Posbankum Malut Diperkuat Cegah Peredaran Narkotika di Desa

Ternate – Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kini diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menegaskan peran strategis Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Budi Argap Situngkir, mengatakan penguatan Posbankum menjadi bagian dari langkah konkret mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti peresmian Posbankum se-Indonesia di Kantor Gubernur Banten, Rabu 8 April 2026.

“Kanwil Kemenkum Malut akan mendorong peran 1.185 Posbankum di Maluku Utara dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” ungkap Argap, sembari menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, kepala desa, paralegal, dan masyarakat.

Menurutnya, peredaran narkotika tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan semua elemen hingga ke tingkat paling bawah.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, menyoroti penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu tantangan serius dalam pelayanan publik dan keadilan hukum, terutama yang menyasar generasi muda.

Ia menjelaskan, Posbankum kini tidak hanya berfungsi sebagai layanan bantuan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari strategi edukasi dan pencegahan melalui kolaborasi dengan fasilitator P4GN.

“Kita ingin membangun kesadaran kolektif, menjadikan desa dan kelurahan sebagai benteng pertama dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, kerja bersama, dan komitmen yang kuat untuk menjaga masa depan bangsa,” ujar Wisnu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Posbankum mencerminkan peran negara yang semakin dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga aksi nyata di lapangan.

“Kita tidak lagi berbicara mengenai prosedur semata, melainkan tentang dampak. Tentang bagaimana negara hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan. Tentang bagaimana hukum tidak lagi terasa jauh, tetapi menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Wisnu.

Dengan penguatan ini, Posbankum diharapkan mampu menjadi pusat edukasi hukum sekaligus benteng awal dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat desa dan kelurahan lebih terlindungi dari ancaman narkoba.


Sumber: RRI Ternate

Kakankemenag Halbar Pantau Ujian Madrasah Berbasis Android dan UM

Halbar – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat Aksa Muhammad beserta Tim laksanakan monitoring kegiatan Ujian Madrasah (UM) Tahun Ajaran 2025-2026 di wilayah kecamatan jailolo selatan, Rabu 8 April 2026.

Kepala Kantor Kemenag bersama Kepala Seksi Pendidikan Islam serta di dampingi Pengawas Madrasah kunjungi MAS Ibnu Khaldun Bobaneigo Halmahera Barat dalam rangka memantau pelaksanaan UM berbasis Android serta MAS Al-Khairat Sidangoli dan MAS Al-Muzakara Toniku Halmahera Barat yang masih berbasis pengisian manual.

Pelaksanaan ujian Madrasah TA 2025-2026 itu dilaksanakan selama 9 hari yang di mulai dari tanggal 6 hingga 15 April 2026.

Pada kesempatan itu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat Aksa Muhammad menyatakan, pelaksanaan Ujian Madrasah TA 2025-2026 ini adalah Evaluasi sumatif akhir jenjang kelas XII tingkat MA yang di selenggarakan oleh madrasah untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan standar Kemenag. Tujuan kegiatan UM ini untuk mengukur hasil belajar (akademik dan karakter) dan menjadi syarat kelulusan.

“Saya mengucapkan selamat mengikuti ujian madrasah kepada peserta didik kelas XII TA 2025-2026. Semoga semua peserta didik dapat menjawab soal ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang bagus,” kata Kakankemenag.


Sumber: RRI Ternate

Pemprov Maluku Tingkatkan Kualitas SDM Guru untuk Pemerataan Pendidikan Digital

Ambon – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guru sebagai langkah strategis mendorong pemerataan pendidikan digital di seluruh wilayah kepulauan itu.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Rabu (8/4/2026), menegaskan bahwa pembangunan pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas SDM di daerah.

“Tidak ada cara lain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Maluku selain melalui pendidikan,” kata Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Pendidikan 2026

Ia menilai potensi Maluku tidak hanya terletak pada sumber daya alam, seperti perikanan, pertanian, dan pertambangan, tetapi juga pada kualitas manusia, khususnya sektor pendidikan yang harus terus diperkuat.

Menurut dia, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain ketimpangan kualitas pendidikan antar-wilayah, distribusi tenaga guru yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur pendidikan, termasuk dalam menghadapi era digitalisasi.

“Masalah utama kita adalah ketimpangan kualitas pendidikan, distribusi tenaga guru yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur, termasuk dalam penguasaan teknologi pendidikan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Maluku mendorong peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penguatan literasi digital, serta optimalisasi pemanfaatan platform pembelajaran daring untuk menjangkau wilayah terpencil.

Selain itu, pemerintah daerah berupaya memperluas akses infrastruktur pendidikan digital, seperti penyediaan jaringan internet di sekolah-sekolah, pengadaan perangkat pembelajaran digital, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi.

Data terakhir menunjukkan 1.902 guru di Maluku telah memperoleh sertifikat standar profesional atau memenuhi kelayakan dalam kegiatan belajar mengajar, yang menjadi modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di era digital.

Dirinya juga menekankan pentingnya menjaga etos kerja dan dedikasi tenaga pendidik sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi unggul.

Ia menambahkan konsistensi kebijakan pendidikan menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan, termasuk dalam upaya pemerataan pendidikan digital.

Untuk itu, Pemprov Maluku menerapkan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan pendidikan guna memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan merata.

Lewerissa berharap, rapat ini tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi menjadi forum strategis merumuskan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku, khususnya dalam menjawab tantangan digitalisasi.

“Saya berharap melalui kerja keras dan komitmen kita semua, kita dapat mewujudkan sumber daya manusia Maluku yang unggul, kompeten, dan berkarakter,” ujarnya.


