Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) meraih predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) pada 2027. Target tersebut menyusul keberhasilan UKPBJ Maluku Utara mencapai Level Proaktif atau tingkat kematangan tertinggi dalam penilaian kelembagaan.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mengatakan capaian Level Proaktif menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan pemerintah. Namun, pemerintah daerah masih perlu mempersiapkan sejumlah persyaratan sebelum memasuki tahapan penilaian sebagai pusat keunggulan.
Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa di Gedung Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu, 11 November 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menjadi forum pendampingan bagi UKPBJ dari berbagai daerah untuk memenuhi standar menuju PKP-BJ.
Dalam sarasehan yang dibuka Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP, Suharti, Maluku Utara juga mendapat apresiasi atas keberhasilan melaksanakan konsolidasi pengadaan pekerjaan konstruksi.
Samsuddin bahkan mendapat kesempatan menyampaikan testimoni mengenai praktik konsolidasi pengadaan yang diterapkan pemerintah provinsi. Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Biro Pengadaan Barang/Jasa, serta LKPP melalui pendampingan tim Probity Advice.
“Konsolidasi pengadaan bukan sekadar upaya memperbaiki proses belanja pemerintah. Skema tersebut juga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran dan memperkuat tata kelola pengadaan agar lebih efektif serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
LKPP juga mendorong Maluku Utara mengembangkan praktik konsolidasi melalui skema itemized atau pemaketan berdasarkan item pekerjaan. Pendekatan ini dinilai dapat memperluas kesempatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.
Kepala Biro PBJ Setda Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti capaian Level Proaktif dengan pembenahan kelembagaan secara berkelanjutan. Menurut dia, Biro PBJ mulai mempersiapkan dokumen dan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti tahapan penilaian menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa pada 2027.
“Capaian Level Proaktif sendiri merupakan tingkat kematangan tertinggi. Yakni Level 9 dari sembilan tingkat penilaian kelembagaan UKPBJ,” kata Hairil.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan status kelembagaan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif. UKPBJ ditargetkan mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dengan demikian, kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah diharapkan semakin baik. Sekaligus memastikan setiap belanja pembangunan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Maluku Utara.
Sumber: RRI Ternate