MK ingin Aturan hukum, Mekanisme Teknis dan Standar Etika Politik Harus Berbeda pada Pemilu Nanti

Jakarta – Sebuah keputusan besar mengguncang fondasi demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029, Senin (4/5/2026).

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memutuskan memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal (Daerah) mulai tahun 2029. Sistem “pemilu 5 kotak” dihapus, di mana pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dilaksanakan lebih dulu, diikuti pemilu lokal (Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPRD) 2 hingga 2,5 tahun kemudian, untuk meningkatkan kualitas demokrasi

Dampaknya? Para elite daerah tak lagi bisa “nebeng tenar” dari pusat, dan kepala daerah berpotensi jadi kekuatan politik baru yang lebih berani melawan arus kekuasaan nasional.

Langkah ini disebut-sebut sebagai revolusi demokrasi paling radikal sejak reformasi 1998.

Selama ini, partai politik menikmati efek “ekor jas”, popularitas capres dan tokoh nasional otomatis mendongkrak suara caleg DPRD dalam satu hari pemilu.

Mulai 2029? Game over, Pemilu dipisah dengan jeda sekitar 2,5 tahun. Artinya: Caleg DPRD harus bertarung tanpa “bayang-bayang Jakarta”, Kampanye jadi dua kali lipat berat dan mahal, Pemilih akan lebih fokus pada isu lokal, bukan figur nasional.

Pengamat menilai, ini akan jadi ujian brutal bagi partai besar yang selama ini dominan di pusat tapi lemah di akar rumput.

Dengan pemilu terpisah, gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi “sepaket” dengan presiden. Mereka dipilih di waktu berbeda, dengan basis dukungan berbeda.

Artinya: Kepala daerah punya legitimasi mandiri, Tidak punya “utang politik” ke pemenang Pilpres dan Bisa menolak kebijakan pusat jika dianggap merugikan daerah.

Situasi ini membuka kemungkinan baru Kepala daerah dari kubu oposisi nasional, Konflik kebijakan pusat vs daerah, dan Politik negosiasi yang lebih keras.

Sebagian pihak menyebut ini sebagai awal dari era “kepala daerah kuat”.

Di balik idealisme demokrasi, ada realitas pahit yakni Partai harus menggelar dua kali mesin kampanye besar, Dana politik berpotensi melonjak drastis dan Risiko politik uang bisa semakin liar jika pengawasan lemah.

Tak sedikit yang khawatir, sistem ini justru membuka celah baru bagi elite bermodal besar untuk mendominasi.

Jeda waktu antar pemilu memunculkan satu persoalan serius yakni masa jabatan kepala daerah bisa habis sebelum pemilu lokal digelar.

Solusinya? Penunjukan Penjabat (Pj). Masalahnya: Pj tidak dipilih rakyat, Masa jabatan bisa panjang, Rentan tarik-menarik kepentingan politik pusat.

Jika tidak diatur ketat, kondisi ini bisa memicu krisis kepercayaan publik di daerah.

Inilah pesan paling keras dari putusan MK, Menang di Jakarta tidak berarti menang di Indonesia, Politik lokal jadi arena yang benar-benar independen, Partai harus turun langsung ke akar rumput.

Indonesia memasuki fase baru di mana daerah bukan lagi “bayangan pusat”, tapi aktor utama demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi membuka dua kemungkinan besar yakni Demokrasi lebih matang, lokal lebih kuat, Atau justru konflik politik makin tajam dan mahal. Satu hal yang pasti, Pemilu 2029 tidak akan sama lagi.


Sumber: Kabartujuhsatu.news

Polemik Geotermal Talaga Rano di Kabupaten Halbar akan Berdampak Baik atau Buruk

Tentang Polemik Geotermal Talaga Rano: Narasi saudara Marianto Mayau terkait Penolakan Dinilai pemikiran sempit dan Menghambat Arah Pembangunan Daerah.

Halbar — Rencana pengembangan energi geothermal di kawasan Talaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat, terus menjadi perdebatan publik. Di satu sisi, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Di sisi lain, muncul narasi penolakan yang dinilai sejumlah kalangan berpotensi memperlambat langkah tersebut.

Pernyataan Ketua Biro Pemuda Wayoli Maluku Utara, Marianto Mayau, yang menolak rencana investasi geothermal, disebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat. Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa cara pandang yang terlalu menitikberatkan pada penolakan absolut justru berisiko menutup ruang dialog dan menghambat proses pembangunan yang sedang dirancang.

Pembangunan dalam Kerangka Konstitusi

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi dasar bahwa pemanfaatan potensi geothermal tidak semata dilihat sebagai proyek investasi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mendorong kesejahteraan.

Sejumlah analis kebijakan publik menilai bahwa ketika narasi yang berkembang lebih menekankan penolakan tanpa membuka ruang pertimbangan terhadap kepentingan yang lebih luas, maka arah pembangunan berpotensi terhambat.

Antara Hak Ulayat dan Kepentingan Lebih Luas
Hak ulayat diakui sebagai bagian penting dalam sistem sosial masyarakat adat. Namun dalam konteks negara, pengelolaan sumber daya alam tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan publik secara luas.

Pendekatan yang terlalu menutup kemungkinan pemanfaatan dinilai berisiko mengabaikan peluang ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta kemandirian energi daerah.

Dinamika Informasi dan Persepsi Publik

Narasi penolakan yang berkembang juga dinilai memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik. Ketika informasi yang beredar lebih didominasi oleh kekhawatiran tanpa diimbangi pemahaman menyeluruh terhadap proses dan regulasi, maka ruang diskusi menjadi tidak seimbang.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat berpotensi melihat pembangunan sebagai ancaman, bukan sebagai peluang yang bisa dikelola bersama.

Pemerintah Dorong Pendekatan Dialogis Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan bahwa seluruh proses pengembangan geothermal masih berada dalam tahap awal dan akan melalui mekanisme yang transparan, termasuk kajian lingkungan dan konsultasi publik.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa pendekatan yang diambil bukanlah pemaksaan, melainkan membuka ruang dialog agar setiap kekhawatiran dapat dibahas secara konstruktif.

Menjaga Arah Pembangunan

Sejumlah kalangan mengingatkan bahwa perbedaan pandangan adalah hal wajar dalam proses demokrasi. Namun, jika narasi yang berkembang cenderung menutup ruang kompromi, maka risiko yang muncul bukan hanya stagnasi proyek, tetapi juga tertundanya peluang pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, tantangan terbesar bukan sekadar pada ada atau tidaknya investasi, melainkan pada kemampuan semua pihak untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi lokal dan kebutuhan pembangunan jangka panjang.


Penulis: Hallger Tetoyo

KONI Haltim Perkuat Internal, Fokus Sinergi Atlet dan Pelatih

Haltim – Ketua KONI Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat menegaskan kepemimpinannya kini memasuki fase penguatan organisasi secara menyeluruh. Fokus tidak lagi pada pembenahan awal, melainkan penguatan sistem pembinaan dan koordinasi antar cabang olahraga.

Ia menyampaikan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara atlet, pelatih, serta pengurus cabang olahraga di daerah. Sinergi tersebut menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif di Halmahera Timur.

“Kita sekarang fokus pada penguatan, bukan lagi pembenahan seperti sebelumnya,” ujar Ricky beberapa waktu lalu. Penguatan internal dilakukan melalui peningkatan kualitas komunikasi serta koordinasi dalam setiap program pembinaan yang dijalankan secara konsisten. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program serta mempercepat pencapaian target prestasi olahraga daerah.

Ia juga menekankan pentingnya peran KONI sebagai wadah koordinasi seluruh cabang olahraga yang ada di Halmahera Timur. Peran tersebut harus dimaksimalkan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai arah kebijakan organisasi yang telah ditetapkan.

“Kita harus membangun sinergi antara atlet, pelatih, dan pengurus agar prestasi bisa meningkat secara signifikan,” katanya.

Dengan penguatan tersebut, prestasi olahraga Haltim diharapkan tidak hanya berkembang di tingkat kabupaten saja. Namun juga mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional dengan kualitas atlet yang semakin meningkat setiap tahun.

Ricky menilai keberhasilan pembinaan olahraga sangat bergantung pada kerja sama seluruh pihak yang terlibat secara aktif. Tanpa kolaborasi yang baik, target besar yang telah ditetapkan akan sulit untuk dicapai secara maksimal. “Kunci keberhasilan ada pada kerja sama semua pihak, bukan hanya satu atau dua orang saja,” ucapnya tegas.


Sumber: RRI Ternate

KPK Soroti Tata Kelola Partai Politik, Akademisi Nilai Fondasi Pendidikan Politik

Sofifi – Sejumlah partai politik (parpol) belakangan ini tengah menelaah 16 rekomendasi perbaikan tata kelola partai yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan KPK 2025 Direktorat Monitoring. Rekomendasi tersebut membuka peluang pembenahan mendasar, termasuk kemungkinan revisi regulasi terkait partai politik.

KPK mengidentifikasi empat persoalan utama yang memerlukan perhatian serius. Pertama, ketiadaan peta jalan pendidikan politik; kedua, belum tersusunnya sistem kaderisasi yang terstandar dan terintegrasi; ketiga, belum optimalnya sistem pelaporan keuangan partai; dan keempat, belum jelasnya mekanisme serta lembaga pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Dari keempat isu tersebut, aspek pendidikan politik menjadi titik krusial yang perlu diperdalam. Dalam kerangka berpikir sistematis, pendidikan politik merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas partai sekaligus menentukan arah demokrasi. Ketika fondasi ini lemah, fungsi-fungsi lain dalam siklus kelembagaan partai turut terdampak.

Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen, sosialisasi, serta pengelolaan konflik (conflict management), sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Namun dalam praktiknya, aktivitas partai kerap bersifat temporer menguat saat momentum pemilu atau pilkada, lalu meredup setelahnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi partai belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan kapasitas kader dan pembentukan budaya politik, baik di internal maupun eksternal organisasi. Padahal, bahkan dalam kerangka demokrasi prosedural, kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan kapasitas aktor politik. Tanpa pendidikan politik yang memadai, partai akan kesulitan menghasilkan kebijakan yang responsif dan berkualitas.

Dalam perspektif sistem politik, sebagaimana dijelaskan oleh Maksudi, keseluruhan lembaga politik memiliki peran dalam proses penentuan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendidikan politik sebagai fungsi utama partai—baik ke dalam maupun ke luar—perlu diarahkan secara strategis, sejalan dengan agenda pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia, sekaligus membentuk kader yang kompeten dan berintegritas.

Lebih jauh, pendidikan politik juga berkaitan erat dengan interaksi antarwarga negara. Partai politik seharusnya mampu menjembatani relasi antara pihak yang memerintah dan yang diperintah, dengan menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dalam proses perumusan kebijakan. Di sinilah peran fundamental partai sebagai penghubung kepentingan publik.

Optimalisasi pendidikan politik menjadi kunci untuk memperkuat fungsi partai. Tanpa proses ini, kaderisasi akan cenderung pragmatis dan tidak berkelanjutan. Secara ideal, partai politik berperan sebagai “sekolah politik” yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dan kesadaran politik masyarakat.

Ekspektasi publik terhadap kader partai sejatinya cukup tinggi. Mereka diharapkan memiliki pemahaman komprehensif mengenai pemerintahan, kebijakan publik, birokrasi, dan kepemimpinan. Namun realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan praktik. Lemahnya implementasi pendidikan politik berdampak pada rendahnya kualitas kultur politik di internal partai.

Nilai-nilai etika dan tanggung jawab belum sepenuhnya terinternalisasi. Bahkan, persoalan komunikasi politik kerap dipersepsikan sebagai kesalahan individu, bukan sebagai persoalan struktural yang memerlukan pembenahan sistemik. Akibatnya, partai gagal menjalankan fungsi edukatifnya, sementara literasi politik masyarakat tetap rendah dan aktivitas partai terjebak pada simbolisme serta seremonial.

