Bertahap Per 1 Januari 2027, Skema Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu

Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menetapkan sejumlah kebijakan terkait penataan aparatur sipil negara (ASN), khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan yang diputuskan pada 6 November 2026 tersebut mencakup pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu hingga kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027.

Informasi mengenai lima keputusan tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kebijakan ini juga mencakup penataan guru non-ASN, tenaga kesehatan, tenaga medis, serta sejumlah profesi lainnya.

Salah satu keputusan penting adalah pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang mulai dilaksanakan secara bertahap pada 1 Januari 2027. Namun, tidak seluruh pegawai langsung beralih status pada tanggal tersebut karena pelaksanaannya menyesuaikan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi.

Selama proses pengangkatan berlangsung, PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas seperti biasa. Pemerintah akan mengatur tahapan pelaksanaan agar proses perubahan status dapat berjalan sesuai ketentuan.

Dalam kebijakan tersebut, sejumlah kelompok profesi juga masuk dalam skema pengalihan menjadi pegawai instansi pusat. Mereka meliputi guru, tenaga kesehatan, serta PPPK Paruh Waktu yang bertugas sebagai pemadam kebakaran dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Guru akan menjadi PPPK di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, sedangkan tenaga kesehatan dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan Satpol PP akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ketentuan pengalihan ini akan diatur melalui Peraturan Presiden yang saat ini sedang disiapkan.

Adapun PPPK Paruh Waktu di luar kelompok profesi tersebut tetap diangkat menjadi PPPK pada instansi masing-masing, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, mereka tetap menjalankan tugas di instansi asal, sementara proses pengangkatan dilakukan secara bertahap.

Kebijakan ini mencakup berbagai profesi, tidak hanya guru dan tenaga kesehatan. Sejumlah profesi lain yang masuk dalam penataan tersebut antara lain dosen, tenaga medis, tenaga teknis, tenaga pelaksana, pemadam kebakaran, dan Satpol PP.

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada PPPK Penuh Waktu untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2027. Namun, perubahan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak berlangsung secara otomatis karena tetap harus melalui tahapan seleksi sesuai prinsip sistem merit.

Selain itu, guru non-ASN yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga batas waktu Desember 2024 memperoleh perpanjangan dan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 melalui pengaturan khusus. Ketentuan serupa juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.

Meski demikian, rincian pengaturan khusus tersebut belum dijelaskan secara terperinci. Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyampaikan ketentuan resmi setelah peraturan pelaksanaannya diterbitkan.

Penataan juga menyasar guru ASN yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah. Mereka akan dialihkan menjadi ASN pada instansi pusat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi guru binaannya serta Kementerian Agama bagi guru di lingkungan kementerian tersebut.

Kebijakan pengalihan guru ini bertujuan mendorong pemerataan tenaga pendidik dalam satu kerangka pengelolaan nasional. Sementara itu, pemerintah juga menetapkan rekrutmen CPNS dilaksanakan pada 2026 sebagai bagian dari kebijakan penataan kebutuhan aparatur negara.


Sumber: RRI Ternate

Diduga Otak Kasus Bansos Rp6 Miliar, Praktisi Hukum Desak Kejari Tetapkan Bupati Halbar Tersangka

Halbar – Praktisi hukum Maluku Utara, Agus Salim Tampilang, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat segera menuntaskan penyidikan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) senilai lebih dari Rp 6 miliar.

Ia meminta penyidik tidak hanya memeriksa saksi, tetapi juga mengusut dugaan keterlibatan Bupati Halmahera Barat, James Uang, yang disebut-sebut sebagai pihak di balik pengelolaan bantuan tersebut.

Agus menegaskan, penyidik harus berani mengambil langkah hukum apabila ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pejabat yang diduga memiliki peran penting dalam perkara tersebut.

Menurut Agus, keterangan terkait meninggalnya salah satu saksi yang sebelumnya mengetahui keberadaan barang bantuan perlu diluruskan. Ia menyebut, bantuan sosial tersebut bukan ditampung di dalam rumah saksi, melainkan di sebuah gudang yang berada di samping rumah.

“Jangan salah menyampaikan informasi. Barang bukti bansos itu berada di gudang samping rumah, bukan di dalam rumah. Klien saya telah menyampaikan langsung informasi tersebut sebelum meninggal dunia,” tegas Agus saat di konfirmasi, Sabtu (14/11/2026).

Ia juga mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang diterimanya dari klien, terdapat dugaan bahwa Bupati James Uang memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan bansos tersebut.

Bahkan, Agus menyebut beras yang disalurkan kepada masyarakat diduga tidak sesuai dengan daftar maupun spesifikasi bantuan yang seharusnya diterima para penerima manfaat.

“Secara terang klien saya menyampaikan bahwa Bupati yang bekerja. Bahkan beras yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang tercantum dalam daftar. Semuanya harus diperiksa dan dibuktikan,” ujarnya.

Agus mendesak Kejari Halmahera Barat mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Menurutnya, penyidik tidak boleh berhenti pada pemeriksaan sejumlah saksi, tetapi harus menelusuri siapa pihak yang mengatur, mengendalikan, hingga mengambil keputusan dalam pengadaan bansos tersebut.

“Kalau memang terbukti dan alat buktinya cukup, segera tetapkan tersangka. Jangan hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu. Harus ditemukan siapa otak intelektual di balik dugaan penyimpangan ini,” tandasnya.

Dugaan penyimpangan dana bansos lebih dari Rp 6 miliar tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya turut menjadi sorotan.

Dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam proses pengadaan juga menjadi salah satu aspek yang perlu didalami penyidik. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan anggaran, penunjukan penyedia, penetapan harga, proses pembelian, hingga pendistribusian bantuan kepada masyarakat.

Penyidik juga perlu menelusuri dokumen kontrak, bukti pembayaran, kesesuaian volume dan kualitas barang, serta aliran dana guna memastikan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.

Publik kini menanti keberanian Kejari Halmahera Barat untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Jangan sampai dugaan penyimpangan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat kecil hanya berhenti pada pemeriksaan saksi, sementara pihak yang terbukti bertanggung jawab tidak tersentuh hukum.

Hingga kini, dugaan penyimpangan dana bansos tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyidikan. Pemeriksaan maupun penyebutan nama Bupati James Uang tidak serta-merta membuktikan keterlibatan atau kesalahan pidana yang bersangkutan.

Namun, desakan agar perkara ini dibongkar hingga ke aktor utama semakin menguat. Kejari Halbar dituntut membuktikan bahwa penegakan hukum tidak pandang jabatan, termasuk ketika dugaan perkara menyangkut pejabat tertinggi di daerah.


Sumber: KierahaPost

Pemprov Malut Gelar Lomba Penciptaan Tari Kontemporer dengan Berhadiah Ratusan Juta

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak generasi muda merawat lingkungan melalui seni tari. Ajakan itu diwujudkan dalam lomba penciptaan tari kontemporer bertajuk Malut Bergerak: Dari Hutan ke Laut, Menjaga Kehidupan yang digagas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Utara.

Kompetisi ini tidak sekadar mencari koreografi terbaik. Gubernur Sherly Tjoanda ingin menjadikan panggung seni sebagai ruang untuk menyampaikan pesan tentang hubungan manusia dengan alam, mulai dari hutan, pesisir, hingga laut yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Maluku Utara.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maluku Utara, Tahmid Wahab, mengatakan lomba tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat, khususnya komunitas seni dan generasi muda, untuk terlibat dalam pelestarian tradisi dan kebudayaan daerah.

“Kami berharap masyarakat memanfaatkan lomba ini untuk menjadi bagian dari menjaga tradisi dan budaya melalui tarian,” kata Tahmid saat dikonfirmasi, Senin 16 November 2026.

Burung Bidadari Halmahera (Semioptera wallacii) dipilih sebagai salah satu sumber inspirasi utama penciptaan karya. Burung endemik Maluku Utara itu menjadi representasi kekayaan biodiversitas sekaligus simbol keterhubungan ekosistem hutan dan laut.

Peserta ditantang menerjemahkan karakter dan gerak burung tersebut ke dalam bahasa tari kontemporer. Proses penciptaan juga harus berpijak pada riset lokal, termasuk eksplorasi gerak tubuh, musik, dan kostum yang menggunakan pendekatan material serta identitas budaya setempat.

Kompetisi ini turut mendorong kolaborasi lintas disiplin. Karya tari tidak hanya dinilai dari kemampuan koreografi, tetapi juga eksplorasi musik secara langsung dan penyatuan unsur visual dalam pertunjukan.

Kepala Bidang Destinasi Disparekraf Maluku Utara, Kris Syamsudin, mengatakan pemerintah menggandeng koreografer Indonesia, Ekodance Company untuk memberikan pendampingan kepada para pemenang.

“Pak Eko nanti akan melakukan pendampingan. Kami sudah bertemu dengan beliau dan beliau sangat mendukung kegiatan Ibu Gubernur ini,” ujar Kris.

Keterlibatan koreografer tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas karya sekaligus membuka peluang bagi seniman muda Maluku Utara untuk tampil di panggung yang lebih luas.

Tiga peserta terbaik akan memperoleh hadiah dengan total nilai ratusan juta rupiah, termasuk penghargaan kostum terbaik. Mereka juga mendapatkan kesempatan mengikuti lokakarya dan pendampingan artistik.

Karya yang dihasilkan dari proses pendampingan itu dipersiapkan untuk dipentaskan pada tingkat internasional pada 20 Desember 2026.

Membuka Ruang bagi Seniman Muda

Panitia membuka kompetisi bagi sanggar seni dan komunitas tari dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara. Peserta berusia 16–27 tahun dengan formasi kelompok terdiri atas lima hingga tujuh penari.

Setiap kelompok wajib menampilkan karya berdurasi tujuh hingga sepuluh menit. Musik pengiring harus dimainkan secara langsung, dengan memadukan instrumen tradisional, etnik, maupun eksplorasi elektronik dan soundscape.

Penilaian karya dibagi ke dalam empat aspek. Kreativitas koreografi dan kebulatan tubuh memperoleh bobot 30 persen. Kedalaman konsep dan transformasi ide sebesar 25 persen, inovasi musik dan olah bunyi langsung 25 persen, serta penyatuan visual, kostum, dan ekosistem sebesar 20 persen.

Pendaftaran yang diperpanjang berlangsung pada 5–25 November 2026 hingga pukul 23.59 WIT. Perlombaan dan pengumuman pemenang dijadwalkan pada 2–3 Desember 2026 di Pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate.

Selanjutnya, para pemenang mengikuti pendampingan karya pada 4–7 Desember 2026 di Hotel Bela, Ternate.

Melalui kompetisi ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya mempertemukan pelestarian kebudayaan dengan kesadaran ekologis. Tantangannya bukan hanya melahirkan karya tari yang menarik, melainkan juga menghadirkan pesan bahwa menjaga hutan dan laut merupakan bagian dari merawat kehidupan masyarakat Maluku Utara.

Informasi pendaftaran dapat diperoleh melalui narahubung panitia, Kris Syamsudin, di nomor WhatsApp 0813-4010-0140.


Sumber: RRI Ternate

Angkut Jenazah Pakai Mobil Pick Up, Kepala Puskemas Jailolo Tolak Pakai Ambulans

Halbar – Ironis! Di tengah duka keluarga yang hendak mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, fasilitas kesehatan yang semestinya hadir membantu masyarakat justru menjadi sorotan.

Keluarga almarhumah Indafani mengaku terpaksa mengangkut jenazah menggunakan mobil pick up setelah permintaan meminjam ambulans Puskesmas Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Maluku Utara, tidak mendapatkan izin.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Senin (16/11/2026), saat keluarga membawa jenazah Indafani, mahasiswi asal Desa Malapat, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, dari Ternate menuju Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, untuk dimakamkan.

Indafani sebelumnya ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, pada Minggu (15/11/2026).

Sebelum bertolak dari Ternate sekitar pukul 05.00 WIT, keluarga mengaku telah berkoordinasi dengan RSUD Jailolo agar ambulans disiapkan untuk menjemput jenazah di Pelabuhan VIP Jailolo.

Namun, setibanya di Jailolo, ambulans RSUD diketahui sedang mengantar pasien rujukan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Keluarga pun berupaya mencari alternatif dengan meminta bantuan ambulans milik Puskesmas Jailolo.

Sayangnya, menurut pengakuan keluarga, upaya tersebut justru menemui jalan buntu. Kepala Puskesmas Jailolo disebut tidak memberikan izin peminjaman ambulans, meskipun keluarga telah menjelaskan bahwa mereka sedang menghadapi kondisi mendesak.

Alasan yang disampaikan, menurut keluarga, sopir ambulans tidak mengangkat telepon. Padahal, keluarga mengaku telah menyiapkan sopir sendiri sehingga pihak puskesmas tidak perlu lagi mencari pengemudi.

“Ini kondisi darurat. Kami membawa jenazah dari Ternate dan sudah menyiapkan sopir sendiri. Kami hanya meminta bantuan ambulans untuk mengangkut jenazah,” ungkap salah satu anggota keluarga kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Keluarga bahkan mengaku harus menunggu lebih dari satu jam, tetapi izin penggunaan ambulans tak kunjung diberikan.

“Kami tunggu kurang lebih satu jam, tetapi Kapus tidak mau meminjamkan mobil ambulans. Akhirnya kami terpaksa menggunakan mobil pick up untuk membawa jenazah menuju Desa Akediri,” kesal pihak keluarga.

Keputusan tersebut menyisakan kekecewaan mendalam bagi keluarga. Di saat membutuhkan bantuan fasilitas pelayanan publik untuk mengurus jenazah anggota keluarga, mereka justru harus mencari kendaraan alternatif demi memastikan proses pemakaman tetap berjalan.

Persoalan ini pun memunculkan pertanyaan serius mengenai kepekaan dan tanggung jawab pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Apalagi, ambulans merupakan fasilitas yang identik dengan pelayanan kemanusiaan, sehingga setiap permintaan bantuan dalam kondisi darurat semestinya mendapat perhatian dan penanganan yang jelas.

Keluarga menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Dinas Kesehatan, segera mengevaluasi pelayanan Puskesmas Jailolo dan meminta penjelasan langsung dari kepala puskesmas terkait alasan tidak diberikannya izin penggunaan ambulans.

Mereka berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebab, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan kepedulian, bukan justru menambah beban ketika sedang menghadapi situasi sulit.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Jailolo Nurmiswar dalam keterangannya mengakui adanya keterlambatan respons dari sopir ambulans yang menyebabkan keluarga korban mengalami kesulitan saat membutuhkan kendaraan untuk mengangkut jenazah dari Kota Ternate menuju Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, pihak Puskesmas Jailolo tidak pernah menolak permintaan masyarakat untuk menggunakan ambulans. Namun, sesuai standar operasional prosedur (SOP), kendaraan tersebut harus dibawa langsung oleh sopir yang bertugas karena di dalamnya terdapat peralatan medis.

“Saya sudah menyampaikan bahwa ambulans boleh digunakan. Tetapi sesuai SOP, ambulans harus dibawa oleh sopir karena ada peralatan medis yang menjadi tanggung jawab petugas,” jelas Nurmiswar.

Nurmiswar mengungkapkan, dirinya menerima telepon dari pihak keluarga sekitar pukul 06.45 WIT untuk meminta izin menggunakan ambulans guna mengangkut jenazah menuju Desa Akediri.

Saat itu, ia langsung memberikan izin dan meminta keluarga menghubungi sopir ambulans untuk mengatur penggunaan kendaraan.

Namun, upaya menghubungi sopir tidak langsung mendapat respons. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat beberapa panggilan telepon sekitar pukul 06.52 WIT dan 06.58 WIT. Sopir baru memeriksa telepon genggamnya sekitar pukul 07.14 WIT.

“Memang ada beberapa kali panggilan kepada sopir. Tetapi saat itu sopir sedang tidur sehingga tidak langsung mengangkat telepon. Ini yang menjadi persoalan dan tentu menjadi perhatian kami,” ungkapnya.

Akibat lambatnya komunikasi tersebut, keluarga akhirnya mengalami kendala dalam mendapatkan pelayanan ambulans hingga jenazah terpaksa diangkut menggunakan mobil pick up.

Atas kejadian yang menuai polemik tersebut, Nurmiswar menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan masyarakat.

Ia mengakui insiden tersebut menjadi catatan serius bagi pihak Puskesmas Jailolo, terutama terkait kesiapsiagaan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya secara pribadi dan atas nama Puskesmas Jailolo menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga. Kami tidak bermaksud mempersulit ataupun menolak pelayanan. Ini terjadi karena adanya miskomunikasi dan keterlambatan respons dari sopir,” tegasnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, pihak Puskesmas telah memberikan sanksi kepada sopir ambulans yang bersangkutan.

Bahkan, sopir tersebut diwajibkan menandatangani surat pernyataan resmi di atas meterai. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa apabila kelalaian serupa kembali terjadi, yang bersangkutan terancam diberhentikan dari lingkungan kerja Puskesmas Jailolo.

“Saya sudah memberikan sanksi kepada sopir. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, konsekuensinya adalah diberhentikan dari Puskesmas,” tandas Nurmiswar.

Tidak hanya memberikan sanksi, manajemen Puskesmas Jailolo juga berencana mengupayakan penambahan satu orang sopir cadangan.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelayanan ambulans tetap berjalan, terutama ketika masyarakat membutuhkan layanan darurat di luar jam kerja.

Meski demikian, rencana tersebut masih terkendala kemampuan anggaran. Nurmiswar menjelaskan, dana kapitasi yang dimiliki Puskesmas juga harus digunakan untuk membiayai honor sekitar 70 hingga 80 pegawai.

“Kami akan berupaya mencari solusi, termasuk kemungkinan menambah satu sopir cadangan. Tetapi tentu harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, Puskesmas Jailolo telah memiliki akun Facebook resmi bernama Puskesmas Jelolo yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi pelayanan, termasuk nomor kontak sopir ambulans.

Nurmiswar berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia menegaskan, petugas ambulans harus selalu siap siaga 1 x 24 jam dan memastikan telepon genggam tetap aktif agar kebutuhan masyarakat dapat segera direspons.

“Kami akan memublikasikan nomor kontak sopir ambulans agar masyarakat bisa langsung menghubungi petugas. Jangan sampai masyarakat membutuhkan pelayanan, tetapi terkendala komunikasi,” pungkasnya.


Sumber: Kierahapost

Polda Malut Gelar Operasi Zebra Kie Raha 2026, Fokus Cegah Kecelakaan jelang Nataru

Sofifi – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara resmi menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Kie Raha 2026, Senin, 16 November 2026. Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026, difokuskan pada upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, mengatakan peningkatan mobilitas masyarakat menjelang akhir tahun menjadi salah satu perhatian utama kepolisian. Aktivitas masyarakat diperkirakan meningkat di sejumlah pusat keramaian, tempat ibadah, bandara, hingga pelabuhan penyeberangan antarpulau.

“Kondisi ini tentu berpotensi menimbulkan kemacetan, meningkatnya pelanggaran, sekaligus risiko fatalitas korban kecelakaan lalu lintas,” ujar Arif saat dikonfirmasi RRI usai apel gelar pasukan.

Menurutnya, melalui Operasi Zebra Kie Raha 2026, seluruh personel yang terlibat harus mampu memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, serta kelancaran bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan menyambut Tahun Baru.

Ia menegaskan, berbagai potensi gangguan maupun hambatan lalu lintas harus diantisipasi sejak dini agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan aman dan tenang.

“Kita harus dapat meminimalkan segala bentuk hambatan dan potensi gangguan sejak dini agar masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang,” katanya.

Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Kapolda menekankan empat hal penting yang harus menjadi pedoman seluruh personel di lapangan. Pertama, melakukan deteksi dini dan pemetaan terhadap lokasi rawan kemacetan, rawan kecelakaan, serta titik-titik keramaian menjelang Natal dan Tahun Baru.

Kedua, mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif melalui penyuluhan serta tindakan persuasif. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas merupakan kebutuhan utama demi keselamatan bersama.

Ketiga, melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan transparan, baik melalui teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun teguran simpatik terhadap pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal.

Keempat, memperkuat sinergi dan komunikasi dengan TNI, pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta seluruh mitra kepolisian lalu lintas. Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan kondisi lalu lintas yang aman dan kondusif.

Kapolda berharap seluruh personel dapat menunjukkan kesiapan dan kinerja terbaik selama operasi berlangsung. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari persiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di wilayah Maluku Utara.

“Kesiapan yang kita tunjukkan hari ini adalah kunci utama bagi kesuksesan pengamanan besar di akhir tahun nanti. Tampilkan performa terbaik di lapangan, jaga integritas, dan berikan pelayanan tulus kepada masyarakat,” katanya.


Sumber: RRI Ternate

Koramil 1514 Intensifkan Patroli Rutin-Waspada Ancaman Karhutla

Morotai – Dalam rangka mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Koramil 1514-01/Daruba mengintensifkan patroli rutin di wilayah binaan sekaligus memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Sabtu 14 November 2026.

Patroli dilaksanakan oleh Sertu Junaedi, Koptu Jamaliddin, dan Kopda Jadarmin. Dalam kegiatan tersebut, para Babinsa memantau kondisi lingkungan, khususnya area perkebunan yang berpotensi mengalami kebakaran akibat aktivitas pembukaan maupun pengolahan lahan. Kegiatan ini menjadi langkah deteksi dini untuk meminimalisir risiko terjadinya Karhutla.

Selain melakukan pemantauan, Babinsa mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar sembarangan. Warga juga diminta berhati-hati saat beraktivitas di kawasan perkebunan serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau titik api.

Dandim 1514/Morotai, Letkol Inf Deni Rustandi Hidayat, menegaskan bahwa pencegahan Karhutla perlu dilakukan secara rutin dan membutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat.

“Patroli ini merupakan langkah preventif untuk memastikan wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Saya menginstruksikan Babinsa agar terus meningkatkan pemantauan wilayah binaan serta aktif mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan sembarangan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini,” ujarnya.

Dandim juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena api dapat dengan cepat meluas dan membahayakan keselamatan warga maupun kelestarian lingkungan.

Melalui patroli dan imbauan secara langsung, Koramil 1514-01/Daruba terus mendorong kesadaran masyarakat dalam mencegah Karhutla. Sinergi TNI dan warga diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan serta menciptakan wilayah yang aman dan kondusif.


Sumber: RRI Ternate

Pemkab Halbar Ubah Nomenklatur Kecamatan Ibu Utara, Kemendagri Restui

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui perubahan nomenklatur Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Persetujuan tersebut disampaikan dalam pertemuan konsultasi antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kemendagri di Jakarta, Jumat 13 November 2026.

Delegasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Julius Marau. Rombongan diterima Kepala Subdirektorat Toponimi Ditjen Bina Adwil Kemendagri bersama jajaran untuk membahas finalisasi administrasi serta penyesuaian data wilayah terkait perubahan nama kecamatan tersebut.

Dalam pertemuan itu, pihak Kemendagri menyatakan persyaratan administratif yang diajukan Pemkab Halmahera Barat telah terpenuhi. Selanjutnya, pemerintah pusat akan memproses revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagai dasar pencatatan resmi Kecamatan Tabaru. Sekda Halmahera Barat Julius Marau mengatakan, persetujuan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Tabaru.

“Pihak Kemendagri melalui Kasubdit Toponimi telah menyetujui perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Tabaru. Tahapan selanjutnya adalah proses revisi Permendagri agar nama Tabaru resmi tercatat dalam basis data wilayah nasional,” ujar Julius.

Menurut dia, perubahan nomenklatur tersebut merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menghormati nilai sejarah dan adat istiadat setempat. Sebelumnya, perubahan nama Kecamatan Ibu Utara menjadi Kecamatan Tabaru, dengan ibu kota kecamatan berkedudukan di Desa Duono, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Julius mengatakan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat hingga proses revisi Permendagri dan pemutakhiran kode wilayah selesai.

Dengan demikian, perubahan nama tersebut diharapkan dapat segera terintegrasi dalam sistem administrasi pemerintahan nasional, termasuk penyesuaian dokumen kependudukan dan pelayanan administrasi publik bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Tabaru. Meski telah memperoleh persetujuan dari Kemendagri, perubahan nomenklatur tersebut masih memerlukan penyelesaian tahapan revisi Permendagri agar tercatat secara resmi dalam data wilayah administrasi pemerintahan nasional.


Reporter: Aldy M

SIPP DEH Halteng Jalani Verifikasi Kemendagri untuk IGA 2026

Halteng – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara terus memperkuat inovasi pelayanan publik melalui pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPP DEH) yang menjadi inovasi unggulan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Halmahera Tengah.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan verifikasi lapangan oleh Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap implementasi inovasi SIPP DEH. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penilaian Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 yang diselenggarakan melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

Kabupaten Halmahera Tengah menjadi salah satu pemerintah daerah yang masuk dalam daftar peserta penilaian IGA 2026 untuk Regional Maluku–Nusa Tenggara. Hal tersebut berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kemendagri Nomor 400.10.11/8616/SJ tertanggal 30 Oktober 2026.

Dalam proses verifikasi tersebut, Tim Kemendagri melakukan peninjauan dan validasi secara langsung terhadap penerapan SIPP DEH di lingkungan Bapenda Kabupaten Halmahera Tengah. Penilaian mencakup aspek kebaruan inovasi, manfaat, keberlanjutan, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan pajak daerah.

Kepala Bapenda Kabupaten Halmahera Tengah, Ukfan Razak, mengatakan bahwa SIPP DEH merupakan inovasi strategis pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital di bidang pengelolaan pajak daerah.

“Penerapan sistem tersebut bertujuan menciptakan pengelolaan pajak daerah yang lebih modern, efektif, transparan, dan akuntabel. Verifikasi lapangan oleh Kemendagri juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperlihatkan implementasi inovasi sekaligus memperoleh masukan bagi pengembangan sistem ke depan,” ujar Ukfan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Bapenda Halteng, Wahyu SM Somola, menjelaskan bahwa pengembangan SIPP DEH dilakukan untuk memperkuat administrasi perpajakan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Digitalisasi pengelolaan pajak tidak sekadar menghadirkan aplikasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas pendataan, pelaporan, pengawasan, serta optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Wahyu.

Melalui pengembangan sistem tersebut, Bapenda Halteng berharap proses pengelolaan pajak daerah dapat berlangsung lebih mudah, cepat, dan terintegrasi sehingga memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai wajib pajak.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berharap inovasi SIPP DEH dapat memperoleh hasil penilaian yang baik dalam ajang IGA 2026.

Keikutsertaan dalam kompetisi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate