Harga Plastik di Ternate Melonjak Signifikan, Pedagang Mengeluh

Ternate – Harga jual plastik di Kota Ternate mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Harga plastik dilaporkan naik hingga 60 hingga 65 persen, memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat.

Kenaikan ini mulai dirasakan sejak dua minggu sebelum perayaan Lebaran dan terjadi pada hampir seluruh jenis plastik yang beredar di pasaran. Kondisi tersebut turut berdampak pada harga berbagai produk turunan berbahan plastik.

Imron, pemilik Toko Plastik Putri Aulia di Kelurahan Gamalama, menyebutkan bahwa lonjakan harga tidak hanya terjadi pada plastik, tetapi juga pada barang lain yang menggunakan bahan dasar serupa. Ia mengatakan, harga produk berbahan plastik naik sekitar 30 persen, sementara plastik itu sendiri mengalami kenaikan paling tinggi.

“Informasi dari pabrik dan distributor di Surabaya, Solo, dan Jakarta menyebutkan bahwa kenaikan harga dipicu oleh terganggunya pasokan bahan baku. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik menyebabkan distribusi biji plastik ke Indonesia menjadi terbatas,” ujar Imron, saat dikonfirmasi, Selasa, 7 April 2026.

Keterbatasan pasokan tersebut memicu peningkatan permintaan, sementara stok di pasaran terus menipis. Kondisi ini membuat harga plastik melonjak tajam, mengingat bahan baku plastik berasal dari turunan minyak mentah yang distribusinya sangat bergantung pada jalur internasional.

Imron mengaku, hampir 90 persen pelanggannya mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Ia khawatir kondisi ini akan berdampak pada pelaku usaha, khususnya sektor UMKM makanan dan minuman yang sangat bergantung pada plastik sebagai kemasan.

Sebagai contoh, plastik ukuran 15 kategori orisinil yang sebelumnya dijual Rp7.000 kini melonjak menjadi Rp13.000. Selain faktor bahan baku, kenaikan biaya ekspedisi sebesar 25 hingga 30 persen juga turut mendorong tingginya harga di tingkat pengecer.

Kenaikan harga ini turut dirasakan pelaku UMKM. Cindar Muntaha, pedagang gorengan di Ternate, mengaku harga plastik kemasan yang biasa dibelinya seharga Rp9.000 per paket kini naik menjadi Rp13.000. Ia berharap harga plastik dapat segera kembali normal agar tidak membebani usahanya.

Hal serupa disampaikan Dewi, reseller plastik asal Pulau Obi yang biasa membeli dalam jumlah besar di Ternate. Ia mengungkapkan, harga satu karung plastik yang sebelumnya sekitar Rp1.050.000 kini melonjak menjadi Rp1.500.000, sehingga memaksanya menaikkan harga jual kepada pelanggan.

Dewi bahkan harus mengurangi layanan kepada pembeli kecil. Ia mengaku tidak lagi menyediakan kantong kresek untuk pelanggan yang berbelanja di bawah Rp10.000, sebagai dampak dari tingginya harga plastik yang terus meningkat.


Sumber: RRI Ternate

Kapal Pandudewanata Distribusikan Logistik Bantuan ke Batang Dua

Ternate – Dalam rangka percepatan pemulihan dan membantu korban yang terdampak di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate pasca Gempa bumi yang melanda Provinsi Maluku Utara pada Kamis, 2 April 2026 lalu, Basarnas melalui Kantor SAR Ternate berkolaborasi dengan BNPB, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkot Ternate melakukan pendistribusian bantuan logistik ke Pulau Batang Dua menggunakan Kapal KN. SAR 237 Pandudewanata, Minggu 5 April 2026.

Walikota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman memimpin langsung perjalanan ke Pulau Batang Dua beserta jajaran Forkopimda Kota Ternate serta BNPB, BPBD, BMKG, Dinas Sosial dan instansi terkait. Yang berangkat dari pelabuhan Ahmad Yani Ternate pada Minggu, 05 April 2026 pukul 00.00 WIT menuju Batang Dua.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Iwan Ramdani mengatakan, kapal tersebut bawa bantuan logistik dari BNPB, Pemerintah Provinsi Maluku Utara serta Pemerintah Kota Ternate dan Bantuan dari BPBD Kota Ternate, Wasana Sentra Bahagia Ternate, Dinas Sosial, Harita Nickel maupun instansi terkait lainnya.

Lanjut Iwan, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan Walikota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh proses penanganan pasca bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi dengan pemerintah kabupaten serta pihak terkait seperti TNI/Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, BMKG, PUPR, Operator Telkomsel, PLN, Pihak swasta dan juga relawan.

“Bantuan logistik berupa beras, gula pasir, minyak goreng, mie instan, susu kental manis, air mineral, susu formula, selimut, makanan siap saji, perlengkapan bayi dan barang lainnya untuk dibagikan pada masyarakat di Kecamatan Pulau Batang Dua yang terdampak gempa, sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak dapat terpenuhi secepatnya agar kondisi dapat bisa kembali normal” ujarnya.


Sumber: RRI Ternate

Audit Keuangan 2025, Wagub Sarbin Tegaskan Tidak Toleransi Kegiatan Fiktif

Ternate – Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mulai melakukan audit terperinci laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Maluku Utara tahun anggaran 2025. Pemeriksaan dimulai setelah entry meeting yang dipimpin Wakil Gubernur Sarbin Sehe, di ex-Krisan Ternate, Senin 7 April 2026.

Wakil Gubernur menegaskan, BPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan audit penggunaan anggaran negara, tidak ragu untuk mengungkap semua temuan, terutama kegiatan fiktif. Namun, bila temuannya bersifat administrasi maka dapat dibantu agar dipenuhi kelengkapannya.

“Kami sudah menyampaikan ke tim auditor, jangan ada toleransi kalau kegiatannya fiktif. Tetapi kalau pertanggungjawabnya sifatnya administrasi, angka-angka, kami harap dibantu secara maksimal untuk menyelesaikan administrasi. Kecuali itu sudah betul-betul merugikan keuangan negara,” kata Sarbin  usai pertemuan.

OPD diminta proaktif, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan auditor menjadi titik temu dalam menyelesaikan temuan-temuan. Kemudian, seluruh dokumen yang diminta auditor selama pemeriksaan berlangsung harus sudah disiapkan.

Selama proses audit berlangsung, Wagub ingatkan pimpinan OPD hingga bendahara, agar tidak meninggalkan Ternate atau melakukan perjalanan dinas keluar daerah tanpa perintah dari Gubernur. Penegasan ini dilakukan guna membantu kerja-kerja auditor selama 37 hari kedepan.

“Pimpinan OPD, selama 37 hari kedepan, bersama-sama dengan tim auditor, tidak keluar, kecuali kalau ditugaskan oleh gubernur. Agar efektif berkomunikasi, berkonsultasi dengan badan pemeriksa keuangan melalui tim auditornya sehingga dicarikan solusi ketika ada temuan-temuan,”ucap Sarbin.

Wagub berharap pemeriksaan LKPD 2025 berjalan maksimal, tidak adanya temuan yang signifikan, sehingga peroleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Namun lebih dari WTP, lanjut Sarbin, adalah memastikan bahwa setiap rumah APBD benar-benar digunakan secara transparan dan bermanfaat bagi masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Kapolda Malut Jamin Keamanan dan Pemulihan Usai Konflik di Dua Desa

Halteng – Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Inspektur Jenderal Polisi Waris Agono saat meninjau lokasi usai terjadinya konflik antara warga Desa Sibenpopo dan Desa Bobane Jaya, Halmahera Tengah, memberikan jaminan keamanan dan pemulihan usai konflik.

“Kami dari pihak kepolisian juga mewakili penyampaian dari Pemprov Maluku Utara, bahwa akan dibangun beberapa rumah warga yang mengalami kerusakan. Saya selaku Kapolda di sini mengimbau agar masyarakat Desa Siboenpopo yang saat ini masih mengungsi untuk segera kembali ke rumah masing-masing. Saya jamin situasi di Desa Siboenpopo saat ini sudah kembali aman,” kata Kapolda di hadapan warga, Senin (6/4/2026).

Setibanya di Desa Siboenpopo, Kecamatan Patani Barat, Kapolda memimpin langsung peninjauan terhadap sejumlah rumah warga yang mengalami kerusakan.

“Peninjauan ini bertujuan memantau perkembangan situasi keamanan serta memastikan proses pemulihan bagi warga yang terdampak,” kata Kapolda saat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Malut.

Kapolda juga memastikan bahwa pihaknya akan membangun pos pengamanan di Desa Siboenpopo sesuai dengan permintaan warga.

Ia menegaskan komitmen TNI dan Polri untuk memberikan rasa aman dan nyaman melalui pengamanan yang ketat.

Kapolda berharap kejadian serupa tidak terulang kembali dan warga Desa Bobane Jaya serta Desa Siboenpopo dapat kembali hidup berdampingan secara damai.

Pada kesempatan itu, Kapolda juga mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang beredar di media sosial.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Setelah dari Sibenpopo, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Yeke, Kecamatan Weda Timur, untuk menemui warga yang mengungsi.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa serta mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.

Selanjutnya, rombongan juga mengunjungi pengungsi di Desa Fritu, Kecamatan Weda Utara. Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari permintaan percepatan penanganan kasus hukum, pembangunan pos keamanan, hingga penyelesaian batas wilayah desa.

Kapolda menegaskan bahwa kehadiran TNI dan Polri merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat pasca konflik, sekaligus memastikan situasi di wilayah tersebut telah berangsur kondusif.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga.

“Kehadiran pemerintah saat ini sangat penting untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar merasa aman dan nyaman,” katanya.


Sumber: Antara

PT NHM Pulihkan 232 Hektare Lahan Bekas Penambangan Emas

Halut – Perusahaan tambang emas, PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), terus menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik pertambangan berkelanjutan melalui program reklamasi lahan pascatambang. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Langkah ini menjadi bukti bahwa aktivitas pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan sekaligus kepatuhan terhadap regulasi, NHM menjalankan program reklamasi guna menekan dampak negatif aktivitas tambang. Upaya tersebut meliputi penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan bekas penambangan agar dapat kembali berfungsi sesuai peruntukannya.

Di wilayah Tambang Emas Gosowong, perusahaan secara konsisten melaksanakan reklamasi dan revegetasi pada area yang telah selesai ditambang. Program ini telah berjalan sejak awal operasi pada tahun 2000, dimulai dari lokasi Main Waste Dump Gosowong. Hingga 2026, total lahan yang berhasil dipulihkan mencapai 232,69 hektare.

Sejumlah area reklamasi bahkan telah kembali ke fungsi awal dengan tingkat keberhasilan mencapai 100 persen, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap pemulihan. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa keberlanjutan operasional perusahaan tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada pemulihan ekosistem.

Proses reklamasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan kontur lahan, penebaran tanah pucuk, pengelolaan kualitas tanah, hingga penanaman kembali vegetasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi ekologis lahan secara optimal serta membuka peluang pemanfaatan berkelanjutan.

Manager Health, Safety & Environmental (HSE) NHM, Widi Wijaya, menegaskan bahwa reklamasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab perusahaan.

“Reklamasi dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, sekaligus menata, memulihkan, dan memperbaiki lahan bekas kegiatan penambangan, serta mengembalikan fungsi lahan yang terganggu sesuai peruntukannya,” ujar Widi dalam keterangannya, Senin 6 April 2026.

Pelaksanaan reklamasi tersebut juga mengacu pada berbagai regulasi di sektor pertambangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta sejumlah aturan turunan seperti Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

Selain itu, perusahaan juga berpedoman pada Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1827 K/30/MEM/2018 dan Kepmen ESDM RI Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 yang mengatur kaidah pertambangan yang baik dan pelaksanaan reklamasi secara komprehensif.

Melalui berbagai capaian tersebut, NHM menegaskan bahwa praktik pertambangan yang bertanggung jawab tidak sekadar menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Ranperbub Halteng Netralitas ASN di Pilkades Diharmonisasi

Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) harmonisasi, Analisis Konsepsi, Pemantapan, dan Pembulatan terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Tengah, Senin 6 April 2926, di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Tiga Ranperbup yang dibahas meliputi Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Desa, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pedoman dan Kriteria Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa harmonisasi bertujuan untuk meninjau dan mereviu substansi Ranperbup agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi aspek teknis pembentukan peraturan.

Ia juga menegaskan bahwa ketiga Ranperbup tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat, khususnya terkait netralitas ASN, optimalisasi pendapatan daerah, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

Sementara, Ketua Tim Pengusul Ranperbup Kabupaten Halmahera Tengah, Alan, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan harmonisasi yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Ia berharap melalui proses ini, Ranperbup yang diusulkan dapat disempurnakan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta memiliki kualitas regulasi yang baik dan implementatif.

Dalam proses pembahasan, Tim Kerja Harmonisasi (TKH) menyampaikan sejumlah catatan hasil analisis terhadap ketiga Ranperbup tersebut. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain aspek kewenangan pembentukan, substansi pengaturan, kelengkapan naskah akademik, serta kesesuaian dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Catatan perbaikan tersebut diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah guna menyempurnakan rancangan peraturan yang diajukan.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Eky Indra Wijaya, sebelum mengakhiri kegiatan tersebut menekankan pentingnya penyelesaian administrasi serta penyampaian draft bersih melalui aplikasi e-harmonisasi agar proses selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, menyampaikan bahwa kegiatan harmonisasi merupakan tahapan penting dalam memastikan kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan.

“Proses harmonisasi menjadi kunci dalam menjamin agar setiap produk hukum daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta memiliki substansi yang jelas dan implementatif. Kami mendorong pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi secara aktif agar setiap regulasi yang disusun benar-benar memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Argap.

Melalui kegiatan ini, diharapkan ketiga Ranperbup Kabupaten Halmahera Tengah dapat disempurnakan sesuai dengan hasil harmonisasi yang telah dilakukan. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Maluku Utara akan terus berkoordinasi dengan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Tengah dalam proses perbaikan dan penyempurnaan draft hingga siap untuk ditetapkan.


Sumber: RRI Ternate

Polres dan Pemda Deklarasi Morotai Damai dan Perkuat Komitmen Jaga Kamtibmas

Morotai – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menggelar rapat deklarasi damai guna memperkuat komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kegiatan berlangsung di aula Polres Pulau Morotai, Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Senin 6 April 2026.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua, Wakil Bupati Rio Cristian Pawane, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, serta unsur Forkopimda lainnya, termasuk Kajari, Dandim 1514/Morotai, Kapolres Pulau Morotai, dan jajaran TNI-Polri.

Dalam pertemuan itu, membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Salah satu poin penting yang disepakati adalah pembatasan peredaran minuman keras, termasuk penertiban terhadap pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsinya.

Rapat Deklarasi Morotai Damai yang digagas oleh Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang sebagai simbol komitmen bersama, di Polres Pulau Morotai, Senin 6 April 2026. (Foto: Humas Morotai)

Bupati Rusli Sibua menegaskan, kegiatan hiburan masyarakat seperti pesta ronggeng wajib mengantongi izin resmi dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kebijakan ini bertujuan mencegah potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.

“Peran aktif tokoh agama dalam meredam berbagai bentuk provokasi yang berpotensi memicu konflik. Sinergi lintas elemen menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah,” katanya.

Melalui deklarasi ini, diharapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin meningkat dalam menjaga keamanan dan kedamaian, sehingga Kabupaten Pulau Morotai tetap menjadi daerah yang aman, harmonis, dan kondusif.


Sumber: RRI Ternate

Pemkot Ternate Salurkan Bantuan Tahap II bagi Warga Batang Dua

Ternate – Pemerintah Kota Ternate kembali menyalurkan bantuan tahap II bagi warga terdampak gempa bumi berkekuatan 7,6 SR di Kecamatan Pulau Batang Dua. Bantuan tersebut didistribusikan pada Minggu malam, 5 April 2026, dan tiba di Mayau hari ini dan langsung disaluran ke pos-pos pengungsian.

Penyaluran bantuan dipimpin langsung Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, didampingi Ketua TP-PKK, Marliza M. Tauhid. Wali Kota Tauhid dan istri mengunjungi sejumlah titik pengungsian di Pulau Mayau, antara lain Kelurahan Mayau, Lelewi, Perum Bersatu, dan Bido.

Berdasarkan data rekapitulasi, total logistik yang didistribusikan pada tahap II mencapai 1.503 paket/barang, dengan sisa stok bantuan sebanyak 674 paket. Selain itu, masih terdapat sejumlah logistik yang belum tersalurkan, di antaranya beras sebanyak 55 karung, mi instan 65 karton, serta kebutuhan lain seperti pakaian, gula, dan perlengkapan tambahan.

Dalam kunjungannya, Wali Kota menyampaikan empati kepada warga terdampak sekaligus mengingatkan agar tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.“Jangan panik, tetap waspada dan terus berkoordinasi. Saya mengapresiasi kesiapsiagaan warga Batang Dua dalam menghadapi bencana, terutama dalam upaya mitigasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota Ternate, Marliza M. Tauhid, turut memberikan motivasi kepada para pengungsi agar tetap kuat dan saling menjaga di tengah situasi darurat. Pemerintah Kota Ternate memastikan penyaluran bantuan akan terus dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga di lokasi pengungsian.

Adapun rincian bantuan yang telah disalurkan yakni beras 5 kg sebanyak 375 karung, mie instan 166 karton, air mineral kemasan 269 dus, tikar/matras 200 lembar, terpal 80 lembar, biskuit 56 pcs, minyak goreng 18 karton, telur (dalam rak), sembako paket 80 kantong, selimut 100 pcs, tenda pengungsi 1 unit, hygiene kit 10 boks hingga susu kental manis, popok bayi dan lainnya.


Sumber: RRI Ternate