Melisa Putri Garo Pimpin PPMI Tobelo Periode 2026–2027

Tobelo – Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Ibu (PPMI) Tobelo resmi memasuki masa kepemimpinan baru setelah Melisa Putri Garo terpilih sebagai ketua organisasi untuk periode 2026–2027.

Terpilihnya Melisa diharapkan menjadi momentum bagi PPMI untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah pengembangan kapasitas pelajar dan mahasiswa serta mitra kritis yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Halmahera Barat.

Dalam keterangannya, Melisa menegaskan bahwa kepemimpinannya akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya anggota, penguatan kesadaran sosial, serta pembangunan budaya intelektual yang responsif terhadap berbagai isu daerah.

“PPMI harus hadir sebagai organisasi yang tidak hanya menjadi ruang berhimpun bagi pelajar dan mahasiswa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata melalui gagasan, kritik yang membangun, dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah,” ujar Melisa, Rabu (3/6).

Ia menilai peran pelajar dan mahasiswa sebagai agen perubahan perlu diwujudkan melalui sikap kritis, objektif, dan berbasis data dalam mengawal kebijakan publik. Untuk itu, PPMI berencana mendorong berbagai kegiatan seperti forum diskusi, kajian ilmiah, penelitian, dan advokasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di bawah kepemimpinannya, PPMI juga berkomitmen membangun hubungan kemitraan yang sehat dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Kemitraan tersebut akan diwujudkan melalui dialog, penyampaian aspirasi, serta pengawasan sosial guna mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, organisasi tersebut akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memperluas ruang partisipasi generasi muda dalam pembangunan.

Melisa mengajak seluruh anggota PPMI untuk bersatu dan berkontribusi aktif dalam menjalankan visi organisasi. Menurutnya, keberhasilan PPMI ke depan tidak hanya ditentukan oleh pengurus, tetapi juga oleh semangat kolektif seluruh anggota dalam menjaga nilai-nilai intelektualitas, solidaritas, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, PPMI Tobelo diharapkan mampu menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta menjadi representasi suara pelajar dan mahasiswa dalam mendorong kemajuan Kabupaten Halmahera Barat.


Reporter: Pres

Pemkot dan Dewan Bahas Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Ternate

Ternate – Pemerintah Kota Ternate dan Panitia Khusus I DPRD Kota Ternate menggelar rapat tingkat satu akhir pembahasan finalisasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT-RW di Ruang Eksekutif DPRD Kota Ternate, Rabu (03/6/2026).

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Legislasi Pemerintah Kota Ternate, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

Dalam rapat tersebut, Rizal Marsaoly menyampaikan bahwa proses pembahasan materi teknis maupun nonteknis revisi RTRW telah mencapai sekitar sembilan puluh persen.

Salah satu usulan yang mendapat respons positif dari pemerintah adalah perubahan nama sejumlah ruas jalan di Kota Ternate. Di antaranya, usulan mengganti nama Jalan Pemuda yang berada di depan Kesultanan Ternate menjadi Jalan Sultan Hi Mudaffar Sjah.

“Jalan tersebut merupakan jalan utama, proses pergantian nama masih menunggu persetujuan dari kementerian terkait. Sementara tiga usulan perubahan nama jalan lainnya dapat dilakukan melalui Peraturan Wali Kota karena tidak termasuk jalan utama”. Ujarnya

Selain itu, Rizal Menjelaskan revisi RTRW juga menitikberatkan pada penguatan aturan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

“Keterlibatan Satpol PP, OPD teknis, hingga perangkat kecamatan dan kelurahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang kota sangat penting” Jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, Revisi RTRW juga mengakomodasi pembatasan pembangunan permukiman pada kawasan tertentu guna mencegah pelanggaran tata ruang.

“Untuk kawasan pusat kota, pengendalian pembangunan akan diperkuat melalui instrumen Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG” Lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Satu DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Baharuddin, mengatakan sebagian besar Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM yang diajukan DPRD telah diterima oleh pemerintah kota.

Menurut Junaidi, meski terdapat beberapa usulan yang tidak dapat diakomodasi karena alasan teknis yang dinilai logis oleh kedua belah pihak. Salah satunya terkait usulan penetapan kawasan rawan bencana kebakaran.

Ia menambahkan, hampir seluruh wilayah Kota Ternate memiliki potensi kerawanan kebakaran, sehingga tidak memungkinkan untuk menetapkan zonasi khusus pada kawasan tertentu.

Dengan sejumlah substansi yang telah disepakati, revisi RTRW Kota Ternate diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga tata ruang kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Revisi RTRW Kota Ternate ditargetkan segera dituntaskan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai pedoman pembangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Ternate.


Reporter: Sukri

Pemkot Ternate Akan Gunakan APBD Untuk Rampungkan Koperasi Merah Putih

Ternate – Pemerintah Kota Ternate menyatakan kesiapannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ditengah keuangan daerah yang belum stabil untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Koperasi Merah Putih di 78 kelurahan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, usai rapat dengar pendapat bersama Komisi I, II, dan III DPRD Kota Ternate, Kamis (21/5/2026).

“Apa yang menjadi semangat dari program Koperasi Merah Putih, diharapkan bisa cepat berjalan, kemudian bisa dirasakan dampaknya langsung ke masyarakat,” kata Rizal.

Rizal menjelaskan, dari 78 Koperasi Merah Putih yang ditargetkan di setiap kelurahan, baru 8 gerai yang telah selesai dibangun. Kedelapan gerai tersebut menggunakan aset milik Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan aset kementerian.

Menurutnya, kendala utama yang menghambat pembangunan adalah ketersediaan lahan di tingkat kelurahan.

“Dalam rapat tadi berkembang, ada beberapa KMP di kelurahan yang belum ada lahannya, sehingga tadi menjadi pembahasan dalam rapat. Masalah krusial dalam KMP di Kota Ternate saat ini adalah lahan,” jelas Rizal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Rizal telah memerintahkan Kepala BAPPELITBANGDA dan Kepala BPKD untuk segera menggelar rapat koordinasi minggu depan. Langkah ini sesuai amanat Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 April 2026 tentang sinergi pendanaan pemerintah pusat dan daerah.

“Minggu depan saya perintahkan untuk melakukan rapat koordinasi merespon kondisi-kondisi yang ada di lapangan,” tegasnya.

Rizal menambahkan, pihaknya juga akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan identifikasi kebutuhan KMP di masing-masing kecamatan. Hasilnya akan menjadi dasar tindak lanjut bagi KMP yang belum mendapat lokasi atau terkendala administrasi.

“Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam rangka keberlangsungan Koperasi Merah Putih agar bisa dioperasionalkan,” lanjutnya.

Terkait pendanaan, Rizal menyebut pembangunan KMP untuk saat ini masih menggunakan APBN. Penggunaan APBD akan disesuaikan setelah kebutuhan di lapangan teridentifikasi.

“Untuk sementara masih menggunakan anggaran APBN, sementara penggunaan APBD nanti disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” paparnya.

Rizal memastikan, Pemkot akan terus memantau aktivitas KMP dan melakukan rapat koordinasi per kecamatan minggu depan untuk menyerap permasalahan yang masih terjadi.


Reporter: Sukri