Izin Berlayar KMP Permata Lestari Belum Layak, KSOP Ternate Disorot

Ternate – Surat izin berlayar KMP Permata Lestari rute Pelabuhan Feri Bastiong ke Pelabuhan Galala, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan yang diterbitkan Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate.

Pasalnya, KMP Permata Lestari milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) Cabang Ternate, Maluku Utara ini belum menyelesaikan kerugian atas insiden patah Ramp Door atau pintu kapal Feri yang menyebabkan satu truk jatuh ke laut saat proses keluar dari Ferry menuju Dermaga.

Insiden itu terjadi saat KMP Permata Lestari dengan GT 635 sandar di pelabuhan Galala, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, pada 4 Februari 2026, sekitar pukul 03.30 WIT.

Truk dengan nomor polisi DW 8631 MD itu dikendarai oleh Hardianto selaku korban, warga Rilauale, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pemilik truk dan material, Alfin melalui Penasihat Hukum (PH), Iksan Kabir kepada rri.co.id, Kamis, 23 April 2026 mengatakan, patut dicurigai kinerja KSOP Kelas II Ternate yang memberikan izin berlayar ke KMP Permata Lestari. Padahal pihak PT ALP belum menyelesaikan pertanggungjawaban atas kerugian materil yang dialami pemilik truk tersebut, dalam hal klien kami (Alfin).

“Sebagai korban peristiwa ini, kami mendesak pihak KSOP menghentikan izin berlayar KMP Permata Lestari. Artinya, pertanggungjawaban PT ALP selesai baru diberikan izin, bukan mencari keuntungan kemudian memberikan izin berlayar tanpa mempertimbangakan kerugian pengguna jasa PT ALP yang dialami klien kami,” tegasnya.

Selain itu, Iksan mendesak Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Maluku Utara agar melakukan penyelidikan dengan memeriksa pihak KSOP yang mengeluarkan izin berlayar ke PT ALP.

“Kami minta Ditpolairud Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan atas pemberian izin berlayar tersebut, karena kami menduga ada hal-hal yang patut dicurigai. Sebab PT ALP belum menyelesaikan tanggung jawab sudah mendapatkan izin,” pintanya berharap.

“Selain izin, Ditpolairud juga bisa menelususri kelalaian KSOP yang asal-asalan memberikan izin berlayar tanpa memeriksa fisik Kapal sebelum berlayar. Kalau KSOP ini kerja professional, pasti memeriksa setiap fisik Kapal sebelum berlayar. Tujuannya agar tidak terjadi apa-apa saat berlayar,” sambungnya.

Iksan juga mengaku, dengan peristiwa dialami kliennya sudah melakukan upaya klaim asuransi di Jasa Raharja Putera. Upaya tersebut, Jasa Raharja Putera telah memberikan kerugian asuransi kepada kliennya sebesar Rp 378 juta dan sisanya tanggung jawab PT ALP.

“Klien kami mengalami kerugian Rp 778 juta, dari kerugian tersebut kami sudah klaim asuransi di Jasa Raharja Putera. Tapi dari pihak Jasa Raharja Putera memberikan kerugian asuransi sebesar Rp 378 juta dan sisanya menjadi tanggung jawab PT ALP,” tuturnya.

Namun kata Iksan, hingga saat ini pihak ALP menghindar dan tidak mau bertanggung jawab dan menyerahkan semuanya ke Jasa Raharja Putera. Sementara dari Jasa Raharja Putra menyampaikan kerugian sebesar itu tidak bisa ditanggung sepenuhnya.

“Sejauh ini kita sudah layangkan surat somasi atau teguran hukum, tapi pihak ALP tidak merespons. Dengan berbagai upaya dilakukan, saat ini juga telah mempersiapkan berkas gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Ternate,” ucapnya .

Sementara, Kepala KSOP Kelas II Ternate, Rushan Muhammad, melalui Kasi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP), Sugandi saat dikonfirmasi mengatakan, izin berlayar diberikan karena Kapal tersebut dinyatakan layak.

“Kapal itu sudah diperiksa Inspektur Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sofifi dan dinyatakan layak. Makanya kita tidak bisa tunda itu. Kecuali ada surat atau putusan Pengadilan yang mengatakan Kapal ini tidak bisa berlayar karena ada pidana,” akunya.

Sugandi juga mengaku, sebelum kejadian waktu itu, pihaknya sudah melakukan pengecekan fisik terhadap KMP Permata Lestari.

“Kita itu ada grup self inspection. Grup ini untuk melakukan inspeksi rutin kepada nahkoda. Jadi pada saat triwulan Inspektur turun semua cek, mulai dari permesinan, konstruksi kapal, hingga perlengkapan semua dicek. Pada intinya kita sudah melakukan pengecekan kelayakan kapnya,” tuturnya.

Dirinya bilang, soal masalah antara ALP dan korban bukan ranahnya KSOP. Yang KSOP lakukan adalah menjamin Kapal ini dalam kondisi baik saat berlayar.

“Kalau memang ada yang tidak bayar, itu bukan ranah kami lagi. Itu sudah ranahnya dari teman-teman yang terlibat atau masuk ranahnya perdata. Kita di KSOP mengupayakan supaya ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Kami akan bantu juga dengan melakukan mediasi supaya ini bisa diselesaikan dengan baik. Kalau memang ada yang merasa dirugikan, ya, silahkan saja melapor ke pihak yang berwajib supaya diselesaikan,” pungkasnya.


Sumber: RRI Ternate

Porprov Malut 2026 Terus Dimatangkan, 27 Cabor Bakal Dipertandingkan

Ternate – Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Maluku Utara memastikan kesiapan pelaksanaan Porprov ke-V yang akan berlangsung pada 1–8 Juni 2026 di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, terus dimatangkan.

Ketua PB Porprov Maluku Utara, Makmur Gamgulu, mengatakan sejumlah tahapan penting telah dilaksanakan, mulai dari sayembara maskot, pelaksanaan Chief de Mission (CDM) Meeting pertama, hingga rapat koordinasi antara panitia besar, KONI, dan seluruh cabang olahraga.

“Selain itu, kami juga sudah melakukan launching maskot Porprov di Landmark Ternate sebagai bagian dari sosialisasi kegiatan,” ujar Makmur dalam dialog interaktif, Jumat 24 April 2026.

Makmur menjelaskan, kesiapan tidak hanya difokuskan pada tuan rumah, tetapi juga seluruh kontingen dari kabupaten dan kota di Maluku Utara. Melalui pertemuan virtual bersama KONI daerah, seluruh peserta menyatakan kesiapan mengikuti ajang olahraga tersebut.

Untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, tim delegasi dari masing-masing cabang olahraga bersama panitia besar dijadwalkan turun langsung ke Tobelo guna mengecek kondisi venue pertandingan.

“Nah, sehingga itu lebih awal kita harus turun ke sana. Dan dari gambaran yang disampaikan, selain ada dikirimin kami dalam bentuk foto, video, audio-visual dikirim ke kami, kami melihat bahwa venue-venue di sana sudah cukup memadai,” kata Makmur.

Ia menambahkan, secara umum fasilitas venue di Tobelo telah siap digunakan. Meski demikian, masih terdapat beberapa lokasi yang memerlukan pembenahan ringan akibat lama tidak digunakan.

“Ada satu dua venue yang belum rampung, tapi itu sebelumnya sudah pernah digunakan untuk event olahraga. Jadi tinggal dibenahi saja,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua PB Porprov Maluku Utara, Qalbi Rasyid, menyebutkan Porprov 2026 akan mempertandingkan sebanyak 27 cabang olahraga.

Menurutnya, partisipasi kabupaten dan kota cukup variatif, tergantung kesiapan masing-masing daerah dalam mengirimkan atlet.

“Jadi dengan 27 cabang olahraga, memang ada kabupaten/kota yang hanya mengikuti beberapa cabor. Misalnya Taliabu hanya tujuh cabor, tapi ada juga yang ikut hampir semua,” ucapnya.