Tanpa pendidikan politik yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, partai politik berisiko kehilangan peran utamanya sebagai sarana komunikasi, kaderisasi, dan edukasi publik. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh internal partai, tetapi juga berimplikasi pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Integrasi antara pendidikan politik dan kaderisasi menjadi keniscayaan, agar partai tidak hanya menghasilkan kader yang loyal, tetapi juga mampu mengartikulasikan kepentingan publik secara efektif dan berkelanjutan.


Oleh: Indra Abidin (Akademisi Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara)

Pemprov Malut Perjuangkan Tambahan Kuota BBM dan LPG

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat langkah strategis guna menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat tetap aman di tengah ketidakpastian geopolitik global. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Ternate, Kamis 23 April 2026.

Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyampaikan bahwa pemerintah daerah membawa misi utama untuk melindungi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM, dari dampak kelangkaan maupun kenaikan harga energi.

Dalam forum tersebut, Sekprov menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, terutama setelah perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang sempat memicu kekhawatiran kenaikan harga hingga 40 persen di tingkat pasar.

“Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil tidak terbebani. Meski konsumsi LPG rumah tangga relatif kecil, pelaku usaha seperti penjual roti, warung makan, dan UMKM sangat bergantung pada energi ini. Jika harga energi naik, maka harga pangan ikut terdampak,” ujar Samsuddin.

Sebagai langkah konkret menekan inflasi, Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan guna memastikan akses solar bagi nelayan lebih mudah dan merata.

Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tersebut dan mempersilakan pemerintah daerah segera mengajukan titik pembangunan SPBN baru.

“Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU dengan rekomendasi dari dinas terkait. Hak masyarakat harus tetap terpenuhi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat guna mencegah penyimpangan. Ia juga menyampaikan rencana penambahan kuota minyak tanah lebih awal untuk mengantisipasi potensi kelangkaan di akhir tahun.

Dari sisi pasokan, PT Pertamina Patra Niaga memastikan kondisi stok energi di Maluku Utara dalam keadaan aman. LPG tercatat memiliki ketahanan stok di atas 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar tersedia dengan dukungan suplai rutin ke empat terminal BBM, yakni Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.

Upaya ini diperkuat dengan keberadaan program SPBU Satu Harga serta rencana penambahan lima titik baru hingga 2029 guna mengurangi disparitas harga energi di wilayah terpencil.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, baik di wilayah kepulauan maupun perkotaan, merasakan kehadiran pemerintah melalui akses energi yang terjangkau,” kata Samsuddin.

Rapat koordinasi tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat digitalisasi pengawasan distribusi BBM melalui sistem X-Star agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.


Sumber: RRI Ternate

KONI Haltim Target Tiga Besar Porprov, Fokus 17 Cabor Utama

Haltim – Ketua KONI Halmahera Timur Ricky Chairul Richfat menegaskan arah kebijakan organisasi pada masa bakti 2026 hingga 2030. Ia menyebut ajang Porprov Maluku Utara menjadi momentum penting dalam menguji kesiapan atlet dan pengurus cabang olahraga.

“Porprov ini menjadi momentum penting bagi kita untuk membuktikan kesiapan atlet dan seluruh pengurus,” ujar Ricky.

Target tiga besar menjadi prioritas utama yang harus dicapai seluruh cabang olahraga yang akan diturunkan dalam kompetisi tersebut. Untuk itu diperlukan kesiapan matang mulai dari pembinaan atlet hingga strategi bertanding yang efektif dan terukur.

KONI Haltim akan menyeleksi secara ketat tujuh belas cabang olahraga yang dinilai memiliki peluang besar menyumbangkan medali. Seleksi dilakukan berdasarkan potensi atlet, kesiapan tim, serta rekam jejak prestasi pada ajang sebelumnya.

“Kita fokus prestasi dan target kita tiga besar, sehingga cabor yang ikut harus benar-benar menghasilkan medali,” kata Ricky. Ia menegaskan seluruh pengurus tidak boleh bekerja santai dalam menghadapi agenda besar olahraga tingkat provinsi tersebut.

Fokus dan kerja keras menjadi kunci utama dalam mencapai target yang telah disepakati bersama oleh seluruh pihak. “Kita tidak bisa santai, kita harus fokus dan bekerja keras demi mencapai target yang sudah ditetapkan bersama,” ucapnya tegas.

Selain itu, sinergi antara atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga harus terus diperkuat dalam setiap tahapan pembinaan. Kolaborasi tersebut dinilai mampu meningkatkan kualitas performa atlet secara signifikan dalam setiap pertandingan yang diikuti.


Sumber: RRI Ternate

UMMU Perkuat Tata Kelola, Salurkan Santunan dan Lantik Pejabat Baru

Ternate – Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) menunjukkan komitmen tata kelola kelembagaan melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) pensiun bagi almarhum dosen, penyerahan SK 80 persen tenaga kependidikan, serta pengangkatan pejabat struktural di lingkungan kampus, Kamis, 23 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini turut dihadiri pimpinan universitas, Badan Pembina Harian (BPH), serta mitra strategis dari BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Muamalat Indonesia. Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kematian sebagai bentuk kepedulian institusi dan mitra terhadap keluarga almarhum.

Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan Jaminan Kematian sebesar Rp171.455.330. Sementara Bank Muamalat Indonesia turut memberikan dukungan berupa logam mulia seberat 5 gram dengan nilai setara Rp17.500.000.

Rektor UMMU, Prof. Ranita Rope, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah strategis universitas dalam memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

“Penataan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mendorong kemajuan institusi. Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen untuk memberikan kinerja terbaik,” ujarnya.

Rektor juga menyampaikan apresiasi kepada mitra atas kontribusi nyata yang diberikan, khususnya dalam penyaluran santunan kepada keluarga almarhum. Menurutnya, sinergi antara perguruan tinggi dan mitra strategis menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan program dan penguatan kelembagaan.

Selain penyerahan santunan, kegiatan ini juga mencakup penandatanganan dan penyerahan SK bagi tenaga kependidikan serta pejabat struktural sebagai bagian dari akselerasi penataan organisasi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan serta kinerja institusi secara menyeluruh.

Pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan penuh khidmat, mencerminkan komitmen UMMU dalam membangun budaya kerja yang profesional serta memperkuat kualitas sumber daya manusia.

Melalui momentum ini, pihak universitas berharap seluruh penerima amanah dapat menjalankan tugas secara optimal, adaptif terhadap tantangan, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong kemajuan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ke arah yang lebih unggul dan berdaya saing.


Sumber: RRI Ternate

Pemkab Haltim Segera Tetapkan HET BBM, Kendalikan Harga

Haltim – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyiapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi untuk mengendalikan harga BBM di wilayahnya. Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika penyesuaian harga BBM nasional yang berdampak hingga tingkat pengecer.

Melalui Disperindagkop pemerintah langsung melakukan pengawasan terhadap SPBU dan Pom Mini di Kecamatan Kota Maba. Pengawasan dilakukan guna memastikan distribusi BBM berjalan tertib serta sesuai ketentuan yang berlaku di daerah.

Kebijakan penetapan HET dinilai penting sebagai acuan resmi dalam menjaga stabilitas harga BBM di tingkat pengecer. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian harga serta melindungi masyarakat dari potensi kenaikan tidak wajar.

Pemerintah daerah menegaskan penetapan HET akan menjadi dasar pengendalian harga bagi seluruh pelaku usaha BBM. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan tidak terjadi perbedaan harga yang mencolok antar pengecer di lapangan.

Kepala Bidang Perdagangan Usman Lalupi menyatakan kebijakan HET akan segera diberlakukan dalam waktu dekat. “Kami akan menetapkan HET agar harga BBM terkendali dan tidak memberatkan masyarakat di Halmahera Timur,” ujarnya, Jumat 24 April 2026.

Ia menegaskan seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah secara menyeluruh. Pelanggaran terhadap ketentuan harga akan dikenakan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Penetapan HET juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Langkah ini menjadi bagian upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika harga energi nasional.

Selain itu pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menyesuaikan kondisi pasar serta kebutuhan masyarakat di Halmahera Timur.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran harga BBM di lapangan. “Kami mengajak masyarakat ikut mengawasi karena perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama,” kata Usman, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate