BMKG: Peringatan Tsunami Dicabut, Situasi Malut Berangsur Normal

Ternate – Situasi di Provinsi Maluku Utara mulai berangsur kondusif setelah otoritas resmi memastikan bahwa peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan pascagempa kuat pada Kamis pagi resmi berakhir.

Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda dalam keterangannya dari Ternate, Kamis (2/4/2026), menyampaikan rasa syukur atas berakhirnya peringatan tsunami tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali menjalankan aktivitas secara bertahap dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

“Puji syukur, berdasarkan informasi resmi, peringatan tsunami telah berakhir. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk kembali beraktivitas secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan,” ujar Sherly.

Kepastian ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) usai melakukan pemantauan intensif dan analisis data terbaru terkait aktivitas gempa tersebut.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang terjadi pada Kamis pagi diketahui berpusat di laut, sekitar 129 kilometer tenggara Bitung, Sulawesi Utara. Getaran kuatnya dirasakan hingga sejumlah wilayah di Maluku Utara, seperti Ternate, Tidore Kepulauan, hingga Halmahera Barat, yang sempat memicu kepanikan warga, khususnya di kawasan pesisir.

Sejak gempa terjadi, masyarakat di wilayah-wilayah tersebut secara spontan melakukan evakuasi mandiri menuju daerah yang lebih tinggi. Pemerintah daerah bersama aparat terkait pun bergerak cepat dengan mengaktifkan respons darurat, termasuk penyebaran informasi dan pengamanan jalur evakuasi.

Namun setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap data gempa dan potensi gelombang laut, BMKG menyatakan bahwa ancaman tsunami telah mereda dan tidak lagi membahayakan.

Dengan dicabutnya status peringatan dini ini, masyarakat yang sebelumnya mengungsi kini diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing.

Meski demikian BMKG tetap mengimbau masyarakat untuk tidak lengah. Potensi gempa susulan masih mungkin terjadi, sehingga kewaspadaan tetap perlu dijaga, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana.

Lebih lanjut ia memberikan apresiasi kepada masyarakat yang dinilai sigap dan disiplin dalam mengikuti arahan pemerintah selama situasi darurat berlangsung. Menurutnya, respons cepat dan kepatuhan warga menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian yang lebih besar.

“Ketenangan dan kedisiplinan masyarakat dalam mengikuti arahan adalah kunci. Tetap waspada, terus pantau informasi resmi, dan saling menjaga satu sama lain,” tambahnya.

Saat ini pemerintah daerah masih terus melakukan langkah-langkah lanjutan, termasuk pendataan dampak gempa serta memastikan kondisi masyarakat terdampak. Sejumlah laporan awal menyebutkan adanya kerusakan bangunan di beberapa titik, meskipun belum ada laporan resmi terkait korban jiwa.

Selain itu instansi terkait juga tengah berupaya memastikan layanan dasar masyarakat tetap berjalan normal, termasuk akses listrik, komunikasi, dan distribusi logistik di wilayah terdampak.

Di tengah kondisi yang mulai pulih, pemerintah kembali menegaskan pentingnya mengedepankan ketenangan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta untuk hanya mengacu pada sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah dalam memperoleh informasi terbaru terkait situasi kebencanaan.

Dengan berakhirnya peringatan tsunami ini, kata dia, diharapkan aktivitas masyarakat di Maluku Utara dapat segera kembali normal. Namun, pesan utama yang terus digaungkan tetap sama: tetap tenang, tetap waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap kondisi.

Sementara itu Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas III Ternate Gede Eriksana Yasa, menjelaskan gempa terjadi pada pukul 07:48 WIT dengan magnitudo awal 7,6 sebelum kemudian dimutakhirkan menjadi 7,3.

Episenter gempa berada di koordinat 1,25 derajat Lintang Utara (LU) dan 126,27 derajat Bujur Timur (BT), atau sekitar 127–129 kilometer tenggara Bitung, dengan kedalaman antara 18 hingga 62 kilometer.

“Gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami dengan ketinggian antara 0,3 meter hingga 5 meter berdasarkan hasil pemodelan,” ujarnya.


