Kasus Korupsi Rp1,4 Miliar Mencuat, Polisi akan Tetapkan Mantan Anggota Dewan Halbar

Halbar – Polres Halmahera Barat segera memasuki tahap penentuan tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran Program Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal (PIID-PEL) tahun anggaran 2019 senilai Rp 1,4 miliar.

Tiga calon tersangka telah dikantongi penyidik, salah satunya diduga merupakan mantan anggota DPRD Halmahera Barat yang berperan sebagai pihak penyedia.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran dugaan kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar. Angka tersebut merupakan bagian terbesar dari total anggaran program yang seharusnya digunakan untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal di desa-desa Kabupaten Halmahera Barat.

Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat, IPTU Prayuda Bima mengatakan, penyidik telah mengantongi tiga calon tersangka. Namun, penetapan resmi masih menunggu penyelesaian gelar perkara di Polda Maluku Utara.

“Penyidik sudah mengantongi tiga calon tersangka. Untuk penetapan tersangka, kami masih menunggu proses gelar perkara di Polda Maluku Utara,” kata Prayuda pada media ini, Rabu (14/10/2026).

Prayuda mengungkapkan, penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan penggunaan anggaran PIID-PEL tahun 2019. Penelusuran dilakukan untuk memastikan proses pengadaan barang, realisasi kegiatan, hingga pertanggungjawaban anggaran dalam program tersebut.

Dugaan kerugian negara yang mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar menjadi salah satu fokus utama penyidikan. Polisi berupaya mengungkap bagaimana anggaran sekitar Rp 1,4 miliar itu digunakan dan siapa saja pihak yang diduga bertanggung jawab.

Besarnya nilai kerugian tersebut membuat pengusutan perkara ini menjadi perhatian serius. Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri setiap tahapan penggunaan anggaran agar dugaan penyimpangan dapat diungkap secara menyeluruh.

Selain menelusuri penggunaan anggaran, penyidik juga mendalami dugaan ketidaksesuaian dokumentasi pengadaan barang dalam program PIID-PEL.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, foto-foto yang digunakan sebagai bukti pengadaan diduga merupakan dokumentasi barang milik pemerintah, bukan dokumentasi yang secara langsung membuktikan bahwa barang tersebut benar-benar diadakan melalui program PIID-PEL.

Dugaan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena berkaitan dengan kecocokan antara dokumen pertanggungjawaban dan realisasi pengadaan di lapangan.

Penyidik perlu memastikan apakah ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Sorotan lain tertuju pada seorang mantan anggota DPRD Halmahera Barat yang diduga berperan sebagai pihak penyedia dalam pelaksanaan program tersebut.

Kendati demikian, status hukum dan peran pihak yang dimaksud masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Penetapan tersangka baru dapat dipastikan setelah penyidik menyelesaikan tahapan yang diperlukan sesuai ketentuan hukum.

Polres Halmahera Barat juga terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan kelengkapan berkas perkara dan mengantisipasi kekurangan administrasi maupun materiil.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak kejaksaan guna memastikan kelengkapan berkas perkara dan mengantisipasi kekurangan materiil maupun formil dalam proses pemberkasan,” tandasnya.

Sekedar di ketahui, ke tiga calon tersangka yang telah dikantongi dan dugaan kerugian negara lebih dari Rp 1,1 miliar, penyelesaian gelar perkara di Polda Maluku Utara menjadi tahapan penting sebelum penetapan tersangka diumumkan secara resmi.


Sumber: Kierahapost

Para Nelayan Bagang di Desa Bobaneigo Keluhkan Harga Ikan Ngafi Anjlok

Jailolo Selatan – Hasil tangkapan ikan ngafi (teri) nelayan bagang di Desa Bobaneigo Madihutu, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, anjlok drastis. Dari sebelumnya mampu mencapai 1–2 ton per bulan, kini nelayan hanya memperoleh sekitar 200 kilogram.

Kondisi ini membuat penghasilan nelayan menurun tajam. Padahal, ikan ngafi menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir di desa tersebut.

Pemilik bagang Nilam 01, Habibu, mengungkapkan bahwa hasil tangkapan saat ini jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ketidakpastian jumlah ikan yang diperoleh setiap kali melaut semakin membebani nelayan.

“Penghasilan ikan ngafi per bulan tidak sebanding dengan tahun sebelumnya. Dulu nelayan bisa menghasilkan 1 sampai 2 ton per bulan, tetapi sekarang tidak lagi menjanjikan,” ungkap Kamarudin kepada media, baru-baru ini di desa Bobaneigo.

Ia mengatakan, saat ini hasil tangkapan hanya berkisar 200 kilogram per bulan dengan harga tertentu sesuai jenis dan ukuran ikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hasil tangkapan paling banyak hanya mencapai 500 kilogram per musim.

“Biasanya paling banyak 500 kilogram per musim, tetapi sekarang tidak menentu berapa banyak ikan yang didapat setiap kali melaut,” ujarnya.

Menurut Kamarudin, para nelayan hingga kini belum mengetahui secara pasti penyebab penurunan hasil tangkapan ikan ngafi tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena usaha bagang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat setempat.

Di Desa Bobaneigo, terdapat sekitar 120 bagang yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan. Hasil tersebut umumnya dibeli langsung oleh pedagang pengumpul atau dibo-dibo, kemudian dipasarkan ke Ternate.

Harga ikan ngafi bervariasi, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 120.000 per kilogram, bergantung pada jenis dan ukurannya. Ikan ngafi super dijual sekitar Rp 120.000 per kilogram, jenis tengah atau halus Rp 100.000 per kilogram, ukuran sedang Rp 80.000 per kilogram, sedangkan jenis goris sekitar Rp 50.000 per kilogram.

Di tengah penurunan hasil tangkapan, nelayan berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kondisi yang mereka hadapi. Mereka meminta perhatian serius, terutama dalam penyediaan fasilitas penangkapan ikan yang dinilai masih kurang memadai.

“Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan fasilitas tangkap yang kurang memadai, agar nelayan bisa lebih terbantu dalam menjalankan usaha ini,” tutup Kamarudin.


Sumber: Kierahapos

Kasus Korupsi Dana Hibah KONI, Kejati Diminta Segera Tetapkan Oknum DPRD Malut

Ternate – Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera menetapkan mantan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Maluku Utara, Djasman Abubakar, serta sejumlah oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah KONI senilai Rp 12 miliar.

Desakan keras tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejati Maluku Utara, Jumat (16/10/2026).

Massa menilai penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2024 harus segera dituntaskan dan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum.

Koordinator lapangan, Nurcholis DJ Hi. Mahmud, dalam orasinya meminta Kejati Maluku Utara bertindak tegas terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.

Menurut Nurcholis, dugaan korupsi dana hibah KONI merupakan persoalan serius karena menyangkut penggunaan uang negara. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diusut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana kepada pihak-pihak yang diduga menerima uang.

“Jangan sampai penanganan kasus ini berhenti tanpa kepastian. Kami mendesak Kejati Maluku Utara segera memanggil, memeriksa kembali, dan menetapkan tersangka apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum,” tegasnya dalam aksi tersebut.

Massa juga menyoroti dugaan aliran uang ratusan juta rupiah yang disebut menyeret sejumlah pihak, termasuk unsur DPRD Provinsi Maluku Utara dan mantan Ketua KONI.

Atas dasar itu, Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia secara khusus mendesak Kejati Maluku Utara segera menetapkan tersangka Djasman Abubakar, Haryadi Ahmad, serta Alan Kubais, mantan anggota DPRD Maluku Utara dari Partai NasDem, terkait dugaan keterkaitan mereka dengan perkara dana hibah KONI tersebut.

Mereka meminta penyidik menelusuri setiap aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta mengambil langkah hukum berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti.

Nurcholis menegaskan, penanganan perkara ini harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurutnya, dugaan penyimpangan dana hibah senilai Rp12 miliar tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa karena berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.

Massa juga mendesak Kejati Maluku Utara menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan.

