Pemkab Halbar Ubah Nomenklatur Kecamatan Ibu Utara, Kemendagri Restui

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui perubahan nomenklatur Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Persetujuan tersebut disampaikan dalam pertemuan konsultasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri di Jakarta, Jumat 13 November 2026.

Delegasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Julius Marau. Rombongan diterima Kepala Subdirektorat Toponimi Ditjen Bina Adwil Kemendagri bersama jajaran untuk membahas finalisasi administrasi serta penyesuaian data wilayah terkait perubahan nama kecamatan tersebut.

Dalam pertemuan itu, pihak Kemendagri menyatakan persyaratan administratif yang diajukan Pemkab Halmahera Barat telah terpenuhi. Selanjutnya, pemerintah pusat akan memproses revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagai dasar pencatatan resmi Kecamatan Tabaru. Sekda Halmahera Barat Julius Marau mengatakan, persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Tabaru.

“Pihak Kemendagri melalui Kasubdit Toponimi telah menyetujui perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Tabaru. Tahapan selanjutnya adalah proses revisi Permendagri agar nama Tabaru resmi tercatat dalam basis data wilayah nasional,” ujar Julius.

Menurut dia, perubahan nomenklatur tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menghormati nilai sejarah dan adat istiadat setempat. Sebelumnya, perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru, dengan ibu kota kecamatan berkedudukan di Desa Duono, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Julius mengatakan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat hingga proses revisi Permendagri dan pemutakhiran kode wilayah selesai.

Dengan demikian, perubahan nama tersebut diharapkan dapat segera terintegrasi dalam sistem administrasi pemerintahan nasional, termasuk penyesuaian dokumen kependudukan dan pelayanan administrasi publik bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Tabaru. Meski telah memperoleh persetujuan dari Kemendagri, perubahan nomenklatur tersebut masih memerlukan penyelesaian tahapan revisi Permendagri agar tercatat secara resmi dalam data wilayah administrasi pemerintahan nasional.


Reporter: Aldy M

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *