Ternate – Kepemimpinan perempuan di Maluku Utara menjadi perhatian dalam Dialog perempuan dan inklusi yang membahas konstruksi sosial, legitimasi kekuasaan, dan peran perempuan dalam pemerintahan. Diskusi tersebut mengangkat kepemimpinan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta membandingkannya dengan pengalaman kepemimpinan perempuan pada masa Kesultanan Ternate dan Tidore.
Pembahasan menyoroti perbedaan latar belakang legitimasi kepemimpinan, antara jalur kekerabatan dan diplomasi kerajaan dengan proses demokrasi melalui pemilihan langsung, Rabu 4 November 2026
Dalam program tersebut, akademisi dan pengamat sosial menilai kepemimpinan perempuan tidak cukup dipahami melalui simbol, popularitas, maupun representasi gender. Kualitas kepemimpinan perlu dilihat dari kapasitas, kinerja, serta kemampuan mewujudkan program yang berdampak bagi masyarakat.
Salah satu narasumber menjelaskan, kepemimpinan Sherly Tjoanda berlangsung dalam situasi transisi pemerintahan setelah masyarakat mengalami perubahan politik. Kondisi tersebut membutuhkan waktu untuk melihat arah perubahan dan hasil kebijakan yang dijalankan.
Pengamat sosial Dr. Syahrir Ibnu menekankan pentingnya membedakan popularitas dengan prestasi pemerintahan. Menurutnya, legitimasi kepemimpinan harus dibangun melalui penerimaan masyarakat dan bukti kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyoroti pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi publik terhadap pemimpin. Penguatan citra melalui media perlu diimbangi dengan hasil kerja yang terukur dan transparan.
Sementara itu, penulis dan akademisi Dr. Nurul Kamaliah Umasangaji menjelaskan bahwa kepemimpinan perempuan dapat dianalisis melalui proses konstruksi sosial, termasuk bagaimana nilai, pengalaman, dan penerimaan masyarakat membentuk legitimasi kekuasaan.
Diskusi juga menyoroti sejumlah indikator pembangunan yang perlu mendapat perhatian, seperti indeks ketimpangan gender, indeks pembangunan gender, prevalensi stunting, infrastruktur, serta akses pendidikan.
Program pendidikan gratis turut menjadi salah satu perhatian. Narasumber menilai kebijakan tersebut perlu memiliki bentuk pelaksanaan yang jelas dan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di sepuluh kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Selain itu, pemerataan pembangunan, keterlibatan perempuan, serta penguatan potensi sumber daya manusia lokal dinilai penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan.
Para narasumber juga mengingatkan bahwa kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun hubungan kemitraan untuk mengawal kebijakan sekaligus mendorong perbaikan.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan tidak seharusnya dinilai berdasarkan jenis kelamin semata. Ukuran utamanya adalah kapasitas, integritas, realisasi program, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat juga diharapkan tidak terburu-buru memberikan penilaian terhadap keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan. Evaluasi perlu dilakukan secara objektif dengan melihat capaian program dan pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Maluku Utara.
Sumber: RRI Ternate