Ia menambahkan, tuan rumah Halmahera Utara bersama Kota Ternate menjadi daerah dengan partisipasi cabang olahraga terbanyak.

“Yang seluruhnya itu tuan rumah, kemudian Kota Ternate, yang lainnya itu tidak semua cabor mereka ikutkan, tetapi variatif seperti itu,” katanya.


Sumber: RRI Ternate

Kabur ke Sofifi, Pelaku Curanmor di Ternate Diringkus Polsek Selatan

Ternate – Satu pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melancarkan aksinya di Kota Ternate dan kabur ke Sofifi, Ibukota Provinsi Maluku Utara akhirnya diringkus tim Resmob Polsek Ternate Selatan. Pelaku berinisial FHL alias Farhan (19 tahun) diringkus pada salah satu kos-kosan di Kota Sofifi, pada Selasa, 21 April 2026.

Kapolsek Ternate Selatan, IPDA Fatmawati Sukur saat dikonfirmasi, Kamis, 23 April 2026 menyatakan, terduga pelaku ditangkap setelah tim Resmob melakukan penyelidikan di lapangan dan menemukan keberadaannya.

“Setelah mengetahui keberadaan terduga pelaku, timnya langsung berkoordinasi dengan tim Resmob Polsek Oba Utara dan Alhamdulillah terduga pelaku berhasil ditangkap,” ujarnya.

Daei tangan terduga pelaku lanjur Kapolsek, anggota berhasil mengamankan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih nomor polisi DG 6099 QX dengan nomor mesin E3R2E-376443, serta nomor rangka MH3SE88H0SJ72386.

“Anggota juga mengamankan satu unit Yamaha Fino warna merah tanpa TNKB dengan nomor rangka MH3SE88F0NJ117842 serta nomor mesin E3W6E0357655,” tegasnya.

Kapolsek juga menjelaskan, dari hasil pemeriksaan dilakukan, terduga pelaku telah mengakui perbuatannya, yakni mencuri sepeda motor Mio M3.

“Terduga pelaku mengaku mencuri, dan sepeda motor yang dicuri langsung mengubah warnanya menggunakan pilox,” akunya.

IPDA Fatmawati mengaku, dari hasil pengembangan anggotanya berhasil mengungkap aksi pencurian di lokasi lainya di wilayah hukum Polsek Ternate Selatan.

“Keseluruhan barang bukti yang diamankan, yakni dua unit sepeda motor Yamaha Mio, satu handphone redmi note 10s, satu handphone vivo y20 warna hitam, dan satu handphone vivo y36t warna hitam,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Lapas Ternate Intensifkan Pembinaan Keagamaan Bagi WBP

Ternate – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian agama Islam bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Ternate, Kamis 23 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembinaan kepribadian yang bertujuan memperkuat nilai spiritual dan moral warga binaan.

Pembinaan diisi dengan ceramah keagamaan, pembelajaran ibadah, serta pendalaman nilai-nilai akhlak sebagai bekal dalam proses perubahan perilaku. Program ini dirancang untuk membentuk kesadaran diri, meningkatkan ketakwaan, serta mendorong warga binaan menjalani masa pidana dengan sikap yang lebih positif dan terarah.

Kepala Lapas Ternate, Faozul Ansori, menegaskan bahwa pembinaan kerohanian memiliki peran penting dalam membangun karakter serta memperkuat mental warga binaan sebagai bagian dari proses pembinaan yang menyeluruh.

“Pembinaan kerohanian menjadi fondasi penting dalam memhantuk kepribadian warga binaan agar lebih baik dan siap kembali ke masyarakat,” ujar Faozul Ansori

Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Yuslizar, menyampaikan bahwa kegiatan keagamaan menjadi salah satu instrumen utama dalam menanamkan nilai kedisiplinan dan perubahan perilaku.

“Kami terus mengoptimalkan kegiatan keagamaan sebagai sarana pembinaan yang mampu memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku warga binaan,” kata Yuslizar.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Ternate terus memperkuat pembinaan yang humanis, terarah, dan berorientasi pada perubahan karakter warga binaan.


Sumber: RRI Ternate

Dinsos Haltim Komit Dampingi ABH Korban Kekerasan Anak Secara Intensif

Haltim – Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Timur menegaskan komitmen memberikan pendampingan bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan tersebut juga mencakup anak korban kekerasan termasuk pelecehan seksual yang membutuhkan perlindungan serta pemulihan berkelanjutan.

Kepala Dinas Sosial Haltim Ali Sodikin mengatakan pihaknya bertanggung jawab memastikan perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Ia menegaskan setiap anak dalam kategori tersebut harus mendapatkan pendampingan sesuai prosedur serta kebutuhan psikologis dan sosial mereka.

“Jika ada anak di bawah umur berhadapan dengan hukum atau disebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), kami akan selalu melakukan pendampingan,” ujarnya. Menurutnya pendampingan diberikan tidak hanya kepada pelaku tetapi juga korban dan saksi yang masih berstatus anak.

Kasus yang ditangani meliputi kenakalan remaja pencurian hingga tindak kekerasan seksual yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah. “Baik korban pelaku maupun saksi yang masih di bawah umur, semuanya akan kami dampingi dalam setiap proses hukum,” katanya.

Sepanjang tahun 2026 Dinas Sosial Haltim telah menangani sekitar dua belas kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut kasus kekerasan seksual menjadi yang paling dominan dan membutuhkan penanganan lebih serius.

“Untuk tahun ini kami mencatat kurang lebih dua belas kasus yang kami dampingi, dan paling menonjol adalah pemerkosaan,” katanya, menjelaskan. Selain itu Dinas Sosial juga memberikan pendampingan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

Bentuk pendampingan meliputi pembinaan psikologis guna membantu pemulihan kondisi mental anak setelah mengalami peristiwa traumatis. Ali menambahkan pihaknya telah membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk memperkuat pelayanan serta perlindungan anak di Halmahera Timur.

“Kami juga melakukan pembinaan psikologis, dan saat ini telah dibentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung pendampingan tersebut,” ucapnya. Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan perlindungan anak serta memastikan setiap kasus ditangani secara tepat dan berkelanjutan.


Sumber: RRI Ternate

Kasi Intel Kasrem 152/Baabullah Hadiri Pelatihan Raya Tingkat Nasional

Ternate – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate melaksanakan kegiatan Diklat Raya Tingkat Nasional, bertempat di Aula Asrama Haji, Kelurahan Ngade, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan mengusung tema “Trajectory Ecocracy Intervensi HMI Menuju Masyarakat Cita”, pada Selasa, 21 April 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasi Intel Kasrem 152/Baabullah, Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, bersama Ketua HMI Kota Ternate Yusril Buang dan anggota HMI sekitar 30 orang.

Kolonel Inf Hendrasari Nurhono, menekankan bahwa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2025, TNI memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, serta dituntut adaptif dalam menghadapi ancaman modern seperti siber, informasi, dan ancaman hibrida.

“Pelatihan Raya Tingkat Nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada komunikasi, pendidikan, budaya, serta partisipasi masyarakat. Sinergi antara TNI, Polri, dan rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga momentum untuk mempererat persatuan serta menumbuhkan semangat kolaborasi demi kemajuan bersama, memperluas wawasan kebangsaan dan perspektif nasional mengasah keterampilan teknis dan strategi membangun jejaring yang solid.


Sumber: RRI Ternate

Kemenhaj Malut Pastikan Administrasi Jamaah Calon Haji 2026 Tuntas

Makassar – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara memastikan seluruh kelengkapan administrasi jamaah haji untuk Kloter 13 dan Kloter 15 telah tuntas. Kepastian ini menjadi sinyal kuat kesiapan pemberangkatan 785 jamaah menuju Tanah Suci.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara, Muh Zaber Wahid, menyampaikan bahwa seluruh dokumen utama jamaah, termasuk paspor dan visa, telah selesai diproses.

“Alhamdulillah, seluruh dokumen paspor dan visa jamaah haji Kloter 13 dan 15 telah selesai diproses. Ini menjadi indikator kesiapan administrasi yang sangat baik menjelang keberangkatan,” ujarnya di Makassar.

Ia menambahkan, selain kesiapan administrasi, kondisi kesehatan jamaah juga menjadi perhatian utama. Para calon jamaah diminta menjaga kebugaran dan mempersiapkan diri secara optimal menjelang keberangkatan.

“Kami berharap seluruh jamaah haji Maluku Utara dapat menjaga kesehatan dengan baik, sehingga dapat berangkat tanggal 29 dan 30 April 2026 dari Ternate menuju embarkasi Makassar selanjutnya menuju Jeddah–Madinah–Mekkah dalam kondisi prima,” kata Zaber.

Perjalanan dari Asrama Haji Transit Ternate menuju Embarkasi Makassar hingga pelaksanaan ibadah haji di Mekkah membutuhkan kesiapan fisik yang baik agar ibadah dapat berjalan lancar dan khusyuk.

Proses keberangkatan jamaah akan diawali dari Asrama Haji Transit Ternate menuju embarkasi di Makassar, sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Koordinasi lintas instansi terus diperkuat guna memastikan seluruh tahapan berjalan aman, tertib, dan lancar.

Zaber juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut memberikan dukungan dan doa bagi kelancaran perjalanan ibadah jamaah.

“Kami berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan kembali sebagai haji yang mabrur,” ucapnya.


Sumber: RRI Ternate

Komisi IV DPRD Malut Cek Kesiapan Pemberangkatan Haji 2026

Ternate – Komisi IV DPRD Maluku Utara melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan panitia penyelenggara ibadah haji daerah (PPIHD) menjelang keberangkatan jemaah calon haji (JCH) tahun ini. Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Kuntu Daud, dengan menggelar pertemuan bersama Ketua PPIHD, Asrul Gailea, di Sekretariat Asrama Haji Ngade, Ternate, Rabu siang.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan sejumlah aspek krusial yang harus dipastikan berjalan optimal, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi para jemaah.

Anggota Komisi IV DPRD Maluku Utara, Muhammad Abusama, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kesiapan layanan transportasi, termasuk mobilisasi jemaah dari asrama transit di Ternate menuju bandara, hingga keberangkatan ke asrama embarkasi di Makassar.

“Dipastikan di Sudiang, transportasi yang disediakan benar-benar layak dan bisa mengangkut para calon jemaah dengan baik,” ujar Abusama usai pertemuan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya kualitas konsumsi yang disiapkan bagi jemaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia. Menu makanan diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan jemaah, termasuk memperhatikan pantangan tertentu agar tidak mengganggu kondisi fisik selama menjalankan ibadah.

“Jangan sampai karena tidak memperhatikan pantangan makanan, kesehatan jemaah justru terganggu, terutama bagi yang sudah lanjut usia,” kata Abusama.

Tak hanya saat keberangkatan, DPRD juga mengingatkan agar standar pelayanan yang sama dapat diterapkan saat proses pemulangan jemaah ke daerah asal.

“Persiapan kepulangan juga harus diperhatikan. Pelayanan saat pemberangkatan harus sama baiknya dengan saat kepulangan,” ucapnya.

Dari sisi akomodasi, DPRD memastikan akan terus melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, guna menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah selama proses ibadah haji berlangsung.

Di sisi lain, DPRD menyambut baik kepastian kuota jemaah Maluku Utara tahun ini yang terbagi dalam dua kelompok terbang (kloter), yakni kloter 13 dan 15, yang seluruhnya diisi oleh JCH asal Maluku Utara. Sebelumnya, sebagian jemaah sempat direncanakan bergabung dengan kloter 43.

Rombongan Komisi IV DPRD Malut hadir lengkap, termasuk Ketua Komisi Muhajirin Bailusy, Sekretaris Komisi Haryadi Ahmad, dan anggota. Sementara PPIHD, tampak hadir Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah, Muhammad Zaber Wahid, dan para koordinator seksi.


Sumber: RRI Ternate