Tentang Polemik Geotermal Talaga Rano: Narasi saudara Marianto Mayau terkait Penolakan Dinilai pemikiran sempit dan Menghambat Arah Pembangunan Daerah.
Halbar — Rencana pengembangan energi geothermal di kawasan Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat, terus menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Di sisi lain, muncul narasi penolakan yang dinilai sejumlah kalangan berpotensi memperlambat langkah tersebut.
Pernyataan Ketua Biro Pemuda Wayoli Maluku Utara, Marianto Mayau, yang menolak rencana investasi geothermal, disebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa cara pandang yang terlalu menitikberatkan pada penolakan absolut justru berisiko menutup ruang dialog dan menghambat proses pembangunan yang sedang dirancang.
Pembangunan dalam Kerangka Konstitusi
Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi dasar bahwa pemanfaatan potensi geothermal tidak semata dilihat sebagai proyek investasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mendorong kesejahteraan.
Sejumlah analis kebijakan publik menilai bahwa ketika narasi yang berkembang lebih menekankan penolakan tanpa membuka ruang pertimbangan terhadap kepentingan yang lebih luas, maka arah pembangunan berpotensi terhambat.
Antara Hak Ulayat dan Kepentingan Lebih Luas
Hak ulayat diakui sebagai bagian penting dalam sistem sosial masyarakat adat. Namun dalam konteks negara, pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan publik secara luas.
Pendekatan yang terlalu menutup kemungkinan pemanfaatan dinilai berisiko mengabaikan peluang ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta kemandirian energi daerah.
Dinamika Informasi dan Persepsi Publik
Narasi penolakan yang berkembang juga dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik. Ketika informasi yang beredar lebih didominasi oleh kekhawatiran tanpa diimbangi pemahaman menyeluruh terhadap proses dan regulasi, maka ruang diskusi menjadi tidak seimbang.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat berpotensi melihat pembangunan sebagai ancaman, bukan sebagai peluang yang bisa dikelola bersama.
Pemerintah Dorong Pendekatan Dialogis Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan bahwa seluruh proses pengembangan geothermal masih berada dalam tahap awal dan akan melalui mekanisme yang transparan, termasuk kajian lingkungan dan konsultasi publik.
Pemerintah daerah menyatakan bahwa pendekatan yang diambil bukanlah pemaksaan, melainkan membuka ruang dialog agar setiap kekhawatiran dapat dibahas secara konstruktif.
Menjaga Arah Pembangunan
Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam proses demokrasi. Namun, jika narasi yang berkembang cenderung menutup ruang kompromi, maka risiko yang muncul bukan hanya stagnasi proyek, tetapi juga tertundanya peluang pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, tantangan terbesar bukan sekadar pada ada atau tidaknya investasi, melainkan pada kemampuan semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi lokal dan kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Penulis: Hallger Tetoyo
