Bupati Haltim Ubaid Yakub Dukung Jalan Trans Kieraha Berganti Nama Fagogoru

Haltim – Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, menyatakan sepakat dengan usulan perubahan nama Jalan Trans Kieraha menjadi Jalan Trans Fagogoru. Sikap tersebut disampaikan Ubaid usai menghadiri peringatan HUT ke-36 Kabupaten Halmahera Tengah, Sabtu 31 Oktober 2026.

Ubaid menilai nama Trans Fagogoru lebih merepresentasikan identitas historis dan kultural masyarakat kedua kabupaten. Menurutnya, nama tersebut memiliki keterkaitan dengan falsafah Fagogoru yang mengandung nilai persaudaraan.

“Saya selaku Bupati Haltim, lebih sepakat kalau Jalan Trans Kieraha diganti menjadi Jalan Trans Fagogoru,” ucap Ubaid Yakub, Senin 2 November 2026.

Ia menilai nama Trans Kieraha masih terlalu umum untuk menggambarkan karakteristik masyarakat di kawasan tersebut. Sebaliknya, Fagogoru memiliki makna budaya yang melekat pada hubungan masyarakat Halmahera Timur dan Halmahera Tengah.

Ubaid berharap penggunaan nama Trans Fagogoru dapat memperkuat identitas budaya masyarakat di kedua wilayah. Penamaan tersebut juga diharapkan mempererat hubungan kekeluargaan dan kerja sama strategis antarkabupaten.

Sebelumnya, Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, telah mengusulkan perubahan nama Jalan Trans Kieraha menjadi Jalan Trans Fagogoru. Usulan tersebut disampaikan kepada Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat HUT ke-36 Halteng, Sabtu 31 Oktober 2026.

Ikram menyampaikan usulan itu setelah akses jalan penghubung Halmahera Tengah dan Halmahera Timur mulai dilalui masyarakat. Ruas Ekor-Kobe menjadi bagian jalur yang dibuka melalui kerja sama kedua pemerintah daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub atas dukungan pembukaan akses tersebut. Ikram juga mengaku telah meninjau jalur itu bersama jajaran pemerintah daerah beberapa hari sebelumnya.


Sumber: RRI Ternate

Gubernur Sherly Definitifkan Rosita Alkatiri Pimpin RSUD Chasan Boesoirie

Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda akhirnya menetapkan Rosita Alkatiri sebagai Direktur definitif RSUD Dr. Chasan Boesoirie Ternate. Pelantikan Rosita dilakukan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin, 2 November 2026.

Penetapan Rosita tertuang dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/Kep/JPTD/MU/010/10/Roman/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.

Pelantikan tersebut disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Maluku Utara dr. Julys Giscard Kroons dan Kepala Biro Organisasi.

Sebelum ditetapkan sebagai direktur definitif, Rosita telah menjabat Pelaksana Tugas Direktur RSUD Chasan Boesoirie sejak 28 April 2026. Penunjukan itu berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/SP-MU/048/IV/2026.

Selain memimpin rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut, Rosita juga menjabat Wakil Direktur Pelayanan RSUD Chasan Boesoirie.

Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir mengatakan jabatan yang diemban Rosita merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada atasan, tetapi juga kepada Tuhan.

“Untuk itu, amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan profesional, agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan,” kata Samsuddin.

Penetapan direktur definitif ini diharapkan memperkuat kepemimpinan RSUD Chasan Boesoirie dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara.


Sumber: RRI Ternate

Halteng Pertahankan Insentif Warga di Tengah Efisiensi Anggaran

Halteng – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tetap membayarkan berbagai insentif masyarakat meski menghadapi efisiensi anggaran pada 2026. Kepastian tersebut disampaikan Bupati Ikram Malan Sangadji dalam peringatan HUT ke-36 Halteng, Sabtu 31 Oktober 2026.

Ikram menyebut, sebanyak 5.239 lansia dan 1.711 janda tetap menerima insentif. Bantuan juga diberikan kepada 773 anak yatim dan 461 penyandang disabilitas.

Selain itu, insentif tetap disalurkan kepada 7.806 ibu hamil dan menyusui. Tambahan penghasilan pegawai juga tetap dibayarkan meski terdapat efisiensi anggaran sekitar Rp961,03 miliar.

Dalam sambutannya, Ikram menjelaskan sejumlah program pembangunan yang telah dinikmati masyarakat. Program tersebut meliputi rumah layak huni, insentif sosial, serta bantuan bagi imam dan pendeta.

Ia menyebut, pemerintah daerah telah membangun lebih dari 3.000 unit rumah layak huni. Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.

Menurut Ikram, pembangunan rumah tersebut tidak menggunakan anggaran pemerintah pusat maupun provinsi. Ia menilai capaian itu didukung kemampuan fiskal daerah dan pengelolaan anggaran yang baik.

Di bidang pendidikan, sebanyak 5.119 mahasiswa tercatat menerima beasiswa daerah. Total realisasi anggarannya mencapai Rp66.563.648.023 untuk berbagai jenjang pendidikan.

Penerima beasiswa terdiri atas 4.186 mahasiswa S1 dan 835 mahasiswa S2. Selain itu, terdapat 16 mahasiswa S3 serta 61 mahasiswa kedokteran.

Penerima lainnya meliputi 15 mahasiswa profesi dokter dan enam mahasiswa dokter spesialis. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan menyiapkan sumber daya manusia unggul.

Dalam kesempatan itu, Ikram juga menyampaikan perkembangan pembukaan Jalan Lintas Fagogoru. Ia berterima kasih kepada Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub atas kerja sama membuka akses penghubung kedua daerah.

Ikram mengatakan, dirinya bersama jajaran pemerintah daerah telah meninjau langsung jalur tersebut beberapa hari sebelumnya. Ia melihat masyarakat mulai memanfaatkan jalan yang menghubungkan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

“Jalan Lintas Fagogoru adalah cerita tentang Fagogoru, yang berarti kasih sayang sesama saudara. Dua daerah ini memiliki falsafah Fagogoru,” ucapnya menambahkan.

Peringatan HUT ke-36 Halteng turut menghadirkan nuansa adat melalui tradisi perahu kora-kora. Bupati dan Wakil Bupati diarak menuju lokasi upacara dengan iringan lantunan saut lala.

Warga dari berbagai suku hadir mengenakan busana adat bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub.

Hadir pula Wali Kota Ternate Tauhid Soleman, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima. Pimpinan dan anggota DPRD Halmahera Tengah serta Halmahera Timur juga mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ikram mengajak masyarakat Fagogoru mensyukuri perjalanan 36 tahun Halteng. Ia menyebut persatuan, kerja keras, pengorbanan, dan tanggung jawab bersama menjadi bagian perjalanan daerah.

Ikram juga mengajak masyarakat merawat warisan leluhur dan mengevaluasi hasil pembangunan. Ia berharap nilai luhur falsafah Fagogoru terus menjadi pijakan menuju daerah maju, mandiri, sejahtera, dan bermartabat.


Sumber: RRI Ternate

Bupati Halteng Usulkan Jalan Trans Kieraha Berganti Nama Menjadi Trans Fagogoru

Halteng – Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, mengusulkan perubahan nama Jalan Trans Kieraha menjadi Jalan Trans Fagogoru. Usulan tersebut disampaikan kepada Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat HUT ke-36 Halteng, Sabtu 31 Oktober 2026.

Ikram menyampaikan usulan itu setelah akses jalan penghubung Halmahera Tengah dan Halmahera Timur mulai dilalui masyarakat. Ruas Ekor-Kobe menjadi bagian jalur yang dibuka melalui kerja sama kedua pemerintah daerah.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub atas dukungan pembukaan akses tersebut. Ikram juga mengaku telah meninjau jalur itu bersama jajaran pemerintah daerah beberapa hari sebelumnya.

“Terima kasih kepada Bupati Haltim yang telah membuka akses jalan dari Ekor hingga Kobe. Jalan ini saya usulkan dengan nama Jalan Lintas Fagogoru, karena kedua daerah ini memiliki hubungan falsafah,” kata Ikram.

Menurut Ikram, nama Fagogoru mencerminkan hubungan kekeluargaan masyarakat di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Nilai tersebut dinilai relevan untuk menjadi identitas jalan penghubung kedua kabupaten.

“Jalan Lintas Fagogoru adalah cerita tentang Fagogoru, yang berarti kasih sayang sesama saudara. Dua daerah ini memiliki falsafah Fagogoru,” ucapnya.

Sebelumnya, jalan penghubung tersebut dikenal dengan nama Jalan Trans Kieraha. Nama itu diberikan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.


Sumber: RRI Ternate

Gubernur Sherly Rombak Pejabat Eselon III dan IV di Pemprov Malut

Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda merombak sejumlah pejabat eselon III dan IV di lingkungan pemerintah provinsi. Mutasi ini mencakup pejabat di bidang pendidikan, kebencanaan, pertanian, hingga pengelolaan perbatasan.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin, 2 November 2026.

Salah satu pejabat yang mengalami pergeseran adalah Ismail Idris, yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara. Ia kini menempati jabatan Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Dalam mutasi tersebut, posisi Kepala Bidang Pembinaan SMA dipercayakan kepada Anton Toyib. Sementara itu, Ismail Idris juga tercatat dalam daftar pejabat yang dilantik sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah.

Berdasarkan lampiran Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/Kep/Kep/ADM/MU/009/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026, terdapat sepuluh pejabat yang mendapatkan penugasan baru.

Di bidang kebencanaan, Nasrun Salama ditunjuk sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Faisal Alfredo mengisi jabatan Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.

Sementara itu, Fregis Nitalessy menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Halmahera Utara. Rahmawati Umar ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Di sektor pendidikan, Sahril Totona menjabat Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai.

Adapun Risko Christian Azawailo dipercaya sebagai Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Olahan pada UPTD Balai Pengembangan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan.

Zainudin G. Kamal menempati posisi Kepala Seksi Penghapusan Aset UPTD Pengelola Aset Daerah BPKAD. Nadira Minabari menjadi Kepala Subbidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Batas Negara dan Pulau-Pulau Terluar.

Samsuddin A. Kadir mengatakan jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada atasan, tetapi juga kepada Tuhan.

“Untuk itu, amanah ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan profesional, agar pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan,” kata Samsuddin.

Menurut dia, penempatan pejabat harus diikuti dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Para pejabat diharapkan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Mutasi ini menjadi bagian dari penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemerintah daerah berharap perubahan penempatan pejabat dapat memperkuat kinerja organisasi dan mendorong pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Lantik 510 Anggota BPD se-Haltim, Bupati Ubaid Minta Desa Perkuat Pengawasan

Haltim – Sebanyak 510 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) resmi mengemban amanah baru di Halmahera Timur, Maluku Utara. Mereka akan memperkuat pengawasan pemerintahan desa sekaligus mengawal aspirasi masyarakat di 102 desa.

Pelantikan berlangsung dalam dua tahap yang mencakup seluruh wilayah Halmahera Timur. Tahap pertama digelar di Wasile dan tahap kedua berlangsung di Maba.

Sebanyak 275 anggota BPD dari 55 desa di lima kecamatan wilayah Wasile dilantik pada Rabu 28 Oktober 2026. Prosesi tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Wasile, Desa Batu Raja.

Sehari berikutnya, Kamis 29 Oktober 2026 sebanyak 235 anggota BPD dari 47 desa wilayah Maba dilantik. Pelantikan berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati Halmahera Timur.

Secara keseluruhan, anggota BPD yang dilantik tersebar di 102 desa pada 10 kecamatan. Mereka akan menjalankan masa bakti sesuai keputusan pengangkatan di masing-masing wilayah.

Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub menegaskan pelantikan bukan sekadar pergantian kepengurusan desa. Menurutnya, BPD harus menjadi penghubung kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah desa.

Ia meminta seluruh anggota kembali mempelajari aturan yang mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan BPD. Pemahaman regulasi menjadi bekal penting sebelum menjalankan tugas di tengah masyarakat.

“Saya mengajak seluruh anggota BPD untuk kembali membuka, membaca dan memahami aturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama undang-undang tentang desa serta regulasi lainnya yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas, dan kewenangan BPD,” ujar bupati Ubaid kepada RRI, Senin 2 November 2026.

Menurut Ubaid, BPD memiliki tanggung jawab menampung aspirasi warga dan membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Lembaga tersebut juga wajib mengawasi jalannya pemerintahan desa sesuai ketentuan.

Ia menegaskan fungsi pengawasan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh sekadar menjadi formalitas. Setiap kebijakan desa perlu ditelaah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“BPD dan kepala desa adalah dua institusi yang berdiri sejajar sebagai mitra. Keduanya harus saling bersinergi dan menjalankan fungsi masing-masing dengan baik,” ucapnya, tegas.

Ubaid juga meminta anggota BPD mengawal pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendapatan lainnya. Pengawasan sejak tahap perencanaan dinilai mampu mencegah penyimpangan program pembangunan.

Kepada anggota yang telah menjalani dua hingga tiga periode, Ubaid meminta mereka membimbing anggota baru. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat kelembagaan BPD di seluruh desa.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa. Musyawarah harus menjadi jalan utama dalam menyelesaikan persoalan di tingkat desa.

Pada pelantikan wilayah Wasile, Ubaid juga menyinggung dampak kemarau berkepanjangan yang melanda Halmahera Timur. Ia mengajak pemerintah desa dan BPD bersama-sama membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih.

Menutup sambutannya, Ubaid berharap seluruh anggota BPD mampu menjaga kepercayaan masyarakat selama menjalankan amanah. Ia menilai keberhasilan pembangunan desa bergantung pada sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan warga.

“Saya berharap anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan amanah secara optimal. Mereka harus memperjuangkan aspirasi warga dan memperkuat tata kelola desa yang transparan,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Bupati Ubaid Minta Perusahaan Tambang di Haltim Antisipasi Banjir dan Longsor

Haltim – Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, meminta perusahaan tambang mengantisipasi potensi bencana menjelang perubahan musim. Ia mengingatkan aktivitas pertambangan perlu disertai langkah mitigasi, baik menghadapi kebakaran hutan maupun ancaman banjir dan longsor.

Peringatan tersebut disampaikan Ubaid menyusul kemarau panjang yang melanda Halmahera Timur. Selain memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi tersebut juga meningkatkan perhatian terhadap potensi bencana saat musim hujan.

“Saya ingatkan kepada kita semua, terutama seluruh perusahaan pertambangan di Halmahera Timur agar melakukan mitigasi Karhutla yang saat ini cukup marak terjadi di Haltim,” kata bupati Ubaid, Senin 2 November 2026.

Ubaid mengaku prihatin dengan sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Halmahera Timur. Menurutnya, kondisi cuaca panas saat ini harus menjadi perhatian bersama melalui langkah pencegahan sejak dini.

“Ketika hari ini masih dalam kondisi panas, atau musim panas, tentu ada sesuatu yang harus kita mitigasi,” ujarnya.

Selain karhutla, Ubaid mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi ketika wilayah tersebut memasuki musim penghujan. Ia menyoroti risiko banjir dan tanah longsor, terutama di kawasan yang rawan terdampak.

“Nanti ketika kita masuk di musim penghujan itu pasti terjadi, itu sudah pasti terjadi longsor, terjadi banjir dan yang sangat luar biasa itu harus kita pastikan dari sekarang,” katanya menambahkan.

Karena itu, Ubaid meminta perusahaan tambang tidak menunda langkah pencegahan hingga musim hujan tiba. Perhatian khusus perlu diberikan pada area pertambangan yang bersinggungan langsung dengan akses transportasi masyarakat.

“Karena itu, kami mengimbau pihak industri pertambangan yang aktivitasnya bersinggungan langsung dengan jalan protokol, jalan utama, maupun jalan yang dilalui masyarakat agar segera melakukan perbaikan dan langkah-langkah pencegahan sejak sekarang, sebelum memasuki musim hujan,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan kondisi tanah, bebatuan, dan pepohonan di sekitar kawasan rawan perlu mendapat perhatian. Perusahaan diminta segera mengambil tindakan karena kondisi lingkungan yang kering berpotensi meningkatkan kerawanan saat hujan turun.

“Jangan tunggu musim hujan, karena sudah pasti batuan, tanah, pohon-pohon yang di sekitarnya itu pasti sudah labil karena kering dan berpotensi terjadi bencana. Harus segera ambil langkah,” ujarnya tegas.


Sumber: RRI Ternate

Gubernur Sherly Evaluasi Belasan Pejabat Eselon II dan IV, Hari ini Bakal Dilantik

Sofifi – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali melakukan perombakan birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi. Sebanyak 13 aparatur sipil negara (ASN) dari eselon II hingga IV dijadwalkan dilantik pada Senin, 2 November 2026.

Pelantikan tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis, di antaranya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Badan Penghubung.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, membenarkan rencana pelantikan tersebut saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Minggu, 1 November 2026.

Menurut Zulkifli, penempatan pejabat baru di sejumlah organisasi perangkat daerah itu merupakan bagian dari evaluasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pencapaian visi-misi Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

“Makanya di situ menjadi bahan evaluasi untuk mendorong beberapa pejabat yang berkompeten di situ untuk memperkuat itu, untuk mencapai target,” kata Zulkifli.

Ia mengatakan, seluruh ASN yang akan dilantik telah melalui proses evaluasi. Persyaratan administrasi juga telah dipenuhi, termasuk memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Zulkifli menegaskan, mutasi, promosi, dan demosi merupakan bagian dari kewenangan gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BKD, kata dia, telah menyiapkan seluruh kebutuhan administrasi pelantikan yang akan berlangsung di Kantor Gubernur Maluku Utara. Undangan juga telah dikirimkan kepada ASN yang akan menerima jabatan baru.

“BKD prinsipnya telah menyiapkan semua persiapan pelantikan besok di kantor gubernur. Undangan juga telah dikirim ke masing-masing ASN yang akan dilantik besok,” ujarnya.

Meski demikian, Zulkifli belum mengungkapkan nama-nama pejabat yang akan dilantik maupun rincian jabatan yang akan mereka tempati.

“Kita lihat saja besok, siapa saja yang akan diberi amanah menduduki jabatan,” katanya.

Perombakan kali ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memperkuat kinerja birokrasi, terutama pada organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.


Sumber: RRI Ternate