Dalam aksi tersebut, massa menekankan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mereka merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

“Kami berharap Kejati Maluku Utara tidak hanya mengusut dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang mendukung,”tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, tuntutan tersebut merupakan pernyataan pihak demonstran. Dugaan keterlibatan nama-nama yang disebutkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum, dan penetapan tersangka menjadi kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti yang sah.

Front Perjuangan Anti Korupsi Indonesia menegaskan akan terus mendorong pengusutan kasus tersebut hingga memperoleh kejelasan hukum.


Sumber: Kierahapos

Menteri Bahlil Minta Kontraktor Lokal Harus Dapat Ruang di Industri Pertambangan

Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya membuka ruang yang lebih luas bagi pengusaha dan kontraktor lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri pertambangan. Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memastikan investasi sumber daya alam memberikan manfaat nyata bagi daerah penghasil.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 pada 18 September 2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi dalam Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kehadiran kebijakan ini menjadi momentum bagi pelaku usaha daerah untuk memperjuangkan kesempatan yang lebih adil dalam rantai pasok industri pertambangan, khususnya di wilayah penghasil mineral dan batubara.

Kepmen ESDM 365/2026, Penggunaan Afiliasi Diatur

Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 mengatur mekanisme persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.

Ketentuan ini menjadi perhatian karena penggunaan perusahaan afiliasi dalam kegiatan jasa pertambangan berkaitan langsung dengan struktur pengadaan barang dan jasa di kawasan pertambangan.

Melalui pengaturan tersebut, penggunaan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus mengikuti mekanisme persetujuan Menteri ESDM sesuai ketentuan yang berlaku.

Kebijakan ini bukan berarti seluruh perusahaan afiliasi dilarang beroperasi. Namun, penggunaannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan jasa pertambangan dapat berjalan secara tertib dan memberikan ruang persaingan yang sehat.

Bagi kontraktor lokal, pengaturan tersebut menjadi peluang untuk mendorong keterbukaan rantai pasok dan memperluas partisipasi perusahaan daerah dalam kegiatan ekonomi pertambangan.

Bahlil Soroti Terbatasnya Ruang Pengusaha Daerah

Dalam sebuah acara di Emtek Media, Bahlil Lahadalia menyoroti terbatasnya kesempatan yang diperoleh pengusaha lokal di tengah besarnya investasi yang masuk ke daerah.

Ia menilai, aktivitas industri pertambangan semestinya tidak hanya memberikan keuntungan kepada perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha di sekitar wilayah operasional.

Persoalan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan pelaku industri untuk membangun pola kemitraan yang lebih terbuka, transparan, dan berkeadilan.

Pengusaha daerah perlu memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyediaan barang, jasa, dan berbagai kebutuhan operasional perusahaan pertambangan sesuai kemampuan serta persyaratan yang berlaku.

Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan produksi dan ekspor, tetapi juga mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat di daerah penghasil.

Kontraktor Lokal Harus Mendapat Kesempatan yang Adil

Rantai pasok pertambangan mencakup berbagai sektor usaha, mulai dari penyewaan alat berat, transportasi, logistik, konstruksi, pemeliharaan peralatan, katering, hingga layanan pendukung operasional lainnya.

Sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mengembangkan perusahaan daerah, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi lokal.

Namun, keterlibatan kontraktor lokal membutuhkan dukungan nyata. Selain keterbukaan informasi pengadaan, perusahaan daerah juga memerlukan akses pembiayaan, sertifikasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, standar keselamatan, dan kepastian pembayaran.

Karena itu, pelaksanaan kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada pengaturan penggunaan perusahaan afiliasi. Transparansi pengadaan dan kesempatan yang proporsional bagi perusahaan lokal juga menjadi bagian penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat.

Maluku Utara Harus Menangkap Momentum

Bagi Maluku Utara, persoalan rantai pasok pertambangan memiliki arti strategis. Aktivitas pertambangan nikel dan industri pengolahan mineral di Halmahera Tengah serta kawasan lainnya menciptakan kebutuhan besar terhadap barang dan jasa pendukung.

Kondisi tersebut semestinya menjadi peluang bagi kontraktor lokal untuk meningkatkan kapasitas dan mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi industri.

Pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan perusahaan pertambangan perlu membangun komunikasi yang konstruktif agar pelaku usaha setempat memahami persyaratan serta peluang pengadaan yang tersedia.

Kontraktor lokal juga perlu didorong untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat permodalan, memenuhi standar keselamatan kerja, dan membangun kemitraan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, perusahaan pertambangan perlu memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesempatan bagi pengusaha daerah harus diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kompetensi dan standar operasional industri.

Kekayaan Tambang Harus Memberikan Manfaat bagi Daerah

Keadilan ekonomi di sektor pertambangan tidak cukup diukur melalui nilai investasi, volume produksi, atau besarnya ekspor. Manfaat pembangunan juga harus tercermin dalam pertumbuhan perusahaan lokal, penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah penghasil.

Penetapan Kepmen ESDM Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 menjadi momentum untuk mengawal tata kelola jasa pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan dan membuka peluang usaha yang lebih adil.

Bagi Maluku Utara, tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa kontraktor lokal yang memenuhi persyaratan benar-benar memiliki kesempatan berpartisipasi dalam rantai pasok industri nikel.

Jangan sampai daerah hanya menjadi tempat berlangsungnya eksploitasi sumber daya alam, sementara sebagian besar peluang usaha dan manfaat ekonomi justru dinikmati oleh kelompok usaha dari luar daerah.


Sumber: Kompas

𝐆𝐢𝐛𝐫𝐚𝐧 dan pendukungnya 𝐀𝐤𝐚𝐧 𝐌𝐞𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 Musuhnya 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢 𝐊𝐢𝐚𝐦𝐚𝐭

Jakarta – Tensi politik di tanah air kini membara. Di Jagat maya, nama Gibran terus berseliweran. Ia menjadi sasaran tembak. Kata-kata gulingkan, habisi, mundurkan, KO-kan, penjarakan, akrab pada namanya. Kubu anti Gibran terus bersatu dalam satu hati, satu tujuan: membalas dendam politik kesumat mereka.

Pasca keluarnya putusan MK, kubu anti Jokowi-Gibran ini terus bersorak. Mereka merasa punya amunisi canggih baru untuk menghantam Gibran. Amunisi itu berupa Keputusan MK yang mengatakan bahwa ijazah SMA Gibran atau yang disetarakan, tidak ditemukan.

Bagi mereka, kata “tidak ditemukan” sama dengan tidak ada, kosong, nihil. Itu berarti Gibran tidak tamat SMA. Tidak tamat SMA berarti tidak memenuhi syarat menjadi cawapres. Tidak memenuhi syarat menjadi cawapres, berarti tidak boleh lagi menjadi wapres seperti saat ini. Jadi Gibran harus tamat.

Upaya melengserkan Gibran terus mencuat. Kubu anti Gibran terus memanaskan dan memprovokasi situasi. Berbagai isu dan ancaman dilontarkan. Gibran harus mundur, harus malu, harus tahu diri, harus mengerti, harus menyerah dan meninggalkan jabatan sebagai wapres. Ini adalah ekspektasi numero uno kubu anti Gibran.

Bersamaan dengan himbauan mundur, lontaran ancaman terus digelorakan membabi buta. Gibran dilaporkan kepada Bareskrim terkait dugaan pemalsuan surat keterangan atau keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024. KPU juga dilaporkan kepada sejumlah instasi.

Gibran juga diancam akan dimundurkan, dilengserkan dipeople-power-kan ala Amin Rais. Selain itu sedang digodok sejumlah orang agar Gibran digoreng dan ditumis di DPR lewat hak menyatakan pendapat. Nantinya Gibran diaduk lewat sidang Paripurna DPR, digiring ke MK, dibawa ke sidang istimewa MPR dan akhirnya dilengserkan secara tragis. Ngeri.

Lalu bagaimana respon kubu Gibran dan Gibran sendiri?

Para pendukung Gibran yang disebut ‘silent majority’ bersikap bertahan ala catenacio Italia atau parkir bus ala Mourinho. Beberapa pasukan berani mati, tampil ke depan bermanufer di hadapan musuh. Mereka adalah relawan militant Gibran 08. Relawan ini sedang menyusun pertahanan parit dari gemburan dahsyat drone kubu lawan.

Gibran sendiri terlihat santai. Ia sudah dibekali oleh Jokowi untuk tetap tenang di tengah badai sedahsyat apapun. Gibran tentu tidak bisa ditangani oleh Bareskrim walaupun ada 12 triliun laporan. Mengapa? Karena sepanjang Gibran belum dinonaktifkan secara politik dari jabatannya sebagai wapres, maka dia kebal pada sentuhan aparat.

Gibran juga tentu tidak mau mundur begitu saja. Enak saja. Di antara 280 juta penduduk Indonesia, Gibran sudah jadi wapres. Orang numero duo di Indonesia. Ini jabatan yang sama sekali tidak gampang diperoleh. Jutaan orang merindukan jabatan wapres. Mundur dengan legowo begitu saja? Tidak Ferguso.

Ekspektasi kubu lawan agar Gibran mundur dengan sukarela adalah mimpi seekor kodok merindukan puteri kahyangan dari bulan. Jadi Gibran sama sekali tidak akan mundur. Itu khayalan konyol. Tidak ada alasan untuk mundur selain hanya memenuhi birahi politik lawannya.

Gibran terlihat santai saja menghadapi isu bergulirnya hak menyatakan pendapat di DPR. Gibran sudah membaca situasi di DPR. Mayoritas kubu di DPR adalah pengusung Prabowo Gibran. Jika tidak ada halilintar menyambar luar biasa, DPR tidak mudah begitu saja melengserkan Gibran.

Melengserkan Gibran sebagai wapres sama dengan menciptakan kekacauan konyol di DPR. Majunya Gibran menjadi cawapres Prabowo adalah adalah kunci solidnya pendukung Prabowo. Jika Gibran lengser, maka kubu partai politik di DPR akan berebutan kursi wapres.

Jika AHY yang maju, maka Muhaimin memberontak. Jika Bahlil yang maju, Erick Thohir membangkang. Intinya mereka akan saling terkam, saling cakar, saling gencet, saling bantai dan baku hantam. Dan akhirnya kursi wapres bisa jatuh bagai durian runtuh ke pelukan Puan Maharani dari PDIP. Relakan jabatan wapres diambil oleh Puan? Tidak rela bos.

Lalu bagaimana pelengseran Gibran lewat pintu people power ala Amin Rais? Ini tidak gampang. Harus dipicu dulu oleh krisis moneter, krisis ekonomi dan turunnya mahasiswa. Sejauh ini mahasiswa di berbagai universitas adem ayem. Tidak ada yang ribut seperti Roy Suryo. Ekonomi juga tidak susah-susah amat. Beras masih kita ekspor dan MBG masih lancar-lancar saja.

Himbauan Gibran mundur sendiri tidak akan terjadi. Itu hanya harapan pemuda kampung pengangguran yang tidak sanggup membeli celana dalam merindukan berpacaran dengan Sandrinna Michelle.

Hak menyatakan pendapat juga di DPR tidak akan terjadi. Itu mimpi basah di siang bolong. Kecuali ada 7 juta massa di Monas dan ada bandar yang menggelontorkan dana 500 Miliar untuk biaya demo yang belum tentu ada hasilnya, baru DPR pura-pura rapat.

Jadi Gibran tetap kokoh. Tegar dan berdiri tegap. Tahan banting. Tetap kuat dan terus bersinar. Ia seperti batu karang yang kokoh dan sulit dirobohkan. Namun ia akan terus dihabisi dan digoyang sampai kiamat. Dan karena itu ia juga akan terus melawan musuhnya sampai kiamat.


Penulis: Asa’aro Lahagu

Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Apresiasi Sinergi TNI-Polri dan Instansi Terkait dalam Pengamanan Kunjungan Presiden

Halteng – Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI, Polri, serta instansi terkait atas keberhasilan pelaksanaan Pengamanan Very Very Important Person (PAM VVIP) dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Pengamanan tersebut dilaksanakan untuk mendukung kelancaran kunjungan kerja Presiden RI dalam rangka meresmikan 11 titik hilirisasi di wilayah Maluku Utara. Seluruh rangkaian pengamanan dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan kesiapsiagaan, koordinasi, dan sinergi antarsatuan maupun instansi yang terlibat.

Pemantauan dan pengecekan dilaksanakan pada setiap objek sasaran yang menjadi lokasi kunjungan Presiden RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi keamanan di seluruh titik kegiatan, mulai dari menjelang kedatangan Presiden, selama berlangsungnya kunjungan kerja, hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

Dalam kesempatan terpisah, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, S.E., M.M., menegaskan pentingnya koordinasi dan pemantauan secara berkelanjutan di lapangan guna memastikan situasi keamanan tetap terkendali.

“Hal ini untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Walaupun di setiap area penempatan personel ada Dansubnya, namun kita harus selalu koordinasi satu sama lain untuk keamanan dan kenyamanan serta kondusifitas wilayah yang dikunjungi,” ujar Pangdam.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat menyapa karyawan IWIP dalam kunjungan kerja di wilayah Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. (Foto: Pendam Moloku Kie Raha/iGMtv)

Sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Pangkogasgabpad), Pangdam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah melaksanakan tugas pengamanan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, keberhasilan pengamanan merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh unsur yang terlibat dalam mendukung agenda kenegaraan tersebut.

Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh prajurit dan instansi terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan PAM VVIP, sehingga kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di wilayah Maluku Utara dapat berjalan tertib, lancar, dan aman sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan soliditas dan sinergi TNI-Polri bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pengamanan VVIP. Pangdam berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus dipertahankan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas ke depan serta menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah Maluku Utara.


Sumber: Pendam Moloku Kie Raha

Prabowo Resmikan 11 Proyek Hilirisasi Rp180 Triliun di Halmahera Tengah, Maluku Utara

Halteng – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan proyek hilirisasi senilai US$ 10,2 miliar atau Rp180 triliun di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada Kamis (8/10/2026).

Nilai US$10,2 miliar itu diantaranya adalah peluncuran 11 proyek program hilirisasi serta ekspor perdana baterai kendaraan listrik (Electric Vehichle/EV).

11 proyek hilirisasi itu diantaranya, komersialisasi 4 proyek industri dan memulai pembangunan 7 proyek industri baru yang semuanya bertempat di kawasan IWIP Halmahera Tengah.

“Hari ini kita akan meluncurkan ekspor perdana baterai kendaraan listrik kemudian kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di Kawasan Weda Bay Industrial Park,” terang Presiden RI Prabowo, dalam peresmian, dikutip Jumat (9/10/2026).

Prabowo mengucapkan selamat kepada semua pihat dan semua elemen dari dalam dan luar negeri. Baik mitra yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk bersama membangun suatu kesejahteraan bersama dan menciptakan kemakmuran bersama.

“Saudara-saudara apa yang dihasilkan dalam berapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan, untuk itu saya di sini tegaskan komitmen pemerintah RI, untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang di tanamkan di bumi Indonesia,” tegas Prabowo.

Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Rosan P Roeslani menjabarkan bahwa proyek yang diresmikan ini merupakan proyek strategis di Kawasan IWIP yang menjadi rangkaian investaso di Indonesia. Di mana

“Di mana total investasinya akan mencapai US$ 10,2 miliar atau kurang lebih Rp 180 triliun. Dari 10 itu, Bapak Presiden, 4 proyek sudah selesai dan baru selesai dan melakukan seremonial komersial dan juga ekspor senilai US$ 3,4 miliar yang sudah selesai,” terang Rosan.

10 Proyek hilirisasi itu , bergerak di berbagai bidang, diantaranya material baterai berbasis nikel, produksi baterai, aluminium elektrolit, alat berat berbasis listrik. “Itu yang sudah selesai, Bapak,”

Kemudian yang akan digerakkan groundbreaking adalah material baterai berbasis nikel juga, separator baterai EV. “Dan ini adalah yang pertama, elektrik baterai EV, dan juga aluminium elektrolit aluminium elektrolit ada dua, dan juga alat berat berbasis listrik yang akan dibangun untuk truk dan juga pertambangan dan juga industri, dan juga photovoltaic glass untuk solar energi industri, Bapak Presiden,” lapor Rosan.

Berikut daftar proyek dan pemiliknya:

– Ekspor Produk olahan nikel mixed hydroxide precipitate (MHP) dari PT Blue Sparking Energy

– Bahan baku baterai berupa nickel manganese cobalt (NMC) dan lithium ferro phosphate (LFP) dari PT REPT Batero Indonesia

– Aluminium elektrolitik dari PT Pioneer Aluminium Industries

– Komponen alat berat berbasis EV dari PT XCMG Indonesia Manufacturing.

Groundbreaking Hilirisasi

– PT Guang Ching Nickel Cobalt

– PT Inno Prima Material

– PT Tinci Materials Indonesia

– PT Weda Bay Aluminium

– PT Bintang Karya Aluminium

– PT Flat Solar Energy Indonesia

– PT Foton Guangqing Motor Indonesia


Sumber: CNBC-Indonesia

Panglima TNI Tunjuk Mayjen TNI Nefra Firdaus Jadi Pangdam Moloku Kie Raha yang Pertama

Ternate – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akhirnya menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Nefra Firdaus, untuk memimpin Kodam Moloku Kie Raha yang pertama di Maluku Utara.

Danrem 152/Baabullah Ternate Brigjen TNI Enoh Solehudin membenarkan adanya penunjukan pimpinan baru Komando Daerah Militer (Kodam) Moloku Kie Raha oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Mayjen TNI Nefra Firdaus sebelumnya dipercaya sebagai Kepala Staf Kodam (Kasdam) XV/Pattimura Ambon Maluku.

“Memang benar untuk pimpinan baru Kodam Moloku Kie Raha sudah ditunjuk oleh bapak Panglima TNI,” kata Brigjen TNI Enoh Solehudin saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).

“Beliau sebelum dipercaya jabat Pangdam Moloku Kie Raha ia menjabat sebagai mantan Kasdam XV/Pattimura,” bebernya.

Jenderal bintang satu di Korem 152 Baabullah Ternate ini juga mengatakan, dengan adanya penunjukan pimpinan baru Pangdam Moloku Kie Raha ini maka ia akan direncanakan mengikuti pelantikan jabatan oleh Panglima TNI di Jakarta.

“Mungkin hari ini dilantik oleh Bapak Panglima TNI di Cilacap Jawa Tengah bersamaan dengan lima Kodam lainnya juga,” katanya mengakhiri.

Dengan diresmikannya Kodam Moloku Kie Raha, secara resmi Maluku Utara sudah menjadi bagian tersendiri setelah sebelumnya masih masuk dalam teritorial Kodam XV/Pattimura Ambon.

Kehadiran Kodam Moloku Kie Raha ini menjadi bagian penting sebab selama 27 tahun pemekaran Provinsi Maluku Utara, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1999 melalui UU Nomor 46 Tahun 1999, Maluku Utara baru resmi memiliki Komando Daerah Militer (Kodam) sendiri.

Kehadiran Kodam Moloku Kie Raha yang baru ini membawa angin segar bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Maluku Utara.

Lokasi Kodam Moloku Kie Raha ini nantinya akan berada di eks lahan HGB 03 milik PT Darko yang berlokasi di Sofifi, Ibu kota Provinsi Maluku Utara.

Namun sementara akan beraktivitas di kantor Korem 152 Baabullah Ternate yang beralamat di jalan AM Khamaruddin nomor 1 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate.

Sementara aktivitas kantor Korem 152 Baabullah Ternate direncanakan akan berkantor di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Toloko Kota Ternate beralamat di jalan Batu Angus, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara.


Sumber: TribunTernate