Tim Gabungan TNI-Polri Berhasil Amankan Senjata hingga Bom Rakitan di Halut

Halut – Sejumlah senjata lars panjang hingga bom rakitan berhasil diamankan aparat gabungan TNI-Polri saat melakukan razia dan penyisiran berskala besar. Operasi berskala besar tersebut, dilaksanakan, Selasa, 31 Maret 2026 dini hari yang dipimpin langsung Kapolres Halmahera Utara, AKBP Erlichson Pasaribu.

Razia ini dilakukan sebagai langkah tegas meredam situasi dan mencegah potensi konflik susulan pasca bentrokan warga di dua Desa yakni Desa Kira dan Duma Kecamatan Galela Barat, Halmahera Utara.

Sejumlah barang bukti yang diamankan ini berupa parang, senapan angin yang dilengkapi dengan teleskop, komponen senapan angin hingga satu unit bom rakitan yang disimpan di salah satu lokasi.

Kapolres Halut AKBP Erlichson Pasaribu saat dikonfirmasi, Rabu, 1 April 2026 menyampaikan, temuan ini sangat berbahaya dan berpotensi memakan jiwa korban jika tidak segera diamankan.

“Semua barang bukti dan pemiliknya sudah kami amankan untuk diproses lebih lanjut. Kami menemukan bom rakitan yang sangat berbahaya. Jika tidak segera disita, bisa memakan jiwa korban,” ujarnya.

Kapolres menegaskan bahwa razia skala besar ini dilakukan sebagai bentuk komitmen aparat dalam menjaga keamanan dan menjaga masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi aksi anarkis di wilayah hukum Polres Halmahera Utara.

“Begitu ada laporan bentrokan, kami langsung turun bersama TNI. Tidak boleh ada ruang bagi aksi-aksi yang mengganggu keamanan. Kami langsung melakukan penyisiran untuk mengamankan barang bukti dan mencegah bentrokan susulan,” ujarnya.

Seluruh barang bukti yang diamankan dalam razia tersebut saat ini telah dibawa ke Mapolres Halmahera Utara, kemudian para pemilik barang bukti juga ikut diamankan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.


Sumber: RRI Ternate

LMND Malut Ajak Semua Elemen Jaga Persatuan, dan Desak Pemda Halut Dialog Terbuka

Halut – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Utara menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Seruan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga didasarkan pada pendekatan sosial-akademik yang menempatkan stabilitas sosial sebagai prasyarat utama pembangunan daerah. Dalam perspektif sosiologi konflik, potensi gesekan horizontal di masyarakat majemuk dapat diminimalisir melalui penguatan komunikasi lintas kelompok serta kehadiran negara sebagai mediator yang aktif dan netral.

Ketua LMND Maluku Utara, Sahrul N. Manan, menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara untuk segera memfasilitasi pertemuan terbuka yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

“Pemerintah daerah harus hadir sebagai penengah dan pengayom. Kami mendesak agar segera dibentuk forum dialog terbuka yang inklusif, melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta masyarakat luas guna merajut kembali kohesi sosial,” ujarnya Sahrul dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Rabu (1/4/2026).

Menurut Sahrul, dialog sosial bukan sekadar forum seremonial, melainkan instrumen strategis dalam resolusi konflik berbasis partisipasi. Dalam kajian deliberative democracy, ruang dialog yang setara memungkinkan setiap kelompok menyampaikan aspirasi secara rasional, sehingga tercipta konsensus yang legitimate dan berkelanjutan.

LMND juga menilai bahwa pendekatan ini relevan dengan karakter sosial Halmahera Utara yang plural. Dalam kerangka modal sosial (social capital), nilai-nilai kepercayaan (trust), jaringan sosial (networks), dan norma bersama (shared norms) menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Ketika modal sosial melemah akibat disinformasi atau polarisasi, maka konflik mudah tereskalasi.

Oleh karena itu, LMND mendorong beberapa langkah konkret:

1. Fasilitasi Forum Dialog Terbuka

Pemerintah daerah perlu segera menyelenggarakan musyawarah besar lintas elemen sebagai ruang klarifikasi, rekonsiliasi, dan konsolidasi sosial.

2. Pembentukan Tim Mediasi Independen

Melibatkan tokoh adat, akademisi, dan tokoh agama untuk memastikan proses dialog berjalan objektif dan berbasis kearifan lokal.

3. Penguatan Literasi Publik dan Anti-Disinformasi

Edukasi masyarakat untuk menyaring informasi, terutama di media sosial, guna mencegah provokasi yang berpotensi memecah belah.

4. Revitalisasi Nilai Kearifan Lokal

Menghidupkan kembali praktik gotong royong, musyawarah adat, dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya lokal.

LMND menegaskan bahwa Halmahera Utara memiliki kekuatan historis dalam menjaga harmoni melalui nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi persaudaraan. Karena itu, seluruh pihak diminta untuk tidak terjebak dalam polarisasi yang dapat merusak tatanan sosial.

“Persatuan adalah prasyarat utama pembangunan. Tanpa stabilitas sosial, agenda kesejahteraan akan terhambat. Karena itu, menjaga harmoni bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat,” tambah Sahrul.

LMND Maluku Utara berharap seruan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, sehingga tercipta kehidupan sosial yang rukun, inklusif, dan berkelanjutan di Halmahera Utara.


Reporter: Tiklas Babua

Pengurus KONI Halut 2026-2030 Resmi Dilantik, Siap Majukan Olahraga

Halut – Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Halmahera Utara resmi dilantik untuk masa bakti 2026-2030 oleh Ketua KONI Provinsi, Sarbin Sehe. Pelantikan dirangkaikan dengan rapat kerja cabang olahraga bertempat di Gedung Polygrand Tobelo pada Selasa 31 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri pimpinan OPD, para asisten Sekda, serta insan olahraga dan undangan lainnya di Kabupaten Halmahera Utara. Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran organisasi olahraga dalam pembangunan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.

Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh pengurus KONI yang baru saja dikukuhkan. Ia menegaskan KONI bukan sekadar organisasi, melainkan wadah strategis dalam mengembangkan olahraga di daerah secara menyeluruh.

“Ketika kita tergabung dalam KONI, kita memiliki tanggung jawab memajukan olahraga dengan keikhlasan dan komitmen membangun kerja sama,” ujarnya. Menurutnya kebersamaan dalam keberagaman suku dan budaya harus menjadi kekuatan dalam membangun prestasi olahraga di daerah.

Bupati juga menekankan pentingnya menjadikan olahraga sebagai ruang pemersatu masyarakat dalam kehidupan sosial sehari hari. Insan olahraga diminta menjadi teladan menjaga komunikasi, nilai kekeluargaan, serta melahirkan atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional.

Ia mengungkapkan kesiapan Halmahera Utara menjadi tuan rumah Porprov Maluku Utara tahun 2026 dengan persiapan yang matang. Seluruh pengurus KONI dan cabang olahraga diminta bekerja maksimal menyukseskan agenda tersebut sebagai tuan rumah yang baik.

“Kita harus sukses sebagai penyelenggara dan juga berprestasi dengan menghadirkan atlet terbaik dari Halmahera Utara,” katanya, tegas. Bupati juga mengingatkan seluruh pihak menjaga stabilitas serta tidak mudah terprovokasi isu yang dapat memecah belah masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi kemajuan daerah secara bersama sama.

Menurutnya semangat persatuan harus terus dijaga agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Ketua KONI Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe menegaskan pengukuhan ini merupakan amanah besar yang harus dijalankan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya pembinaan olahraga terarah dan berkelanjutan guna mencetak atlet berprestasi dari Halmahera Utara.

“KONI harus dikelola transparan dan akuntabel agar program pembinaan berjalan efektif serta melahirkan atlet berprestasi daerah,” ujarnya. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga di Halmahera Utara.

Pengesahan kepengurusan tertuang dalam SK Nomor 005/KPTS/KONI-MU/II/2026 yang ditetapkan di Ternate pada 11 Februari 2026. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pengurus KONI Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan sebelumnya.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan seluruh susunan personalia kepengurusan KONI Halmahera Utara untuk masa bakti 2026-2030 secara resmi. Pengurus yang ditetapkan diberikan mandat menjalankan tugas organisasi sesuai fungsi dan tanggung jawab masing masing.

Susunan inti kepengurusan terdiri Ketua Umum Piet Hein Babua, Ketua Harian Yudihard Noija, Sekretaris Roby Pangety, Bendahara Abdul Rifai Sadoki. Melalui pengukuhan ini diharapkan KONI Halmahera Utara semakin solid menjadi motor penggerak kemajuan olahraga daerah.


Sumber: RRI Ternate

Sekda Ternate Tekankan Dinas Ketahanan Pangan Dukung Asta Cita

Ternate – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, memimpin apel pagi Rabu Menyapa di Kantor Dinas Ketahanan Pangan (Ketpang) Kota Ternate, Rabu 1 April 2026.

Dalam arahannya, Rizal menegaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berperan penting dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

“Karena itu, saya hadir untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan Asta Cita Presiden dapat dilaksanakan secara maksimal,” ujar Sekda.

Orang nomor 3 di Pemkot Ternate ini menjelaskan, sebagai OPD teknis yang berperan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Dinas Ketpang dituntut bekerja secara kolaboratif dan inovatif.

“Saya ingin memastikan sejauh mana Dinas Ketpang mampu mendukung dan menyukseskan program prioritas pemerintah pusat,” katanya.

Sekda juga meminta seluruh jajaran Dinas Ketpang untuk memperkuat konsolidasi internal, menjaga kekompakan, serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam organisasi.

“Kita harus solid, tidak boleh terkotak-kotak. Jika ada persoalan internal, selesaikan secara internal. Kekompakan dan koordinasi harus terus dijaga,” ujarnya.

Selain itu, ia mengajak seluruh jajaran untuk mendukung program Pemerintah Kota Ternate, khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

“Mari bersama-sama mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mewujudkan Ternate Andalan,” ujarnya.

Rizal menambahkan, program Rabu Menyapa juga menjadi bagian dari evaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN). “Program ini juga merupakan bagian dari evaluasi kinerja jajaran ASN,” kata Rizal, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

THR ASN Pemkot Ternate Disalurkan Bertahap hingga 2 April

Ternate – Pemerintah Kota Ternate mulai menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap. Total anggaran THR yang disiapkan mencapai Rp23 miliar dengan pembayaran berlangsung sejak 31 Maret hingga 2 April 2026.

THR ini diberikan kepada PNS, PPPK hingga anggota DPRD, dengan sistem pembayaran non-tunai yang disalurkan melalui masing-masing OPD.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Amiruddin Abd Hamid, mengatakan sistem pembayaran dilakukan bertahap ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menghindari menumpuk di bank.

“Pembayaran sudah dimulai sejak kemarin dan akan berlangsung hingga besok. Ini dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan di bank,” ujar Amiruddin, Rabu 1 April 2026.

Ia menjelaskan, THR merupakan hak pegawai. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pembayaran tidak dapat dilakukan sekaligus. Meski demikian, pembayaran tetap dilakukan.

Menurutnya, keterlambatan penyaluran THR disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang terbatas. Pada awal tahun, anggaran lebih banyak terserap untuk belanja pegawai serta kebutuhan lainnya pada bulan Januari hingga Februari.

“Bukan tidak dipesan, tapi hanya ditunda. Bahkan dalam Peraturan Presiden juga dimungkinkan pembayaran THR dilakukan setelah Lebaran,” ucapnya.

Amiruddin menambahkan, ke depan pemerintah daerah akan melakukan perencanaan yang lebih matang agar kejadian serupa tidak terulang dan penyaluran THR dapat dilakukan tepat waktu.


Sumber: RRI Ternate

Kapolres Halut Pimpin Razia Bentrokan di Dua Desa – Galela Barat

Halut – Aparat gabungan TNI–Polri melakukan penyisiran dan razia di lokasi bentrokan antara Desa Kira dan Desa Duma, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, pada Selasa (31/3/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meredam situasi yang sempat memanas dan berpotensi meluas. Aparat keamanan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi kembali aman dan kondusif.

Dalam kegiatan penyisiran tersebut, aparat gabungan menemukan sejumlah barang yang diduga dapat memicu gangguan keamanan, di antaranya senjata angin serta minuman keras (miras).

Kapolres Halmahera Utara, Erlichson Pasaribu, menegaskan bahwa tindakan ini merupakan respons cepat aparat atas bentrokan warga yang dipicu oleh aksi kekerasan.

“Begitu ada laporan bentrok, kami langsung turun bersama TNI. Tidak boleh ada ruang bagi aksi-aksi yang mengganggu keamanan,” tegas Kapolres.

Menurut Kapolres, kericuhan tersebut dipicu oleh dugaan aksi pemukulan terhadap seorang pemuda bernama Naufal Bajak di Desa Duma.

“Kericuhan bermula dari aksi pemukulan terhadap seorang pemuda bernama Naufal Bajak di Desa Duma,” jelasnya.

Korban yang saat itu melintas dari Desa Kira menuju Desa Gotalamo diduga diserang oleh sekelompok pemuda. Dalam kondisi panik, korban langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak keluarganya.

Informasi tersebut kemudian memicu emosi warga Desa Kira hingga terjadi konsentrasi massa. Situasi semakin memanas ketika warga Desa Duma ikut terpancing emosi.

Aksi saling lempar pun tidak dapat dihindari dan berubah menjadi bentrokan terbuka antara warga dari kedua desa.

Menanggapi kondisi tersebut, aparat gabungan TNI–Polri langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Satu pleton Brimob dan satu pleton TNI dikerahkan untuk membubarkan massa dan mengendalikan situasi.

“Anggota langsung bergerak dan berhasil membubarkan kedua kelompok sebelum konflik meluas,” ungkap Kapolres.

Setelah bentrokan berhasil diredam, aparat kemudian melakukan penyisiran di dua desa yang terlibat konflik. Dari hasil razia tersebut, aparat mengamankan sejumlah barang bukti.

Di Desa Kira, aparat mengamankan dua warga yang kedapatan membawa senjata tajam jenis parang. Selain itu, ditemukan pula satu unit senapan angin teleskop beserta beberapa komponen senjata angin lainnya.

Tidak hanya itu, aparat juga menemukan dua galon minuman keras jenis cap tikus di lokasi penyisiran.

“Barang-barang bukti serta pemiliknya sudah diamankan untuk diproses lebih lanjut,” tegas Kapolres.

Kapolres juga menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pemilik senjata ilegal maupun oknum yang memicu kerusuhan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, terutama oleh isu-isu yang beredar di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

“Mari sama-sama kita jaga Bumi Hibulamo ini. Saya minta masyarakat menahan diri, jangan sampai konflik seperti ini terulang kembali,” imbau Kapolres.

Saat ini, situasi keamanan di wilayah Halmahera Utara dilaporkan mulai berangsur kondusif. Aparat keamanan masih terus bersiaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan susulan.

Satu peleton anggota BKO Samapta dari Polda Maluku Utara juga disiagakan guna memastikan situasi tetap aman dan terkendali.


Reporter: JEFRY

Tinjau Stok BBM di Halut, Wakil Gubernur Beri Apresiasi Kinerja Pertamina

Halut – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kerja Depot Tobelo dalam kondisi aman dan distribusi berjalan normal. Kepastian tersebut disampaikan usai melakukan kunjungan kerja ke fasilitas Pertamina di Tobelo, Senin 30 Maret 2026), setelah sebelumnya meninjau kondisi serupa di Ternate.

Dalam kunjungannya, Sarbin menyebut kondisi di Tobelo tidak jauh berbeda dengan di Ternate, di mana stok BBM masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh laporan dari Fuel Terminal Manager Tobelo, Sutrisno, yang menyampaikan bahwa distribusi BBM di wilayah tersebut berjalan lancar.

Adapun wilayah distribusi BBM dari Depot Tobelo mencakup Halmahera Utara, sebagian wilayah Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Morotai, Halmahera Timur, serta sebagian wilayah Halmahera Tengah.

“Alhamdulillah masih normal harga BBM di Tobelo, Halmahera Utara, setelah kami lakukan kunjungan kemarin,” ujar Sarbin, Selasa 31 Maret 2026.

Wakil gubernur juga mengapresiasi kinerja Pertamina yang dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Saya mengapresiasi kerja keras Pertamina sehingga stok tetap aman dan distribusi berjalan normal. Ini penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan,” katanya.

Selain meninjau depot, rombongan juga melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU di Kota Tobelo. Hasilnya, tidak ditemukan antrean panjang maupun lonjakan harga, yang menandakan distribusi BBM berlangsung stabil.

Dalam kunjungan tersebut, Sarbin didampingi Kepala Bagian Perencanaan Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Sekretaris Daerah Halmahera Utara, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Halmahera Utara. Sementara dari pihak Pertamina, turut mendampingi Fuel Terminal Manager Tobelo Sutrisno bersama Sales Branch Manager Maluku Utara II, Farel Hylmi Hakim.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan akan terus melakukan pemantauan berkala guna menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.


Sumber: RRI Ternate

Polda Riau Akui Pelimpahan Kasus Dugaan Pengeroyokan Ibu Hamil, Kuasa Hukum Ultimatum APH

Pekanbaru – Polda Riau akhirnya memberikan keterangan mengenai penanganan kasus dugaan pengeroyokan yang menimpa seorang ibu hamil berinisial MA di Pekanbaru.

Kabid Humas Polda Riau, melalui Kaur Mitra Humas Polda Riau, AKP Mida Nainggolan, menginformasikan kepada Aipda Jimmy yang melakukan verifikasi langsung ke bagian Reskrim Umum, bahwa kasus ini telah diserahkan ke Polresta Pekanbaru.

“Langkah ini diambil untuk mempermudah proses penyelidikan serta penyidikan berikutnya,” jelas Humas Polda Riau melalui pesan singkat pada Selasa (31/03/2026).

Proses administratif untuk pelimpahan ini dinyatakan masih berlangsung.

“Kami masih menunggu TTE (Tanda Tangan Elektronik) untuk Surat Pelimpahan Laporan,” tambahnya.

Namun, langkah tersebut disikapi dengan keraguan oleh kuasa hukum dari korban. Muhamad Alif Septianto, S. H. , meragukan bahwa pelimpahan ini merupakan sebuah kemajuan.

“Jika pelimpahan ini tidak diiringi dengan kecepatan, maka dapat dianggap hanya sebagai pengalihan tanggung jawab, bukan suatu penegakan hukum yang serius,” ujar Alif dengan tegas.

Sebagai tambahan, MA diduga mengalami pengeroyokan di rumahnya pada Jumat (14/06/2026).

Akibat dari tindakan kekerasan tersebut, korban yang tengah mengandung tua mengalami beberapa luka yang, menurut hasil visum, dapat membahayakan janinnya.

Tuntutana Pasal Berlapis

Alif mendorong para penyidik di Polresta Pekanbaru agar tidak menganggap kasus ini sebagai penganiayaan ringan.

Pihaknya meminta penerapan pasal berlapis sesuai dengan KUHP terbaru, yakni Pasal 446 tentang pengeroyokan dan Pasal 447 tentang penganiayaan.

“Yang paling penting, ada penegakan hukum lebih berat karena korban dalam kondisi hamil, yang jelas memiliki potensi membahayakan bagi janinnya,” rincinya.

Ultimatum 7 Hari dan Ancaman Praperadilan

Keseriusan kuasa hukum terlihat dari batas waktu yang jelas. Mereka menuntut agar Polresta Pekanbaru segera menggelar perkara dan menetapkan tersangka.

“Kami memberikan tenggat waktu yang tegas, dalam kurun 7 hari harus ada penetapan tersangka,” ungkap Alif. Jika tidak ada perkembangan, pihaknya akan mengambil tindakan lebih lanjut.

“Kami akan menjalani langkah hukum berikutnya, termasuk praperadilan dan laporan atas dugaan ketidakprofesionalan aparat,” ancamnya.

Alif menekankan, tujuan akhirnya adalah memastikan semua pelaku ditangkap dan dihukum dengan maksimal.

“Ini adalah tindakan kekerasan terhadap seorang ibu hamil yang bisa berakibat pada hilangnya dua nyawa. Jika hukum tidak bertindak tegas, maka keadilan dapat dipastikan tidak akan tercapai,” tutupnya.


Sumber: KlikIndonesia.Co