Incar Predikat Informatif, Wagub Sarbin Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi

Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memaparkan strategi dan inovasi keterbukaan informasi publik dalam tahapan uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, hadir langsung mewakili pemerintah provinsi untuk menyampaikan presentasi di hadapan panelis. Maluku Utara menjadi salah satu dari 28 provinsi yang diundang mengikuti tahapan uji publik tersebut.

Dalam forum itu, para pimpinan badan publik, mulai dari menteri, gubernur, hingga pimpinan lembaga dan perguruan tinggi, mendapat kesempatan memaparkan komitmen serta praktik keterbukaan informasi di institusi masing-masing.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Ali Fataruba, yang mendampingi Wakil Gubernur, mengatakan presentasi tersebut mencakup kebijakan dan program keterbukaan informasi, strategi serta inovasi tata kelola, hingga dampak internal dan eksternal dari pengembangan layanan informasi publik.

“Para pimpinan badan publik ini mempresentasikan kebijakan dan program keterbukaan informasi, strategi dan inovasi dalam tata kelola, serta dampak internal dan eksternal dalam strategi pengembangan layanan informasi,” ujar Ali.

Dalam sesi presentasi pukul 15.00 WIB, Sarbin Sehe mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan penyediaan layanan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sinkronisasi aspirasi masyarakat di media sosial dengan program resmi pemerintah, serta dukungan pemerintah daerah terhadap Komisi Informasi Provinsi.

Menjawab pertanyaan mengenai inklusivitas, Sarbin menjelaskan bahwa Pemprov Maluku Utara telah membuka ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai agenda pemerintahan. Pelibatan tersebut dilakukan melalui forum pertemuan terbuka maupun kegiatan perencanaan pembangunan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.

Menurut dia, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan akses terhadap informasi pemerintah. Pemerintah juga perlu memastikan kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan.

Sementara terkait pemanfaatan media sosial, Sarbin menjelaskan bahwa masukan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kanal digital dapat ditindaklanjuti menjadi bahan perencanaan program pemerintah.

“Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat melalui media sosial, ditindaklanjuti untuk pembangunan. Misalnya, informasi kebutuhan yang disampaikan tahun ini, kemudian dianggarkan pembangunannya pada tahun 2027 dan 2028,” ucapnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah menghubungkan aspirasi masyarakat di ruang digital dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Adapun mengenai dukungan terhadap Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, Sarbin menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran serta penyediaan fasilitas operasional.

Dukungan itu meliputi kendaraan dinas, kantor, kebutuhan operasional kelembagaan, hingga penambahan sumber daya manusia untuk memperkuat sekretariat Komisi Informasi.

Melalui dukungan tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap fungsi Komisi Informasi sebagai lembaga yang mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.

Dalam presentasi itu, Sarbin didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Maluku Utara, Iksan R.A. Arsad.

Ali Fataruba mengatakan, keikutsertaan Maluku Utara dalam uji publik Monev 2026 menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan capaian sekaligus komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pemprov Maluku Utara berharap hasil evaluasi tahun ini dapat membawa perubahan peringkat dari kategori Menuju Informatif pada 2025 menjadi Informatif pada 2026.

Peningkatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi capaian administratif dalam penilaian Komisi Informasi Pusat, tetapi juga mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *