Perkuat Industri Pertambangan, PERHAPI Gelar Temu Profesi ke-35 di Ternate

Ternate – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menggelar Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-35 Tahun 2026 di Hotel Bela Ternate, Maluku Utara, pada 15–18 November 2026.

Kegiatan berskala nasional ini menjadi momentum penting bagi para profesional, akademisi, pelaku industri pertambangan, serta pemangku kepentingan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong pengelolaan sumber daya mineral yang berkelanjutan.

TPT XXXV PERHAPI 2026 mengangkat tema “Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi.”

Rangkaian kegiatan berlangsung selama empat hari dengan berbagai agenda, mulai dari fun walk, workshop, forum KTT dan PJO, PERHAPI Goes to Campus, sosialisasi, rapat koordinasi daerah, hingga seminar pleno dan sesi presentasi makalah ilmiah.

Pembukaan kegiatan dijadwalkan pada Selasa, 17 November 2026, diawali dengan registrasi peserta, safety briefing, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PERHAPI, serta doa bersama.

Selanjutnya, agenda dilanjutkan dengan sambutan Ketua Panitia TPT XXXV PERHAPI 2026, Muhammad Lail Wahid, ST., Ketua PD PERHAPI Maluku Utara Ir. Muhammad Qqadafi, ST., MT., Ketua Umum PERHAPI Ir. Sudirman Widhy, ST., MM., IPU., ASEAN Eng, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Salah satu agenda utama adalah keynote speech Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dengan materi bertajuk “Pertambangan untuk Kemakmuran; Strategi Indonesia Mengelola Sumber Daya Mineral di Era Geoekonomi Global.”

(Foto: ERIS/IGMTV)

Selain itu, forum pleno menghadirkan sejumlah pembicara dari Kementerian ESDM, Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta PT ANTAM Tbk.

Pembahasan dalam forum tersebut mencakup transformasi tata kelola pertambangan mineral dan batubara, hilirisasi, ketahanan nasional, peningkatan nilai ekonomi sumber daya mineral, hingga kontribusi sektor pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah.

Tidak hanya membahas kebijakan dan strategi industri, TPT XXXV PERHAPI 2026 juga menghadirkan sesi paralel yang membahas berbagai aspek teknis pertambangan.

Topik yang diangkat meliputi teknologi eksplorasi, konservasi sumber daya mineral, pengolahan bahan galian, geoteknik dan hidrologi tambang, perencanaan dan operasi tambang, logistik dan rantai pasok, keselamatan kerja, serta pengelolaan lingkungan pertambangan.

Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain standar ESG pertambangan nikel Indonesia, transformasi industri pertambangan di Maluku Utara, dekarbonisasi, keselamatan kerja, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah tambang.

Melalui penyelenggaraan TPT XXXV ini, PERHAPI diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan inovasi antarpelaku industri pertambangan.

Lebih dari sekadar pertemuan profesi, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mendorong pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keselamatan pekerja, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Maluku Utara sebagai salah satu daerah dengan potensi sumber daya mineral yang besar, forum nasional ini menjadi kesempatan untuk memperkuat posisi daerah dalam mendorong pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.


Reporter: Iksan

Dana Cadangan Pesangon Disiapkan, Hak Pekerja saat PHK Diperkuat

Ternate – Rencana pembentukan Dana Cadangan Pesangon membuka pembahasan baru mengenai perlindungan pekerja ketika menghadapi pemutusan hubungan kerja. Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan hak pesangon tetap tersedia ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Namun, penerapan kebijakan ini masih menunggu aturan teknis, termasuk penentuan lembaga pemerintah yang mengelola dana.

Ketentuan Dana Cadangan Pesangon tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut ditetapkan pada 28 Oktober 2026 dan memuat kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon. Aturan itu juga menyebut dana dikelola lembaga pemerintah, sementara usaha mikro dan kecil mendapat pengecualian.

Dalam Pasal 253, dana cadangan disiapkan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja. Jaminan tersebut berlaku untuk PHK selain alasan memasuki usia pensiun, sepanjang pekerja belum mengikuti program pensiun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu memastikan hak pekerja terpenuhi ketika hubungan kerja berakhir secara layak.

Kewajiban penyediaan dana tersebut tidak berarti seluruh mekanisme pelaksanaan sudah dapat dijalankan oleh perusahaan saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pemerintah belum menunjuk lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon secara resmi. Kemnaker juga membantah kabar yang menyebut Danantara telah ditetapkan sebagai pengelola dana tersebut oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menegaskan belum ada keputusan. Ia menjelaskan, ketentuan Pasal 253 masih membutuhkan peraturan pelaksanaan untuk mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraan. Proses penyusunan aturan tersebut akan diawali penjaringan aspirasi atau konsultasi publik bersama pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

Peraturan pemerintah nantinya diperlukan untuk menjabarkan mekanisme penyediaan, pengelolaan, serta pertanggungjawaban dana cadangan pesangon. Rincian mengenai lembaga pengelola, tata kelola, dan mekanisme pendanaan juga masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Karena itu, perusahaan dan pekerja perlu menunggu ketentuan resmi sebelum menerapkan kewajiban teknis penyetoran dana.

Undang-undang turut mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sesuai ketentuan. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan perizinan berusaha. Tata cara pengenaan sanksi juga akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah sebagaimana amanat undang-undang.

Pengecualian bagi usaha mikro dan kecil menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang kebijakan perlindungan pesangon. Di sisi lain, pengaturan teknis perlu memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dan keberlanjutan dunia usaha. Publik kini menantikan aturan pelaksana agar tujuan perlindungan hak pekerja dapat berjalan dengan mekanisme yang jelas.


Sumber: RRI Ternate

Kodim 1514 Morotai Dukung Operasi Zebra Kie Raha 2026

Morotai – Prajurit Kodim 1514/Morotai mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Kie Raha 2026. Apel berlangsung di Lapangan Apel Polres Pulau Morotai, Darame, Morotai Selatan, Senin 16 November 2026.

Kegiatan tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait. Wakapolres Pulau Morotai, Kompol Safrudin Jafar, memimpin langsung apel gelar pasukan tersebut.

Operasi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat, Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”. Apel bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum pelaksanaan operasi.

Selain itu, operasi menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi keamanan menjelang pelaksanaan Operasi Lilin. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan disiplin masyarakat sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Dalam amanat Kapolda Maluku Utara yang dibacakan Wakapolres, sejumlah pelanggaran menjadi sasaran penertiban. Di antaranya pengendara tanpa helm SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta melawan arus.

Penertiban juga menyasar pengendara di bawah umur dan pengguna telepon genggam saat berkendara. Termasuk pengendara dalam pengaruh alkohol, pelaku balap liar, serta kendaraan berknalpot bising.

Dandim 1514/Morotai, Letkol Inf Deni Rustandi Hidayat, S.Pd., menyebut keikutsertaan prajurit sebagai bentuk dukungan TNI. Dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya kepolisian dalam meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat berlalu lintas.

“Operasi Zebra Kie Raha 2026 diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Kodim 1514/Morotai siap mendukung Polres Pulau Morotai dan seluruh instansi terkait,” ujar Dandim.

Ia berharap sinergi lintas instansi mampu mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Dandim juga mengimbau masyarakat mematuhi peraturan serta menggunakan helm berstandar SNI.

Pengendara turut diingatkan melengkapi surat kendaraan dan mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dinilai penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Melalui dukungan tersebut, Kodim 1514/Morotai berkomitmen memperkuat sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Pulau Morotai.


Sumber: RRI Ternate

Gubernur Sherly Perluas Beasiswa Sekolah Kedinasan di Tahun 2027

Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan delapan kuota bagi putra-putri daerah untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) melalui skema pola pembibitan. Tahapan kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ditargetkan rampung pada 2026, sedangkan seleksi calon taruna dijadwalkan berlangsung pada 2027.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat dan audiensi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan BMKG dan STMKG di lantai 12, ruang rapat BMKG Pusat, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin A. Kadir bersama Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara Zulkifli Bian menghadiri pertemuan tersebut. Rombongan pemerintah provinsi diterima Sekretaris Utama BMKG Guswanto, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Raden Rara Rima Eryani, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Adityawarman, serta jajaran BMKG dan STMKG.

Samsuddin mengatakan, pertemuan tersebut menyepakati aspek teknis kerja sama antara Pemprov Maluku Utara dan STMKG terkait penyelenggaraan pola pembibitan.

“Rapat dan audiensi telah menyepakati teknis kerja sama antara Pemprov Maluku Utara dan STMKG dalam pola pembibitan,” ujar Samsuddin saat dikonfirmasi rri.co.id.

Menurut dia, kesepakatan kerja sama akan dituangkan melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). Proses penyelesaian dokumen tersebut dilakukan melalui mekanisme desk to desk dan telah disetujui kedua pihak.

Tahapan teknis kerja sama ditargetkan selesai sepanjang 2026. Setelah itu, proses seleksi calon peserta didik melalui jalur pola pembibitan direncanakan berlangsung pada 2027.

Zulkifli Bian menjelaskan, delapan kuota yang disiapkan akan dibagi secara merata ke dalam empat program studi. Masing-masing program studi memperoleh dua kuota berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab/ABK) yang telah ditetapkan.

Rinciannya, dua kuota untuk program studi Diploma IV Meteorologi, dua kuota Klimatologi, dua kuota Geofisika, serta dua kuota Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

“Kami memastikan seluruh tahapan penambahan sekolah kedinasan melalui pola pembibitan akan rampung pada 2026,” kata Zulkifli.

Kerja sama ini membuka jalur pengembangan sumber daya manusia Maluku Utara di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kebutuhan tenaga ahli di bidang tersebut berkaitan dengan pelayanan informasi cuaca, iklim, dan kegempaan, yang menjadi bagian penting dalam mendukung mitigasi bencana serta pembangunan daerah.

Melalui pola pembibitan, pemerintah daerah menyiapkan kebutuhan formasi berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, sementara proses pendidikan calon taruna dilaksanakan melalui STMKG.

Di tahun 2026, Pemprov Maluku Utara telah mengirimkan putra-putri terbaik daerah untuk menempuh pendidikan melalui skema pola pembibitan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

Pada 2027, cakupan kerja sama pendidikan kedinasan tersebut diperluas ke sejumlah institusi, termasuk STMKG. Beasiswa ini merupakan salah satu program Gubernur Sherly Tjoanda di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Melalui program ini, pemerintah daerah membuka kesempatan bagi putra-putri Maluku Utara untuk memperoleh pendidikan kedinasan sekaligus menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan daerah, khususnya di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi.


Sumber: RRI Ternate

Kemenkum Malut Dorong Pelaku Usaha Daftarkan Merek Produk

Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan merek produknya guna mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah terjadinya peniruan oleh pihak lain.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah penting dalam melindungi identitas usaha sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk.

“Merek bukan hanya sekadar nama, logo, atau simbol pembeda suatu produk, tetapi juga menjadi identitas dan reputasi yang memiliki nilai ekonomi bagi keberlangsungan usaha,” ucapnya.

Ia menjelaskan, merek yang telah terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya serta kepastian perlindungan hukum terhadap penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin. Untuk mempermudah masyarakat, DJKI Kemenkum telah mempercepat proses pendaftaran merek menjadi empat bulan. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 Oktober 2026.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Rian Arvin, menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Maluku Utara terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, serta berbagai entitas bisnis.

Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya pendaftaran merek dan mengetahui tata cara pengajuan permohonan perlindungan kekayaan intelektual. “Jika terdapat kendala, Kanwil Kemenkum Malut akan memberikan layanan pendampingan dan konsultasi, sehingga proses pendaftaran merek berjalan dengan baik,” ujar Rian.

Adapun persyaratan pendaftaran merek meliputi dokumen identitas pemohon, label merek, tanda tangan digital, dokumen pengesahan badan hukum bagi pemohon berbadan hukum, surat kuasa apabila menggunakan konsultan kekayaan intelektual, serta bukti usaha mikro dan kecil bagi pemohon kategori UMK.

Merek yang telah terdaftar memperoleh masa perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui percepatan layanan serta pendampingan tersebut, Kemenkum Maluku Utara berharap semakin banyak pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya untuk memperoleh perlindungan hukum, menjaga identitas produk, dan meningkatkan daya saing usaha.


Sumber: RRI Ternate

Bupati Sashabila Mus Apresiasi Pelaksanaan Musda III Golkar Taliabu

Taliabu – Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) III Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Pulau Taliabu yang berlangsung di Gedung Hemung Sia-Sia Dufo, Senin 16 November 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Sashabila Mus menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya Musda III Partai Golkar Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026. Menurutnya, Musda merupakan forum strategis untuk memperkuat demokrasi internal partai sekaligus menentukan arah perjuangan organisasi selama lima tahun ke depan.

Salsabila menjelaskan, Musda bukan sekadar agenda rutin organisasi maupun forum pemilihan kepengurusan, tetapi menjadi momentum konsolidasi bagi seluruh kader untuk mengevaluasi perjalanan organisasi serta merumuskan program kerja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Partai Golkar memiliki sejarah panjang sejak berdiri pada tahun 1964 dan telah tumbuh menjadi kekuatan politik besar. Pengalaman panjang ini harus terus dirawat melalui kaderisasi yang sehat, kepemimpinan berintegritas, serta kedekatan nyata dengan aspirasi rakyat, termasuk masyarakat di pulau-pulau yang jauh dari pusat kekuasaan seperti Pulau Taliabu,” ujar Sashabila.

Bupati juga mengingatkan bahwa sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu masih membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Karena itu, peran partai politik sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam momentum politik, tetapi juga melalui kontribusi nyata dalam mengawal pembangunan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Sashabila berharap Partai Golkar dapat terus menjadi mitra pemerintah daerah yang kritis sekaligus konstruktif. Menurutnya, kritik yang disampaikan secara santun dan berdasarkan data merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu terus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari konektivitas antarwilayah, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui potensi lokal di bidang perikanan, perkebunan, dan pertanian,” katanya.

Dengan kondisi geografis Pulau Taliabu sebagai daerah kepulauan, sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.

Kepada seluruh peserta Musda III, Bupati berpesan agar mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat serta menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan.

“Saya berharap siapa pun yang terpilih nanti dapat memimpin partai dengan baik, membawa perubahan, serta merangkul seluruh kader tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Terus kembangkan Partai Golkar ke depan demi kemajuan daerah,” ucapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua II DPD Partai Golkar Kepulauan Sula, Fifian Adeningsi Mus, pimpinan dan anggota DPRD Pulau Taliabu, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan perangkat daerah, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, serta insan pers.

Melalui Musda III ini, diharapkan Partai Golkar Kabupaten Pulau Taliabu mampu menghasilkan keputusan strategis, kepengurusan yang solid, serta program kerja yang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Pemkab Pulau Taliabu Petakan Kompetensi 300 ASN Melalui ProASN 2026

Taliabu – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu mulai memperkuat sistem pengelolaan sumber daya manusia aparatur melalui pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) Tahun 2026. Program ini diikuti 300 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan kualitas kinerja birokrasi.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pulau Taliabu, La Ode Yasir, serta dihadiri Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado, Ojak Mardani bersama seluruh peserta.

Dalam kesempatan itu, La Ode Yasir, mengatakan bahwa pemetaan kompetensi ASN diperlukan untuk mengetahui kemampuan, potensi, serta aspek yang masih perlu dikembangkan dari setiap aparatur.

“Hasil ProASN nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan penempatan jabatan, pengembangan karier, serta peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi dan kualifikasi,” ujarnya.

Selain itu, pemetaan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pengelolaan ASN harus mengedepankan prinsip sistem merit, yakni menempatkan aparatur berdasarkan kemampuan, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena faktor kedekatan pribadi.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Mardani, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut. Ia berharap data yang diperoleh melalui profiling dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti sebagai dokumen administrasi.

Menurutnya, hasil pemetaan perlu ditindaklanjuti melalui program pengembangan kompetensi, pembinaan karier, pengisian jabatan, hingga perencanaan regenerasi kepemimpinan di lingkungan pemerintahan.

Melalui pelaksanaan ProASN 2026, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berharap tercipta sistem manajemen aparatur yang lebih terukur dan berbasis kompetensi, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Bupati Taliabu Sashabila Mus Luncurkan Aplikasi Profil Desa Berbasis Offline

Taliabu – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menghadirkan inovasi digital berupa aplikasi Profil Desa berbasis Android yang dapat dioperasikan secara offline. Inovasi ini menjadi solusi atas tantangan geografis dan keterbatasan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah.

Aplikasi tersebut resmi diluncurkan oleh Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus, dalam kegiatan Fasilitasi dan Launching Penyusunan Profil Desa Kabupaten Pulau Taliabu yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan. Kegiatan ini melibatkan jajaran pemerintah kecamatan, kepala desa, serta perangkat desa se-Kabupaten Pulau Taliabu.

Dalam sambutannya, Bupati Sashabila Mus, menegaskan bahwa penyusunan Profil Desa bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi pemerintahan, melainkan instrumen penting untuk menggambarkan kondisi objektif desa sekaligus menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan.

“Kabupaten Pulau Taliabu yang memiliki delapan kecamatan dan 71 desa menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan hingga pariwisata,” ujar Bupati.

Menurutnya, potensi tersebut tidak akan dapat dikelola secara optimal tanpa didukung data dan informasi yang akurat mengenai kondisi masing-masing desa.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala desa dan perangkatnya mengutamakan akurasi serta validitas dalam melakukan pendataan, mulai dari kondisi kependudukan, sosial ekonomi, hingga sarana dan prasarana desa.

“Jangan sampai data yang disusun hanya sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi tidak menggambarkan keadaan desa yang sebenarnya,” ucapnya.

Bupati juga mengingatkan agar Profil Desa menjadi dokumen yang terus diperbarui secara berkala dan tidak hanya disimpan sebagai arsip. Data tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Untuk mendukung kualitas pendataan, ia menginstruksikan para camat agar aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa di wilayah masing-masing. Sementara kepala desa diminta melibatkan masyarakat serta tokoh-tokoh desa dalam proses pengumpulan data.

Ia berharap setiap desa mampu mengenali potensi dan keunggulan wilayahnya sehingga dapat merancang program pemberdayaan ekonomi yang produktif serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Suasana Kegiatan Fasilitasi dan Launching Penyusunan Profil Desa Kabupaten Pulau Taliabu. (Foto: Humas Pemkab Taliabu)

Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Maluku Utara, Muhammad Mifta Baay, mengungkapkan bahwa capaian pendataan Profil Desa selama hampir dua dekade terakhir masih tergolong rendah.

Berdasarkan data yang disampaikan, sejak 2007 hingga 2026, perkembangan pendataan Profil Desa cenderung stagnan dengan capaian baru sekitar 40 persen.

Kondisi tersebut turut berdampak pada rendahnya kontribusi data kebencanaan di tingkat desa yang baru mencapai kisaran 3 hingga 4 persen. Padahal, angka tersebut idealnya perlu ditingkatkan minimal hingga 11 persen.

Mifta menilai, diperlukan kolaborasi dan dukungan berbagai pihak untuk mempercepat peningkatan kualitas serta kelengkapan pendataan desa.

Sebagai solusi atas kendala geografis dan keterbatasan jaringan internet, DPMD Provinsi Maluku Utara memperkenalkan aplikasi Profil Desa dan Kelurahan Berbasis Android (Prodeskel BA) yang dapat digunakan tanpa koneksi internet.

“Kenapa kita bisa mengatasi masalah sinyal? Karena aplikasi ini bisa bekerja secara offline. Aplikasi hanya membutuhkan sinyal ketika proses unggah atau pengiriman data. Jadi, petugas bisa bekerja di daerah tanpa sinyal, kemudian mencari titik jaringan saat akan mengirim data,” kata Mifta.

Ia juga mengapresiasi respons dan antusiasme Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang dinilai proaktif dalam mendukung penerapan sistem pendataan digital tersebut.

Dalam pemaparan teknis, penyusunan Profil Desa mencakup 3.760 indikator yang terbagi dalam tiga kelompok utama.

Sebanyak 765 indikator merupakan Data Dasar Keluarga untuk mengukur potensi sumber daya manusia dan aset warga. Selanjutnya, 2.037 indikator Potensi Desa/Kelurahan digunakan untuk menginventarisasi sumber daya alam serta infrastruktur. Sementara 958 indikator Tingkat Perkembangan berfungsi mengukur capaian keberhasilan pembangunan desa.

Melalui penerapan aplikasi ini, diharapkan pendataan potensi dan kondisi desa di Kabupaten Pulau Taliabu semakin akurat, lengkap, dan berkelanjutan sebagai landasan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.


Sumber: RRI Ternate