Ramp Check Bus JCH Malut 2026, Dua Unit Diminta Perbaikan

Ternate – Tim Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kementerian Perhubungan Maluku Utara melakukan pemeriksaan kelaikan operasional (ramp check) terhadap 10 unit bus yang akan melayani jemaah calon haji (JCH) 2026. Pemeriksaan berlangsung di Asrama Haji Transit Ngade, Ternate, Kamis 23 April 2026.

Hasilnya, delapan unit bus dinyatakan layak beroperasi, sementara dua unit lainnya diminta segera melakukan perbaikan sebelum digunakan. Temuan pada dua kendaraan tersebut meliputi kondisi ban belakang yang aus di sisi kanan dan kiri, lampu utama sebelah kiri yang tidak berfungsi, serta tidak dilengkapinya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Penguji Kendaraan Bermotor BPTD Kelas II Maluku Utara, Abdullah Rikza, mengatakan pengirimannya telah memberikan batas waktu kepada operator untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

“Tadi kami sudah menyampaikan, kami kasih waktu dua hari untuk melengkapinya,” ujar Rikza, Kamis (23/4/2026).

Ia menjelaskan, ramp check dilakukan untuk memastikan seluruh armada angkutan umum yang digunakan dalam pelayanan jemaah haji berada dalam kondisi aman dan laik jalan, serta memenuhi ketentuan peraturan-undangan.

Menurut Rikza, pemeriksaan mencakup aspek teknis utama dan penunjang kendaraan. Untuk aspek teknis utama, tim pemeriksaan sistem penerangan, sistem pengereman, kondisi badan kendaraan, kaca depan, kondisi ban, sabuk keselamatan, alat pengukur kecepatan, penghapus kaca, serta fasilitas tanggap darurat.

Sementara itu, aspek teknis penunjang meliputi pemeriksaan lampu posisi, kaca spion, klakson, kondisi lantai, serta tangga kendaraan.

Selain itu, tim juga memastikan kelengkapan administrasi kendaraan dan pengemudi, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta buku uji berkala.

Ramp check ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan jemaah calon haji selama proses transportasi menuju embarkasi, sekaligus meminimalkan potensi risiko kecelakaan di jalan.


Sumber: RRI Ternate

Harga LPG Nonsubsidi di Ternate Naik, Penyesuaian Masih Tunggu Kesepakatan Daerah

Ternate – Kenaikan harga LPG nonsubsidi mulai dirasakan masyarakat di Kota Ternate setelah sejumlah agen menaikkan harga jual dalam beberapa hari terakhir. Penyesuaian ini merupakan dampak dari kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Pertamina Patra Niaga.

Di tingkat lapangan, kenaikan tersebut terlihat terutama pada tabung ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram. Harga yang sebelumnya relatif stabil kini mengalami lonjakan cukup signifikan, meski belum sepenuhnya seragam di seluruh agen.

Pjs. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi, membenarkan adanya penyesuaian harga tersebut. Ia menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus diikuti oleh seluruh wilayah operasional.

Menurutnya, harga LPG nonsubsidi di tingkat agen di Ternate saat ini mencapai Rp380.000 dari sebelumnya Rp329.000 untuk tabung 12 kilogram. Sementara itu, ukuran 5,5 kilogram naik menjadi Rp195.000 dari sebelumnya Rp175.000.

“Kenaikan harga LPG ini merupakan kebijakan dari pusat, sementara daerah menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Bramantyo, Senin, 21 April 2026. Ia menambahkan, mekanisme penyesuaian harga di daerah tetap mempertimbangkan berbagai faktor lokal, termasuk distribusi dan daya beli masyarakat.

Di sisi lain, proses penyesuaian harga di Maluku Utara disebut masih berada dalam tahap komunikasi antara pihak Pertamina dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Elis, staf distributor resmi pelumas Pertamina di Ternate.

Ia menjelaskan bahwa meskipun kebijakan kenaikan sudah berlaku secara nasional, implementasinya di daerah belum sepenuhnya final karena masih menunggu kesepakatan bersama. “Secara nasional memang sudah naik, tetapi untuk Maluku Utara masih menunggu kesepakatan penyesuaian harga bersama pemerintah daerah, sehingga kami belum bisa menyampaikan besaran harga resmi untuk semua ukuran,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah agen di Kota Ternate telah lebih dulu melakukan penyesuaian harga secara bertahap. Kenaikan paling mencolok terjadi pada LPG ukuran 12 kilogram yang kini dijual di kisaran Rp370.000 hingga Rp380.000 per tabung.

Bahkan berdasarkan amatan RRI.co.id, Selasa, 22 April 2026, beberapa kios dan agen kecil menjual LPG nonsubsidi 5,5 kilogram sebesar Rp210.000 dari harga sebelumnya Rp170.000. Sementara LPG ukuran 12 kilogram dari sebelumnya dijual Rp335.000, kini dijual Rp400.000.

Variasi harga tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum seragam, tergantung pada masing-masing agen dan kondisi distribusi di lapangan.

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), wilayah Maluku Utara termasuk dalam area operasional MOR VIII yang mencakup Papua dan Maluku. Per 18 April 2026, harga LPG nonsubsidi di kawasan Indonesia Timur telah mengalami penyesuaian.

Untuk Bright Gas ukuran 5,5 kilogram ditetapkan sebesar Rp134.000 per tabung, sementara LPG 12 kilogram berada di angka Rp285.000 per tabung di tingkat acuan wilayah.

Penyesuaian ini merupakan bagian dari strategi nasional Pertamina dalam menyeimbangkan harga LPG non-subsidi di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut juga mempertimbangkan dinamika harga energi global serta biaya distribusi antarwilayah.


Sumber: RRI Ternate

Kejari Halteng Musnahkan Barang Bukti Inkrah Libatkan Pelajar

Halteng — Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) pada Rabu, 22 April 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) sebagai bagian dari penegakan hukum transparan.

Pelaksanaan pemusnahan turut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta menghadirkan kalangan pelajar dalam kegiatan edukatif. Kehadiran pelajar dimaksudkan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai bahaya tindak pidana dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.

Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah Ashari Syam menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepastian hukum kepada masyarakat luas. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana transparansi dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi kejaksaan daerah.

“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya narkotika dan barang terlarang,” ujarnya. Ia berharap generasi muda dapat memahami risiko hukum sehingga mampu menjauhi berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan masa depan.

Kepala Seksi Intelijen Rahmat Islami menyebut keterlibatan pelajar menjadi langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Edukasi langsung diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran serta membangun komitmen generasi muda untuk hidup sehat tanpa narkotika.

“Ini merupakan langkah pencegahan agar generasi muda tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan minuman keras,” katanya. Ia menambahkan peran semua pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan zat terlarang.

Sementara itu Kepala Seksi PAPBB Aditya Rizki Trinanda menjelaskan pemusnahan barang bukti merupakan agenda rutin yang dilaksanakan kejaksaan. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras serta berbagai jenis obat-obatan terlarang lainnya.

“Pelaksanaan ini bagian dari komitmen Kejaksaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan,” ucapnya tegas. Kegiatan tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat luas.


Sumber: RRI Ternate

Ombudsman Dorong Percepatan Laporan Masyarakat Halteng

Halteng — Ombudsman RI menekankan pentingnya percepatan penanganan laporan masyarakat dalam kunjungan kerja ke Halmahera Tengah, Rabu 22 April 2026. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wakil Bupati Ahlan Jumadil di ruang rapat kantor bupati setempat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara Iriani Abd Kadir mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima kunjungan tersebut. Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif.

Ia mengungkapkan bahwa nota kesepahaman antara Ombudsman RI dan pemerintah daerah telah berakhir pada tahun 2025. Karena itu, pihaknya mendorong agar kerja sama tersebut dapat dilanjutkan dengan fokus yang lebih konkret dan berdampak langsung.

“Kami berharap pertemuan ini tidak hanya bersifat seremonial tetapi dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah,” katanya. Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan.

Ombudsman juga menyoroti pentingnya monitoring bersama antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Pendampingan yang berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan kapasitas aparatur serta mendorong perbaikan sistem pelayanan di daerah.

“Percepatan penanganan laporan masyarakat harus menjadi perhatian utama agar kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat,” ujarnya. Ia berharap kolaborasi ini mampu menghadirkan pelayanan publik yang akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.


Sumber: RRI Ternate

WFH Jumat ASN Haltim Dibatasi, Layanan Publik Tetap Normal

Haltim — Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah menjalankan kebijakan Work From Home bagi ASN setiap Jumat pekan berjalan. Namun, kebijakan ini hanya berlaku untuk unit kerja non pelayanan guna menjaga aktivitas layanan publik tetap berjalan normal.

Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menyatakan penerapan kebijakan mengikuti arahan pemerintah pusat yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia menegaskan pelaksanaan dilakukan secara selektif berdasarkan fungsi kerja masing-masing organisasi perangkat daerah yang ada.

“Karena ini adalah kebijakan pusat untuk WFH hari Jumat, tetap kita dukung dan kita laksanakan,” ujar Ubaid. Ia menambahkan kebijakan tersebut tidak akan mengubah sistem pelayanan langsung kepada masyarakat yang tetap beroperasi seperti biasa.

Sejumlah kritik terkait potensi penurunan pelayanan dinilai dapat diantisipasi melalui pembagian tugas yang jelas antar unit kerja. Ubaid menyebut instansi pelayanan tidak termasuk dalam skema bekerja dari rumah sehingga aktivitas publik tidak terdampak langsung.

“Kita akan laksanakan bagi yang bukan termasuk OPD pelayanan,” kata Ubaid menegaskan batasan penerapan kebijakan tersebut. Ia menyebut pengawasan internal akan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan WFH tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Sumber: RRI Ternate

Hendri Susilo Yakin Melawan Persebaya Jadi Awal Kebangkitan Malut United

Ternate – “Kami akan berjuang mengembalikan tim ke jalur yang seharusnya. Mudah-mudahan, melawan Persebaya menjadi awal kebangkitan Malut United.” Demikian pernyataan pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, dalam sesi jumpa pers menjelang pertandingan ke-29 melawan Persebaya Surabaya, Rabu 22 April 2026.

Laskar Kie Raha tengah berada dalam tren yang kurang baik setelah melewati 4 pertandingan tanpa kemenangan dengan rincian 2 kali imbang dan 2 kali kalah. Evaluasi menyeluruh dilakukan Hendri bersama jajarannya demi membuat Malut United kembali menunjukkan performa terbaiknya.

Malut United pun kini menatap laga kontra Persebaya dengan kesiapan matang. Kemenangan menjadi target utama yang disepakati sepanjang waktu.

“Semua pemain yang ada saat ini dalam kondisi siap bermain. Mau tidak mau kami harus meraih tiga poin melawan Persebaya,” ucap Hendri.

Malut United dan Persebaya tercatat sudah tiga kali bertemu. Kedua tim sama-sama meraih satu kemenangan, sementara satu laga lainnya berakhir imbang.

Laga Malut United vs Persebaya besok menjadi momen perdana berlangsung di Gelora Kie Raha. Skuad asuhan Hendri Susilo memiliki catatan yang cukup apik kala bermain di hadapan pendukungnya sendiri musim ini.

Laskar Kie Raha masih menjadi tim tersubur di kandang musim ini dengan catatan 35 gol. Total 24 poin dikumpulkan dari 7 kali menang, 3 kali imbang, dan 4 kali kalah.

Di sisi lain, Persebaya datang ke Kota Rempah dengan situasi yang tidak cukup baik setelah mengalami 2 kekalahan beruntun. Bajol Ijo juga selalu kalah dalam 3 pertandingan tandang terakhir.

“Melawan Persebaya kami harus maksimal untuk mengambil 3 poin. Saya dan teman-teman akan menampilkan permainan terbaik untuk membalas kekalahan sebelumnya di kandang mereka,” ujar perwakilan pemain Malut United, Taufik Rustam, dalam sesi konferensi pers.

Laskar Kie Raha saat ini menduduki peringkat ke-5 klasemen sementara dengan koleksi 46 poin, unggul 4 angka dari Persebaya yang berada di urutan ke-6.

Pelatih Hendri mengatakan hasil pertandingan besok akan mempengaruhi peta persaingan Malut United di klasemen papan atas. Maka dari itu, kemenangan menjadi harga mati yang mesti diraih.

“Jika ingin tetap bersaing di papan atas, kami harus memenangkan minimal 4 dari 5 pertandingan sisa musim ini. Hal itu menjadi target terdekat kami,” kata Hendri.

Laga Malut United vs Persebaya digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Kamis 23 April 2026, mulai pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIT. Pertandingan ini terbuka untuk suporter tim tuan rumah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan I-League, sebagai operator kompetisi.


Sumber: RRI Ternate

DPR Akui Peluang Rekrutmen Putra Daerah di Kodam Baru

Ternate – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim mendukung penuh pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam) Maluku Utara yang membawahi 10 Kabupaten dan Kota dan melaksanakan aktivitas kantor di Kota Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara.

Mantan Wali Kota Makassar periode 2014-2019 ini mengakui, keberadaan Kodam di Maluku Utara bukan hanya menambah kekuatan TNI tapi yang terpenting adalah peluang besar bagi putra dan putri daerah untuk bergabung menjadi prajurit TNI.

“Tentu ini juga menjadi catatan kita untuk memberikan penambahan personil serta memberikan peluang putra putri yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Postur anggaran kita juga akan semakin diperluas,” ujar, Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim Anggota Komisi I DPR-RI saat dikonfirmasi rri.co.id dalam kunjungan dengan agenda reses di Mako Korem 152/Baabullah Ternate, Rabu, 22 April 2026.

Dirinya menilai keberadaan Kodam di Maluku Utara sangat diperlukan karena strategis dan sudah dibahas pada tahun sebelumnya.

“Tahun 2025 kemarin dalam perancangan hanya terdapat 5 Kodam. Namun setelah ada dukungan dari pemerintah daerah Maluku Utara, maka ada satu penambahan Kodam di daerah Maluku Utara,” ucapnya mengakhiri.

Pangdam XV/Pattimura, Mayjen TNI. Dody Triwinarto sebelumnya saat melaksanakan kunjungan perdana di Maluku Utara memberikan sinyal pembangunan Kodam akan dilaksanakan pada tahun ini.

“Itu program dari pusat, dari Angkatan Darat, ya mungkin dalam tahun ini Kodam akan dibentuk baru. Terpenting adalah kepemilikan tanah dan surat-suratnya harus lengkap dulu,” singkat Pangdam Dody.


Sumber: RRI Ternate

RUU PPRT Disahkan, Perkuat Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Ternate – Pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga setelah melalui proses panjang selama 22 tahun. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja domestik di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pekerja rumah tangga.

Undang-undang ini memberikan kepastian hukum terkait hak dasar pekerja rumah tangga di berbagai aspek kehidupan. Hak tersebut meliputi jaminan sosial kesehatan serta perlindungan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif. Selain itu, pekerja juga mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan kerja.

Kehadiran aturan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor domestik. Pekerja rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai sektor informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dengan regulasi ini, posisi pekerja semakin diakui dalam sistem ketenagakerjaan nasional.

Dalam aturan tersebut, perusahaan penempatan pekerja rumah tangga diwajibkan memiliki badan hukum serta izin resmi operasional. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan tenaga kerja. Selain itu, praktik pemotongan upah oleh pihak penyalur juga secara tegas dilarang dalam regulasi.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat seperti RT dan RW di tingkat lingkungan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kekerasan serta pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga.

Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis komunitas, pengawasan terhadap kondisi pekerja dapat dilakukan secara lebih dekat. Hal ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menjaga kesejahteraan pekerja domestik.

Undang-undang ini juga mengatur sejumlah pengecualian terkait pekerja rumah tangga dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut mencakup pekerja di bawah usia 18 tahun atau yang telah menikah sebelum aturan diberlakukan. Pengaturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, pemerintah menetapkan masa transisi selama satu tahun untuk penyusunan aturan pelaksana. Masa transisi ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan berjalan secara optimal dan terstruktur. Dengan demikian, seluruh pihak memiliki waktu untuk menyesuaikan diri terhadap regulasi baru.

Pengesahan regulasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan pekerja rumah tangga secara menyeluruh. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial di sektor ketenagakerjaan. Dengan adanya aturan ini, kesejahteraan pekerja domestik diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.


Sumber: RRI Ternate