Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sidangkan Enam Usulan Kota Tidore

Ternate – Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Maluku Utara menggelar Sidang Pemeringkatan Cagar Budaya tingkat provinsi terhadap enam objek usulan dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 7–9 April 2026, di Bela Hotel Ternate.

Adapun objek yang diusulkan Pemkot Tikep meliputi Kedaton Kesultanan Tidore, Benteng Cobo, Benteng Rum, Benteng Gomafo, Rumah Jabatan Gubernur Pertama Irian Barat, dan Meriam Portugis Manuel Tavares Bocarro.

Sidang tersebut dipimpin oleh Kuswanto dengan anggota yang terdiri dari Nurachman Iriyanto, Dr. Maulana Ibrahim, Prof. Susanto Zuhdi, M. Nasir Ridwan Muslim, Dodi Suprihanto, dan Chuiviano Eduardo Alputila.

Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai proaktif dalam mendorong peninggalan sejarah menjadi cagar budaya, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

“Ini tidak lepas dari kesungguhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi didorong ke level yang lebih tinggi,” ujarnya.

Kadri juga mengingatkan pentingnya proses identifikasi yang komprehensif dan berbasis data valid. Hal ini dinilai krusial agar setiap cagar budaya yang ditetapkan dapat dipertanggungjawabkan, terutama di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan manipulasi informasi semakin sulit dibedakan dari yang asli.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menjelaskan bahwa pemeringkatan cagar budaya merupakan proses pengelompokan atau penentuan tingkat nilai suatu objek, baik berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, maupun situs berdasarkan kriteria tertentu.

Menurutnya, pemeringkatan memiliki sejumlah tujuan penting, di antaranya untuk menentukan status dan kewenangan pengelolaan, apakah suatu cagar budaya masuk kategori nasional, provinsi, atau kabupaten/kota.

“Ini penting untuk menentukan pemerintah mana yang bertanggung jawab utama dalam memelihara dan melindunginya,” ujar Abubakar.

Selain itu, pemeringkatan juga berfungsi untuk mengukur tingkat nilai penting suatu objek dari aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional.

Lebih lanjut, hasil pemeringkatan menjadi dasar dalam menentukan prioritas kebijakan, termasuk alokasi anggaran, tenaga, serta sumber daya untuk pelestarian, pemugaran, dan pengamanan.

Tak hanya itu, pemeringkatan juga memberikan kepastian hukum terkait aturan pengawasan, pemanfaatan, serta sanksi atas potensi kerusakan atau pelanggaran sesuai tingkatannya.

“Singkatnya, pemeringkatan dibuat agar pelestarian cagar budaya bisa dilakukan secara terstruktur, terarah, dan sesuai dengan bobot nilai pentingnya,” ucap Abubakar.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Darwin Arahman, unsur kesultanan, perwakilan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai pengusul, kepala cabang dinas pendidikan, hingga para kepala sekolah.


Sumber: RRI Ternate

Balai Kartina Malut Tindak Tegas dan Musnahkan 20 Ekor Unggas Ilegal

Ternate – Menjaga status bebas penyakit serta menjamin keamanan hayati di wilayah Maluku Utara, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara (Karantina Maluku Utara) mengambil tindakan tegas dengan memusnahkan 20 ekor unggas dewasa ilegal yang berasal dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara Selasa, 7 April 2026.

Tindakan tegas ini juga dilakukan sebagai bagian dari penguatan perlindungan sumber daya hayati, mengingat penyakit hewan menular strategis seperti Avian Influenza dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan produksi pangan asal hewan serta stabilitas ketahanan pangan nasional.

Kepala Karantina Maluku Utara, Sugeng Prayogo, mengatakan pengawasan terhadap lalu lintas hewan dan produk hewan akan terus diperketat di setiap titik pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga wilayah Maluku Utara tetap aman dari ancaman hama dan penyakit hewan, serta bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran perkarantinaan yang terjadi,” ujarnya.

Sugeng menambahkan tindakan ini juga merupakan bagian dari komitmen Badan Karantina Indonesia (Barantin) dalam menegakkan peraturan perkarantinaan. Selain itu, langkah ini juga menjadi upaya preventif dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) yang berpotensi mengancam kesehatan hewan dan keamanan pangan di daerah.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Penegakan Hukum, Karantina Maluku Utara M. Rusli Samma, menjelaskan bahwa tindakan pemusnahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023, serta Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 708/Kpts/PK.310/M/12/2024 tentang Status Situasi Penyakit Hewan.

Pemusnahan dilaksanakan di Instalasi Karantina Hewan, Kelurahan Sasa, Ternate Selatan, dengan mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku serta memperhatikan prinsip kesejahteraan hewan. Kegiatan ini turut disaksikan oleh perwakilan Kepolisian Sektor Ternate Selatan dan KP3 Pelabuhan Laut Ahmad Yani sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tindakan.

“Melalui langkah tegas ini, Karantina Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional melalui sistem pengawasan karantina yang optimal,” tutup Sugeng.


Sumber: RRI Ternate

Kesigapan Polri Evakuasi Warga Sibenpopo Kembali ke Rumah Pasca Bentrok

Halteng – Jajaran Kepolisian Daerah Maluku Utara bergerak cepat mengevakuasi warga Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Halmahera Tengah, yang sebelumnya mengungsi akibat bentrokan antar kampung.

Pada Senin 6 April 2026 kemarin, rombongan warga pengungsi tiba dengan selamat di depan Gereja GMIH Desa Sibenpopo dalam pengawalan ketat aparat keamanan. Proses kepulangan berlangsung dengan tertib, kehadiran negara dalam memastikan rasa aman bagi masyarakat.

Dalam proses evakuasi tersebut, berbagai kendaraan dikerahkan, mulai dari bus dan truk milik Satuan Brimob, kendaraan TNI, hingga armada dari Polres Halmahera Tengah. Partisipasi masyarakat juga terlihat melalui penggunaan kendaraan pribadi untuk membantu mempercepat proses mengomunikasikan.

Setibanya di lokasi, warga langsung menjalani pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi mereka tetap stabil pasca pengungsian. Pemerintah daerah juga turut menyalurkan bantuan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat terdampak konflik.

Melalui Kabidhumas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram menyatakan bahwa, langkah cepat ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Polri bersama TNI dan pemerintah daerah berupaya memastikan proses evakuasi berjalan aman, tertib, serta kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” ujarnya.

Kabidhumas menambahkan, pihak Kepolisian terus mengimbau masyarakat untuk menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif serta mengedepankan penyelesaian masalah melalui jalur damai dan hukum yang berlaku.

Langkah sigap dan humanis ini menjadi bukti bahwa Polri tidak hanya hadir dalam aspek penegakan hukum, namun juga sebagai pelindung dan pengayom yang selalu ada di tengah masyarakat, terutama saat menghadapi situasi sulit.


Sumber: RRI Ternate

Polda Malut Tegaskan Usut Tuntas Kasus Pembunuhan Konflik Banemo–Sibenpopo

Halteng – Kepolisian Daerah Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam menegakkan hukum terkait kasus pembunuhan yang terjadi dalam konflik antarwarga Desa Banemo dan Desa Sibenpopo, Kabupaten Halmahera Tengah. Penanganan perkara tersebut dipastikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kapolda Maluku Utara melalui Kabidhumas Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram menyatakan bahwa, pihaknya tidak akan tebang pilih dalam menangani kasus tersebut. Seluruh pihak yang terlibat akan memprosesnya secara adil tanpa melihat latar belakang.

“Kami berkomitmen penuh dalam penegakan hukum terhadap para pelaku. Siapapun yang terbukti terlibat akan diproses tanpa pandang bulu,” ujarnya, Selasa 7 April 2026.

Ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, obyektif, dan transparan. Kepolisian, kata dia, tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti bersalah dalam peristiwa tersebut.

Selain itu, aparat kepolisian juga berkomitmen untuk mengungkap secara menyeluruh kasus pembunuhan yang terjadi dalam rangkaian bentrokan tersebut. Proses penyelidikan terus dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Aparat juga mengingatkan warga agar tidak terpengaruh oleh kabar bohong atau hoaks yang beredar, terutama melalui media sosial.

“Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat agar mempercayai sepenuhnya penanganan kasus ini kepada aparat penegak hukum serta bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan nyaman,” tutupnya.


Sumber: RRI Ternate

Danrem 152/Baabullah dan Kapolda Malut Berikan Pengarahan kepada Warga Sibenpopo

Halteng — Komandan Korem 152/Baabullah bersama Kapolda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pengarahan kepada masyarakat Desa Sibenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, sebagai langkah memastikan situasi keamanan pasca konflik telah kembali kondusif, Senin, 6 April 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Danrem 152/Baabullah menegaskan bahwa kondisi wilayah Sibenpopo saat ini sudah aman dan terkendali. Hal ini merupakan hasil kerja sama seluruh unsur, baik TNI-Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat yang bersama-sama menjaga stabilitas keamanan.

“Kami hadir di tengah masyarakat untuk memastikan langsung bahwa situasi sudah kondusif. Masyarakat tidak perlu ragu untuk kembali ke rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitas seperti biasa,” ujar Danrem dalam arahannya.

Senada dengan itu, Kapolda Maluku Utara juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian bersama TNI akan terus melakukan pengamanan dan patroli guna menjamin keamanan warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya.

Komandan Korem 152/Baabullah bersama Kapolda Maluku Utara, serta Bupati Halteng berpose bersama para tokoh masyarakat usai pascabentrok antara dua desa di kabupaten Halteng. (Foto: Penrem 152)

 

Kegiatan pengarahan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Sibenpopo. Warga yang sebelumnya mengungsi akibat konflik, kini mulai melakukan persiapan untuk kembali ke kampung halaman mereka secara bertahap.

Selain memberikan rasa aman, kehadiran Danrem dan Kapolda juga menjadi bentuk komitmen negara dalam menjamin perlindungan kepada masyarakat serta memulihkan kondisi sosial pasca konflik.

Dengan situasi yang semakin kondusif, diharapkan masyarakat Sibenpopo dapat kembali menjalani kehidupan normal, mempererat kebersamaan, serta menjaga persatuan demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan di wilayah Patani Barat.


Sumber: RRI Ternate

PPIHD Malut Tinjau Kesiapan Haji di Bandara Hasanudin Makassar

Makassar – Tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Provinsi Maluku Utara melakukan pemeriksaan titik layanan (check point) kedatangan dan pemberangkatan jamaah haji di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Selasa 7 April 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Kegiatan tersebut dipimpin Ketua PPIHD Maluku Utara, Asrul Gailea, bersama otoritas bandara serta tim ground handling. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya dengan pihak maskapai dan rapat teknis pelayanan haji di Embarkasi Makassar, guna memastikan kesiapan transportasi udara bagi jamaah asal Maluku Utara.

Dalam peninjauan tersebut, tim melakukan pemetaan menyeluruh terhadap alur pelayanan jamaah. Mulai dari proses kedatangan di bandara, pengaturan transportasi menuju Embarkasi Haji Makassar, hingga penanganan bagasi dan sistem penyimpanan barang di area bandara.

Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Maluku Utara H. Abdul Karim, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah H. Muh. Zabir Wahid, serta Koordinator Transportasi Alfian Wanatubun. Kehadiran mereka mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

H. Abdul Karim menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah, khususnya dari aspek kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu.

“Pelaksanaan kedatangan jamaah haji Maluku Utara dijadwalkan pada tanggal 29 dan 30 April 2026 dengan menggunakan maskapai Sriwijaya Air. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan tertib, lancar, dan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Melalui langkah ini, diharapkan seluruh kesiapan teknis dan operasional dapat terkoordinasi secara optimal, sehingga jamaah haji asal Maluku Utara dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk sejak keberangkatan dari tanah air hingga tiba di Tanah Suci.


Sumber: RRI Ternate

BKHIT Maluku Pastikan Ikan Bebas Virus Melalui Uji Laboratorium

Ambon – Balai Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengintensifkan pengujian laboratorium terhadap sejumlah komoditas ikan untuk mendeteksi virus berbahaya yang berpotensi mengancam sektor perikanan di wilayah tersebut.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Senin (6/4/2026), mengatakan pengujian dilakukan terhadap ikan seperti kerapu, raja bau, dan kakaktua untuk mendeteksi penyakit ikan karantina, khususnya Viral Nervous Necrosis (VNN) dan Megalocytivirus.

“Pengujian laboratorium ini merupakan langkah penting untuk memastikan ikan dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan sebelum dilalulintaskan sesuai ketentuan perkarantinaan,” katanya.

Ia menjelaskan pengujian tersebut merupakan bagian dari deteksi dini untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina yang dapat merugikan pelaku usaha serta mengganggu ekosistem laut.

Menurut dia, VNN merupakan penyakit virus yang menyerang sistem saraf ikan dan dapat menyebabkan kematian massal, terutama pada fase larva dan benih.

Sementara itu, Megalocytivirus dapat menyebabkan infeksi sistemik yang berujung pada tingginya angka kematian pada berbagai jenis ikan.

“Megalocytivirus dikenal sebagai virus yang sangat berbahaya karena dapat menyebar dengan cepat dan menyerang berbagai jenis ikan laut maupun air tawar,” ujar Willy.

Ia menambahkan pengujian dilakukan secara rutin dengan metode terstandar untuk memastikan hasil yang akurat.

Selain itu, pengawasan terhadap lalu lintas komoditas perikanan juga diperkuat untuk memastikan produk yang beredar aman dan bebas dari penyakit.

Hasil pengujian menunjukkan ikan di wilayah Maluku tidak terpapar virus berbahaya seperti VNN dan Megalocytivirus.

“Melalui langkah ini, kami ingin memberikan jaminan kepada masyarakat dan pelaku usaha bahwa komoditas perikanan dari Maluku aman, sehat, dan layak untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan,” ucap Willy.

BKHIT Maluku menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan pengujian sebagai bagian dari perlindungan sumber daya perikanan.


Sumber: Antara

Polres Ternate Gelar Apel Pasukan Operasi Aman Nusa I Tahun 2026

Ternate – Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Ternate menggelar Apel Kesiapan Kontijensi Aman Nusa I Tahun 2026 di Lapangan Mapolres Ternate, Selasa, 7 April 2026.

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto dan diikuti oleh pleton perwira, pleton TNI, pleton Brimob, pleton personel Polres Ternate, pleton Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pleton Dinas Sosial, serta pleton Dinas Kesehatan.

Kapolres Ternate menjelaskan bahwa apel kesiapan ini merupakan langkah awal untuk memastikan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam menghadapi situasi kontijensi atau kejadian mendadak yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

“Apel ini untuk memastikan kesiapan Polres Ternate, baik personel maupun sarana prasarana, dalam melakukan tindakan pengamanan dan pencegahan terhadap berbagai peristiwa yang bersifat kontijensi,” ujar Kapolres Ternate.

Dalam arahannya, Kapolres Ternate menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi pedoman seluruh personel dalam menjalankan tugas di lapangan diantaranya adalah:

1. Meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial di wilayah masing-masing.

2. Mengutamakan langkah preemtif dan preventif dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

3. Melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

4. Memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI-Polri serta instansi terkait lainnya.

5. Menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi serta menjaga netralitas dalam setiap dinamika yang terjadi.

Kapolres Ternate juga menegaskan bahwa keberhasilan tugas kepolisian tidak hanya diukur dari terciptanya situasi aman, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang humanis.

“Saya yakin dengan kesiapan, soliditas, dan dedikasi yang tinggi, kita mampu menghadapi setiap dinamika kamtibmas di wilayah hukum Polres Ternate,” ucap AKBP Anita Ratna Yulianto menutup.

Apel Kesiapan Kontijensi Aman Nusa I Tahun 2026 ini menjadi bukti konkret kesiapan Polres Ternate dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan, sekaligus memastikan kehadiran Polri tetap dirasakan masyarakat secara optimal.


Sumber: RRI Ternate