Kanwil Kemenkum Malut Dorong Potensi Wisata Berbasis Indikasi Geografis

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mendukung pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis melalui program Geographical Indication (GI) Tourism yang diluncurkan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu 18 November 2026

Dukungan tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, yang hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, dalam kegiatan peluncuran program nasional tersebut.

Topan menilai GI Tourism sebagai peluang strategis untuk mengembangkan produk unggulan daerah menjadi daya tarik wisata. Menurutnya, program ini tidak hanya memperkenalkan kekhasan produk lokal, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat dan daerah.

“GI Tourism merupakan pendekatan baru dalam mengembangkan produk lokal indikasi geografis setiap daerah sebagai objek wisata. Ini akan memberikan pengalaman baru bagi para wisatawan, dan meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan daerah termasuk di Maluku Utara,” ucap Topan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa GI Tourism merupakan upaya mengintegrasikan pelindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, dengan pengembangan sektor pariwisata.

“Keberhasilan perlindungan indikasi geografis tidak semata-mata diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, melainkan dari sejauh mana produk tersebut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat penghasilnya,” ujar Supratman.

Menurut Supratman, pemerintah perlu mengubah orientasi pengembangan indikasi geografis, dari yang sebelumnya berfokus pada pendaftaran dan perlindungan hukum menjadi pemanfaatan produk untuk meningkatkan nilai ekonomi.

Melalui pendekatan tersebut, produk khas daerah tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas, tetapi juga dikembangkan menjadi pengalaman wisata yang memperkenalkan sejarah, budaya, proses produksi, pengetahuan lokal, serta kehidupan masyarakat di daerah asalnya.

“Kita ingin menghubungkan pelindungan hukum dengan pengembangan nilai ekonomi,” ucapnya.

Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati. Ia menyebutkan bahwa kecenderungan wisatawan saat ini semakin mengarah pada pengalaman autentik dengan mengenal budaya, kuliner, serta keunikan lokal di setiap destinasi.

Menurutnya, kekayaan budaya dan produk lokal Indonesia merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa pelaksanaan GI Tourism mencakup penguatan pemasaran produk indikasi geografis melalui marketplace, pendampingan penyusunan konsep dan paket wisata bersama Kementerian Pariwisata, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui program GI Smart Preneur.

Supratman berharap pengembangan GI Tourism dapat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat produsen, dan pelaku usaha.

Melalui program ini, produk indikasi geografis diharapkan semakin dikenal luas, sektor pariwisata daerah semakin berkembang, serta masyarakat di wilayah asal produk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Keikutsertaan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara dalam peluncuran GI Tourism menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan potensi kekayaan intelektual daerah sebagai salah satu kekuatan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat di Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Kanwil Kemenkum Malut Dorong Pelaku Usaha Daftarkan Merek Produk

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara terus mendorong masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk melindungi identitas produk melalui pendaftaran Merek.

Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan layanan konsultasi dan pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) di Loket Pelayanan Terpadu Kanwil Kemenkum Malut.

Layanan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai tata cara pendaftaran Merek, termasuk persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, mengatakan bahwa pelayanan konsultasi merupakan bentuk komitmen institusinya dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum kepada masyarakat.

“Perlindungan Merek menjadi hal penting bagi pelaku usaha karena berkaitan dengan kepastian hukum atas identitas produk maupun jasa yang dipasarkan. Selain itu, kepemilikan Merek yang telah terdaftar dapat memberikan nilai tambah bagi usaha dan meningkatkan daya saing produk lokal,” ujar Topan.

Topan menegaskan, pihaknya akan terus mengoptimalkan pelayanan agar masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai dalam proses pendaftaran Merek.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Malut, Rian Arvin, menyatakan bahwa pendampingan kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual.

Ia menjelaskan, melalui konsultasi tersebut, petugas Bidang KI memberikan penjelasan terkait tahapan pendaftaran Merek secara daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Materi konsultasi meliputi penelusuran Merek, penentuan kelas barang atau jasa, pengisian formulir permohonan, hingga pembayaran biaya pendaftaran sesuai ketentuan.

Selain itu, pemohon juga diberikan informasi mengenai dokumen yang perlu dipersiapkan, seperti identitas pemohon, label atau logo Merek, surat pernyataan kepemilikan Merek, serta keterangan alamat dan jenis barang atau jasa yang akan didaftarkan.

Petugas turut mengingatkan pentingnya melakukan penelusuran Merek sebelum mengajukan permohonan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terdapat persamaan pada pokoknya dengan Merek yang telah terdaftar sehingga dapat meminimalkan potensi kendala dalam proses pemeriksaan.

Kanwil Kemenkum Malut berharap layanan konsultasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Merek. Dengan mendaftarkan Merek, pelaku usaha tidak hanya melindungi identitas produknya, tetapi juga memiliki aset Kekayaan Intelektual yang dapat menunjang perkembangan usaha.

Melalui Bidang Kekayaan Intelektual, Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan informasi dan pendampingan kepada masyarakat guna mendorong peningkatan pendaftaran Merek serta memperkuat perlindungan hukum bagi produk unggulan daerah.


Sumber: RRI Ternate

Kanwil Kemenkum Malut Ungkap Tantangan Pembentukan Regulasi Daerah

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengungkap sejumlah tantangan dalam pembentukan produk hukum daerah, mulai dari kondisi geografis kepulauan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga belum optimalnya pelibatan Kanwil dalam perencanaan regulasi daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, saat menjadi pemapar dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V.

Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, Mia memaparkan kondisi empiris perencanaan dan harmonisasi produk hukum daerah di Maluku Utara. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan”.

Dalam pemaparannya, Mia menjelaskan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang belum melibatkan Kanwil Kemenkum dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Selain itu, perencanaan regulasi dinilai belum sepenuhnya berdasarkan skala prioritas dan belum terkoordinasi secara terpadu.

Tantangan serupa juga ditemukan dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda), seperti keterbatasan tenaga perancang, pemilahan produk hukum yang akan diharmonisasi oleh pemerintah daerah, serta belum optimalnya kepatuhan daerah dalam melaksanakan harmonisasi terhadap Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda.

“Kondisi geografis kabupaten/kota di Maluku Utara yang berbasis kepulauan menjadi salah satu tantangan nonteknis dalam perencanaan dan perancangan peraturan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan keterbatasan sarana prasarana infrastruktur serta kendala jaringan ketika kegiatan dilaksanakan secara daring,” ujar Mia.

Meski menghadapi berbagai kendala, Kanwil Kemenkum Maluku Utara terus mengoptimalkan fasilitasi perencanaan dan harmonisasi produk hukum daerah. Berdasarkan data Januari hingga 10 November 2026, Kanwil Kemenkum Malut telah melaksanakan 30 kali fasilitasi perencanaan produk hukum daerah, mengharmonisasi 34 Peraturan Daerah, serta 114 Peraturan Kepala Daerah.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan setiap regulasi memiliki substansi yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.

“Kanwil Kemenkum perlu dilibatkan sejak tahap awal perencanaan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” ujar Topan.

Sebagai langkah perbaikan, Mia mendorong penguatan koordinasi antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah, khususnya melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan mengenai harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.

Dialog Nasional tersebut bertujuan menghimpun pandangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah terkait perencanaan, perancangan, kualitas substansi regulasi, serta kapasitas kelembagaan dalam pembentukan produk hukum daerah.

Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Marthin Billa, serta dihadiri Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus B.A.N. Liow.

Menutup paparannya, Mia berharap DPD RI dapat memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Kanwil Kemenkum, terutama dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas di wilayah kepulauan.

Dukungan aksesibilitas dan sarana pendukung harmonisasi juga diperlukan agar pelayanan pembentukan produk hukum daerah dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara secara optimal.


Sumber: RRI Ternate

IWIP Paparkan Upaya Transformasi Industri Hijau dalam Forum Global

Wina – PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memaparkan strategi transformasi industri hijau yang dijalankan di kawasan industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam forum UNIDO Circular Economy and Green Industry Week di Wina, Austria, pada 2–4 November 2026. Strategi tersebut mencakup pengembangan ekosistem industri terintegrasi, penerapan ekonomi sirkular, serta pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.

Partisipasi dalam forum yang diselenggarakan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) ini menjadi kesempatan bagi IWIP untuk berbagi pengalaman mengenai pengembangan kawasan industri berkelanjutan sekaligus bertukar gagasan dengan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai negara.

Pada 3 November 2026, ESG Manager IWIP, Li Yumo, menyampaikan paparan utama berjudul “Circular Economy and Sustainability in the Nickel Supply Chain” dalam sesi bertema “Reshaping Industrial Supply Chains for a Circular Economy”. Sesi tersebut mempertemukan perwakilan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintah, asosiasi industri, lembaga investasi, dan mitra pembangunan untuk membahas upaya mewujudkan rantai industri nikel yang lebih berkelanjutan.

Dalam paparannya, Li Yumo menjelaskan bahwa IWIP mengembangkan model kawasan industri yang mengintegrasikan kegiatan pertambangan dengan berbagai fasilitas pengolahan dan industri hilir dalam satu kawasan. Melalui pendekatan ini, sumber daya dapat dimanfaatkan secara bertahap sesuai dengan karakteristik dan peruntukannya.

Keterhubungan antarfasilitas industri juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan material dan energi.

Lebih lanjut, Li menjelaskan bahwa transformasi industri hijau IWIP tidak hanya berfokus pada pengembangan fasilitas industri, tetapi juga mencakup penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.

“Bagi IWIP, keberlanjutan harus diwujudkan melalui tata kelola perusahaan yang efektif dan transparan, perlindungan lingkungan, penerapan rantai pasok yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengembangan industri yang lebih rendah karbon dan ramah lingkungan,” ujar Li Yumo.

Sejalan dengan strategi tersebut, IWIP secara bertahap mengembangkan ekosistem industri yang mencakup kegiatan pertambangan, pengolahan nikel, produksi material baterai, manufaktur baterai, hingga produksi kendaraan berat berbasis energi baru. Pengembangan ini bertujuan memperkuat keterhubungan proses produksi sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Pengembangan ekosistem tersebut ditandai dengan seremoni ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan peletakan batu pertama 11 proyek industri hilir pada Oktober 2026. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan upaya IWIP dalam memperluas pengolahan sumber daya menjadi produk berteknologi dan bernilai tambah lebih tinggi.

Dengan terkonsentrasinya berbagai sektor industri dalam satu kawasan, IWIP juga memiliki peluang untuk mendorong kolaborasi antar sektor, mengoptimalkan pemanfaatan material dan energi, serta mendukung penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam kegiatan industri. Selain menyampaikan paparan utama, IWIP juga memperkenalkan praktik pengembangan kawasan melalui buku kumpulan studi kasus, stan pameran tematik, dan video promosi.

Melalui berbagai media tersebut, IWIP memberikan informasi mengenai pengembangan ekosistem industri yang menghubungkan kegiatan pertambangan dan pengolahan serta upaya mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Model pengembangan ini juga mendapat apresiasi dari sejumlah pemangku kepentingan yang hadir.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, perwakilan IWIP bersama tim proyek Industrial Parks for Sustainable Development (IP4SD) dari UNIDO turut mengevaluasi hasil kerja sama pada tahap sebelumnya dan membahas prioritas pengembangan untuk tahap selanjutnya.

Pembahasan mencakup pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan, penguatan rantai pasok mineral yang berkelanjutan, peningkatan efisiensi energi, penerapan ekonomi sirkular, pengembangan investasi dan masyarakat, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja industri.

Deputy to the Director General and the Managing Director of the Directorate of Technical Cooperation and Sustainable Industrial Development UNIDO, Ciyong Zou, menyampaikan apresiasi atas kerja sama strategis IP4SD dengan Tsingshan Holding Group. Ia berharap kedua pihak dapat terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar pelaksanaan proyek di IWIP berjalan efektif serta menghasilkan praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan kawasan industri berkelanjutan di tingkat global.

Ke depan, IWIP akan terus memperkuat pengembangan kawasan melalui integrasi industri, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular. Upaya ini juga didukung melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, asosiasi industri, perusahaan tenant, pelanggan di sektor hilir, dan lembaga keuangan.

Melalui langkah tersebut, IWIP berupaya mendorong transformasi industri hijau, memperkuat hilirisasi mineral, serta mengembangkan kawasan industri berkelanjutan berkelas dunia.


Sumber: RRI Ternate

AMDAL Belum Disahkan, Ketua DPRD Haltim Minta Proyek Feni Disetop

Haltim – Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, meminta pemerintah daerah menghentikan sementara pembangunan PT Feni Halmahera Timur (FHT). Permintaan tersebut menyusul dugaan pelanggaran ketentuan lingkungan karena perusahaan melakukan konstruksi sebelum dokumen AMDAL ditetapkan.

