Sofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dijadwalkan melakukan perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada Rabu 15 April 2026. Pelantikan disebut akan mencakup pejabat eselon II, eselon III, hingga kepala sekolah, dan berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur, Sofifi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan agenda tersebut. Ia menyebut proses administrasi telah selesai dan pelantikan tinggal menunggu pelaksanaan.

“Pelantikan sudah dijadwalkan besok, karena secara administrasi telah rampung dilakukan oleh BKD, sehingga tinggal pelantikannya saja,” ujar Zulkifli saat dikonfirmasi, Selasa 14 April 2026.

Meski demikian, Zulkifli belum mengungkap nama-nama pejabat yang akan dilantik. Menurutnya, pengisian jabatan kali ini difokuskan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani program strategis pemerintah daerah.

“Nanti lihat besok saja di lokasi pelantikan. Siapa saja yang datang ikut pelantikan. Yang pasti ibu gubernur dan Pak Wagub ingin memastikan pejabat yang akan dilantik harus mampu mengimplementasikan program kepala daerah, demi kepentingan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat lima OPD yang akan masuk dalam agenda pelantikan pejabat eselon II dan III. Kelima OPD tersebut yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pendapatan Daerah.

Dari lima instansi itu, empat di antaranya saat ini masih dipimpin pejabat eselon III yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala dinas. Namun, belum dipastikan apakah pejabat Plt akan didefinitifkan atau justru diisi figur baru dari luar OPD terkait.

“Yang pasti di lima OPD itu ada pelantikan eselon III,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, menegaskan promosi, mutasi, maupun demosi aparatur sipil negara merupakan kewenangan kepala daerah selama memenuhi aturan yang berlaku.

“Sepanjang memenuhi syarat, dan disetujui BKN, kami tentu mendukung siapa saja yang dilantik oleh Gubernur,” kata Kuntu.

Sumber: RRI Ternate