Incar Predikat Informatif, Wagub Sarbin Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi

Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memaparkan strategi dan inovasi keterbukaan informasi publik dalam tahapan uji publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, hadir langsung mewakili pemerintah provinsi untuk menyampaikan presentasi di hadapan panelis. Maluku Utara menjadi salah satu dari 28 provinsi yang diundang mengikuti tahapan uji publik tersebut.

Dalam forum itu, para pimpinan badan publik, mulai dari menteri, gubernur, hingga pimpinan lembaga dan perguruan tinggi, mendapat kesempatan memaparkan komitmen serta praktik keterbukaan informasi di institusi masing-masing.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Ali Fataruba, yang mendampingi Wakil Gubernur, mengatakan presentasi tersebut mencakup kebijakan dan program keterbukaan informasi, strategi serta inovasi tata kelola, hingga dampak internal dan eksternal dari pengembangan layanan informasi publik.

“Para pimpinan badan publik ini mempresentasikan kebijakan dan program keterbukaan informasi, strategi dan inovasi dalam tata kelola, serta dampak internal dan eksternal dalam strategi pengembangan layanan informasi,” ujar Ali.

Dalam sesi presentasi pukul 15.00 WIB, Sarbin Sehe mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan penyediaan layanan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sinkronisasi aspirasi masyarakat di media sosial dengan program resmi pemerintah, serta dukungan pemerintah daerah terhadap Komisi Informasi Provinsi.

Menjawab pertanyaan mengenai inklusivitas, Sarbin menjelaskan bahwa Pemprov Maluku Utara telah membuka ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam berbagai agenda pemerintahan. Pelibatan tersebut dilakukan melalui forum pertemuan terbuka maupun kegiatan perencanaan pembangunan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.

Menurut dia, keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan akses terhadap informasi pemerintah. Pemerintah juga perlu memastikan kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan.

Sementara terkait pemanfaatan media sosial, Sarbin menjelaskan bahwa masukan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kanal digital dapat ditindaklanjuti menjadi bahan perencanaan program pemerintah.

“Sedangkan untuk kebutuhan masyarakat melalui media sosial, ditindaklanjuti untuk pembangunan. Misalnya, informasi kebutuhan yang disampaikan tahun ini, kemudian dianggarkan pembangunannya pada tahun 2027 dan 2028,” ucapnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah menghubungkan aspirasi masyarakat di ruang digital dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Adapun mengenai dukungan terhadap Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, Sarbin menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan melalui pengalokasian anggaran serta penyediaan fasilitas operasional.

Dukungan itu meliputi kendaraan dinas, kantor, kebutuhan operasional kelembagaan, hingga penambahan sumber daya manusia untuk memperkuat sekretariat Komisi Informasi.

Melalui dukungan tersebut, Pemprov Maluku Utara berharap fungsi Komisi Informasi sebagai lembaga yang mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih optimal.

Dalam presentasi itu, Sarbin didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Maluku Utara, Iksan R.A. Arsad.

Ali Fataruba mengatakan, keikutsertaan Maluku Utara dalam uji publik Monev 2026 menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan capaian sekaligus komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pemprov Maluku Utara berharap hasil evaluasi tahun ini dapat membawa perubahan peringkat dari kategori Menuju Informatif pada 2025 menjadi Informatif pada 2026.

Peningkatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi capaian administratif dalam penilaian Komisi Informasi Pusat, tetapi juga mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

PDAM Ake Gaale Fokus Tingkatkan Pelayanan Air Bersih 2027

Ternate – Perumda Air Minum (PDAM) Ake Gaale Kota Ternate memprioritaskan optimalisasi sumber air, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ditahun 2027.

Langkah tersebut disiapkan setelah perusahaan daerah itu melakukan evaluasi terhadap capaian pelayanan sepanjang 2026 sekaligus merumuskan sejumlah program strategis untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat.

Direktur Perumda Air Minum Ake Gaale Kota Ternate, Firman Mudaffar Sjah, mengatakan salah satu program yang menjadi perhatian adalah perluasan jaringan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah, termasuk Pulau Hiri, Pulau Moti, dan Kelurahan Foramadiahi.

Khusus di Foramadiahi, perluasan jaringan direncanakan hingga kawasan puncak Makam Sultan Baabullah. Namun, karena Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara juga memiliki perencanaan serupa, sehingga akan berkolaborasi untuk mendukung penyediaan air bersih di kawasan tersebut.

“Karena itu, kami berkolaborasi melakukan pengeboran tambahan di kawasan Huntap Jambula untuk membantu suplai air ke Foramadiahi,” kata Firman saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 13 November 2026.

Selain perluasan jaringan, PDAM Ake Gaale juga melakukan optimalisasi sumber air melalui pengeboran di Kelurahan Ubo-Ubo. Sumber air tersebut telah tersedia dan kini memasuki tahapan pemasangan panel listrik serta sejumlah pekerjaan pendukung lainnya, termasuk pembangunan jaringan distribusi.

Setelah seluruh tahapan rampung, sumber air tersebut akan diintegrasikan ke jaringan pipa induk untuk membantu memenuhi kebutuhan suplai air bersih di Kota Ternate.

Firman menjelaskan, peningkatan pelayanan juga menyasar dukungan sarana operasional, khususnya mobil tangki air. Saat ini, PDAM Ake Gaale memiliki dua unit mobil tangki, tetapi kondisinya belum maksimal untuk menunjang pelayanan, terutama bagi masyarakat yang bermukim di kawasan dataran tinggi.

“Karena itu, kami berencana mengupayakan penambahan satu unit mobil tangki baru guna mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah ketinggian yang sulit dijangkau jaringan distribusi,” ujarnya.

Di sisi lain, Firman berharap peningkatan pelayanan pada 2027 mendapat dukungan aktif dari masyarakat. Salah satunya melalui kepatuhan membayar rekening air tepat waktu serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengalami gangguan distribusi.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih. Untuk itu, PDAM Ake Gaale juga mengembangkan program Sahabat Air sebagai sarana edukasi dan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan.

“Melalui program Sahabat Air, kami ingin mengajak masyarakat terlibat langsung dalam mendukung pelayanan, mulai dari membiasakan hemat air, memberikan masukan, hingga melaporkan kendala yang dialami,” katanya.

Firman menambahkan, PDAM Ake Gaale juga akan mengoptimalkan kembali layanan pusat panggilan atau call center yang selama ini belum berjalan maksimal.

“Pada 2027 layanan tersebut diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan responsif dalam menerima pengaduan, mempercepat penanganan gangguan distribusi, serta memberikan informasi kepada pelanggan,” kata Firman, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Pada Bulan Oktober 2026, Bea Cukai Ternate Berhasil Lakukan 17 Penindakan

Ternate – Bea Cukai Ternate mencatat sebanyak 17 kali penindakan terhadap peredaran barang ilegal di sejumlah wilayah Provinsi Maluku Utara sepanjang Oktober 2026. Penindakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat sekaligus mencegah potensi kerugian negara.

Modus pelanggaran masih didominasi pengiriman barang menggunakan pemberitahuan yang tidak sesuai atau misdeclaration. Sebagian besar penindakan dilakukan di Kota Ternate yang menjadi salah satu pintu masuk utama distribusi logistik di Maluku Utara.

Dalam operasi selama Oktober 2026, Bea Cukai Ternate berhasil mengamankan sebanyak 126.400 batang rokok ilegal dari berbagai merek dan 80,2 liter minuman keras yang tidak dilekati pita cukai.

Selain itu, Bea Cukai Ternate turut berkontribusi dalam menggagalkan peredaran narkotika berupa 1.168 gram ganja dan 50 mililiter pinaca cair di Kota Ternate.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Ternate, Ary Patria Sanjaya, mengatakan penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen institusinya dalam memberantas peredaran barang ilegal serta mengamankan penerimaan negara.

“Penindakan ini merupakan bukti komitmen kami dalam memberantas peredaran barang ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara. Kami akan terus memperkuat sinergi serta pengawasan guna menekan peredaran barang ilegal di Maluku Utara,” ujar Ary, Jumat 13 November 2026.

Ary juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal di Maluku Utara. Keterlibatan masyarakat sangat penting, terutama dalam mencegah peredaran dan perdagangan barang ilegal di lingkungan masing-masing.

“Dukungan dan komitmen dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan peredaran barang kena cukai ilegal di Maluku Utara. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan serta melaporkan jika ada indikasi peredaran barang-barang ilegal,” kata Ary, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Hari Pertama Tak jadi Wapres, Gibran Salat Jumat di Masjid Himmatul Masaakiin

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) ke-14 Gibran Rakabuming melaksanakan Salat Jumat di Masjid Jami’ Himmatul Masaakiin, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan tepat sehari setelah Gibran secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wapres.

Gibran tiba sekitar pukul 11.51 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Zenix warna hitam. Ia tiba memakai batik lengan panjang.

Setelah turun dari mobil, Gibran disambut masyarakat setempat yang antusias melihatnya. Selain orang dewasa terdapat juga anak-anak SD yang mendekat untuk menyalami Gibran.

“Yuk shalat dulu,” ujar Gibran ke warga yang menyambutnya. Gibran pun kemudian masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah Salat Jumat.

Kegiatan ini bisa dikatakan momen perdana Gibran muncul ke publik usai mengundurkan diri sebagai Wapres. Seperti diketahui, sebelumnya Gibran berhenti sebagai Wapres setelah mengirim surat pengunduran diri ke MPR, pada Kamis pagi.

Dalam pernyataan terkait pengunduran dirinya, Gibran mengatakan jabatan hanya titipan sementara. Ia menegaskan, sejak pertama dirinya mengucap sumpah jabatan, ia memegang satu keyakinan penuh bahwa jabatan hanya sebuah titipan.

“Sejak hari pertama saya mengucap sumpah jabatan, saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh, jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya,” kata Gibran dalam pernyataan resminya, Kamis, 12 November 2026.

Gibran menyebut, menjadi Wapres bukan sesuatu yang pernah terpikirkan sebelumnya. Menurutnya, permintaan itu datang sekitar tahun 2023 di mana Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya untuk mendampingi.

“Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan. Karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai Wali Kota di kota kelahiran saya,” ujarnya.

“Dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya. Serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, panggilan dan kepercayaan itu datang dengan niat baik dan sebuah pesan besar. Tentang keberlanjutan pembangunan bangsa, tentang pentingnya merangkul, generasi muda, dan tentang menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa.

“Akhirnya saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan. Di mana anak muda harus berani mengambil resiko demi pengabdian yang lebih luas,” kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

Ia menyadari perjalanan mengemban amanah sebagai Wapres bukan hal yang mudah. Menurutnya ada banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab.

“Ada banyak pro dan kontra yang harus dihadapi ada kritik dan masukan yang harus didengar. Semua itu merupakan bagian dari demokrasi berbangsa yang hidup dan berwarna,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Menurutnya, ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar.

“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi. Tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” katanya.


Sumber: KBRN

Setelah Mengundurkan Diri dari Wapres, Gibran Akan Tetap Berada di Jakarta

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) ke-14 Gibran Rakabuming menyatakan dirinya akan menetap di Jakarta meski sudah tidak lagi menjabat. Hal itu dikatannya usai Salat Jumat di salah satu masjid di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat, 13 November 2026.

“Enggak (pulang ke Solo). Saya tetap di sini,” katanya usai Salat Jumat di Masjid Jami Himmatul Masaakiin, Kebayoran Baru, Gandaria.

Saat ditanya lebih lanjut terkait rencana ke Solo, ia juga menegaskan dirinya tidak akan kembali ke Solo. “Enggak ada orang di Solo,” kata mantan Wali Kota Solo itu.

Usai Salat Jumat, Gibran mengaku akan kembali ke kediaman pribadinya. Gibran juga menyebut, ia Salat Jumat di wilayah Gandaria untuk bersilaturahmi dengan warga setempat.

“Pulang ke rumah, hari ini Jumatan aja dulu. Biar bisa silaturahmi dengan warga Kebayoran sini,” ujarnya.

Kegiatan ini bisa dikatakan momen perdana Gibran muncul ke public usai mengundurkan diri sebagai Wapres. Seperti diketahui, sebelumnya Gibran berhenti sebagai Wapres setelah mengirim surat pengunduran diri ke MPR, pada Kamis pagi.

Dalam pernyataan terkait pengunduran dirinya, Gibran mengatakan jabatan hanya titipan sementara. Ia menegaskan, sejak pertama dirinya mengucap sumpah jabatan, ia memegang satu keyakinan penuh bahwa jabatan hanya sebuah titipan.

“Sejak hari pertama saya mengucap sumpah jabatan, saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh, jabatan hanya titipan sementara. Sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya,” kata Gibran dalam pernyataan resminya, Kamis, 12 November 2026.

Gibran menyebut, menjadi Wapres bukan sesuatu yang pernah terpikirkan sebelumnya. Menurutnya, permintaan itu datang sekitar tahun 2023 dimana Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya untuk mendampingi.

“Saat itu saya melalui pergulatan batin yang tidak ringan. Karena saya harus mendelegasikan pekerjaan pembangunan yang telah saya rintis sebagai Wali Kota di kota kelahiran saya,” ujarnya.

“Dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya. Serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ucapnya.

Namun, lanjutnya, panggilan dan kepercayaan itu datang dengan niat baik dan sebuah pesan besar. Tentang keberlanjutan pembangunan bangsa, tentang pentingnya merangkul, generasi muda, dan tentang menyatukan berbagai elemen demi masa depan bangsa.

“Akhirnya saya menerima panggilan tersebut dengan keyakinan, anak muda harus berani mengambil resiko demi pengabdian yang lebih luas,” kata mantan Wali Kota Solo tersebut.

Ia menyadari perjalanan mengemban amanah sebagai Wapres bukan hal yang mudah. Menurutnya ada banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab.

“Ada banyak pro dan kontra yang harus dihadapi ada kritik dan masukan yang harus didengar. Semua itu merupakan bagian dari demokrasi berbangsa yang hidup dan berwarna,” ujarnya.

Namun, menurutnya, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Ia mengatakan ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar.

“Karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi. Tapi keberanian untuk melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar,” katanya.


Sumber: KBRN

MPR Segera Surati Presiden untuk Meminta Dua Nama Calon Wakil Presiden

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Ahmad Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden. Nama-nama tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi MPR sebagai bagian dari proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

“Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi MPR,” kata Muzani dalam Konferensi Pers di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Muzani menyampaikan, keputusan tersebut menjadi salah satu hasil rapat gabungan MPR yang digelar pada Jumat, 13 November 2026. Rapat dihadiri seluruh fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ia menjelaskan, rapat gabungan tersebut membahas empat agenda setelah MPR menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis, 12 November 2026. Dari pembahasan tersebut, rapat menghasilkan sejumlah keputusan terkait tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Selain mengirimkan surat kepada Presiden, MPR juga menetapkan pembentukan Tim Verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim yang dipimpin salah seorang pimpinan MPR itu akan bertugas memverifikasi seluruh persyaratan calon Wakil Presiden.

“Telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” ucapnya.

MPR juga memutuskan membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang dalam proses tersebut. Tim ad hoc akan diketuai tiga wakil ketua MPR dengan keanggotaan berasal dari unsur fraksi-fraksi MPR dan DPD.

Muzani berharap seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berjalan lancar dengan dukungan masyarakat Indonesia. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian, pandangan, dan dukungan masyarakat dari Sabang sampai Merauke terhadap proses tersebut.

“Kami merasa bahwa perhatian dan harapan masyarakat dan seluruh bangsa Indonesia terhadap persoalan begitu besar. Karena itu kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat,” kata Muzani.


Sumber: KBRI

Komisi III DPR RI Harap Pengisian Jabatan Wapres Berjalan Kondusif

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung kondusif, lancar, dan tanpa kegaduhan. Ia menyebut harapan tersebut sejalan dengan pandangan sejumlah anggota MPR lintas fraksi yang telah berkomunikasi mengenai persoalan tersebut.

“Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasikan lintas fraksi MPR, kita semua penginnya istilahnya berjalan dengan kondusif. Kemudian smooth, ya, nggak ada gaduh, dan cepat,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Habiburokhman menilai jabatan Wakil Presiden tidak seharusnya dibiarkan kosong terlalu lama. Meski terdapat tenggat waktu 60 hari untuk proses pengisian jabatan tersebut, ia berharap mekanismenya dapat segera diselesaikan agar tugas pemerintahan tetap berjalan optimal.

“Karena memang jabatan ini nggak boleh terlalu lama dikosongkan. Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya nggak boleh terlalu lama,” ucapnya.

Menurutnya, Wakil Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Ia mencontohkan, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menjalankan sejumlah tugas, termasuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah.

Karena itu, kekosongan jabatan Wakil Presiden dikhawatirkan berdampak pada pelaksanaan sejumlah tugas pemerintahan. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto memiliki banyak agenda internasional maupun kegiatan strategis di tingkat nasional.

“Nah, ini kan kalau kosong nanti nggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali,” katanya.


Sumber: KBRN

Ketua DPD Tegaskan DPD Dukung Siapa Pun Calon Wapres Usulan Presiden

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan DPD akan mendukung siapapun calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden Prabowo. Menurutnya, penentuan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut merupakan kewenangan Presiden bersama partai-partai koalisi.

Sultan mengatakan DPD tidak mengajukan nama tersendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden dalam proses yang sedang berlangsung. Ia menegaskan, apa pun keputusan Presiden terkait calon Wakil Presiden, DPD berkewajiban mendukung dan menyukseskannya.

“Karena ini domainnya Pak Presiden, di situ juga ada partai-partai koalisi. Posisi DPD apa pun, kapan pun, siapa pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya mensukseskan itu,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.

Sultan juga menyampaikan bahwa DPD telah menyiapkan diri untuk menjalankan perannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurutnya, DPD siap menghadiri sidang paripurna MPR kapanpun diperlukan dalam proses pengisian jabatan tersebut.

“Jadi DPD posisinya standby. Kapan pun diminta sebagai anggota MPR untuk hadir menghadiri sidang paripurna MPR, posisi kita standby, itu yang paling penting,” ucap Sultan.

Ia menekankan bahwa dukungan DPD merupakan bentuk komitmen untuk menyukseskan agenda transisi kepemimpinan nasional yang sedang berlangsung. Sultan berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan dukungan DPD sebagai bagian dari anggota MPR.

“Sekali lagi posisi DPD adalah mensukseskan agenda ini, transisi ini. Kita wajib bersyukur bahwa ternyata ini kan aman, damai, dan kewajiban DPD sekali lagi kewajiban DPD adalah mensukseskan,” katanya.


Sumber: KBRN