Idrus mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perluasan kawasan FHT belum memperoleh pengesahan. Prosesnya baru mencapai tahap pembahasan dan konsultasi publik, sementara pembangunan fisik sudah berjalan.

“Ternyata proses AMDAL untuk penambahan kawasan yang saat ini sedang dibangun memang sudah dibahas, tetapi belum ditetapkan. PT Feni Halmahera Timur nakal juga, seharusnya mereka menunggu sampai ada pengesahan atau penetapan AMDAL itu,” ujar Idrus kepada wartawan, Rabu 18 November 2026.

Ia menegaskan, konsultasi publik tidak serta-merta menjadi dasar bagi perusahaan untuk melanjutkan pembangunan sebelum AMDAL ditetapkan. Menurutnya, aktivitas konstruksi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berdekatan dengan permukiman warga dan fasilitas pendidikan.

Persoalan dokumen lingkungan tersebut juga menjadi salah satu tuntutan Aliansi Pemuda Buli. Idrus menilai perusahaan seharusnya menahan aktivitas pembangunan sampai seluruh ketentuan lingkungan terpenuhi.

“Ini keliru dari pihak Feni. Masa AMDAL belum selesai sudah membangun? Ini jelas bertentangan dengan ketentuan,” ucapnya tegas.

Idrus meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui instansi teknis segera memeriksa aktivitas pembangunan di lokasi proyek. Ia juga meminta penghentian sementara pekerjaan hingga proses penetapan AMDAL diselesaikan.

Permintaan tersebut turut mempertimbangkan keluhan terkait dampak pembangunan terhadap lingkungan sekolah di sekitar kawasan perusahaan. Siswa SLTP Satu Atap (Satap) disebut mulai merasakan dampak aktivitas konstruksi PT FHT.

“Pemerintah daerah melalui instansi teknis harus meninjau langsung dan menghentikan aktivitasnya sambil menunggu proses AMDAL disetujui. Sudah dikeluhkan bahwa siswa SLTP Satu Atap mulai merasakan dampak dari aktivitas pembangunan Feni karena lokasinya dekat dengan fasilitas sekolah,” ucap Idrus mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Kasat Lantas Tekankan Penindakan Humanis Selama Operasi Zebra di Ternate

Ternate – Operasi zebra dengan sandi Kie Raha 2026 di Maluku Utara resmi mulai berlangsung secara serentak tak terkecuali di Kota Ternate. Beberapa pelanggaran juga menjadi sasaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk menekan angka fatalitas korban kecelakaan di jalan raya.

Kasat Lantas Polres Ternate, Iptu. Moch Thilio Bintang Onasis saat dikonfirmasi, Rabu, 18 November 2026 menjelaskan, operasi zebra Kie Raha 2026 dilaksanakan selama 14 hari yang terhitung sejak tanggal 16 hingga 29 November nanti.

Dirinya menegaskan, beberapa pelanggaran yang akan dilakukan penindakan adalah pelanggaran kasat kata mulai dari pelanggaran tidak menggunakan helm baik pengendara maupun penumpang, berboncengan lebih dari dua orang, berkendara dalam keadaan mabuk hingga pengendara yang menggunakan knalpot racing.

“Ada beberapa pelanggaran yang akan diberikan teguran terutama pelanggaran yang tidak menyebabkan luka berat maupun meninggal dunia seperti tidak menggunakan plat atau nomor, spion dan lainnya,” katanya.

Dirinya juga mengakui, telah menekankan beberapa hal penting terutama cara bertindak anggotanya di lapangan selama pelaksanaan kegiatan operasi zebra berlangsung. “Anggota juga sudah disampaikan agar mengedepankan teguran dan penindakan secara humanis. Terkecuali, pelanggaran berat,” ucapnya.

Dirinya juga mengakui, selain penindakan secara langsung atau manual selama pelaksanaan operasi, pihaknya juga menggunakan tilang ETLE untuk pengendara yang memiliki plat kendaraan bodong maupun sudah tak berlaku.

“Kita gunakan 2 ETLE mobile yang dipegang oleh anggota saat di lapangan. Makanya selain penindakan secara manual, kami juga melaksanakan penindakan menggunakan sistem elektronik,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Akhir Desember 2026, Dapur SPPG di Kepulauan Sula akan Bertambah

Sanana – Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kepulauan Sula bakal bertambah di akhir Desember 2026 mendatang. Koordinator BGN Kepulauan Sula, Muhajirin Limatahu saat dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini 10 dapur SPPG yang berada di Kepulauan Sula sudah aktif kembali.

“Sekarang semua sudah beroperasi. Saat ini baru 10 dapur yang beroperasi,” ujarnya, Rabu 18 November 2026.

Sementara itu, Muhajirin menambahkan, Desember 2026 akan bertambah dua dapur yang berada di Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Mangoli Barat. ” Akhir Desember dua dapur kembali diaktifkan yakni di Desa Dofa dan Desa Sekom,” ucapnya.

Sekedar diketahui 10 dapur SPPG itu tersebar di sejumlah desa dan kecamatan di Kepulauan Sula diantaranya, Desa Fukweu Kecamatan Sanana Utara, Desa Kabau, Kecamatan Sula Besi Barat. Selanjutnya, Desa Mangon, Desa Wai IPA, Desa Waibau, Desa Fogi yang berada di Kecamatan Sanana.

Selain itu, SPPG di Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah, Desa Waigoi, Kecamatan Sulabesi Timur, Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara. Serta Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah dan Desa Kou Kecamatan Mangoli Timur.


Sumber: RRI Ternate

Jelang Pensiun, Wakapolda Maluku Utara Minta Personel Tetap Produktif

Ternate – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara Brigjen Pol. Selamet Hariyadi, Rabu, 18 November 2026 membuka kegiatan pembekalan dan pelatihan keterampilan anggota Polri jelang purna tugas tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Royal Mix Sofifi dengan melibatkan perwakilan BRI, PT Asabri hingga Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara hingga para instruktur.

Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Slamet Haryadi menyampaikan, pelatihan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian institusi Polri terhadap personel yang akan memasuki masa pensiun. Agar memiliki kesiapan mental, keterampilan, serta perencanaan yang matang dalam menghadapi kehidupan setelah berdinas.

Menurutnya, purna tugas bukan berarti berakhirnya aktivitas maupun pengabdian, melainkan menjadi babak baru untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Melalui tema “Siap Pensiun Bahagia”, Wakapolda mengajak seluruh peserta mempersiapkan diri dengan prinsip SIAP, yakni Sehat, Ikhlas, Aktivitas yang bermanfaat, dan Produktif.

Ia juga menekankan tiga hal penting yang perlu dipersiapkan menjelang masa pensiun, yaitu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kesejahteraan, serta tetap aktif dan produktif melalui berbagai kegiatan positif.

Wakapolda berharap para peserta dapat mulai merencanakan kegiatan maupun usaha sejak masih aktif berdinas. Sehingga ketika memasuki masa purna tugas sudah memiliki bekal keterampilan dan usaha yang dapat dikembangkan.

Selain itu, Wakapolda menyoroti besarnya peluang usaha di Provinsi Maluku Utara, khususnya pada sektor pertanian dan bidang usaha lainnya. Menurutnya, masih banyak kebutuhan bahan konsumsi masyarakat yang didatangkan dari luar daerah sehingga kondisi tersebut dapat menjadi peluang ekonomi bagi para personel yang akan memasuki masa pensiun.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan dukungan informasi dan pembekalan dari sejumlah instansi, di antaranya BRI, PT Asabri, serta Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara. Materi yang diberikan mencakup pengelolaan keuangan, program layanan, kewirausahaan, hingga keterampilan di bidang pertanian dan peternakan.

Wakapolda juga mengingatkan pentingnya mengelola keuangan keluarga secara bijaksana, membangun jejaring dan kemitraan, serta tetap menjaga nama baik institusi Polri meskipun telah memasuki masa purna tugas.

“Purna tugas bukan akhir dari pengabdian. Status boleh berubah, tetapi semangat pengabdian dan kontribusi kepada masyarakat harus tetap terjaga,” katanya. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi personel Polda Maluku Utara dalam menyongsong masa purna tugas yang sehat, bahagia, sejahtera, dan tetap produktif.


Sumber: RRI Ternate