Kementerian Kehutanan Serahkan SK Persetujuan Perhutanan Sosial pada 14 KTH di Malut

Ternate – Program perhutanan sosial inklusif tersebut melibatkan 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Pulau Makian. Total kawasan hutan yang mendapat persetujuan pengelolaan mencapai 1.948,44 hektare.

Dan perempuan sangat mendominasi penerima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Maluku Utara. Dari data rekapitulasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebanyak 275 perempuan tercatat sebagai anggota kelompok pengelola hutan atau sekitar 77,9 persen dari total penerima berdasarkan rincian demografi.  (Foto: Facebook/HarianMalut)

14 KTH Terima SK Untuk Kelola 1.948 Hektar Perhutanan Sosial di Maluku Utara

Ternate – Perempuan mendominasi penerima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Maluku Utara. Dari data rekapitulasi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, sebanyak 275 perempuan tercatat sebagai anggota kelompok pengelola hutan atau sekitar 77,9 persen dari total penerima berdasarkan rincian demografi.

Program perhutanan sosial inklusif tersebut melibatkan 14 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang tersebar di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Pulau Makian. Total kawasan hutan yang mendapat persetujuan pengelolaan mencapai 1.948,44 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Maluku Utara, Basyuni Thahir, menjelaskan, keterlibatan perempuan menjadi salah satu karakteristik utama dalam program perhutanan sosial di daerah tersebut. Berdasarkan rekapitulasi, jumlah perempuan mencapai 275 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 77 orang.

Di Kota Ternate, terdapat sembilan KTH dengan luas kawasan pengelolaan mencapai 935,44 hektare. Kelompok-kelompok tersebut melibatkan 255 kepala keluarga (KK), dengan rincian 177 perempuan dan 77 laki-laki sebagaimana tercantum dalam data demografi.

Sejumlah kelompok yang terlibat di antaranya KTH Ake Jere, KTH Gosora Sebualawa, KTH Ake Boki Dowora Pedu, dan KTH Marimoi Ngoni Futuru. Keterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan hutan tidak hanya menjadi ruang partisipasi laki-laki, tetapi juga membuka kesempatan bagi perempuan untuk terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Gubernur Malut Sherly Tjoanda menyerahkan bantuan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Ternate pada Senin, 26 Oktober 2026.(Foto: FB/HM)

Sementara itu, di Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, komposisi penerima SK sepenuhnya terdiri atas perempuan. Lima KTH dengan luas kawasan mencapai 1.013 hektare itu melibatkan 98 perempuan.

Kelima kelompok tersebut adalah KTH Makayat Hia, KTH Mode Tapso, KTH Makaeling, KTH Maka Tanawan, dan KTH Maka Amak. Seluruh anggota kelompok merupakan perempuan.

Dengan demikian, Pulau Makian menjadi salah satu wilayah yang memperlihatkan keterlibatan perempuan secara penuh dalam skema pengelolaan perhutanan sosial. Mereka tidak hanya menjadi penerima persetujuan pengelolaan kawasan, tetapi juga memiliki ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi dari sumber daya hutan di wilayahnya.

Penyerahan SK persetujuan perhutanan sosial tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di Ternate pada Senin, 26 Oktober 2026.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan, sekitar 90 persen pemegang SK perhutanan sosial dalam skema percontohan nasional tersebut merupakan perempuan.

Menurut Sherly, program ini tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga membuka peluang bagi perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pengelolaan kawasan seluas 1.948,44 hektare itu diharapkan dapat mendorong perempuan di sekitar hutan menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan akses legal terhadap kawasan hutan, kelompok masyarakat memiliki kesempatan mengembangkan komoditas kehutanan sekaligus memperkuat sumber penghidupan rumah tangga.

Program perhutanan sosial inklusif ini juga memperlihatkan bahwa agenda konservasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan. Tantangannya kini terletak pada keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan kelompok, serta akses pasar bagi produk yang dihasilkan para pengelola hutan.


Sumber: RRI Ternate

Kadis Bustam: Rumah dan Taman Baca Harus Jadi Pusat Pengetahuan Dalam Produktifitas Masyarakat

Haltim – Penguatan budaya literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup didorong hingga ke pelosok desa. Masyarakat desa juga berhak punya akses pada sumber pengetahuan dan informasi guna meningkatkan kecakapan hidup dengan hadirnya perpustakaan desa, rumah baca dan taman baca masyarakat di desa.

Guna menghadirkan akses pada sumber pengetahuan dan informasi yang inklusif lewat pengembangan budaya literasi dan minat baca, pemerintah lewat Perpustakaan Nasional pada tahun 2024 mendukung penguatan 10.000 perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat (TBM). Peningkatan kualitas layanan perpustakaan desa ini juga dilengkapi dengan pemberian buku-buku bacaan bermutu bagi anak dan buku keterampilan untuk mendukung produktivitas masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Halmahera Timur Bustam Latawan, S.Pd, Kamis (30/10/2026), mengatakan bahwa, perpustakaan sebagai pusat pengetahuan perlu adaptif dan relevan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan di masyarakat serta memastikan akses sumber daya informasi bagi semua masyarakat.

”Perpustakaan harus bisa hadir mengikuti dinamika masyarakat di era digital dan fokus peningkatan literasi dan daya nalar masyarakat hingga ke pelosok desa,” kata Bustam Latawan, S.Pd saat di temui di ruang kerjanya, Jumat (30/10/2026).

Menurut Bustam, ada kebutuhan serius untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan literasi di masyarakat. Dari hasil PISA 2022, skor literasi Indonesia turun 12 poin. Padahal, literasi menjadi fondasi dasar bagi tiap orang untuk mampu memanfaatkan sumber informasi teks dan nonteks untuk meningkatkan kualitas hidup.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memiliki 16 rumah baca dan sudah mempunyai NPP, dan memiliki 103 Perpustakaan Sekolah SD serta 47 Perpustakaan Sekolah SMP. Sementara di tahun 2023 Perpustakaan Halmahera Timur memiliki 1.276 Eksemplar, yang terdiri dari Rumah Baca Rimba 58 eksemplar, Rumah Baca Kartini 253 eksemplar dan Taman Baca Suara Faifiye 108 Eksemplar yang merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sementara SD Inpres 1 Binagara memiliki 129 eksemplar, SD Inpres Lolobata memiliki 129 eksemplar, SMP Negeri 2 Wasile 106, ⁠SMP Negeri 3 Maba 106 eksemplar, SD Inpres Buli Karya 129 eksemplar, ⁠MTS Ulil Alban 129 eksemplar, SD Wayamli 129 eksemplar.

Sementara bantuan untuk di tahun 2025 yang didistribusikan pada tahun 2026 di Kabupaten Halmahera Timur adalah Rumah Baca Batu Raja 575 eksemplar, Rumah Baca Batu Raja 575 eksemplar, Rumah Baca Dodaga 575 eksemplar, Pustaka Insani Institute 440 eksemplar dan Taman Baca Suara Faifiye 557 eksemplar.

Peningkatan budaya litetasi hingga ke pelosok desa penting untuk mendongkrak kualitas budaya literasi bangsa. Kebiasaan membaca di masyarakat selain membaca kitab suci baru 45,72 persen.

”Perpustakaan, baik di sekolah maupun di masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk ikut mendukung peningkatan kualitas literasi masyarakat. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan dengan kolaborasi untuk meningkatkan minat baca, lokakarya menulis, hingga meningkatkan kemamapun berpikir kritis masyarakat,” ujar Bustam.


Reporter: Risno M

Festival Budaya Suku Sahu Jadi Pengingat Tradisi Tak Tergilas Zaman

Halbar — Festival Budaya Tradisional Suku Sahu yang diselenggarakan Sanggar U’a Re Awali bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Maluku Utara resmi digelar di Desa Idamgamlamo, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kamis (29/10/2026).

Festival ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pelestarian budaya dan adat istiadat Suku Sahu di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Ketua Panitia, Alhendri Fara, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menjaga eksistensi budaya adat Suku Sahu agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi muda, khususnya tradisi Tarian Legu Salai dan busana adat.

Menurutnya, perkembangan teknologi membawa berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda berinteraksi, memperoleh informasi, dan mengenal kebudayaan. Karena itu, pelestarian tradisi perlu dilakukan secara nyata agar budaya lokal tidak kehilangan tempat di tengah perubahan zaman.

“Intinya, maksud dan tujuan kegiatan Festival ini adalah menjaga dan menjadi tembok terhadap ancaman dan pengaruh AI dan teknologi terhadap eksistensi Budaya Adat Suku Sahu, khususnya Tarian Legu Salai dan Busana Adat Suku Sahu, karena budaya adalah identitas kita,” ujar Alhendri.

Ia menegaskan, kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat masyarakat meninggalkan akar budayanya. Sebaliknya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Suku Sahu kepada masyarakat yang lebih luas, tanpa menghilangkan nilai, makna, dan keaslian budaya yang diwariskan leluhur.

Festival tersebut diikuti 16 peserta dalam lomba busana adat Suku Sahu dan enam regu dalam lomba Tarian Legu Salai. Para peserta merupakan utusan sanggar seni dan sekolah yang turut mengambil bagian dalam upaya menjaga keberlangsungan tradisi daerah.

Keterlibatan sanggar dan sekolah menjadi bagian penting dalam proses pewarisan budaya. Melalui ruang-ruang seperti ini, generasi muda tidak hanya mengenal busana adat dan tarian tradisional sebagai pertunjukan, tetapi juga memahami keduanya sebagai bagian dari identitas dan sejarah masyarakat Sahu.

Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhammad, dalam sambutannya menekankan pentingnya pelestarian adat untuk merawat keberagaman dan menjaga peninggalan leluhur agar tidak punah.

“Peninggalan leluhur harus dirawat, jangan sampai peninggalan ini punah. Maka, cara terbaik adalah melestarikannya, baik tampil dengan busana adat, bahasa, dan ritual adat,” ujar Djufri.

Ia menilai, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan bersama, baik pemerintah, komunitas adat, lembaga kebudayaan, maupun generasi muda. Dengan demikian, warisan leluhur dapat terus hidup dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah dinamika pembangunan

Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara, Linda Agustin Hidayati, menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Barat merupakan salah satu daerah yang menyumbangkan banyak warisan budaya di Provinsi Maluku Utara.

“Maluku Utara telah menetapkan 87 warisan budaya tak benda dan Kabupaten Halmahera Barat lebih dari 14 yang berasal dari Suku Sahu,” ungkap Linda.

Pernyataan tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Sahu terhadap kekayaan budaya Maluku Utara. Warisan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat setempat, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilindungi dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat, Festival Budaya Tradisional Suku Sahu menjadi pengingat bahwa modernisasi tidak harus menghapus tradisi. Perubahan zaman memang tidak dapat dihindari, tetapi identitas budaya tetap dapat dipertahankan melalui pendidikan, praktik adat, kegiatan seni, dan keterlibatan aktif generasi muda.

Bagi masyarakat Sahu, mempertahankan Tarian Legu Salai, busana adat, bahasa, dan ritual leluhur bukan sekadar menjaga peninggalan masa lalu. Upaya tersebut merupakan cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hadir dalam kehidupan masa kini dan masa depan.

Suku Sahu boleh berjalan mengikuti kemajuan zaman, tetapi tidak harus kehilangan jati dirinya. Festival ini menjadi pesan bahwa tradisi Suku Sahu tetap hidup, tumbuh, dan diwariskan—sebuah penegasan bahwa Suku Sahu tidak pernah tergilas zaman.


Reporter: Pres

Heboh di Medsos, Biaya Karcis Masuk Pelabuhan Ahmad Yani Membengkak Sebesar Rp5.000 Perorang

Ternate – Dunia jagad maya dihebohkan dengan tarif karcis masuk di Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, Maluku Utara, sebesar Rp5.000 per orang.

Sejumlah masyarakat di kota Ternate dan warga diluar daerah mengeluhkan pungutan tersebut karena dinilai sangat membebani mereka saat hendak mau masuk ke kawasan pelabuhan, dan itu bagi mereka sangat cukup besar untuk biaya masuk.

Berdasarkan foto karcis yang beredar, tiket tersebut diterbitkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Ternate dengan keterangan Pas Masuk Pelabuhan Ahmad Yani. Pada karcis itu tercantum tarif Rp5.000, termasuk PPN 10 persen, yang berlaku untuk satu kali masuk per orang.

Karcis tersebut juga mencantumkan dasar aturan berupa Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 25 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019.

Meski demikian, masyarakat berharap pihak pengelola pelabuhan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penerapan tarif tersebut, termasuk tujuan pungutan dan fasilitas yang diperoleh pengguna jasa.

Mereka juga berharap kebijakan tarif masuk pelabuhan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, khususnya warga yang memiliki kepentingan rutin di kawasan pelabuhan.

Sementara itu, Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Cabang Ternate sampai saat ini belum memberikan keterangan resmi pada masyarakat tentang kenaikan harga karcis yang viral di media sosial.

General Manager PT Pelindo (Persero) Regional 4 Cabang Ternate, Anwar Pae, saat dihubungi media ini, nada telepon selulernya berada diluar jangkauan. Hingga berita ini ditayangkan yang bersangkutan belum memberikan hak klarivikasinya, sementara pesan yang dikirim melalui WhatsApp belum juga dijawab.


Reporter: Nurni Abdullah

Diduga ada Penyimpangan, Warga Desak Inspektorat Audit Anggaran Ketahanan Pangan Desa Ngokomalako

‎Halsel — Pengelolaan anggaran ketahanan pangan di Desa Ngokomalako, Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadi sorotan warga. Kepala Desa Ngokomalako, Muhlas Hi Yahya, diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut selama periode 2023–2025.
‎
‎Dugaan itu mencuat setelah sejumlah warga mengaku menerima pembayaran biaya pembersihan kebun dengan nominal berbeda-beda. Mereka juga mempertanyakan realisasi anggaran dan penyaluran bibit tanaman yang dinilai belum sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes).
‎
‎“Pelaksanaan program ketahanan pangan ini diduga belum sepenuhnya sesuai kesepakatan yang dibahas bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (29/10/2026).
‎
‎Menurutnya, anggaran ketahanan pangan yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp150 juta. Namun, pembayaran biaya pembersihan kebun dinilai tidak sesuai kesepakatan awal. Sejumlah warga mengaku menerima sekitar Rp600 ribu, sementara yang lain menyebut nominal antara Rp500 ribu hingga Rp750 ribu.
‎
‎“Perbedaan nominal ini menimbulkan pertanyaan soal dasar penetapan pembayaran, mekanisme pembagian anggaran, dan kesesuaian realisasi kegiatan dengan hasil Musdes. Kami minta pemerintah desa jelaskan secara terbuka,” tegasnya.
‎
‎Selain persoalan pembayaran, warga juga mempertanyakan pengadaan dan penyaluran bibit tanaman. Mereka meminta seluruh tahapan kegiatan diperiksa, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
‎
Atas persoalan itu, warga mendesak Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan segera melakukan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta anggaran ketahanan pangan Desa Ngokomalako periode 2023–2025.
‎
‎“Kami juga minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan evaluasi pelaksanaan program dan tata kelola pemerintahan desa. Pemeriksaan harus berdasarkan dokumen, bukti administrasi, dan fakta di lapangan, bukan sekadar perbedaan keterangan,” ucap warga lainnya.
‎
‎Mereka turut meminta Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, memberikan perhatian serius dengan mendorong instansi terkait menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.
‎
‎“Pemeriksaan harus mengungkap jelas besaran anggaran yang dialokasikan, jumlah yang direalisasikan, pihak yang bertanggung jawab, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan hasil Musdes. Jika terbukti ada pelanggaran atau penyimpangan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
‎
‎Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa menuntut transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Setiap program yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
‎
‎Warga menilai keterbukaan informasi mengenai anggaran ketahanan pangan Desa Ngokomalako penting untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka juga berharap BPD menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat, termasuk meminta penjelasan soal realisasi program dan penggunaan anggaran desa.
‎
‎Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada hasil audit yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan atau penggelapan anggaran. Keterangan resmi dari Kepala Desa Ngokomalako, BPD, Inspektorat, dan DPMD Kabupaten Halmahera Selatan masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.
‎
‎Warga berharap pemerintah daerah segera merespons aspirasi tersebut agar pengelolaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan program ketahanan pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Ngokomalako.


Reporter: Rizky

Regional Kanwil Kemenkum Malut Harmonisasi Tiga Ranperbup Halteng

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) melaksanakan rapat harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Tengah secara daring melalui Zoom Meetings, Rabu 28 Oktober 2026.

Ketiga rancangan peraturan tersebut meliputi pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Weda Tengah, serta pembebasan tarif pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum bagi masyarakat Pulau Gebe.

Rapat tersebut dihadiri Kepala Divisi P3H Mia Kusuma Fitriana yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah, Tim Kerja Harmonisasi Kemenkum Maluku Utara yang dipimpin Yusri Muslimin beserta jajaran, serta perwakilan pemrakarsa, termasuk Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Tengah.

Dalam sambutannya, Mia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Proses ini bertujuan memastikan rancangan peraturan memenuhi aspek formal dan material, memiliki landasan hukum yang tepat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Dalam proses harmonisasi, Bagian Hukum dan pemrakarsa memiliki peran penting untuk memberikan verifikasi, sanggahan, atau klarifikasi terhadap hasil analisis yang disampaikan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kita dapat menyempurnakan rancangan peraturan agar memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan memiliki rumusan yang jelas,” ujar Mia.

Dalam pembahasan Ranperbup tentang pemberian penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi AKIP perangkat daerah, Tim Kerja Harmonisasi menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Rekomendasi tersebut mencakup penyempurnaan judul, perumusan kembali beberapa pasal agar lebih jelas dan mudah dipahami, serta pembenahan aspek teknis penulisan, termasuk penggunaan tanda baca.

Sementara itu, hasil harmonisasi Ranperbup tentang RDTR Wilayah Perencanaan Weda Tengah menunjukkan bahwa rancangan tersebut telah sesuai dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, masih diperlukan klarifikasi dari pemrakarsa terkait pengaturan zonasi, mekanisme evaluasi, serta penyempurnaan sejumlah pasal yang belum dirumuskan secara jelas.

Randy, staf Dinas Tata Ruang Kabupaten Halmahera Tengah, menjelaskan bahwa rancangan RDTR yang dibahas berfokus pada wilayah perencanaan Weda. Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Adapun Ranperbup tentang pembebasan tarif pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum bagi masyarakat Pulau Gebe dinilai tidak memiliki persoalan dari sisi kewenangan maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Namun, sejumlah penyempurnaan teknis tetap diperlukan, terutama terkait perumusan norma, penggunaan tanda baca, serta penulisan huruf kapital dan huruf kecil.

Melalui pembahasan ketiga rancangan tersebut, proses harmonisasi diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan formal pembentukan peraturan, tetapi juga menghasilkan ketentuan yang memiliki kejelasan rumusan dan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pengaturannya.

Sementara itu Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, turut mendukung pelaksanaan harmonisasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah.

Sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah diharapkan mampu mendorong lahirnya regulasi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami berharap sinergi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus diperkuat agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan hukum yang jelas, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Topan Sopuan.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara melalui Divisi P3H akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah untuk menindaklanjuti berbagai catatan perbaikan dan memproses draf bersih ketiga Ranperbup tersebut agar dapat segera difinalisasi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Wagub Sarbin Sehe Pantau TKA Hingga Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Halut

Halut – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti keterbatasan komputer dalam pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) serta pentingnya menyesuaikan kuota penerimaan siswa baru dengan kapasitas ruang belajar. Catatan itu mengemuka saat Sarbin memantau pelaksanaan TKA dan progres revitalisasi sekolah di Kabupaten Halmahera Utara, Selasa, 27 Oktober 2026.

Sarbin didampingi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Halmahera Utara, Hertje Manuel, meninjau pelaksanaan TKA di SMA Negeri 1 Halmahera Utara. Ia juga memantau pekerjaan revitalisasi di SMK Bia Bato dan SLB Negeri Tobelo.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofyan, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan TKA berjalan lancar sekaligus mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

“Pelaksanaan TKA berjalan lancar, hanya ada catatan infrastruktur komputer masih kurang,” kata Sofyan.

Menurut dia, keterbatasan perangkat komputer menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan evaluasi akademik siswa dapat berjalan lebih optimal. Ketersediaan sarana pendukung penting untuk memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan mengikuti ujian dengan baik.

Selain fasilitas ujian, kebersihan lingkungan sekolah juga menjadi perhatian dalam pemantauan tersebut. Sarbin turut menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya perlunya kejelasan mengenai batas waktu konsumsi makanan.

Sofyan mengatakan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan memberikan keterangan mengenai batas waktu konsumsi makanan agar pelaksanaan program tersebut tetap memperhatikan keamanan pangan bagi siswa.

Wakil Gubernur Sarbin Sehe saat berpose bersama para guru dalam memantau pelaksanaan TKA dan progres revitalisasi sekolah di Kabupaten Halmahera Utara, Selasa, 27 Oktober 2026. (Foto: RRI/IGMTV)

Persoalan daya tampung sekolah juga menjadi catatan dalam evaluasi pendidikan. Menurut Sofyan, penerimaan siswa baru ke depan perlu disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar agar jumlah peserta didik sebanding dengan kapasitas fasilitas yang dimiliki sekolah.

Di sisi lain, pemantauan revitalisasi di SMK Bia Bato dan SLB Negeri Tobelo menunjukkan progres pekerjaan yang dinilai berjalan baik. Meski demikian, kebersihan ruangan setelah pekerjaan revitalisasi tetap menjadi perhatian agar fasilitas yang telah diperbaiki dapat digunakan secara optimal oleh siswa dan tenaga pendidik.

Sarbin juga menyinggung pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi siswa. Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemeriksaan rutin, tetapi juga membantu mendeteksi kondisi kesehatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Sasaran PKG adalah untuk mendeteksi apakah ada siswa yang mengidap penyakit tertentu yang perlu mendapatkan penanganan lanjutan,” ujar Sofyan.

Selain sarana fisik dan layanan kesehatan, pemerintah daerah turut mendorong setiap sekolah memikirkan identitas atau keunggulan yang dapat menjadi ciri khas masing-masing satuan pendidikan.

Menurut Sofyan, penguatan identitas sekolah perlu dipertimbangkan agar setiap satuan pendidikan memiliki arah pengembangan yang jelas dan mampu menunjukkan keunggulannya, baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

Hasil pemantauan tersebut menjadi catatan bagi pengelola pendidikan untuk terus meningkatkan mutu layanan sekolah. Perbaikan tidak hanya menyangkut bangunan dan fasilitas, tetapi juga kecukupan perangkat pembelajaran, kebersihan lingkungan, kesehatan siswa, serta perencanaan daya tampung peserta didik.


Sumber: RRI Ternate