Wagub Sarbin Sehe Dorong Investasi Berkualitas untuk Masyarakat

Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mendorong penguatan investasi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam North Mollucas Investment Business Forum 2026 di Gamalama Ballroom Hotel Bela, Ternate, Kamis, 29 Oktober 2026.

Forum yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini dihadiri sejumlah kepala daerah, perwakilan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di Maluku Utara. Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong iklim investasi yang lebih baik.

Sarbin mengatakan, perkembangan industri pengolahan berbasis sumber daya mineral dalam beberapa tahun terakhir telah menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu wilayah penting dalam rantai pasok industri nasional. Potensi tersebut turut mendukung penguatan industri berbasis sumber daya alam dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, menurut dia, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi, tingginya aktivitas industri, atau meningkatnya kapasitas produksi. “Pembangunan juga harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup,” ujar Sarbin.

Karena itu, Pemprov Maluku Utara mendorong arah investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan. Investasi diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sarbin menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan perizinan, pemangkasan proses birokrasi, serta keterbukaan informasi. Koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, serta pemerintah pusat juga perlu terus diperkuat untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.

Menurutnya, digitalisasi telah mempermudah proses pengajuan dan penerbitan izin usaha. Meski demikian, koordinasi antarpihak tetap diperlukan agar perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Selain pelayanan pemerintah, Sarbin juga menyoroti pentingnya persaingan usaha yang sehat. Ia berharap para pelaku usaha dapat membangun kompetisi yang berkualitas tanpa saling menjatuhkan atau menyingkirkan satu sama lain. “Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh secara sehat dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” kata Sarbin.

Ia menambahkan, investor membutuhkan lebih dari sekadar informasi mengenai potensi sumber daya alam. Kepastian hukum, kemudahan berusaha, infrastruktur yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, serta jaminan keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan investasi di Maluku Utara.

Oleh sebab itu, reformasi pelayanan investasi harus terus dilakukan. Sarbin menegaskan, pelayanan publik tidak boleh menjadi penghambat kegiatan usaha, melainkan harus menjadi bagian dari solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia mengakui, Maluku Utara telah mencatat perkembangan positif dari sisi angka pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan yang tinggi tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui kebijakan pembangunan dan investasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan harus terasa dan dirasakan oleh masyarakat. Itu harapan besar kita bersama-sama di masa depan,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dan dunia usaha diharapkan tidak hanya berfokus pada fasilitasi perizinan. Keduanya juga perlu memperkuat penyediaan informasi peluang investasi, pemetaan kesiapan proyek, serta berbagai upaya yang dapat meningkatkan daya tarik dan kualitas iklim usaha di daerah.

Sarbin berharap Maluku Utara ke depan tidak hanya dikenal sebagai tujuan investasi karena kekayaan sumber daya alamnya. Daerah ini juga harus mampu menarik investor melalui tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian berusaha, serta kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

DLH dan Trash Hero Ternate Ajak Warga Olah Sampah dari Rumah, Tekan Beban TPA

Ternate – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate bersama Trash Hero Ternate mendorong masyarakat mengurangi dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga untuk menekan volume sampah yang masuk ke TPA Buku Deru-Deru. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi beban TPA sekaligus meminimalkan risiko kebakaran sampah.

Kepala DLH Kota Ternate, Musli Muhammad, mengatakan berdasarkan data yang diperbarui pada November 2025, sisa makanan mendominasi komposisi sampah di Ternate sebesar 54 persen, sedangkan sampah plastik sekitar 14 persen. Menurutnya, penggunaan komposter di tingkat rumah tangga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengolah sampah organik sebelum dibuang ke TPA.

“Program komposter ini setiap tahun sudah menjadi program rutin bagi kami. Kami juga terus mendorong edukasi kepada masyarakat hingga tingkat RT dan RW agar sampah organik dapat dimanfaatkan, karena kalau sisa makanan ini bisa kita kurangi dari sumbernya, bayangkan berapa banyak beban TPA yang bisa kita kurangi,” ujar Musli seperti dilansir oleh RRI Ternate, baru-baru ini.

Perwakilan Trash Hero Ternate, Muhammad Assagaf, juga mengajak masyarakat mengolah sampah organik secara mandiri menggunakan komposter sederhana. Ia mencontohkan kerja sama dengan Kelurahan Kampung Makassar Timur pada 2025 melalui pembagian sekitar 20 komposter kepada rumah tangga.

Muhammad Assagaf turut menekankan pengurangan plastik sekali pakai dengan membiasakan penggunaan tumbler dan kotak makan, terutama di lingkungan sekolah. Ia juga mendorong produsen produk berkemasan plastik ikut berkontribusi dalam edukasi dan penanganan sampah di daerah. Ia mengajak seluruh pihak berkontribusi dalam pengelolaan sampah melalui langkah sederhana dan konsisten.

“Kami dari Trash Hero insyaallah siap membantu DLH Kota untuk edukasi. Kalau kegiatan bersih-bersih ini dilakukan secara rutin setiap minggu, meskipun hanya satu jam, kalau diikuti banyak orang tentu dampaknya akan lebih besar,” ujarnya.

Terkait kebakaran TPA Buku Deru-Deru pada Oktober 2026, Musli menyebut area terdampak mencapai sekitar 11,4 hektare dan api menjalar hingga lapisan sampah yang lebih dalam. Ia menjelaskan, penerapan prinsip sanitary landfill, termasuk pemadatan dan penutupan sampah serta pengelolaan air lindi dan gas metana, diperlukan untuk memperbaiki pengelolaan TPA dan mengurangi risiko kebakaran.


Sumber: RRI Ternate

Walikota Tauhid Lantik Puluhan Kepala Sekolah, serta Pengurus Dewan Pendidikan Kota Ternate

Ternate – Wali Kota Ternate, Maluku Utara, M Tauhid Soleman, menegaskan agar para kepala sekolah yang baru saja dilantik mengutamakan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS/BOSP).

Ia juga melarang keras praktik jual beli, pungutan liar (pungli), serta diskriminasi terhadap siswa di lingkungan sekolah.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Tauhid saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), puluhan kepala sekolah, serta pengurus Dewan Pendidikan Kota Ternate periode 2026–2030 di Aula Kantor Wali Kota Ternate, Jumat (30/10/2026).

“Saya tidak ingin mendengar lagi praktik jual beli apa pun itu, pungli, atau diskriminasi terhadap siswa. Jabatan ini adalah amanah. Transparansi dana BOS dan prestasi harus menjadi prioritas,” tegas Tauhid di hadapan para pejabat yang dilantik.

Dalam arahannya, Tauhid meminta kepala sekolah menghadirkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, serta bebas dari aksi kekerasan maupun bullying. Ia juga menekankan agar para kepala sekolah mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif, adaptif terhadap teknologi, serta memperkuat karakter dan budaya Maluku Utara.

“Baik buruknya mutu sekolah, salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah,” imbuhnya.

Pelantikan ini melibatkan total 29 kepala sekolah baru untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Pada jenjang PAUD, Nona Banapon resmi dilantik sebagai Kepala PAUD Pembina 15 Kota Ternate.

Sementara itu, jajaran kepala sekolah dasar (SD) yang mendapat penugasan baru meliputi:
• Hajijah (SD Negeri 4)
• Nurjanah Nurdin (SD Negeri 5)
• Zaenab Hi. Idris (SD Negeri 11)
• Suryani J. Latara (SD Negeri 12)
• Ramima Adam (SD Negeri 13)
• Nuraysa A. Alwi (SD Negeri 14)
• Asia Abdullah (SD Negeri 21)
• Nirmala Suminta (SD Negeri 27)
• Nurmala Wahab (SD Negeri 28)
• Sarni Liabu (SD Negeri 34)
• Ramuna Kader (SD Negeri 35)
• Surmawati Ibrahim (SD Negeri 37)
• Nurna Hasim (SD Negeri 41)
• Yurni Gani (SD Negeri 42)
• Supanji Jusuf Umsoohy (SD Negeri 43)
• Maryam Marasabessy (SD Negeri 48)
• Aminah Safar (SD Negeri 53)
• Endang (SD Negeri 58)
• Rahayu Ramadanaryanthi (SD Negeri 59)
• Fatmawati (SD Negeri 63)
• Rustam Jacub (SD Negeri 73)
• Diana Konyenye (SD Negeri 78)
• Lukman Tarae (SD Negeri 80)
• Mardiana Umacina (SD Negeri 84)
• Robin G Mesir (SD Negeri 85)

Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), penugasan baru diberikan kepada Nurhayati Ahmad sebagai Kepala SMP Negeri 11, Mohammad Insa sebagai Kepala SMP Negeri 13, dan Puryani Tamaronggehe sebagai Kepala SMP Negeri 14 Kota Ternate.

Selain pengangkatan baru, Wali Kota turut merotasi dua kepala sekolah, yakni Rukmiyanti Karim (dari Kepala SDN 14 menjadi Kepala SDN 55) serta Nur Dalifah Daofa (dari Kepala SMPN 11 menjadi Kepala SMPN 6 Kota Ternate).

Di jajaran eselon II, Agus Fian Jambak dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, menggantikan Safia M. Nur yang memasuki masa purna bakti.

Bersamaan dengan itu, tujuh pengurus Dewan Pendidikan Kota Ternate periode 2026–2030 turut dikukuhkan, dengan Juhdi Taslim sebagai ketua, Muhdar Adam sebagai sekretaris, dan Rohati Hi Halil sebagai bendahara. Kepengurusan ini juga diperkuat oleh Aflan Arif (Bidang Pertimbangan Pendidikan), Rusmiati Talaba (Bidang Penyelenggaraan Pendidikan), Taufik Assagaf (Bidang Pengawasan Pendidikan), serta Djae Mandar (Bidang Kerja Sama dan Kearifan Lokal).

Kepada pengurus Dewan Pendidikan, Tauhid berpesan agar mereka aktif mengawal berbagai kebijakan strategis, mulai dari penerimaan peserta didik baru (PPDB), distribusi dan relokasi guru, hingga program pengembangan karakter siswa demi menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.


Reporter: Risno M

GSI Ternate Kukuhkan 482 Tenaga Program Komputer Profesional

Ternate – Global Science Institute (GSI) Ternate mengukuhkan 482 wisudawan dan wisudawati Program Komputer Profesional Satu Tahun Angkatan ke-25 Tahun Akademik 2025–2026.

Prosesi pengukuhan wisuda tersebut berlangsung di Aula Banau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Sabtu (31/10/2026).

Direktur Global Science Institute (GSI) Ternate, Dr. Abdurrahman Usman, S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., mengatakan para lulusan tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami senang jika mereka mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Namun, jika mampu membuka lapangan kerja, kami jauh lebih senang,” ujarnya

Ia mengatakan, keberhasilan menyelesaikan pendidikan selama satu tahun harus menjadi bekal bagi para lulusan untuk terus mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas diri.

Menurutnya, 482 lulusan yang dikukuhkan merupakan aset sumber daya manusia (SDM) daerah yang diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Maluku Utara.

Abdurrahman juga mendorong para alumni agar tidak berhenti menuntut ilmu dan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya Strata Satu (S1).

“Jangan berhenti belajar. Kami berharap para alumni dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” kata Abdurrahman.

Ia menyebutkan, GSI memiliki lembaga pendidikan tinggi, yakni Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara (STAR), yang menyelenggarakan Program Studi Teknik Informatika.

Selain pengembangan pendidikan, Abdurrahman berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate terus memberikan dukungan terhadap peningkatan keterampilan komputer masyarakat.

Ia menjelaskan, GSI selama ini turut memfasilitasi pelatihan komputer gratis bagi masyarakat dengan dukungan pemerintah daerah, termasuk bantuan peralatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara serta Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate.

Dalam kesempatan tersebut, GSI Ternate juga mengumumkan tiga lulusan terbaik Angkatan ke-25. Nova Fiana Arfam meraih predikat lulusan terbaik pertama, disusul Samania Asrin sebagai terbaik kedua dan Muhammad Atalariq sebagai terbaik ketiga.

Sementara itu, Penasehat Yayasan Global Science Institute Ternate, Dr. M. Ridha Adjam, M.Hum., mengatakan pendidikan komputer profesional memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga kerja terampil di tengah perkembangan teknologi digital.

Menurut Ridha, keterampilan teknologi informasi semakin dibutuhkan di berbagai sektor, mulai dari swasta, dunia industri hingga instansi pemerintahan.

“Pemerintah perlu terus memberikan perhatian dan memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan keterampilan seperti GSI,” pungkasnya

Ia berharap, kerja sama tersebut dapat memastikan program pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Melalui pengukuhan 482 lulusan tersebut, GSI Ternate diharapkan terus berkontribusi mencetak tenaga kerja terampil di bidang komputer dan teknologi informasi, sekaligus melahirkan SDM yang siap bekerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan.


Reporter: Eris

Bangun 100 Sekolah Rakyat di 32 Provinsi, Kementrian PU Serap 97 Ribu Tenaga Kerja

Ternate – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dengan daya tampung total mencapai 122.000 siswa. Pembangunan infrastruktur pendidikan terpadu tersebut melibatkan 97.000 tenaga kerja lokal yang sebagian besar direkrut langsung dari warga desa dan kecamatan di sekitar lokasi proyek.

Penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi salah satu manfaat langsung pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, sehingga pembangunan turut membuka kesempatan kerja dan menambah pendapatan keluarga para pekerja setempat.

Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan modern. Program ini juga menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.

“Yang kita bangun bukan sekadar gedung sekolah. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi penerus bangsa melalui akses pendidikan yang layak dan modern. Karena itu kualitas infrastruktur tetap menjadi prioritas utama,” tegas Menteri Dody.

Selama proses pembangunan, Kementerian PU turut kolaborasi dengan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI-AD untuk mendukung percepatan penyelesaian konstruksi di wilayah tertentu, termasuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Selain menyerap tenaga kerja, pembangunan Sekolah Rakyat juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kebutuhan bahan material lokal, penyediaan katering untuk konsumsi harian pekerja, serta jasa transportasi. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan setelah sekolah beroperasi, tetapi juga sejak proses konstruksi berlangsung.

Setiap satu lokasi Sekolah Rakyat Tahap II memiliki total kapasitas 1.080 siswa. Namun, kini jumlah tersebut telah ditingkatkan menjadi 1.260 siswa. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk penambahan ruang belajar dan asrama agar semakin banyak anak dari keluarga prasejahtera berkesempatan menikmati pendidikan berkualitas.

Menurut Menteri Dody, dengan semangat Pasal 34 UUD 1945, pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi salah satu kunci memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Secara keseluruhan, dari Sabang sampai Merauke, mereka yang selama ini tidak pernah merasakan sekolah, bisa disekolahkan di sini. Bahkan bukan cuma disekolahkan, tapi dimuliakan, dikasih fasilitas yang megah. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto memuliakan anak-anak dari kalangan prasejahtera,” kata Menteri Dody.

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II ini tidak hanya menghadirkan ruang kelas, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan dalam satu kawasan. Setiap lokasi dilengkapi tiga gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama siswa putra dan putri, rusun guru, kantin dan dapur, gedung serbaguna, masjid dan rumah ibadah, serta guest house.

Untuk menunjang keamanan dan aktivitas siswa, kawasan sekolah juga dilengkapi sistem CCTV, lapangan upacara, serta fasilitas olahraga berupa lapangan sepak bola atau mini soccer dan basket.

Ke depan, Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III di 100 lokasi baru. Setiap sekolah direncanakan memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa, dengan penyesuaian desain bangunan dari dua menjadi empat lantai sesuai kondisi lokasi.

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Kementerian PU mendorong manfaat ganda pembangunan infrastruktur, yakni memperluas akses pendidikan sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Hal ini sejalan dengan Sasaran Utama PU 608, khususnya target 0 persen kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.


Sumber: RRI Ternate

Lapas Sanana Panen 100 Kilogram Kacang Panjang Dukung Ketahanan Pangan

Sanana – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana melaksanakan panen kacang panjang di lahan pertanian lapas dengan hasil mencapai 100 kilogram. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Sanana, David Lekatompessy, bersama Kepala Seksi Binadiker, pejabat struktural, pegawai, peserta magang, siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Warga Binaan.

Panen tersebut merupakan hasil pemanfaatan lahan pertanian serta perawatan tanaman yang dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya Lapas Sanana dalam mengoptimalkan potensi lahan yang tersedia agar produktif dan memberikan manfaat nyata.

Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan pertanian ini juga menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan.

Melalui keterlibatan langsung dalam proses budidaya hingga panen, Warga Binaan mendapatkan pengalaman dan keterampilan praktis di bidang pertanian yang diharapkan dapat menjadi bekal ketika kembali ke tengah masyarakat.

Kepala Lapas Sanana, David Lekatompessy, menegaskan bahwa optimalisasi lahan pertanian akan terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung proses pembinaan Warga Binaan.

“Panen 100 kilogram kacang panjang ini menjadi bukti bahwa lahan pertanian lapas dapat dimanfaatkan secara produktif. Kami akan terus mengembangkan kegiatan pertanian sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan sekaligus membekali Warga Binaan dengan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal kembali ke masyarakat,” ujar David.

Ia mengatakan, keberhasilan panen ini mencerminkan komitmen Lapas Kelas IIB Sanana dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya di bidang ketahanan pangan, serta pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Melalui kegiatan pertanian yang berkelanjutan, Lapas Sanana diharapkan dapat terus meningkatkan pemanfaatan lahan sekaligus memperkuat pembinaan kemandirian Warga Binaan sebagai bagian dari persiapan untuk kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Kualitas Udara Memburuk, Libur Sekolah di Ternate Diperpanjang

Ternate – Dinas Pendidikan Kota Ternate kembali memperpanjang libur pembelajaran tatap muka bagi siswa dan siswi pada 16 hingga 17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara di Kota Ternate yang masih belum baik dan bersifat fluktuatif berdasarkan hasil pemantauan Tim Tanggap Darurat Kota Ternate.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali menyatakan, perpanjangan libur ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik dari dampak pencemaran udara dan kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Ternate.

Sebelumnya, kegiatan pembelajaran tatap muka telah diliburkan sejak 13 hingga 15 Oktober 2026, sementara sejumlah sekolah berinisiatif melaksanakan pembelajaran secara daring dari rumah.

“Dinas Pendidikan Kota Ternate juga telah berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau perkembangan kualitas udara. Hasil pemantauan tersebut menjadi dasar dalam menentukan kelanjutan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka hingga kondisi udara dinyatakan aman bagi siswa dan tenaga pendidik,” ujar Ridwan, Kamis 15 Oktober 2026.

Selain memperpanjang libur, kata Ridwan, Dinas Pendidikan mengimbau seluruh kepala sekolah agar menyampaikan kepada orang tua untuk mengawasi aktivitas belajar anak selama berada di rumah serta membatasi kegiatan di luar rumah. Siswa dan keluarga juga disarankan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar ruangan guna mengurangi risiko paparan pencemaran udara.

“Kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diminta tetap melaksanakan tugas kedinasan seperti biasa, termasuk memantau kegiatan belajar siswa selama masa libur. Dinas Kesehatan bersama Tim Tanggap Darurat juga akan terus melakukan pemantauan dan menyalurkan masker kepada masyarakat, termasuk para siswa, sebagai langkah perlindungan kesehatan,” ucapnya.

Menurut Ridwan, kebijakan tersebut akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan cuaca dan kualitas udara di lapangan. Apabila kabut asap masih menyelimuti Kota Ternate dengan kondisi yang cukup parah, perpanjangan libur pembelajaran tatap muka masih dimungkinkan.

“Informasi lanjutan akan disampaikan kepada masyarakat setelah dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait,” katanya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Haltim Dominasi 133 Rancangan Aturan Daerah yang Diharmonisasi Kemenkum Malut

Ternate – Sebanyak 133 produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah (ranperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) yang diharmonisasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) per Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 31 ranperda dan 102 ranperkada yang telah diharmonisasi berdasarkan inisiasi dari pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan dalam keterangannya mengatakan bahwa proses harmonisasi bukan sekadar formalitas, namun menjadi titik pijak penting dalam merumuskan lahirnya peraturan daerah yang berkualitas dan memilih dampak positif bagi daerah dan masyarakat.

“Tujuan harmonisasi raperda/ranperkada adalah untuk memastikan keselarasan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuannya untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih, serta menjamin raperda benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik,” kata Topan, Jumat, 30 Oktober 2026.

Topan turut menyampaikan pentingnya pemda maupun DPRD dalam menyusun rancangan produk hukum daerah menyesuaikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Terutama dalam pengaturah tindak pidana. Ia juga menilai kualitas penyusunan ranperda maupun penerapan perda nantinya akan dinilai dan dievaluasi oleh Kemenkum Malut.

“Perda yang dilahirkan harus punya dampak positif. Sebab akan menjadi instrumen penilaian pada Indeks Reformasi Hukum masing-masing daerah,” ucap Topan.

Senada, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana selaku Plh. Kakanwil menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Proses ini diperlukan untuk memastikan pemenuhan aspek formal dan material.

“Harmonisasi ranperda/ranperkada juga untuk menjaga agar rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” lanjutnya.

Adapun sebaran 133 ranperda/ranperkada yang telah diharmonisasi atas usulan pemerintah daerah yaitu Pemprov Malut 16, Pemkot Ternate 5, Pemkab Halteng 20, Pemkab Halut 5, Pemkab Morotai 5, Pemkab Halsel 11, Pemkab Sula 3, dan Pemkab Haltim 48.

Sementara harmonisasi ranperda yang diusung dari DPRD yaitu, Provinsi Malut 4, Halbar 2, Haltim 5, Halsel 5, dan Taliabu 1.


Sumber: RRI Ternate