Sumber: Antara

12 CPNS RRI Ternate Resmi Terima SK, Siap Mengabdi Secara Profesional

Ternate – Sebanyak 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di lingkungan Lembaga Pengyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Ternate resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkutan, Rabu, 1 April 2026. Prosesi pemanggilan dan pengambilan sumpah dilakukan secara khusus di Auditorium Yusuf Rondipuro RRI Jakarta dan diikuti secara berani oleh seluruh satuan kerja RRI di Indonesia.

Direktur Utama LPP RRI, I Hendrasmo, dalam Berbagainya menyampaikan bahwa total pegawai yang dilantik pada hari tersebut berjumlah 783 orang. Rinciannya terdiri dari 755 pejabat fungsional dan 28 pejabat pelaksana yang kini resmi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPP RRI.

Ia menegaskan bahwa momentum yang ditunjukan ini bukan sekadar mengubah status kepegawaian semata. Lebih dari itu, momen ini merupakan peneguhan komitmen sebagai aparatur sipil negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Hendrasmo juga mengingatkan pentingnya memahami dan menjalankan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut mencakup kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menjunjung tinggi integritas dan etika jabatan.

Selain itu, para CPNS yang kini telah diangkat menjadi PNS diminta untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Mereka juga diharapkan selalu berorientasi pada kinerja serta hasil kerja yang nyata dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Saya tekankan para pegawai tidak terjebak dalam zona nyaman dalam bekerja. Totalitas dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi hal penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN,” kata I Hendrasmo.

12 CPNS RRI Ternate saat mengikuti Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara berani di Studio B RRI Ternate, Rabu, 1 April 2026. (Foto: RRI/Ferdy)

Menurutnya, status sebagai PNS bukan berarti jaminan kenyamanan tanpa kinerja. Justru, para pegawai dituntut untuk terus berupaya memberikan yang terbaik sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara.

“Para pegawai juga diharapkan mampu memberikan nilai dan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, ujarnya. Hal ini merupakan wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara melalui peran sebagai insan Penerbitan publik.

Lebih lanjut, Hendrasmo menekankan pentingnya sumber daya manusia yang jujur, berintegritas, dan profesional di lingkungan RRI. Pengelolaan SDM juga harus berbasis sistem merit serta didukung pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

Ia juga mendorong para pegawai untuk memiliki pola pikir berkembang atau growth mindset. Dengan pola pikir tersebut, setiap individu diyakini mampu terus belajar, beradaptasi, dan mencapai target yang diinginkan.

Dalam menghadapi perkembangan zaman, RRI dituntut untuk semakin kuat dan adaptif terhadap perubahan. Penguatan kompetensi multiplatform menjadi kunci agar RRI tetap relevan di era digital.

Sebagai penutup, Hendrasmo menegaskan bahwa keberhasilan setiap pegawai ditentukan oleh komitmen pribadi untuk terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, seluruh pegawai didorong untuk aktif meningkatkan kapasitas diri demi kemajuan organisasi dan pelayanan publik.


Sumber: RRI Ternate

Pertamina Imbau Masyarakat Halteng tidak Khawatir Soal Stok BBM

Halteng – PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU wilayah Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara, berada dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas, dalam keterangannya yang dikutip di Ternate, Maluku Utara, Kamis (2/4/2026) mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung di lapangan dan dipastikan kondisi distribusi dan penjualan BBM berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan Ispiani menyusul adanya antrean kendaraan di sejumlah SPBU pascalibur Lebaran yang sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Kami sudah melakukan pengecekan langsung ke SPBU. Stok masih tersedia dan tidak ditemukan adanya pelanggaran, khususnya terkait penjualan di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Ispiani.

Ia menjelaskan harga BBM di wilayah Maluku Utara tetap mengacu pada ketentuan resmi, yakni Solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter, Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.600 per liter, dan Dexlite Rp14.500 per liter.

Pertamina juga memastikan seluruh lembaga penyalur resmi telah menjual BBM sesuai dengan harga tersebut dan tanpa adanya penyimpangan.

Lebih lanjut, Ispiani menambahkan antrean yang terjadi di beberapa SPBU bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan meningkatnya aktivitas masyarakat setelah masa libur panjang Hari Raya Idul Fitri.

Kondisi ini dinilai sebagai fenomena yang wajar terjadi setiap tahun, terutama saat arus balik dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.

“Antrean memang terjadi di beberapa titik, namun hal itu tidak berkorelasi dengan ketersediaan stok. Penyaluran BBM tetap berjalan setiap hari dan kami memastikan pasokan terus terpenuhi,” jelasnya.

Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan (panic buying), karena dapat memicu kepadatan di SPBU dan berpotensi mengganggu kelancaran distribusi.

Selain itu, masyarakat diingatkan agar hanya membeli BBM di lembaga penyalur resmi seperti SPBU, Pertashop, dan mitra resmi lainnya. Hal ini penting untuk menjamin kualitas produk, ketepatan takaran, serta kesesuaian harga dengan ketentuan yang berlaku.

“Pertamina tidak dapat menjamin kualitas maupun harga BBM yang dijual di luar lembaga penyalur resmi. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tetap membeli di tempat resmi,” tegas Ispiani.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Pertamina juga membuka akses informasi bagi masyarakat yang membutuhkan keterangan lebih lanjut terkait produk maupun distribusi BBM di wilayah Maluku Utara. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu benar.

Dengan adanya jaminan dari Pertamina ini, lanjut Ispiani, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa khawatir terhadap ketersediaan BBM, serta dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan normal pascalibur Lebaran.


Sumber: Antara

Pertamina Pastikan Sarana dan Distribusi Energi di Malut Normal Pascagempa

Ambon – Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan seluruh sarana dan fasilitas serta kegiatan operasional penyaluran energi di wilayah Maluku Utara dalam kondisi aman dan berjalan normal pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6, pada Kamis 2 April 2026.

Pasca terjadinya gempa, Pertamina Patra Niaga melakukan pengecekan serta memastikan seluruh sarana dan fasilitas serta kegiatan operasional penyaluran energi di wilayah Maluku Utara dalam kondisi aman dan terus berjalan normal pasca gempa bumi.

“Berdasarkan laporan dari lapangan, tim sudah memastikan kondisi sarfas terutama di wilayah terdampak gempa yakni Fuel Terminal Ternate, Fuel Terminal Tobelo, dan Aviation Fuel Terminal Babullah Ternate, juga lembaga penyalur dalam kondisi baik dan aman untuk melanjutkan operasional,” kata Pjs. Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait mengingat dalam gempa ini terdapat potensi tsunami.

Hingga pukul 09:30 WIT, hasil koordinasi dengan BMKG Ternate menunjukkan tidak adanya deteksi gelombang tsunami, meskipun sempat terjadi kenaikan gelombang air laut sekitar dua meter.

“Kami tetap dalam posisi siaga. Apabila terjadi gempa susulan yang signifikan, prosedur evakuasi dan operasional baik di darat maupun di kapal akan segera dilaksanakan demi menjaga keselamatan seluruh personil dan keselamatan terkait penanganan BBM yang aman dalam kondisi darurat,” katanya.

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terus memonitor perkembangan situasi terkini di wilayah Maluku Utara dan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan operasional distribusi tetap berjalan normal dan aman.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, Pertamina Patra Niaga akan terus melakukan distribusi dengan normal mengedepankan aspek-aspek keamanan dan keselamatan,” ujarnya,

Berdasarkan laporan BMKG, pusat gempa berada di 127 km Tenggara Bitung-Sulawesi Utara.

Meski pusat gempa cukup jauh, namun guncangan terasa kuat di sekitar wilayah Ternate dan pesisir Halmahera sehingga Pertamina Patra Niaga segera melakukan langkah cepat untuk memastikan keamanan personel maupun infrastruktur energi yang dikelola.

Apabila membutuhkan informasi mengenai layanan dan produk Pertamina, masyarakat untuk dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.


Sumber: Antara

Pascagempa Sulut-Malut, Sultan Tidore Sampaikan Duka yang Mendalam

Tidore – Sultan Tidore, Husain Alting Sjah, menyampaikan duka mendalam atas gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis, 2 April 2026. Bencana tersebut mengakibatkan ratusan bangunan mengalami kerusakan di sejumlah daerah terdampak.

Mantan Anggota DPD RI ini mengungkapkan rasa empati dan solidaritas kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana.

“Dari tanah Moloku Kie Raha, duka berlabuh di hati kita. Bumi diguncang, namun jiwa takkan runtuh seteguh karang, setabah leluhur. Atas nama Kesultanan Tidore, saya menyampaikan belasungkawa sedalam samudra,” ujar Husain Alting Sjah dalam ungkapan duka yang dikutip dari media rri.co.id, pada Kamis 2 April 2026.

Gempa yang berpusat di wilayah tenggara Bitung itu turut dirasakan kuat di berbagai daerah di Maluku Utara. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Utara hingga pukul 17.00 WIT, kerusakan bangunan dilaporkan tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.

Meski demikian, hingga saat ini belum dilaporkan adanya korban jiwa akibat peristiwa tersebut di Maluku Utara.

Kepala BPBD Maluku Utara menyampaikan bahwa proses pendataan masih terus dilakukan secara bertahap di lapangan untuk memastikan dampak keseluruhan.

“Sebagian besar kerusakan yang terjadi adalah kategori ringan hingga sedang, namun terdapat juga sejumlah bangunan yang mengalami kerusakan berat. Tim masih melakukan assessment lanjutan untuk memastikan data yang lebih akurat,” ujarnya.

Pemerintah daerah bersama tim terkait terus melakukan pemantauan dan penanganan di lokasi terdampak, sembari mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.


Sumber: RRI Ternate

Indeks Kebhinekaan Sekolah Maluku Utara di Atas Nasional

Ternate – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, mengapresiasi capaian indeks Kebhinekaan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di daerahnya yang melampaui rata-rata nasional. Capaian tersebut Merujuk pada hasil Asesmen Nasional 2025.

“Ini sangat menggembirakan. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari aspek akademik, tetapi juga dari pembentukan karakter. Capaian ini menandai keberhasilan sekolah dalam membangun nilai-nilai Kebhinekaan,” ujar Abubakar saat dikonfirmasi, di Ternate, Rabu 2 April 2026.

Sehari sebelumnya Abubakar didampingi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sofyan, melakukan pemantauan awal pembelajaran di SMA Negeri 4 Ternate. Ia menerima laporan Rapor Pendidikan SMA Negeri 4 Ternate yang menunjukkan sejumlah indikator penting berada pada kategori “hijau”, seperti literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, iklim inklusivitas, hingga indeks kebhinekaan.

Menurutnya, capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap sekolah semakin tinggi. “Kami berharap hasil Rapor Pendidikan ini benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Meski demikian, Abubakar mengingatkan masih ada beberapa aspek yang perlu dibenahi, di antaranya fasilitas penerangan ruang belajar, kebersihan toilet, serta pengelolaan sampah di lingkungan sekolah.

Terkait indeks kebhinekaan, ia menegaskan seluruh SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara telah berada pada kategori hijau. Capaian ini dinilai sebagai prestasi penting yang harus dipertahankan secara berkelanjutan.

“Kami menitipkan kepada seluruh sekolah agar terus mendorong tumbuhnya ekosistem kebinekaan, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan peran guru dan siswa sebagai teladan dalam membangun toleransi dan hubungan sosial yang inklusif. Menurutnya, praktik kehidupan harmonis di sekolah harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

“Waktu di sekolah hanya sekitar enam hingga tujuh jam. Oleh karena itu, nilai-nilai kebinekaan harus terus dihidupkan di masyarakat. Guru dan siswa harus menjadi garda terdepan dalam membangun ekosistem tersebut,” kata Abubakar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya akan terus melakukan monitoring dan pengawasan guna memastikan terbentuknya karakter berbasis kebinekaan menjadi bagian integral dari sistem pendidikan sekaligus kehidupan sosial masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Hukum Menikah Siri Tanpa Sepengetahuan Istri Pertama, Sah?

Jakarta – Pernikahan siri kembali menjadi sorotan publik seiring maraknya kasus pria beristri yang menikah lagi tanpa sepengetahuan pasangan sahnya.

Praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) ini masih umum terjadi di Indonesia, namun kerap memunculkan persoalan hukum dan sosial, terutama ketika dilakukan secara diam-diam.

Lantas, apakah pernikahan siri tanpa izin istri pertama tetap sah?

Secara bahasa, istilah nikah siri berasal dari kata Arab “sirrun” yang berarti rahasia. Artinya, pernikahan ini dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, berbeda dengan pernikahan terbuka sebagaimana umumnya.

Dalam fikih Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil dan mampu menafkahi seluruh istrinya secara layak. Persetujuan dari istri pertama bukan syarat sahnya akad, sehingga tidak memengaruhi keabsahan pernikahan secara agama.

Syariat Islam menetapkan lima rukun nikah yang harus dipenuhi, yakni calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi, mahar, serta ijab kabul. Selama unsur tersebut ada, pernikahan dianggap sah secara agama, termasuk jika dilakukan secara siri.

Akan tetapi, izin istri pertama tetap dipandang sebagai bagian dari etika rumah tangga dan bentuk perlakuan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) yang dianjurkan dalam Islam.

Sementara, Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, pernikahan yang sah secara agama tidak otomatis sah menurut negara.

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memperkuat aturan tersebut dengan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk ketertiban masyarakat.

Konsekuensinya, pernikahan siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum formal. Artinya, hak-hak seperti nafkah, waris, serta status administrasi anak bisa terkendala karena pernikahan tersebut tidak tercatat.

Selain itu, pernikahan siri berisiko menimbulkan persoalan pidana bila salah satu pihak masih terikat pernikahan sah.

Tanpa izin pasangan, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan perzinahan dengan ancaman pidana maksimal sembilan bulan penjara sesuai Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Jika pernikahan siri tersebut dicatatkan dengan itikad buruk, ancaman hukuman dapat meningkat hingga lima tahun berdasarkan Pasal 279 ayat (1) KUHP.

Melansir laman MUI, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, menjelaskan bahwa pernikahan siri memang sah secara agama, namun keputusan MUI menyatakan praktik tersebut haram karena menimbulkan banyak mudarat.

Dampak yang paling besar biasanya dirasakan perempuan dan anak, mulai dari ketidakjelasan hak hingga perlindungan hukum.

MUI menganjurkan untuk memilih pernikahan yang dicatat negara, mengingat pencatatan perkawinan merupakan bagian dari penyempurnaan akad.

Proses ini untuk memastikan kejelasan status hukum keluarga, termasuk hak waris, nafkah, hingga administrasi anak di masa mendatang.

Oleh sebab itu agar pernikahan menjadi sah secara agama dan hukum, jika seorang suami masih memiliki istri sah dan ingin menikah lagi, ia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari istri sahnya serta mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama.


Sumber: Antara

BMKG: Ada 29 Gempa Susulan Pasca-Gempa Utama di Ternate-Bitung Kamis

Manado – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merekam sebanyak 29 kali gempa susulan usai gempa utama yang terjadi di barat daya Pantai Pulau Batang Dua, Ternate, Provinsi Maluku Utara, pada Kamis pagi.

“Sejak terjadinya gempa utama sejauh ini sudah ada 29 gempa susulan,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Manado Muhammad Zulkifli di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis.

Dia menambahkan besaran magnitudo gempa susulan tersebut berada pada 3,1 dan terbesar 5,5.

Gempa susulan, menurut dia, adalah lazim terjadi setelah terjadi gempa utama.

“Kami tetap berharap warga waspada berhati-hati, serta memastikan bahwa bangunan rumah atau tempat bekerja dalam kondisi baik setelah terjadinya gempa,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis 2 April 2026 pukul 05.48.14 WIB wilayah Pantai Barat Daya Pulau Batang Dua, Ternate (Maluku Utara) diguncang gempa tektonik.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi tersebut memiliki parameter update dengan magnitudo M7,6, sementara episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,25 derajat Lintang Utara (LU) dan 126,27 derajat Bujur Timur (BT), atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 129 kilometer arah Tenggara Bitung (Sulut) pada kedalaman 33 kilometer.


Sumber: Antara