Gubernur Sherly Tunjuk Abdul Karim Jadi Plt Biro Kesra

Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menunjuk Abdul Karim sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Asrul Gailea memasuki masa purna tugas pada 1 November 2026.

Penunjukan Abdul Karim tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/SP-MU/103/XI/2026 tertanggal 2 November 2026.

Abdul Karim yang saat ini menjabat Kepala Bagian Protokoler Setda Provinsi Maluku Utara mulai menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Biro Kesra pada 2 November 2026.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, mengatakan penunjukan tersebut bertujuan menjaga kelangsungan roda organisasi dan pelayanan pemerintahan.

“Di samping menjalankan tugas sebagai Plt. Kepala Biro Kesra, Abdul Karim juga masih tetap di jabatan definitif Kabag Protokoler di Biro Adpim,” ujar Zulkifli, Senin, 2 November 2026.

Zulkifli berharap Abdul Karim dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik serta mendukung program Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe di bidang kesejahteraan rakyat.

Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan tugas di sektor keagamaan, yang mencakup pelayanan haji, umrah, perjalanan ke Yerusalem, serta berbagai kegiatan keagamaan berskala nasional.

Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah pergantian pejabat.


Sumber: RRI Ternate

Polda Malut Perdalam Peredaran BBM Pertalite Oplosan di Ternate

Sofifi – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate mengamankan 22 botol berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. BBM tersebut, diduga telah dioplos di sebuah kios di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Minggu, 1 November 2026.

Penindakan tersebut dilakukan di Kios FF setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan penjualan BBM Pertalite oplosan. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan 22 botol air mineral yang berisi BBM jenis Pertalite. Barang bukti tersebut selanjutnya dibawa dan diamankan di Polres Ternate untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan pemilik kios berinisial AB (44), BBM tersebut diperoleh dari seorang pria tidak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 berwarna silver hijau pada Minggu 1 November 2026, sekitar pukul 10.30 WIT.

Pria tersebut menawarkan satu jerigen berkapasitas 25 liter berisi BBM yang disebut sebagai Pertalite dengan harga Rp330.000. Pemilik kios kemudian membeli BBM tersebut dan menuangkannya ke dalam botol air mineral menggunakan selang untuk dijual kembali secara eceran. Namun, setelah jerigen dibuka, pemilik kios mengaku sempat mencium bau bensin dari BBM tersebut.

Sekitar pukul 13.00 WIT, sebanyak dua liter BBM itu terjual kepada seorang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX dengan harga Rp30.000. Akan tetapi, sekitar 15 menit kemudian, pembeli tersebut kembali ke kios dan mengeluhkan sepeda motornya tidak dapat dinyalakan.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto menyampaikan, pihak kepolisian akan terus mendalami temuan tersebut. Untuk memastikan kebenaran dugaan praktik pengoplosan BBM serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas peredarannya.

“Penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengetahui asal-usul BBM tersebut, termasuk mengidentifikasi pihak yang diduga memasoknya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yang telah diamankan,” ujarnya.

Dirinya menegaskan, Polda Maluku Utara tidak akan menoleransi praktik penyalahgunaan maupun peredaran BBM yang dapat merugikan masyarakat dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna kendaraan.

“Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli BBM, khususnya dari penjual yang tidak jelas sumber pasokannya. Apabila menemukan indikasi kecurangan atau praktik penjualan BBM yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti,” ucapnya.

Hingga kini, 22 botol berisi BBM diduga oplosan tersebut telah diamankan di Polres Ternate. Tim penyidik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa kios-kios di sekitar lokasi untuk mengungkap jaringan penjualan BBM oplosan.


Sumber: RRI Ternate

Polda Maluku Utara Gagalkan Penyelundupan 4 Ton BBM Ilegal di Halteng

Sofifi – Kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah di tindak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara, Minggu, 1 November 2026.

Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan sekitar 2 ton solar dan 2 ton minyak tanah bersubsidi yang ditemukan di sebuah gudang milik warga berinisial GD. Pengungkapan kasus ini bermula ketika personel Ditreskrimsus Polda Maluku Utara melakukan penyelidikan di lokasi.

Petugas kemudian menemukan satu unit mobil truk jenis dump truck berwarna hitam putih yang diduga sedang melakukan pengisian BBM jenis minyak tanah dan solar ke dalam tangki penampungan.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas melakukan penindakan dan mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit dump truck yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM, sekitar 2 ton solar, serta sekitar 2 ton minyak tanah bersubsidi.

Selain barang bukti, petugas juga membawa pemilik BBM berinisial GD bersama pengemudi truk untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Hadi Poerwanto mengatakan, penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Polda Maluku Utara dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kami menegaskan bahwa BBM bersubsidi merupakan barang yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan dalam pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan indikasi penyimpangan di lapangan.

“Pengawasan ini membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat agar distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.


Sumber: RRI Ternate

Wali Kota Ternate Terima Kunjungan Pangdam XXVIII/Maluku Kie Raha

Ternate – Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Maluku Kie Raha, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus di ruang kerja Wali Kota Ternate, Senin 2 November 2026.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, serta Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Thamrin Marsaoly.

Kunjungan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Ternate dan jajaran TNI, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah serta mendukung percepatan pembangunan daerah.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan kehormatan Pangdam XXVIII/Maluku Kie Raha beserta jajaran pimpinan Kodam. Ia berharap, melalui momentum silaturahmi tersebut, sinergi antara Pemkot Ternate dan TNI yang selama ini telah terjalin harmonis dapat terus diperkuat.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pangdam XXVIII/Maluku Kie Raha beserta jajaran. Semoga silaturahmi ini semakin mempererat kerja sama dalam mendukung keamanan, ketertiban, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate,” ujar Tauhid, mengakhiri.

Kunjungan silaturahmi yang dihadiri jajaran pimpinan Kodam XXVIII/Maluku Kie Raha ini ditutup dengan diskusi dan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen dan sinergi yang kokoh antara Pemerintah Daerah dan Forkopimda. (Foto: Humas Pemkot/RRI/IGMTV)


Sumber: RRI Ternate

Wakapolda Ajak Pelajar Tidore Jauhi Narkoba dan Stop Bullying

Tidore – Pelajar di SMA Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan diharapkan untuk menjauhi segala bentuk perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Pesan tersebut disampaikan langsung Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Slamet Haryadi saat menjadi pembina upacara bendera di SMA Negeri 3 Kota Tidore Kepulauan, Senin 2 November 2026.

Kegiatan tersebut bertajuk Polisi Peduli Pendidikan (Polidik), sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.

Wakapolda dalam arahannya menegaskan bahwa kehadiran Polri di lingkungan sekolah tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam melindungi, mendampingi, serta membangun karakter generasi muda.

Dirinya mengingatkan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat bagi para siswa untuk menuntut ilmu, membangun persahabatan, dan mengembangkan potensi diri, bukan justru menjadi lingkungan yang menimbulkan rasa takut akibat tindakan perundungan.

Menurutnya, bullying bukan sekadar candaan atau gurauan antarteman. Tindakan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, hinaan dan ejekan secara verbal, pengucilan sosial, hingga perundungan melalui media sosial atau cyberbullying.

“Perundungan bukan persoalan sepele. Luka fisik mungkin dapat sembuh dalam beberapa hari, tetapi luka batin akibat perundungan bisa membekas dalam waktu yang lama,” kata Wakapolda.

Wakapolda juga mengingatkan bahwa tindakan perundungan dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, seperti trauma, hilangnya rasa percaya diri, hingga menurunnya prestasi belajar.

Selain itu, Wakapolda menegaskan bahwa perundungan juga dapat berimplikasi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lainnya.

Wakapolda juga mengingatkan para siswa agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga perilaku, baik dalam interaksi secara langsung maupun di ruang digital. Kepala sekolah dan seluruh dewan guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap interaksi antarsiswa serta menyediakan ruang pengaduan yang aman agar setiap siswa dapat menyampaikan permasalahan tanpa rasa takut.

Kepada seluruh pelajar, ia berpesan agar menjadi generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan bermoral, serta menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghargai.

“Jadilah generasi yang santun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Tunjukkan bahwa pelajar Maluku Utara, khususnya Kota Tidore Kepulauan, merupakan generasi yang berprestasi dan berkarakter,” katanya berpesan.

Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh elemen sekolah untuk bersama-sama mendukung program Polisi Peduli Pendidikan dengan menanamkan komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan. “Stop Bullying! Wujudkan Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Berprestasi!” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Maluku Utara berharap kehadiran Polri di lingkungan pendidikan dapat semakin memperkuat sinergi dengan pihak sekolah, sekaligus meningkatkan kesadaran para pelajar tentang pentingnya menjaga keamanan, membangun karakter positif, dan menciptakan lingkungan belajar yang sehat.


Sumber: RRI Ternate

Hadapi Persoalan Hukum, Pemkab dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Lakukan MoU

Sanana – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula bersama Kejaksaan Negeri melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding/MoU) tentang penanganan atau penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kerja sama tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus menyampaikan, melalui perjanjian kerja sama ini pihaknya berharap Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“Kami harapkan Kejaksaan mampu meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap aspek hukum, sehingga setiap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Senin 2 November 2026.

Ia menambahkan, dengan adanya MoU ini, sinergi antara Pemkab Kepulauan Sula dan Kejaksaan Negeri semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Sumber: RRI Ternate

Dirjen Pendis Apresiasi Kemenag Malut Rampungkan PHTC di 51 Madrasah

Ternate – Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Amien Suyitno, mengapresiasi capaian PHTC Maluku Utara. Apresiasi tersebut diberikan atas keberhasilan Kanwil Kemenag Maluku Utara menyelesaikan pembangunan 51 titik madrasah tepat waktu.

Penghargaan itu disampaikan setelah Dirjen Pendis menerima laporan capaian Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025. Laporan pertama disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Malut, Yamin Latief Tjokra, saat pertemuan di Jakarta.

Laporan berikutnya disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Malut, Amar Manaf, dalam Rapat Koordinasi PHTC. Kegiatan tersebut berlangsung di Muara Hotel Ternate, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Dalam laporannya, Amar menjelaskan penyelesaian pembangunan di 51 titik merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran. Capaian tersebut didukung koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Maluku Utara dan para pemangku kepentingan.

Di hadapan peserta rapat koordinasi, Amien menyampaikan apresiasi atas keseriusan jajaran Kemenag Maluku Utara. Peserta kegiatan terdiri atas Kepala Kemenag kabupaten/kota, pengawas, kepala madrasah, dan guru dari Ternate serta Tidore.

“Saya apresiasi sekali keseriusan Maluku Utara dalam mengawal pembangunan PHTC Tahun 2025,” kata Amien. Ia menegaskan, program tersebut merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurutnya, pelaksanaan PHTC membutuhkan keseriusan, koordinasi, dan pengawasan agar manfaatnya dirasakan satuan pendidikan. Program ini juga diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan penguatan sarana prasarana.

Penyelesaian pembangunan di 51 titik menjadi capaian tersendiri bagi Maluku Utara yang memiliki wilayah kepulauan. Tantangan geografis dan distribusi logistik membutuhkan koordinasi intensif selama proses pembangunan berlangsung.

Usai menghadiri rapat koordinasi, Amien bersama rombongan mengunjungi MTs Negeri 1 Ternate. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau salah satu bangunan madrasah yang masih membutuhkan renovasi.

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan di madrasah tersebut. Langkah ini sekaligus mengidentifikasi kebutuhan perbaikan guna mendukung keamanan dan kenyamanan proses pembelajaran.

Kepala Kanwil Kemenag Maluku Utara berharap perhatian pemerintah pusat terhadap fasilitas madrasah terus ditingkatkan. Dengan demikian, dukungan infrastruktur juga dapat menjangkau madrasah yang masih membutuhkan perbaikan.

PHTC diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik. Ketersediaan fasilitas yang memadai diharapkan menunjang layanan pendidikan berkualitas bagi generasi muda di wilayah kepulauan.

Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan nasional melalui sektor pendidikan. Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.


Sumber: RRI Ternate

Bupati Ikram Tinjau Rumah Layak Huni Warga di Weda dan Desa Goeng

Halteng – Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Ikram Malan Sangadji, mengunjungi warga penerima bantuan rumah layak huni (RLH). Kunjungan bersama sejumlah pimpinan OPD terkait itu berlangsung di Kota Weda dan Desa Goeng, Minggu 1 November 2026.

Dalam kunjungan tersebut, Ikram memeriksa progres pembangunan rumah sekaligus menyapa langsung para penerima bantuan. Ia juga mendengarkan pengalaman warga setelah mendapatkan perhatian melalui program pemerintah daerah.

Lokasi pertama yang dikunjungi adalah rumah Nurjana, seorang janda penerima bantuan RLH. Pembangunan rumah berukuran 6 x 7 meter tersebut telah mencapai 80 persen.

Rumah bergaya minimalis itu dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi. Nurjana mengaku bersyukur karena kini berpeluang menempati rumah yang lebih layak dibandingkan tempat tinggal sebelumnya.

Ia mengenang kondisi rumah lamanya yang hanya berdinding papan dan berlantai sederhana. Selain bantuan rumah, Nurjana juga menerima insentif janda sebesar Rp500 ribu setiap bulan.

Bantuan tersebut dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan haru, ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah memperhatikan kondisi keluarganya.

“Terima kasih Pak Bupati,” ucap Nurjana.

Suasana akrab juga terlihat ketika Ikram menyapa masyarakat di Desa Goeng. Kedekatan Bupati dengan warga terlihat melalui interaksi santai yang diselingi tawa dan canda.

Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji tinjau penerima bantuan RLH di Kabupaten Halteng. (Foto: Humas Pemda)

Seorang warga Goeng mengaku senang dengan sikap Ikram yang mudah berbaur bersama masyarakat.

“Bupati ini sangat dekat dengan masyarakat. Tawa dan canda dengan warga membuat suasana sore di desa jadi akrab,” ujarnya.

Di desa tersebut, Ikram turut meninjau rumah milik Alpius Bunga, seorang nelayan penerima bantuan RLH. Pembangunan rumah dengan ukuran dan desain yang hampir rampung itu disambut penuh syukur oleh pemiliknya.

Alpius mengaku bantuan pemerintah daerah menjadi kesempatan bagi keluarganya memiliki tempat tinggal lebih layak. Sebelumnya, mereka hanya mampu bertahan di rumah berdinding papan.

“Kalau tidak ada bantuan ini, kami hanya bertahan dengan rumah berdinding papan. Kami tidak bisa membangun rumah unggulan ini,” ujarnya.

Ia berharap rumah tersebut segera selesai agar keluarganya dapat tinggal dengan aman dan nyaman. Alpius juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan yang diberikan.

Kepada para penerima bantuan, Ikram meminta agar rumah segera ditempati setelah pembangunan selesai. Ia juga berencana kembali untuk memastikan rumah tersebut dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Kalau rumah sudah jadi, langsung masuk rumah. Nanti saya datang melihat apakah rumah Bapak dan Ibu sudah ditempati atau belum,” kata Ikram.

Selain Alpius, Ikram juga menyambangi Imelda, warga Desa Goeng yang menerima bantuan RLH. Imelda turut menyampaikan rasa syukur atas bantuan rumah yang diterimanya.

Agenda kunjungan berlanjut dengan meninjau pembangunan saluran irigasi dan rencana peningkatan infrastruktur jalan desa. Ikram juga menanyakan langsung kepada warga mengenai penerimaan insentif dari pemerintah daerah.

Rombongan kemudian menuju Kali Yevetu untuk membahas rencana pembangunan talut. Infrastruktur tersebut direncanakan guna mencegah luapan air sungai memasuki lingkungan permukiman warga.


Sumber: RRI Ternate