Ganti Rugi Belum Terbayarkan, PT MMC Disarankan Adukan Pemda Morotai ke Mendagri

Ternate – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, didesak segera melaksanakan kewajiban pembayaran ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar kepada PT Morotai Marine Culture (MMC). Desakan ini menyusul putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, namun hingga kini dinilai belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, M. Bahtiar Husni, menilai sikap Pemkab Pulau Morotai tersebut tidak mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam menghormati dan menjalankan setiap putusan pengadilan.

Bahtiar menegaskan, kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.TBL di Pengadilan Negeri Tobelo. Bahkan, perkara tersebut telah berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), dengan putusan yang menyatakan PT MMC berhak menerima ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar dari Pemkab Pulau Morotai.

“Dengan putusan itu, Bupati Rusli Sibua harus profesional. Kalau Bupati juga tidak menghormati putusan pengadilan, itu artinya tidak taat hukum,” ujar Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, pemerintah daerah seharusnya segera mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan anggaran pembayaran ganti rugi tersebut dalam APBD tahun berikutnya. Menurutnya, persoalan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.

Ia juga mengingatkan, apabila kewajiban tersebut tidak diakomodasi dalam APBD Perubahan maupun APBD Tahun Anggaran 2027, pihak PT MMC dapat melaporkan persoalan itu kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Presiden Republik Indonesia.

“Masalah ini pihak PT MMC juga bisa melaporkan ke Kemendagri, karena Pemkab Morotai tidak mempunyai itikad baik atas pengembalian yang sudah inkrah dalam putusan,” katanya.

Selain menempuh jalur pelaporan kepada pemerintah pusat, Bahtiar menyebut PT MMC juga dapat berkoordinasi dengan pengadilan untuk mendorong pelaksanaan eksekusi putusan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan, apabila tahapan teguran atau aanmaning pertama telah dilakukan tetapi belum dipatuhi, proses dapat dilanjutkan dengan aanmaning kedua. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mendorong pihak yang berkewajiban agar segera melaksanakan isi putusan pengadilan.

“Kalau sudah aanmaning pertama, maka bersama-sama dengan pengadilan untuk aanmaning kedua. Supaya melihat objek lain yang bisa disita oleh pengadilan. Langkah ini, jika Pemkab Morotai tidak mau melakukan ganti rugi melalui APBD tahun berikutnya. Intinya pengadilan juga punya kewenangan untuk menjalankan isi putusan itu,” katanya, menegaskan.

Diketahui, gugatan perdata PT MMC terhadap Pemkab Pulau Morotai terdaftar di Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2012/PN.TBL dan berlanjut hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Dalam putusan perkara tersebut, PT MMC dinyatakan berhak memperoleh ganti rugi sebesar Rp92,5 miliar.

Adapun pelaksanaan putusan dalam perkara ini berkaitan dengan kewajiban penganggaran pembayaran ganti rugi melalui APBD Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, bukan berupa eksekusi terhadap objek tanah maupun bangunan.


Sumber: RRI Ternate

Kadis Abubakar Pantau TKA, 21.773 Siswa Malut Tentukan Potret Mutu Pendidikan

Ternate – Sebanyak 21.773 siswa kelas XII SMA, SMK, SMALB, madrasah, dan SMA Kristen di Maluku Utara mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) mulai Senin, 26 Oktober 2026. Pada hari pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara menemukan sejumlah kendala teknis, mulai dari keterlambatan tautan pengawasan hingga pengaturan komputer di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, meninjau pelaksanaan TKA melalui Pusat Dukungan dan Posko Tim Teknis serta Pendampingan Penyelia di SMK Negeri 2 Ternate. Ia didampingi Sekretaris Dikbud Sofyan dan Kepala Bidang Pembinaan SMK, Makmur.

Dalam peninjauan tersebut, Abubakar berdialog dengan tim teknis yang dipimpin Adrian untuk memeriksa kondisi jaringan, kesiapan perangkat, serta sistem pemantauan pelaksanaan ujian di sekolah-sekolah.

“Alhamdulillah, pelaksanaannya berjalan dengan baik. Ada beberapa kendala teknis yang kami temui hari ini dan mudah-mudahan segera dilakukan perbaikan,” kata Abubakar.

Menurut dia, posko teknis menjadi pusat pemantauan pelaksanaan TKA di seluruh Maluku Utara. Sistem tersebut terhubung dengan sekolah-sekolah dan pusat, sekaligus mendukung pengawasan oleh perguruan tinggi yang mendapat penugasan sebagai penyelia.

