Rumpon Milik Nelayan Ditertipkan, Petugas dan Kepala PPN Ternate Tak Mau Bertanggungjawab

Ternate – Penertiban rumpon dan aktivitas kapal penangkap ikan ilegal di perairan Maluku Utara mendapat sorotan dari kalangan nelayan dan pelaku usaha rumpon. Persoalan tersebut dinilai tidak semestinya hanya berujung pada tindakan penertiban, tetapi juga harus diikuti pembinaan dan pendampingan, khususnya terhadap nelayan kecil.

Penertiban tersebut diketahui memiliki dasar kerja sama melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Maluku Utara dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Namun, dalam pelaksanaannya, tindakan petugas di lapangan dinilai terlalu keras. Sejumlah rumpon disebut dibiarkan hanyut saat dilakukan penertiban.

“Kalau memang sifatnya pembinaan, apalagi terhadap nelayan kecil yang juga merupakan pengusaha rumpon skala kecil, jangan serta-merta dilakukan penindakan seperti itu. Rasanya arogan sekali,” ujar sumber yang menyampaikan persoalan tersebut, kepada media ini, Sabtu (12/9/2026).

Menurutnya, keberadaan rumpon milik nelayan kecil tidak dapat disamakan begitu saja dengan aktivitas kapal penangkap ikan ilegal. Karena itu, pendekatan pembinaan dan pemberian pemahaman mengenai aturan perizinan dinilai jauh lebih penting sebelum dilakukan tindakan.

Dalam persoalan ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate dinilai memiliki posisi strategis sebagai mitra masyarakat nelayan. PPN diharapkan dapat menjadi penghubung antara nelayan dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengurusan perizinan rumpon.

Salah satu instansi yang dinilai dapat menjadi rujukan adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), yang sebelumnya dikenal sebagai Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Instansi tersebut juga memiliki satuan kerja di Ternate.

“Peran pelabuhan yang merupakan rekan masyarakat nelayan adalah bagaimana memosisikan diri sebagai penghubung antara masyarakat nelayan dengan teman-teman yang mengerti terkait pengurusan perizinan rumpon,” katanya.

Ia menilai, informasi awal mengenai mekanisme perizinan semestinya dapat diberikan kepada masyarakat melalui PPN Ternate. Dengan demikian, nelayan tidak hanya berhadapan dengan tindakan penertiban ketika terjadi persoalan di lapangan.

“PPN juga dinilai sangat tidak pro terhadap masyarakat nelayan karena tidak bisa melakukan penetrasi terhadap pengurusan izin tersebut. Padahal informasi awal tentunya merupakan bagian dari peran PPN,” ujarnya.

Sorotan lainnya muncul saat sejumlah nelayan dan pelaku usaha rumpon mendatangi kantor PSDKP di kawasan PPN Ternate untuk menyampaikan aspirasi secara damai pada 9 atau 10 September 2026 kemarin.

Dalam aksi tersebut, masyarakat disebut ingin mempertanyakan tindakan penertiban rumpon yang dilakukan di perairan Maluku Utara.

Namun, Kepala PPN Ternate, Amirullah Sjahir, disebut tidak menemui langsung para nelayan. Menurut sumber, kepala pelabuhan hanya memantau situasi dari kejauhan dan mengutus seseorang untuk memantau sekaligus memberikan laporan kepadanya.

Kondisi tersebut kemudian dinilai mengecewakan karena PPN selama ini disebut sebagai salah satu mitra masyarakat nelayan.

“Setidaknya kemarin terpantau satu truk yang digunakan untuk mobilisasi teman-teman ke kantor PSDKP di PPN Ternate. Tetapi kepala pelabuhan tidak membersamai nelayan dan pelaku usaha rumpon,” ungkapnya.

Ia menilai, sikap tersebut menunjukkan kurangnya keberpihakan terhadap masyarakat nelayan yang sedang menghadapi persoalan.

“Kalau memang DJPT/PPN Ternate adalah rekan nelayan, seharusnya hadir dan membersamai masyarakat ketika ada persoalan seperti ini,” tegasnya.

Sumber tersebut berharap ke depan penertiban rumpon tidak hanya mengedepankan tindakan represif, tetapi juga memberikan ruang bagi nelayan untuk mendapatkan informasi, pembinaan, serta pendampingan mengenai legalitas dan perizinan.

Menurutnya, penataan rumpon tetap penting untuk menjaga ketertiban pemanfaatan ruang laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Namun, proses tersebut harus dilakukan secara terukur dan tidak mengabaikan keberadaan nelayan kecil.

“Nelayan jangan hanya ditemui ketika ada penertiban. Ketika mereka membutuhkan informasi dan pendampingan untuk mengurus izin, pemerintah juga harus hadir,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala PPN Ternate, Amirullah Sjahir, tidak memberikan tanggapan, saat dikonfirmasi awak media, via pesan WhatsApp.


Sumber: SamudraTimur

Pemilk Agen Penyalur BBM di Guruapin Kayoa, Diduga Gunakan Takaran Manual

Halsel – Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) Guruapin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), diduga tidak menggunakan alat ukur BBM resmi yang telah melalui proses tera dan tera ulang dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat, Senin (14/9/2026).

APMS yang disebut-sebut milik seseorang bernama Wahyu itu diduga menggunakan takaran manual untuk mengukur volume BBM, khususnya dalam penyaluran BBM jenis Pertalite.

Informasi tersebut berdasarkan pantauan di lapangan. Selain persoalan alat ukur, di lokasi APMS juga ditemukan sejumlah tangki berbahan besi yang diduga digunakan untuk menampung BBM.

Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, terutama menyangkut kepastian volume BBM yang diterima konsumen serta aspek keselamatan dalam penyimpanan dan penyaluran BBM.

Penggunaan alat ukur dalam transaksi perdagangan pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan metrologi legal. Karena itu, dugaan penggunaan takaran manual untuk penyaluran BBM perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian oleh instansi berwenang.

Begitu pula dengan keberadaan tangki penyimpanan berbahan besi di lokasi APMS. Kelayakan dan standar keselamatan tangki tersebut perlu diperiksa untuk memastikan tidak menimbulkan risiko terhadap pekerja, konsumen maupun lingkungan sekitar.

Atas dugaan tersebut, aparat penegak hukum dan instansi teknis diminta melakukan pemeriksaan terhadap operasional APMS Guruapin, termasuk kelengkapan perizinan, alat ukur, volume penyaluran serta standar fasilitas penyimpangan.

Desakan Pemeriksaan

Polda Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) didesak turun melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau temuan yang mengarah pada dugaan pelanggaran dalam penyaluran BBM.

Pemeriksaan juga diharapkan melibatkan instansi yang memiliki kewenangan di bidang metrologi legal dan pengawasan distribusi BBM, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Selatan juga diminta melakukan pengawasan terhadap alat ukur yang digunakan, termasuk memastikan alat ukur yang dipakai telah memenuhi ketentuan tera dan tera ulang.

Sementara itu, pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga dinilai penting untuk memastikan distribusinya tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran, pihak yang berwenang diharapkan memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola APMS Guruapin maupun instansi terkait mengenai dugaan penggunaan takaran manual dan keberadaan tangki penyimpanan tersebut.


Sumber: SamuderaTimur

Pertashop Platinum Hadir dan siap Layani Masyarakat Ternate

Ternate – Pertashop Platinum 8P.977.27 yang dikelola PT. Atmiya Putri Kusuma menggelar acara Syukuran dan Grand Opening, di Kelurahan Kasturian, Kota Ternate Utara, pada Rabu (12/08/2026).

Giat yang dihadiri, Sales Branch Manager (SBM) Rayon I Pertamina wilayah Maluku Utara, Rizal Julianto, Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate Farijal S. Teng, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Maluku Utara, Muksin Talib, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Maluku Utara, Ir. Ghazali Abdul Mutalib, Kapolsek Ternate Utara, AKP Rusli Hanafi, Danramil 1501-01/Kota Kapten Inf. Hadi Taluhu, Pimpinan Cabang Bank Mandiri Kota Ternate, Lurah Kasturian, serta Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Maluku Utara, Dedi.

Pemilik Pertashop Platinum, Gilang Ramdhani, menyampaikan rasa syukur atas berdirinya Pertashop tersebut. Kehadiran Pertashop Platinum bukan hanya menjadi pencapaian bagi keluarga, tetapi juga bagian dari komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pelayanan menjadi prioritas utama dalam menjalankan usaha tersebut.

“Saya ingin masyarakat yang datang tidak hanya mendapatkan kebutuhan BBM, tetapi juga merasakan pelayanan yang cepat, ramah, aman dan profesional. Kami juga berkomitmen memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang akan terus kami jaga,” ujar Gilang.

Ia berharap, dengan kehadiran Pertashop Platinum di Jalan Kasturian ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan BBM sekaligus menjadi bagian dari perkembangan dunia usaha di Kota Ternate.

Dalam kesempatan tersebut, Gilang memberikan doa dan penghormatan besar kepada Almarhum Ayahanda tercintanya M. Ikbal H. Djabid. Beliau adalah sang ayah yang lebih dahulu merintis usaha tersebut.

“Keberadaan Pertashop Platinum ini merupakan bagian dari perjalanan keluarga sekaligus kelanjutan dari perjuangan yang telah dimulai oleh almarhum ayah,” ucapnya.

Dalam momen tersebut, Gilang turut didampingi sang ibu, Nurbaya Abdul Rasid, yang hadir menyaksikan langsung peresmian Pertashop Platinum tersebut.

Sementara itu, Nurbaya Abdul Rasid, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat dan tamu undangan yang telah hadir memberikan dukungan terhadap acara tersebut.

Ia berharap keberadaan Pertashop Platinum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi usaha yang terus berkembang ke depannya.

Rangkaian Grand Opening berlangsung semakin meriah dengan pembagian doorprize bagi para tamu dan masyarakat yang hadir. Suasana penuh keakraban terlihat sepanjang acara yang menjadi momentum penting bagi keluarga Gilang Ramdhani sekaligus masyarakat Kelurahan Kasturian.


Sumber: SamuderaTimur

Kasus Perjalanan Dinas Anggota Dewan Bergulir, Tiga Pimpinan DPRD Ternate ‘ngaku’ Tetap kerja

Ternate – Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menegaskan lembaganya tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi kedewanan di tengah dinamika pemberitaan dan polemik yang berkembang di ruang publik, termasuk terkait anggota DPRD Nurjaya Hi. Ibrahim.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im, S.T., bersama Wakil Ketua I Amin Subuh, S.H., dan Wakil Ketua II Jamian Kolengsusu.

Ketiganya menyatakan dinamika yang berkembang tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas konstitusional DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta menyerap aspirasi masyarakat.

“Kami menghormati dinamika yang berkembang di ruang publik. Namun, kami ingin menegaskan bahwa DPRD Kota Ternate tetap fokus bekerja. Tugas kami adalah menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegas ketiga pimpinan lembaga itu, Selasa (15/9/2026).

Menurut mereka, setiap persoalan yang muncul di lingkungan DPRD harus diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum, tata tertib, dan kode etik yang berlaku.

Mereka juga meminta agar berbagai informasi, pernyataan, maupun pemberitaan yang berkembang tidak mengaburkan kerja-kerja kelembagaan DPRD yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Kami tidak ingin DPRD terseret ke dalam polemik yang tidak produktif. Energi kami lebih baik digunakan untuk membahas kebutuhan masyarakat, mengawal pembangunan, memperjuangkan pelayanan publik, serta memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Ternate,” ujarnya.

Ketiga pimpinan DPRD tersebut juga menilai perbedaan pendapat, kritik, dan dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, seluruh proses tersebut harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab serta menghormati ketentuan hukum dan etika.

Mereka mengajak masyarakat melihat kinerja DPRD secara objektif berdasarkan proses kelembagaan dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana DPRD tetap hadir dan bekerja untuk masyarakat. Kami tetap berada di meja-meja parlemen, membahas persoalan daerah, menerima aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Ternate,” kata mereka.

Ketiga pimpinan DPRD menegaskan lembaga legislatif tersebut akan tetap menjalankan amanah rakyat melalui mekanisme kelembagaan yang konstitusional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana Kota Ternate tetap kondusif dan memberikan ruang kepada setiap lembaga negara untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya.


Sumber: SamuderaTimur

BNNP Malut Gelar Lomba Gerakan Literasi Milenial Cerdas Hindari Narkoba

Ternate – Puisi berjudul “Seba Afa Narkoba, Ternate Kota Rempah, Bukan Kota Narkoba” dibacakan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara, Brigjen Pol. Mirjal Alwi, S.I.K., dalam ajang lomba tingkat SMP/MTs se-Kota Ternate pada Minggu (13/9/2026). Bertempat di Cabu Literasi Benteng Oranje.

Kepala BNNP Malut secara spontan merangkai dan membacakan puisi di hadapan ratusan pelajar SMP/MTs Kota Ternate, dari hasil cipta langsung di lokasi untuk memotivasi generasi muda yang hadir.

Menurut Kepala BNNP Malut, ide puisi tersebut terinspirasi dari karya salah satu peserta lomba desain poster, yaitu Rafa Sauqan Mahasuri siswa SMPN 4 Kota Ternate yang menjadi pemenang juara harapan 2 pada lomba desain poster.

​Brigjen Pol. Mirjal Alwi mengatakan dirinya adalah putra asli Ternate, menyuarakan tinggi angka pengguna narkoba di Maluku Utara khususnya di Kota Ternate, sebagai penyesalan mendalam akibat jeratan narkoba yang merusak masa depan dan cita-cita, sekaligus menegaskan pentingnya ketegasan orang tua dalam mendidik anak.

​Petikan puisi karya Kepala BNNP Malut yang dibacakan saat pengumuman pemenang lomba, mendapat antusias para peserta lomba. Berikut syair puisi yang dibacakan :

​”Sebagai manusia, generasi yang terlahir mulia dan suci. Kini, kisah itu tinggallah cerita. Bubuk putih itu telah menemani ragaku. Hidupku ini seperti terhempas tanpa daya, terpuruk dalam belenggu narkoba.

Semakin terjerumus dengan janji-janji yang kelabu, dunia seperti memburuku yang tak tahu arah akan petunjuk-Mu. Narkoba mengunci pintu masa depan dan menyisakan penyesalan. Prestasi dan cita-cita adalah pilihan kita, sedangkan narkoba adalah jalan menuju kehancuran. Narkoba adalah jalan menuju neraka.

Panduan Kota & Daerah

​Bagi orang tua, lebih baik hari ini anak kita menangis karena tidak dimanja, daripada besok kita yang akan menangis karena perbuatan mereka.

​Seba afa narkoba. Ternate kota rempah, bukan kota narkoba.”

Gerakan Literasi Milenial Cerdas Hindari Narkoba

Pemberian hadiah oleh Kepala BNNP Malut kepada Pemenang Lomba dan perwakilan guru pendamping. (Foto: ME/HM)

Kegiatan ini diinisiatif oleh Nurlaela Syarif Anggota DPRD Kota Ternate, mengusung tema “Gerakan Literasi Milenial Cerdas Hindari Narkoba” yang memperlombakan dua cabang Lomba cipta dan baca puisi dan Lomba desain poster.

​Kegiatan ini mendapat dukungan berbagai pihak, yaitu Bunda Literasi Provinsi Maluku Utara, Ny. Rusni Sarbin, BNNP Malut, Gramedia, serta Dinas Pendidikan Kota Ternate.

Kapala BNNP Malut berharap, Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat benteng literasi sekaligus membentengi pelajar SMP/MTs di Kota Ternate dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

“Saya sangat mendukung dan apresiasi inisiator program ini yaitu ibu Nurlaela Syarif selaku Anggota DPRD Kota Ternate, kami berharap ini menjadi kegiatan rutin dimana angka prevelnsi pengguna narkoba di Kota Ternate ini sangat tinggi, Pemda harusnya tidak hanya fokus membangun gedung tinggi dan bangunan fisik, namun yang terpenting adalah membangun sumber daya manusia lewat kegiatan seperti ini,” tegas Kepala BNNP Malut.

Juara Pemenang Lomba Desain Poster Asal Sekolah Judul Poster
1 Nhadira Humayra M. Nur SMPN 1 Kota Ternate Jangan gunakan narkoba karena narkoba adalah musuh masa depan
2 Ghania Najwannisa SMPN 1 Kota Ternate Menjadi Hebat Tanpa Narkoba Generasi Berprestasi Dengan Literasi
3 Annisa Sabrina Zahra SMPN 7 Kota Ternate Jangan biarkan narkoba mengendalikanmu
Harapan 1 Sandi Joisangaji SMPN 2 Kota Ternate Milenial cerdas hindari narkoba
Harapan 2 Rafa Sauqan Mahasuri SMPN 4 Kota Ternate Seba afa narkoba
Harapan 3 Nursafitri Maulitu SMPN 2 Kota Ternate Dua sisi penguna narkoba
Juara Pemenang Lomba Cipta Baca Puisi Asal Sekolah Judul Poster
1 Nurul Syifa Yunus SMPN 1 Kota Ternate Maha Karya Kehancuran
2 Humaira Maharani Tawakkal SMPN 7 Kota Ternate Hilang Akal
3 Ghaisan Apriandy Fabanyo SMP Putra Bahari  Kota Ternate Sajak-Sajak Untuk Generasi
Harapan 1 Muthia Teapon SMP Alkhairat Kota Ternate Lentera Kata, Jiwa yang Merdeka
Harapan 2 Tanessa Maria Thelly SMP Khatolik Kota Ternate Benteng Berdasi
Harapan 3 M Fahrezi A. Hasan SMP IT Instama Kota Ternate Racun Narkoba Perlahan Mengerogoti Masa Depan

Harga Batubara Menguat, Kinerja Emiten Tambang Diproyeksi Tetap Positif

Jakarta – Kinerja sejumlah emiten tambang batubara Indonesia menunjukkan perbaikan pada semester I-2026 seiring kenaikan harga jual rata-rata atau average selling price (ASP). Kondisi tersebut turut menopang pertumbuhan pendapatan dan laba perusahaan di tengah tantangan tingginya pasokan serta volatilitas harga komoditas.

Salah satu emiten yang mencatat pertumbuhan adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Perusahaan membukukan pendapatan sebesar US$ 1 miliar pada semester I-2026, tumbuh 9% secara tahunan atau year on year (YoY) dibandingkan semester I-2025.

Sejalan dengan itu, harga jual rata-rata batubara ITMG meningkat dari US$ 78 per ton pada semester I-2025 menjadi US$ 81 per ton pada semester I-2026. Dengan demikian, ASP ITMG mengalami kenaikan sebesar 4% YoY.

Dari sisi bottom line, ITMG membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 106 juta pada semester I-2026. Angka tersebut meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Indo Tambangraya Megah Warut Waramit menjelaskan harga rata-rata batubara ITMG mencapai US$ 80,0 per ton dengan volume penjualan mencapai 12,3 juta ton pada paruh pertama 2026.

“Permintaan batubara termal secara umum diperkirakan tetap ditopang oleh kebutuhan listrik, terutama di tengah potensi peningkatan konsumsi energi akibat gelombang panas serta adanya ketidakpastian pasokan LNG,” katanya belum lama ini.

Dengan dinamika tersebut, Waramit menilai pasar batubara masih memiliki sejumlah faktor pendukung. Namun, industri tetap menghadapi tantangan berupa tingginya pasokan dan volatilitas harga komoditas.

“Pergerakan harga akan sangat bergantung pada keseimbangan pasokan dan permintaan global serta perkembangan pasar energi secara keseluruhan,” jelas Waramit.

Kinerja PTBA Melonjak

Kondisi serupa juga terlihat pada kinerja PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bukit Asam Una Lindasari menjelaskan kenaikan laba pada paruh pertama 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh perbaikan biaya, tetapi juga sejumlah faktor lainnya.

Pertama, kenaikan harga batubara secara keseluruhan turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja. Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak positif terhadap pendapatan dalam denominasi rupiah.

Per 30 Juni 2026, PTBA membukukan pendapatan Rp 22,03 triliun, naik 7,73% YoY dari Rp 20,45 triliun. Sementara itu, laba bersih PTBA mencapai Rp 2,65 triliun, melesat 218,10% YoY dari Rp 822,04 miliar.

Una mengatakan selama ASP tetap stabil seperti level tiga bulan terakhir, kinerja profitabilitas pada 2026 berpotensi menjadi lebih positif. Dari sisi biaya, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah biaya bahan bakar.

“Apabila biaya ini juga stabil, maka tingkat profitabilitas rata-rata diharapkan dapat relatif sejalan dengan pencapaian pada periode kuartal III-2026. Dari sisi operasional, cuaca menjadi faktor penting,” jelas Uni.

Dari sisi harga, Una memperkirakan harga batubara akan relatif stabil seperti pada kisaran harga Kuartal II-2026 dengan permintaan yang tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari rata-rata penjualan PTBA yang berada di hampir 5 juta ton per bulan.

Prospek Harga Batubara

Prospek harga batubara juga mendapatkan dukungan dari sejumlah faktor eksternal. Tim Riset UBS Global menjelaskan terdapat beberapa sentimen yang berpotensi mendorong kenaikan harga batubara termal dalam beberapa bulan ke depan.

Pertama, permintaan berpotensi mendapatkan dukungan dari kondisi musim panas yang lebih panas.

“Harga gas yang tinggi akibat konflik di Timur Tengah serta kemungkinan musim dingin yang lebih dingin di Belahan Bumi Utara akibat fenomena super El Niño,” tulis Tim Riset UBS Global, Senin (7/9/2026).

Kedua, pasokan berisiko mengalami gangguan akibat pemeriksaan keselamatan tambang di China, kebijakan pemerintah Indonesia, kelangkaan diesel di Rusia, serta potensi gangguan terkait cuaca.

Dari dalam negeri, Tim Riset UBS Global memperkirakan ekspor batubara termal Indonesia mencapai sekitar 38 juta ton (Mt) pada Juli 2026, turun dari sekitar 40 Mt pada Juni 2026.

“Ini akibat kendala pasokan berupa pengetatan kuota produksi dalam kerangka RKAB serta penegakan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% yang lebih ketat,” jelas mereka.

Selain itu, Tim Riset UBS Global menyebut terdapat hambatan logistik, terutama akibat rendahnya ketinggian air di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan Tengah, yang mengganggu aktivitas pengangkutan batubara menggunakan tongkang (barging).

Proyeksi Harga Newcastle

Sementara itu, Equity Research CGS International Sekuritas Indonesia Agung Putra Sulaiman memperkirakan harga batubara Newcastle dapat menuju level US$ 133 per ton pada 2026 dan US$ 131 per ton pada 2027.

“Harga batubara Newcastle diperkirakan akan turun ke US$ 125 per ton pada 2028. Di mana, disiplin biaya juga membantu menjaga kinerja selama masa penurunan,” jelas Agung.

Untuk pilihan saham sektor batubara, CGS Sekuritas International Sekuritas Indonesia memilih AADI dengan rekomendasi add dan target harga Rp 12.700. Sementara itu, PTBA mendapatkan rekomendasi hold dengan target harga Rp 2.300 dan ITMG juga memperoleh rekomendasi hold dengan target harga Rp 23.700.


Sumber: Indonesia Mining Association

Vale (INCO) Kucurkan Dana Rp127 Triliun untuk 3 Proyek Hilirisasi Nikel di Sulawesi

Jakarta – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengembangkan tiga proyek hilirisasi nikel terintegrasi di wilayah Sulawesi dengan total nilai investasi sekitar US$7,2 miliar atau sekitar Rp127,08 triliun (asumsi kurs Rp17.650 per US$).

Head of Strategy and Business Development Vale Indonesia Mateus Sigit Hari Sulistya menjelaskan, ketiga proyek tersebut meliputi Integrated Growth Project (IGP) Morowali di Sulawesi Tengah, IGP Pomalaa di Sulawesi Tenggara, dan IGP Sorowako di Sulawesi Selatan.

Sigit menjelaskan ketiga proyek tersebut menjadi bagian dari transformasi perusahaan dari yang sebelumnya hanya memiliki satu basis operasi di Sorowako menjadi multisite growth platform.

“Jadi dari satu operasi yang sekarang kami jalankan, kami sekarang mengarah ke tiga operasi,” ujar Mateus dalam acara Sosialisasi MediaMIND 2026 di Jakarta pada Senin (14/9/2026).

Sigit menjelma, pengembangan ketiga wilayah tersebut akan mengintegrasikan kegiatan pertambangan dengan fasilitas pengolahan bijih nikel limonit menggunakan teknologi high pressure acid leach (HPAL). Produk yang dihasilkan berupa mixed hydroxide precipitate (MHP) yang menjadi bahan antara untuk pengembangan rantai nilai baterai.

Secara terperinci, untuk proyek Morowali, Vale mengalokasikan investasi sekitar US$1,9 miliar yang mencakup pengembangan tambang dan fasilitas HPAL. Dalam proyek tersebut, PT Vale menggandeng GEIM dan EcoPro sebagai mitra.

Sigit mengatakan, perusahaan menargetkan fasilitas HPAL sudah memasuki first mechanical completion pada akhir 2026 dan full mechanical completion pada kuartal I/2027.

Sementara itu, proyek Pomalaa menjadi proyek yang paling maju dibandingkan dua proyek lainnya. Nilai investasi IGP Pomalaa mencapai sekitar US$3,2 miliar.

Dalam pengembangan proyek tersebut, Sigit menuturkan Vale menggandeng Huayou sebagai mitra teknologi serta Ford sebagai original equipment manufacturer (OEM).

PT Vale menargetkan pengujian dan commissioning salah satu autoclave di Pomalaa pada kuartal III atau kuartal IV/2026. Selanjutnya, seluruh fasilitas ditargetkan mencapai full mechanical completion pada akhir tahun ini sehingga dapat memasuki tahap operasi penuh pada awal 2027.

Adapun, proyek ketiga, yakni IGP Sorowako, memiliki nilai investasi sekitar US$2,1 miliar. Sigit menuturkan, Vale menggandeng Huayou untuk mengembangkan fasilitas HPAL di wilayah tersebut.

Berbeda dengan Pomalaa dan Morowali, Sigit menuturkan, proyek Sorowako masih berada dalam tahap awal pengembangan. Perusahaan menargetkan proyek tersebut dapat mencapai operasi penuh sekitar 2028.

Dia menyebut, ketiga proyek tersebut akan memperluas bisnis Vale dari pengolahan bijih saprolit menjadi nickel matte di Sorowako menjadi pengembangan sumber daya limonit untuk memasok kebutuhan industri baterai.

Sigit mengatakan, Vale memandang pengembangan HPAL sebagai bagian penting dari rantai nilai hilirisasi nikel, khususnya karena produk MHP yang dihasilkan dapat diproses lebih lanjut menjadi prekursor dan cathode active material (CAM) sebelum digunakan dalam produksi material baterai.


Sumber: Indonesia Mining Association

Wakil Walikota Ternate Merasa “Tidak Tahu” dan Sesalkan Penggunaan Anggaran Operasional

Ternate – Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, menyayangkan dugaan penggunaan anggaran operasional yang melekat pada jabatannya oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Ternate tanpa sepengetahuan maupun persetujuannya.

Nasri mengaku baru mengetahui penggunaan anggaran tersebut setelah menerima laporan internal. Ia menegaskan tidak pernah memberikan persetujuan terhadap penggunaan anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Wakil Wali Kota.

“Saya sangat sesali hal ini. Apalagi anggaran itu digunakan tanpa persetujuan saya dan saya juga tidak tahu-menahu anggarannya digunakan,” kata Nasri saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/8).

Menurut Nasri, anggaran yang dimaksud mencakup berbagai pos belanja operasional, di antaranya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, pengadaan pakaian dinas, hingga biaya medical check-up.

Ia mengungkapkan, sejak dilantik hingga saat ini dirinya bahkan belum pernah menerima fasilitas pakaian dinas yang dibiayai dari anggaran tersebut. Seluruh pakaian dinas yang digunakan selama menjabat, kata dia, dibeli menggunakan dana pribadi.

Selain itu, Nasri juga menyebut anggaran perjalanan dinas resmi tidak pernah digunakannya. Begitu pula dengan rencana pengadaan kendaraan dinas pada Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, saat itu anggaran pengadaan mobil dinas telah diarahkan untuk dialihkan menjadi kendaraan pelayanan publik, seperti mobil pemadam kebakaran atau kendaraan pengangkut sampah yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat. Namun hingga kini, kendaraan pelayanan publik tersebut disebut belum direalisasikan.

Nasri menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan apabila anggaran operasional yang tidak digunakan dialihkan secara sah untuk kepentingan masyarakat. Namun, ia keberatan apabila anggaran tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu tanpa sepengetahuannya.

“Tentu dengan adanya hal ini saya sangat kecewa,” tegasnya.

Informasi dugaan penggunaan anggaran operasional ini mencuat setelah Nasri menerima laporan internal pada awal 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, ia kemudian melakukan pengecekan langsung ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate.

Dari hasil pengecekan itu, Nasri mengaku memperoleh informasi bahwa anggaran operasional yang melekat pada jabatannya diduga telah digunakan oleh seorang oknum pejabat Setda berinisial AFJ tanpa persetujuannya.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Setda Kota Ternate maupun pejabat berinisial AFJ terkait dugaan penggunaan anggaran operasional Wakil Wali Kota tersebut.


Sumber: Tivanusantara