Ternate – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate melaksanakan pengukuran lahan milik Polri tepatnya di Kelurahan Ubo-Ubo hingga sebagian Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan yang ditempati sekitar 167 Kepala Keluarga (KK) dengan luas 4,5 hektare, Jumat, 6 November 2026.
Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan kembali luas lahan serta batas-batas titik patok yang disesuaikan dalam sertifikat. Upaya ini juga untuk menindaklanjuti penanganan perkara yang dilaporkan oleh pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Maluku Utara.
Kasubdit II Harda Ditreskrimum Polda Malut, Kompol Bagin Efrata Barus saat diwawancarai menjelaskan, kegiatan ini hanya memastikan status dan luas lahan yang saat ini sedang bersengketa dengan masyarakat tepatnya di Kelurahan Ubo – Ubo dan Lingkungan Falajawa Dua, Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate.
“Kita hari ini melakukan pengukuran bersama pihak BPN serta Logistik Polda sebagai saksi dan pihak Bidkum Polda sebagai pelapor,” ujar Kompol Bagin Efrata Barus.
Dirinya mengaku setelah melakukan pengukuran tersebut pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak BPN Kota Ternate untuk mengetahui hasil kesesuaian yang berdasarkan sertifikat lahan.
Ia menegaskan, akan berupaya sebaik mungkin untuk menyelesaikan kasus ini secara persuasif. Perkara tersebut kata Kasubdit bakal melibatkan Pemerintah Kota, BPN, hingga kalangan masyarakat.
Selanjutnya, pihaknya akan bersurat kepada pihak-pihak terkait dalam hal perkembangan untuk menuntaskan perkara ini, baik itu ke pihak Pemkot, kepada BPN, dan juga kepada warga serta saksi-saksi yang mengetahui perkara ini.
“Nanti kami akan bersurat ke pihak – pihak terkait dalam hal perkembangan untuk menuntaskan perkara ini, baik itu ke pihak Pemkot, kepada BPN, dan juga kepada warga serta saksi-saksi yang mengetahui perkara ini,” ujarnya.
Sementara itu, Penata Pertahanan Ahli Muda Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ternate, Muhammad Haikal mengaku, kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut permohonan pengukuran dari pemegang sertifikat. “Jadi kita memastikan pengukuran dari permohonan dari pemegang hak, habis itu nanti kita olah datanya,” ucapnya.
Senada, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, BPN Ternate, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Maria Yozantika menambahkan, pengukuran ini terdapat tiga kelurahan, sebagian lahan masuk Kelurahan Kayu Merah, Bastiong dan terbesar lahan di Kelurahan Ubo-Ubo, sesuai dengan sertifikat.
“Kita tidak bisa pastikan rumah warga yang menempati lokasi di dalamnya tidak ada sertifikat. Yang jelas soal itu kita harus olah data terlebih dahulu, baru mengetahui hasilnya,” katanya.
Diketahui, sebelumnya Polda Malut memasang sejumlah plang bertuliskan peringatan keras untuk warga Kelurahan Ubo-Ubo yang menempati lahan polri seluas 45. 735 meter persegi atau 4,9 hektar tersebut. Plang itu dipasang menyusul surat somasi ketiga dari Polda Malut, pada 8 Juli 2025 dengan ancaman gugatan dalam deadline waktu 60 hari.
Plang yang dipasang bertuliskan tanah ini milik Polda Malut berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3 tahun 2006 yang dikeluarkan BPN Maluku Utara seluas 4,9 hektare.
Barang siapa menempati lahan ini tanpa hak maka dijerat dengan pasal 385 KUH-Pidana tentang penyerobotan lahan pasal 167 KUH-Pidana tentang memasuki lahan tanpa izin dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan PP pengganti Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak. Selain itu, dalam penanganan Polda Malut juga telah memeriksa saksi kurang lebih 40 orang.
Sumber: RRI Ternate