Pemerintah Dorong Pelaku Usaha Perikanan Soal Mutu dan Keamanan Hasil Tangkapan

Ternate – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (SPPMHKP), Maluku Utara, terus mendorong peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pelayanan sertifikasi, pengujian laboratorium, serta konsultasi bagi masyarakat dan pelaku usaha perikanan.

Ketua Tim Kerja (Katimja) Mutu Produksi Primer Stasiun PPMHKP Ternate, Naidil Yahya, S.Pi, mengatakan pelayanan tersebut mencakup dua kelompok utama, yakni sertifikasi mutu produksi primer dan Sertifikasi pascapanen, dengan total sembilan jenis sertifikasi.

“Untuk produksi primer, pelayanan sertifikasi meliputi sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), serta Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB). Yang menjadi fokus di Stasiun PPMHKP Ternate meliputi sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Serta Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal (CPIB Kapal),” ujarnya, Senin (9/11/2026).

Naidil menjelaskan, sertifikasi pascapanen mencakup Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) serta Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI). yang diperuntukkan bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI) di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Menurutnya, Stasiun PPMHKP Ternate mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun PPMHKP Ternate menjalankan sejumlah fungsi, meliputi penyusunan rencana dan program pengendalian serta pengawasan mutu, pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan dukungan administrasi.

Ia menyebut, salah satu capaian terlihat pada sertifikasi cara penanganan ikan yang baik di atas kapal. Dari target lima kapal per tahun, pihaknya telah mensertifikasi sekitar enam kapal, yang sebagian besar berukuran di bawah lima Gross Tonnage (GT).

“Target kami lima Sertifikasi CPIB kapal dalam satu tahun, tetapi sudah sekitar enam kapal yang berhasil disertifikasi,” ungkapnya.

Selain kapal berukuran kecil, pada 2025 sertifikasi juga menyasar kapal dengan kapasitas lebih besar, termasuk kapal berukuran 28 GT hingga lebih dari 30 GT.

Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, Stasiun PPMHKP Ternate juga menyediakan layanan Klinik Mutu Ikan. Program tersebut memberikan konsultasi mengenai persyaratan sertifikasi, pengujian mutu, hingga Persyaratan ekspor produk perikanan.

Naidil mengatakan masyarakat dan pelaku usaha dapat mengakses layanan konsultasi melalui nomor kontak yang telah disediakan. Layanan tersebut dilengkapi sistem balasan otomatis sehingga pengguna jasa bisa mendapatkan informasi awal yang cepat tanpa harus datang langsung ke kantor.

Selain sertifikasi, Stasiun PPMHKP Ternate juga menyediakan fasilitas Pengujian laboratorium untuk pengujian sampel ikan dan air. Pengujian tersebut meliputi sejumlah parameter, antara lain Escherichia coli (E. coli), Salmonella, Angka Lempeng Total (ALT), Organoleptik, Kualitas Air (Escherichia Coli/Coliform), Formalin (Tes kit) dan histamin.

Dalam prosesnya, sampel yang diserahkan pengguna jasa terlebih dahulu melakukan pengisian formulir, kemudian diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan selanjutnya diterbitkan dalam bentuk Lembar Hasil Uji (LHU) dan diserahkan kepada pengguna jasa dengan biaya sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Meski berbagai fasilitas telah tersedia, Naidil mengakui masih terdapat kendala dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi mutu hasil perikanan.

“Masih ada masyarakat yang beranggapan sertifikasi hanya diperlukan kalau produk perikanan akan diekspor. Padahal, sertifikasi juga penting untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan,” katanya.

Ia menjelaskan, sertifikasi tidak hanya menjadi persyaratan administrasi dan legalitas usaha, tetapi juga berperan penting dalam memastikan kualitas serta keamanan produk perikanan, mulai dari proses budidaya, pembenihan, penanganan hasil tangkapan hingga sampai pada pengolahan produk perikanan

Karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dan pelaku usaha memahami pentingnya penerapan standar mutu hasil perikanan dalam setiap tahapan kegiatan perikanan.

Naidil juga mengajak pelaku usaha memanfaatkan Klinik Mutu Ikan untuk memperoleh informasi mengenai sertifikasi dan persyaratan ekspor berbagai komoditas, seperti udang, kepiting, dan ikan.

“Masyarakat yang ingin mengetahui persyaratan ekspor maupun informasi mengenai mutu hasil perikanan bisa menghubungi layanan Klinik Mutu Ikan. Jadi, tidak harus datang langsung ke kantor untuk mendapatkan informasi awal,” ujarnya.

Sosialisasi layanan tersebut turut dilakukan melalui media sosial agar informasi mengenai konsultasi, sertifikasi, dan pengujian laboratorium dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Melalui pelayanan tersebut, Stasiun PPMHKP Ternate berharap kesadaran pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan hasil perikanan semakin meningkat sehingga produk perikanan Maluku Utara mampu memenuhi persyaratan pasar dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.


Reporter: Iksan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *