Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi dengan Pertamina Patra Niaga guna menjaga ketahanan energi daerah, khususnya ketersediaan LPG di tengah situasi geopolitik global yang dinamis. Komitmen itu ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor di Bela Hotel, Ternate, Selasa 21 April 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, yang mewakili Gubernur Maluku Utara, menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh setiap langkah strategis untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan distribusi berjalan lancar. Menurutnya, tantangan global yang terus berubah menuntut kesiapan daerah dalam menjaga stabilitas suplai energi bagi masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan pengalihan titik pasok LPG non-subsidi sangat bergantung pada koordinasi yang kuat antara seluruh pihak terkait. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan menjadi faktor utama agar distribusi energi tidak terganggu.

Selain itu, forum tersebut diharapkan dapat melahirkan mekanisme monitoring bersama yang berkelanjutan. Dengan pemantauan yang cepat dan responsif, setiap perkembangan di lapangan bisa segera ditindaklanjuti serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyampaikan empat arahan Gubernur Maluku Utara untuk memperkuat rantai pasok LPG di wilayah kepulauan tersebut. Pertama, Pertamina diminta mengkaji opsi suplai langsung dari Sorong ke Ternate guna memangkas rantai distribusi. Kedua, Dinas Perhubungan didorong mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon–Ternate atau Sorong–Ternate kepada Kementerian Perhubungan.

Ketiga, pemerintah provinsi akan mempercepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang. Keempat, dibentuk tim kecil yang melibatkan Pemprov Malut, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk merumuskan skema charter bersama maupun subsidi angkut melalui APBD dalam waktu dua pekan.

“Pesan gubernur jelas, stok harus aman, distribusi lancar, dan harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kembali ke minyak tanah karena LPG terlalu mahal,” kata Samsuddin.

FGD tersebut dihadiri perwakilan Forkopimda Maluku Utara, pimpinan perangkat daerah terkait, serta berbagai unsur lintas sektoral sebagai bagian dari upaya bersama memastikan ketersediaan energi di Maluku Utara tetap terjaga.

Sumber: RRI Ternate