Halbar – Kuasa Hukum korban, Charles Billy Matheis dari Ian Matheis & Partner’s, mendesak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Halmahera Barat segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak berusia 16 tahun, Kamis, (19/11/2026).
Ian Matheis, S.H. menegaskan, perkara tersebut harus mendapat perhatian serius aparat penegak hukum karena korban masih berstatus anak di bawah umur. Menurutnya, penanganan perkara wajib mengedepankan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Ia menyebutkan, dugaan tindak pidana tersebut merujuk pada Pasal 80 Ayat (2) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, juncto Pasal 466 Ayat (2) KUHP.
“Karena salah satu korban masih berusia 16 tahun, maka kami mengutamakan ketentuan hukum khusus tentang perlindungan anak. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan,” tegas Ian Matheis dalam siaran pers, Kamis, (19/11/2026).
Terkait dugaan adanya unsur perencanaan atau motif di balik peristiwa tersebut, Ian Matheis mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan secara pasti karena penyidik baru mengambil keterangan saat pembuatan laporan polisi.
Namun, berdasarkan keterangan anak korban, pihaknya menilai tindakan yang dialami korban mengarah pada upaya menghilangkan nyawa.
“Kalau melihat keterangan anak korban, kami memandang ini sebagai bentuk upaya menghabisi nyawa anak korban. Tetapi terkait motif dan unsur perencanaan, tentu harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.
Ian menjelaskan, untuk kepentingan pembuktian, pihaknya saat ini masih menunggu hasil visum et repertum. Bukti medis tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Selain itu, pihak kuasa hukum juga berencana menghadirkan saksi-saksi setelah perkara dilimpahkan ke Satreskrim Polres Halmahera Barat.
Ia mengungkapkan, hingga 19 November 2026, dirinya selaku keluarga sekaligus kuasa hukum anak korban telah berkoordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, berkas laporan tersebut belum disampaikan ke bagian Reskrim.
Kondisi tersebut membuat pihak keluarga merasa khawatir, baik terhadap keselamatan korban maupun keluarga selama proses hukum berlangsung.
“Kami tentu memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan korban dan keluarga. Karena itu, kami meminta Satreskrim Polres Halbar agar secepatnya menindaklanjuti laporan polisi anak korban dan segera mengungkap serta menangkap pelaku,” tegasnya.
Ian juga mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tidak berjalan lambat. Ia menyatakan tetap percaya kepada Polres Halmahera Barat untuk bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum.
Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila ditemukan indikasi kesengajaan dalam memperlambat penanganan laporan tersebut.
“Kami percaya Polres Halmahera Barat dapat menangani perkara ini secara profesional. Tetapi apabila ada unsur kesengajaan untuk memperlambat penanganan perkara, kami akan mengadukan persoalan ini ke Bidpropam Polda Maluku Utara hingga Mabes Polri. Bahkan, jika diperlukan, kami akan menempuh upaya hukum praperadila,” tandas Ian Metheis.
Ia menegaskan, langkah hukum tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan korban dan keluarga, melainkan juga sebagai bentuk dorongan agar setiap laporan dugaan kekerasan terhadap anak mendapatkan penanganan serius.
Reporter: Pres