Pengawasan itu juga membatasi keterlibatan pejabat daerah di ruang ujian. Abubakar mengatakan dirinya tidak diperkenankan masuk ke ruangan ketika TKA berlangsung. Ketentuan tersebut diterapkan untuk menjaga independensi dan integritas pelaksanaan tes.

Adrian menjelaskan, salah satu kendala pada hari pertama berkaitan dengan keterlambatan tautan pengawasan yang dihasilkan melalui sistem nasional dari Pusat Asesmen Pendidikan. Kondisi itu berdampak pada waktu pelaksanaan pengawasan oleh penyelia.

Selain itu, tim menemukan beberapa pengaturan komputer yang belum sesuai. Namun, kendala tersebut telah ditangani sehingga pelaksanaan tes secara umum tetap berlangsung lancar.

“Secara umum, pelaksanaan tetap berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Beberapa pengaturan komputer yang belum pas juga sudah diselesaikan,” ujar Adrian.

Pelaksanaan TKA di Maluku Utara dibagi dalam dua gelombang dengan tiga sesi pada setiap gelombang. Pengaturan tersebut disesuaikan dengan kesiapan sarana pendukung, terutama ketersediaan komputer, agar seluruh peserta dapat mengikuti tes sesuai jadwal.

Menurut Abubakar, pembagian sesi menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di sekolah. Pemerintah daerah juga akan menjadikan kendala pada hari pertama sebagai bahan evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar persoalan serupa dapat diminimalkan pada sesi berikutnya.

Pada hari pertama, mata pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia. Pelaksanaan TKA dijadwalkan berlangsung bertahap, dengan peserta mengikuti sesi masing-masing sesuai pembagian yang telah ditentukan.

Abubakar mengingatkan para siswa agar menjaga kesehatan dan mengerahkan kemampuan terbaik selama mengikuti tes. Ia menegaskan bahwa TKA tidak hanya mengukur kemampuan akademik peserta secara individual, tetapi juga menjadi salah satu instrumen untuk melihat gambaran mutu pendidikan di daerah.

Hasil TKA, kata dia, akan berkaitan dengan evaluasi capaian pendidikan, termasuk literasi dan numerasi. Pemerintah juga menaruh perhatian pada indikator akses pendidikan yang tercermin dalam rapor pendidikan.

“Karena sudah di lapangan, kami harapkan siswa-siswi menjaga kesehatan. Yang kedua, tampilkan kemampuan secara maksimal,” katanya.

Dikbud Maluku Utara berharap pelaksanaan TKA berjalan lancar hingga seluruh gelombang dan sesi selesai. Namun, bagi Abubakar, tantangan berikutnya bukan semata-mata menuntaskan pelaksanaan tes, melainkan memastikan hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mutu pendidikan di Maluku Utara.

Capaian tersebut nantinya akan memberikan gambaran mengenai kemampuan akademik siswa sekaligus menjadi salah satu bahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi aspek pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.


Sumber: RRI Ternate

Gubernur Sherly Tantang APINDO Malut Rebut Pasar Industri untuk UMKM

Ternate – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mempertemukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebutuhan kawasan industri. Menurut dia, peluang pasar bernilai ratusan miliar rupiah setiap bulan belum sepenuhnya dimanfaatkan pengusaha lokal karena keterbatasan kapasitas produksi dan kualitas pasokan.

Sherly menyampaikan hal itu saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Maluku Utara periode 2026–2031 di Muara Hotel, Ternate, baru-baru ini.

Ia meminta APINDO Maluku Utara berkoordinasi dengan pengurus pusat dan pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan perusahaan industri, termasuk Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan Harita Group. Pemetaan itu mencakup kebutuhan bahan pangan, tenaga kerja terampil, serta berbagai barang dan jasa yang selama ini masih didatangkan dari luar Maluku Utara.

Menurut Sherly, hasil pemetaan tersebut perlu dihubungkan langsung dengan UMKM dan tenaga kerja lokal. Dengan begitu, pelatihan dan pendampingan usaha dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar, bukan sekadar mengejar jumlah kegiatan.

“Karena kawasan industri selalu bilang kami mau beli dari Maluku Utara, tetapi supplier di Maluku Utara tidak bisa menyiapkan kuantitas yang kita butuhkan secara berkelanjutan dan stabil, tidak bisa menyuplai dengan harga yang ekonomis, tidak bisa menyuplai dengan spesifikasi yang kita butuhkan,” kata Sherly.

Pernyataan itu menyoroti persoalan yang dihadapi pelaku usaha lokal di tengah berkembangnya industri pengolahan mineral di Maluku Utara. Keberadaan kawasan industri membuka pasar yang besar, tetapi peluang tersebut tidak otomatis menjadi pendapatan bagi UMKM apabila mereka belum mampu memenuhi standar pembeli.

Sherly mengatakan, nilai kebutuhan pasar kawasan industri mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan. Karena itu, pemerintah dan APINDO perlu membantu pengusaha lokal meningkatkan kapasitas produksi, produktivitas, dan kualitas barang maupun jasa.

Ia juga meminta APINDO memanfaatkan jaringan nasionalnya untuk menghubungkan pengusaha lokal dengan investor, akses pelatihan, serta pengetahuan pengelolaan usaha. Materi pendampingan, kata dia, perlu mencakup manajemen perusahaan, pengelolaan arus kas, pendirian badan usaha, hingga penyusunan kontrak yang menguntungkan kedua belah pihak.

“Karena sebagai kawasan industri hanya karena menjadi sama-sama anggota APINDO bukan berarti mereka akan membeli dari sesama anggota APINDO kalau kita tidak memenuhi kriteria yang ada,” ujar Sherly.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perluasan akses pasar harus diikuti peningkatan daya saing. Kedekatan dengan jaringan pengusaha saja tidak cukup untuk menjamin produk lokal terserap oleh industri.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kebutuhan perusahaan dapat diterjemahkan menjadi peluang usaha yang terukur bagi masyarakat setempat. Tanpa pemetaan permintaan, peningkatan keterampilan, dan jaminan konsistensi pasokan, belanja industri berisiko tetap mengalir ke pemasok dari luar daerah.


Sumber: RRI Ternate

Pengemudi Speedboat Mangga Dua Minta Aturan Pelayaran Malam Diterapkan Merata

Ternate – Sejumlah pengemudi speedboat di Pelabuhan Semut Mangga Dua, Kota Ternate, menggelar aksi protes terhadap penerapan pembatasan operasional pelayaran malam yang dinilai belum merata di sejumlah pelabuhan di Maluku Utara, Senin, 26 Oktober 2026. Aksi tersebut dipicu oleh pemberlakuan aturan yang dianggap hanya menyasar pada pelabuhan Semut Mangga Dua, sementara aktivitas pelayaran malam di pelabuhan lainnya masih terus berlangsung.

Ketua Koperasi Mutiara Mangga Dua, Iksan Adam, mengatakan para pengemudi speedboat pada dasarnya memahami dan mendukung kebijakan pembatasan pelayaran malam sesuai ketentuan yang berlaku, namun meminta agar penerapannya dilakukan secara adil di seluruh pelabuhan. Menurutnya, perbedaan penerapan di lapangan menimbulkan kecemburuan di kalangan pengemudi karena mereka merasa dibatasi ketika pelabuhan lain masih melayani penumpang pada malam hari.

“Pada dasarnya teman-teman tahu aturan itu dan tetap akan taat, tetapi yang menjadi persoalan adalah penerapannya di lapangan. Kalau memang ini aturan, kami berharap diberlakukan di semua pelabuhan supaya ada rasa keadilan,” ujar Iksan.

Iksan juga menjelaskan, pembatasan tersebut berkaitan dengan ketentuan keselamatan pelayaran bagi kapal berkecepatan tinggi sebagaimana mengacu pada edaran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2022. Ia menyebut, edaran terkait pembatasan operasional telah diterbitkan dan ditindaklanjuti melalui langkah koordinasi, namun pelaksanaan pengawasan di sejumlah pelabuhan dinilai belum berjalan secara seragam.

Persoalan serupa juga terjadi di Pelabuhan Sofifi, ketika penerapan pembatasan pelayaran malam memicu penolakan dari operator speedboat dan Organda angkutan darat. Iksan menyebut, bahwa muncul kekhawatiran penumpang akan dialihkan ke Pelabuhan Sidangoli apabila layanan speedboat pada malam hari tidak tersedia, sehingga berdampak pada pendapatan para pengemudi dan pelayanan transportasi masyarakat.

Menanggapi tuntutan tersebut, pihak koperasi telah menampung aspirasi para pengemudi dan menyampaikannya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) pada Jumat lalu. Dalam pertemuan tersebut, KSOP menyampaikan bahwa kebijakan itu merupakan ketentuan dari kementerian, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan pengaturan khusus bagi kondisi darurat dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Iksan berharap pemerintah dan pihak terkait segera menyepakati mekanisme yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pengemudi speedboat yang harus melayani kebutuhan transportasi masyarakat pada malam hari. Untuk sementara, pihak koperasi berupaya menindaklanjuti solusi yang ditawarkan melalui koordinasi dengan KSOP, dengan harapan pelayanan dapat berjalan dan tidak kembali menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

“Kami menawarkan solusi bagi teman-teman pengemudi speedboat, Kalau memang mau melanjutkan berlayar malam, tadi dengan ketentuan. Aturan yang bisa melindungi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebaiknya dibuatkan kesepakatan melalui koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait.” ujar Iksan, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

BPBD Malut Siapkan Skenario Penanganan Banjir Lintas Instansi

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyiapkan skenario penanganan banjir dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintah, TNI-Polri, hingga sektor swasta. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Kontingensi (Renkon) Hidrometeorologi Basah 2026 untuk memastikan respons terhadap bencana tidak berjalan sendiri-sendiri.

Penyusunan dokumen tersebut menjadi upaya pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di Maluku Utara. Persiapan mencakup pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, pendataan peralatan, hingga kebutuhan logistik masing-masing instansi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan penyusunan Renkon melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas dan menyempurnakan draf yang telah disiapkan BPBD.

Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Wilayah Sungai (BWS), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI-Polri, akademisi, fasilitator Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pihak swasta.

“Tujuannya adalah bagaimana BPBD bersama seluruh stakeholder bisa membahas draf Renkon banjir ini. Kita ingin memastikan semua pihak memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menghadapi potensi bencana,” kata Fehby di sela kegiatan penyusunan Renkon Hidrometeorologi Basah Provinsi Maluku Utara 2026 di Hotel Bela, Ternate, Selasa, 27 Oktober 2026.

Menurut Fehby, dokumen tersebut tidak sekadar menjadi pedoman administratif, tetapi juga menjadi acuan pembagian tugas dan pengerahan sumber daya ketika bencana terjadi.

Setiap instansi perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Pemetaan wilayah rawan serta tingkat kesiapsiagaan juga menjadi bagian dari perencanaan.

Pembagian tanggung jawab dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan saat penanganan banjir berlangsung. Dengan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap seluruh sumber daya dapat dikerahkan secara terpadu ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.

Fehby menegaskan penanggulangan bencana tidak dapat hanya dibebankan kepada BPBD. Keterlibatan instansi teknis dan unsur pendukung lainnya diperlukan, terutama dalam menangani dampak banjir yang membutuhkan penanganan infrastruktur, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

Penyusunan dokumen Renkon dijadwalkan berlangsung hingga 29 Oktober 2026. Setelah draf disepakati seluruh pemangku kepentingan, BPBD akan melanjutkan tahapan dengan menggelar gladi lapangan atau latihan bersama yang direncanakan berlangsung di Sofifi.

Latihan tersebut dimaksudkan untuk menguji kesiapan setiap instansi sekaligus memastikan skenario penanganan yang telah disusun dapat diterapkan ketika bencana benar-benar terjadi.

“Melalui penyusunan Renkon dan latihan bersama ini, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Fehby.


Sumber: RRI Ternate

Sambut Pangdam Baru, Kemenkum Malut Libatkan Babinsa Dukung 1.185 Posbankum

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan TNI untuk memperluas akses penyelesaian persoalan hukum di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung fungsi mediasi melalui 1.185 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Maluku Utara.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan sinergi dengan TNI menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program bantuan hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di daerah.

Hal tersebut disampaikan Topan saat menghadiri ramah tamah dan kenal sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, di Hotel Bella, Ternate, Kamis malam, 29 Oktober 2026.

Menurut Topan, keterlibatan Babinsa dalam mendukung Posbankum menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang dapat mendekatkan akses penyelesaian persoalan hukum kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses pelayanan.

“Kemenkum Malut menyambut baik kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin bersama TNI. Selain menjaga stabilitas keamanan, sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan, menjaga perdamaian, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan,” ujar Topan.

Ia berharap kepemimpinan Pangdam Nefra Firdaus dapat memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi vertikal dalam menjalankan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting bagi Maluku Utara yang memiliki wilayah geografis kepulauan, dengan delapan kabupaten dan dua kota. Kondisi ini membutuhkan kerja sama lintas sektor agar pelayanan pemerintahan dan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk menjawab tantangan pembangunan, memperluas konektivitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga kerukunan masyarakat.

Sementara itu, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus menyatakan komitmennya mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Ia menegaskan tugas Kodam tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap program pemerintah sesuai tugas dan kewenangan TNI.

Bagi Kemenkum Maluku Utara, penguatan kerja sama dengan Kodam diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan hukum sekaligus memperkuat penyelesaian persoalan masyarakat di tingkat akar rumput.

Kabid Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkum Maluku Utara, Muh. Kasim Umasangadji, menambahkan koordinasi antara instansi vertikal, pemerintah daerah, dan TNI diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Ramah Tamah Pangdam Moloku Kie Raha Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Antarlembaga di Malut

Ternate – Kegiatan ramah tamah dan kenal sambut Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, yang berlangsung di Hotel Bella Ternate, Kamis malam 29 Oktober 2026, menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga di Provinsi Maluku Utara.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha. Ia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurut Sarbin, kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kerukunan, serta memperkokoh persatuan di wilayah Maluku Utara.

Ia berharap, di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha dapat semakin memperkuat pelaksanaan tugas pertahanan wilayah sekaligus mendukung terciptanya stabilitas keamanan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Terlebih, kondisi geografis Maluku Utara yang terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota dengan karakteristik wilayah kepulauan yang terbentang luas membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat.

“Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas konektivitas antardaerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami juga turut mengapresiasi kontribusi TNI dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sarbin.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyambut baik kehadiran Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha. Menurutnya, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, serta instansi vertikal dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di Maluku Utara.

Topan juga mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara TNI dan Kemenkum Malut, khususnya dalam pelaksanaan program strategis, termasuk keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mendukung pelayanan dan mediasi permasalahan hukum masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah terbentuk di 1.185 desa dan kelurahan di Maluku Utara.

“Kemenkum Malut menyambut baik kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha untuk semakin memperkuat kerja sama yang telah terjalin bersama TNI. Selain menjaga stabilitas keamanan, sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan, menjaga perdamaian, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke wilayah kepulauan,” ungkap Topan.

Sementara itu, Pangdam XXVIII/Moloku Kie Raha, Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus, menyampaikan komitmennya untuk mendorong kemajuan Provinsi Maluku Utara melalui penguatan sinergi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta seluruh instansi terkait.

Ia menegaskan, kehadiran Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas pertahanan dan pemeliharaan keamanan, tetapi juga siap mendukung berbagai program pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan TNI.

“Melalui kerja sama yang erat dengan berbagai instansi pemerintah, diharapkan berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi bersama, sehingga mampu mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Muh. Kasim Umasangadji. Ia menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Hubungan koordinasi yang baik antara instansi vertikal, pemerintah daerah, dan unsur TNI diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga,” katanya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Kemenkum Malut Harmonisasi 133 Produk Hukum Daerah hingga Oktober

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara telah mengharmonisasi sebanyak 133 produk hukum daerah hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan 102 Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada).

Dari total tersebut, harmonisasi dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan bahwa harmonisasi bukan sekadar tahapan formalitas, melainkan langkah penting dalam memastikan lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas serta memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

“Tujuan harmonisasi Ranperda dan Ranperkada adalah memastikan keselarasan, kesesuaian, serta tidak adanya pertentangan norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari tumpang tindih aturan, serta menjamin agar peraturan yang dibentuk benar-benar bermanfaat bagi kepentingan publik,” ujar Topan, Jumat (30/10/2026).

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah dan DPRD agar dalam menyusun rancangan produk hukum daerah memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya terkait pengaturan tindak pidana.

Menurutnya, kualitas penyusunan Ranperda hingga implementasi peraturan daerah nantinya akan menjadi bagian dari penilaian dan evaluasi Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

“Perda yang dilahirkan harus memiliki dampak positif. Sebab, produk hukum tersebut akan menjadi salah satu instrumen penilaian dalam Indeks Reformasi Hukum masing-masing daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kakanwil, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah.

Menurutnya, proses tersebut diperlukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan memenuhi aspek formal maupun material, sekaligus memiliki landasan hukum yang tepat.

“Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada juga bertujuan menjaga agar rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar Mia.

Berdasarkan data Kanwil Kemenkum Maluku Utara, sebaran harmonisasi produk hukum daerah atas inisiasi pemerintah daerah meliputi Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebanyak 16 rancangan, Pemerintah Kota Ternate 5 rancangan, Kabupaten Halmahera Tengah 20 rancangan, Halmahera Utara 5 rancangan, Pulau Morotai 5 rancangan, Halmahera Selatan 11 rancangan, Kepulauan Sula 3 rancangan, dan Halmahera Timur 48 rancangan.

Sementara itu, usulan yang berasal dari DPRD meliputi Provinsi Maluku Utara sebanyak 4 rancangan, Halmahera Barat 2 rancangan, Halmahera Timur 5 rancangan, Halmahera Selatan 5 rancangan, serta Pulau Taliabu 1 rancangan.

Capaian tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kanwil Kemenkum Maluku Utara dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate