayat transfer serta bukti pemesanan atau bill hotel yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut.

Hingga kini, perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan. Penyidik masih mendalami keterangan para saksi dan dokumen yang telah dikumpulkan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Perjadin DPRD Kota Ternate tahun 2024.


Sumber: Cermat

Sherly Tjoanda Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca di Wilayah Maluku Utara

Ternate – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda memutuskan perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 12 September sebab, skama itu menunjukkan hasil signifikan memadamkan Kebakaran Hutan dan Lahan  di 64 titik dan tersisa lima titik, sejak diberlakukan pada 5 September 2026.

OMC yang dilakukan di Maluku Utara itu juga mendapat dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Sebelum OMC dimulai, sekitar 64 titik kebakaran tercatat dengan luas lahan terbakar lebih dari 260 hektare. Setelah operasi berjalan, jumlah titik kebakaran terus menurun,” ungkap Sherly, usai Rapat di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Sultan Babullah Ternate, Kamis, 10 September 2026.

“Hingga 10 September, hanya tersisa 5 titik kebakaran dengan luas sekitar 12 hektare,” tambahnya.

Sherly bilang, saat ini, kondisi cuaca mulai dirasakan di sejumlah wilayah di Maluku Utara juga hujan turun di beberapa titik tertentu di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Kota Tidore Kepulauan.

Setelah rapat perpanjang OMC, Orang nomor satu di Provinsi Maluku Utara itu juga turut melihat proses penerbangan pesawat yang melakukan OMC keenam kalinya dari Bandara Sultan Babullah Ternate

“Ini OMC yang keenam dengan membawa 6ton garam (NaCl). Kegiatan diperpanjang hingga 12 September 2026 dengan sasaran agar hujan merata di seluruh 10 kabupaten/kota. Sementara itu wilayah yang belum mendapat hujan meliputi Ternate, Kepulauan Sula, Taliabu, dan Halmahera Selatan,” ungkapnya.

Tak hanya titik kebakaran, OMC juga menyasar daerah yang menghadapi kekeringan. Selain itu, kata Sherly, keluhan masyarakat mengenai berkurangnya air bersih akan ditangani melalui koordinasi dengan Balai Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Langkahnya, disiapkan distribusi air menggunakan truk tangki ke wilayah yang membutuhkan.

“Untuk jangka panjang, Pemerintah Malut sedang mendata seluruh wilayah yang membutuhkan sumur bor, terutama di pulau-pulau kecil. Pendanaan akan digabungkan dari APBN, APBD, dan CSR agar seluruh desa dan pulau di Maluku Utara terjamin akses air bersihnya,” ujarnya.

Sherly juga mengibau agar pemerintah kabupaten/kota tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan titik api. Juga rutin koordinasi dengan pihak terkait seperti BWS dan lainnya.

Masyarakat juga diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu untuk mencegah munculnya kembali titik api, terutama ketika kondisi lahan masih kering.


Sumber: Cermat

Plt Kadis Disperindag Malut Disorot Saat Nongkrong di Kafe Saat Jam Kerja

Ternate – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara, M. Ronny Saleh, terlihat berada di salah satu kafe di Kecamatan Ternate Selatan saat jam kerja, sekitar pukul 10.00 WIT, 8 September 2026.

Ronny terlihat masih mengenakan pakaian dinas bersama dua orang yang diduga merupakan stafnya. Ketiganya tampak duduk dan berbincang di kafe tersebut.

Keberadaan pejabat dan staf di tempat tersebut saat jam kerja kemudian mendapat sorotan dari warga. Hal itu dinilai perlu menjadi perhatian karena kantor pemerintahan Provinsi Maluku Utara berada di Sofifi.

Salah satu warga, Mahmud, mengaku heran melihat pejabat pemerintah berada di kafe pada waktu yang masih masuk jam kerja.

“Mereka digaji oleh rakyat untuk bekerja dan melayani masyarakat, bukan untuk nongkrong di kafe,” kata Mahmud kepada wartawan.

Menurut dia, jika keberadaan Ronny di Ternate berkaitan dengan urusan kedinasan, sebaiknya hal tersebut dapat dijelaskan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Kalau memang ada urusan dinas, tentu harus dijelaskan kepada publik. Jangan sampai masyarakat melihatnya sebagai bentuk ketidakdisiplinan,” ujarnya.

Mahmud juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara memberikan perhatian terhadap kedisiplinan seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk pejabat struktural.

“Jangan hanya ASN biasa yang dituntut disiplin. Pejabat juga harus menjadi contoh. Kalau memang terbukti melanggar jam kerja, harus ada tindakan,” tegasnya.

Ia berharap Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe dapat mengevaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemprov Malut apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin kerja.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Rony menyebut keberadaannya di kafe tersebut setelah dirinya melaksanakan rapat.

“tdi baru abis rapat jadi selesai kg istirahat makan dg minum. Biar sudah,” tulis Rony singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.


Sumber: Cermat

Komisi I DPRD Halbar Dukung Evaluasi Bank Penyalur Siltap Pemdes

Halbar — Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendukung langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Halbar mengevaluasi sejumlah bank yang selama ini menjadi tempat penyimpanan rekening pemerintah desa.

Komisi I mendorong agar dana penghasilan tetap (siltap) pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikembalikan ke satu bank daerah, yakni Bank Maluku Malut. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperpendek proses administrasi dan mempercepat pencairan hak aparatur desa.

Ketua Komisi I DPRD Halbar, Yoram Uang, mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah DPMPD melakukan evaluasi terhadap bank yang menjadi tempat penyimpanan rekening pemerintah desa.

Menurut dia, dana desa tetap dapat dibagikan melalui sejumlah bank untuk mendukung aktivitas perbankan di daerah. Namun, khusus dana siltap pemerintah desa dan BPD, sebaiknya menggunakan satu bank daerah.

“Silakan dana desa bupati membagi pada bank-bank lain karena upaya menghidupkan semua bank yang ada di Halbar. Tapi pos siltap harus satu bank, Bank Maluku,” ujar Yoram.

Ia menjelaskan, pengalaman selama ini menunjukkan pencairan siltap pada kecamatan yang menggunakan Bank Maluku dapat dilakukan lebih cepat. Ketika Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan, pemerintah desa dapat mencairkan dana pada hari yang sama.

Sebaliknya, kata Yoram, pemerintah desa yang menggunakan rekening pada bank lain kerap harus menunggu beberapa hari bahkan hingga berminggu-minggu untuk menarik siltap.

Kondisi tersebut, menurut dia, diperparah dengan proses administrasi yang panjang serta kemungkinan keterlambatan pembayaran siltap. Akibatnya, aparatur pemerintah desa harus bolak-balik mengurus pencairan hak mereka.

Yoram juga menyinggung mekanisme RTGS (Real-Time Gross Settlement), yakni sistem transfer dana elektronik antarbank dengan penyelesaian transaksi secara individual. Mekanisme tersebut dinilai turut membuat proses pencairan dana antarrekening bank menjadi lebih lambat dan menjadi salah satu keluhan pemerintah desa.

“Ini yang menjadi keluhan Pemdes. Karena prosesnya panjang dan mereka harus menunggu untuk bisa menarik siltap,” katanya.

Keluhan tersebut, lanjut Yoram, telah disampaikan Komisi I DPRD Halbar kepada Bupati Halbar maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Sekretaris Daerah dalam rapat resmi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, Kepala DPMPD Halbar, Fadli Husen, mengatakan pihaknya memang akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah bank yang selama ini menampung rekening pemerintah desa.

Evaluasi dilakukan setelah DPMPD menerima laporan dari sejumlah kepala desa terkait hambatan dalam proses penarikan dana desa.

“Jadi mau evaluasi beberapa bank yang ada rekening desa. Karena ada keluhan dari kepala desa yang kesulitan melakukan penarikan uang di bank,” kata Fadli, Rabu (9/9/2026), seperti dilansir Media Porostimur.

Fadli menegaskan, evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana pelayanan perbankan dapat mendukung kelancaran pengelolaan dan pencairan keuangan desa.

Dukungan Komisi I terhadap evaluasi DPMPD tersebut sekaligus memperkuat dorongan agar mekanisme pencairan siltap pemerintah desa dan BPD dibuat lebih sederhana dan cepat, sehingga aparatur desa tidak terbebani persoalan administrasi saat mengambil hak mereka.


Reporter: Pres