Sumber: Antara

Program TEKAD Bantu Petani, Panen Terong 600 Kilo Lebih

Halteng –Kelompok penerima manfaat di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, berhasil memanen terong sebanyak 615 kilogram pada panen awal melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

Hasil panen tersebut berasal dari lahan demplot (percontohan) yang dikelola secara teratur dan berkelanjutan oleh para petani setempat.

Salah satu petani, Akere Mailingi, mengungkapkan bahwa panen terong telah dilakukan sebanyak empat kali di lahan pertama. Ia juga menyebutkan bahwa kelompok tani memiliki dua lahan demplot yang berdekatan sehingga memudahkan proses pengelolaan.

“Panen ini sudah empat kali dengan total 615 kilogram. Ini baru dari satu lahan, sementara lahan kedua juga sudah kami siapkan agar panen bisa terus berlanjut,” ujar Akere, Rabu 8 April 2026.

Ia menambahkan, setelah panen dilakukan, lahan langsung diolah kembali untuk penanaman berikutnya guna menjaga kesinambungan produksi.

Hasil panen dijual di Pasar Weda dengan harga Rp10.000 per kilogram. Dari empat kali panen, petani memperoleh pendapatan sekitar Rp6.150.000, yang dinilai sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.“Hasil ini sangat membantu kami. Sampai sekarang kami masih panen setiap dua hingga tiga hari sekali,” katanya.

Kelompok penerima manfaat di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan saat panen terong. (Foto: RRI/IGMTV)

Program TEKAD dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, khususnya petani. Selain bantuan sarana pertanian, para petani juga mendapatkan pendampingan mulai dari teknik budidaya, pengelolaan usaha tani, hingga pemasaran hasil panen.

Ke depan, kelompok tani Desa Sosowomo berencana mengembangkan komoditas lain seperti cabai dan tomat untuk meningkatkan keberagaman hasil pertanian sekaligus menyesuaikan kebutuhan pasar.

Fasilitator kecamatan, Rukmana, menegaskan pihaknya akan terus mendampingi petani agar mampu berkembang dan mandiri.“Kami terus membantu petani dengan memberikan solusi atas kendala yang dihadapi. Harapannya, bertani bisa menjadi pekerjaan utama yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, fasilitator Kecamatan Weda Selatan, Rahmi, menyampaikan bahwa program ini bertujuan mendorong perubahan pola bertani dari musiman menjadi berkelanjutan.

“Kami ingin petani merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan sistem berkelanjutan, pendapatan mereka bisa lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Rahmi, mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Gempa Maluku Utara Akademisi Tekankan Konstruksi Tahan Guncangan

Ternate – Gempa bumi berkekuatan besar yang terjadi di wilayah Maluku Utara menjadi perhatian serius berbagai pihak. Akademisi teknik menilai karakter gempa di wilayah ini dipengaruhi oleh pergerakan tiga lempeng utama, yakni Pasifik, Eurasia, dan Filipina.

Pusat gempa yang berada di sekitar Pulau Mayau menunjukkan indikasi gempa dangkal. Kondisi ini membuat energi yang dihasilkan cenderung besar dan berpotensi merusak, terutama di wilayah pemukiman.

Narasumber Ternate siang, Suyuti menyampaikan gempa dangkal memiliki daya rambat yang kuat hingga ke permukaan. Hal ini menyebabkan dampak kerusakan lebih signifikan, seperti yang dirasakan di wilayah Batang Dua, Selasa , 7 April 2026.

Ia menjelaskan, guncangan gempa dipengaruhi oleh percepatan permukaan tanah atau ground motion. Semakin tinggi bangunan dan semakin berat materialnya, maka semakin besar pula energi hantaman yang diterima.

Karena itu, masyarakat disarankan menggunakan material bangunan yang lebih ringan. Salah satu inovasi yang bisa diterapkan adalah penggunaan batu bata berongga atau material ringan lainnya untuk mengurangi risiko runtuh.

Dalam konsep bangunan tahan gempa, struktur harus dirancang agar tidak roboh meski mengalami keretakan. Prinsip yang digunakan adalah kolom harus tetap kuat, sementara balok diperbolehkan mengalami kerusakan untuk meredam energi.

“Bangunan tahan gempa bukan berarti tidak retak, tetapi tidak boleh runtuh agar penghuni bisa menyelamatkan diri,” jelasnya.

Selain aspek teknis, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Edukasi mengenai gempa dan potensi tsunami dinilai penting, mengingat fenomena seperti air laut surut sebelum gelombang besar masih sering disalahartikan.

Di sisi lain, potensi material lokal di Maluku Utara dinilai sangat besar untuk mendukung sektor konstruksi. Limbah tambang seperti nikel dan emas bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif dalam pembangunan, seperti campuran perkerasan jalan.

Akademisi menyebut, kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan industri menjadi kunci pengembangan inovasi tersebut. Konsep pentahelix hingga octahelix diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor.

Pemerintah daerah juga didorong untuk menyusun regulasi teknis pembangunan rumah tahan gempa. Aturan tersebut penting agar masyarakat tidak lagi membangun rumah tanpa standar konstruksi yang aman.

Selain itu, edukasi publik melalui media dinilai memiliki peran besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana. Informasi yang masif diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam membangun hunian.

Di tengah kondisi geografis yang rawan gempa, upaya mitigasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Baik melalui inovasi teknologi, pemanfaatan material lokal, maupun peningkatan kesadaran masyarakat.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pembangunan di Maluku Utara tidak hanya berkembang, tetapi juga aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.


Sumber: RRI Ternate

Polres Ditantang Bongkar Dugaan Sewa Lapak Pasar Kota Baru Ternate

Ternate – Kepolisian Resor (Polres) Ternate, didesak untuk mengungkap adanya dugaan pungli sewa lahan yang berlokasi di pasar Kota Baru, Kota Ternate, Maluku Utara. Pasalnya, lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate tersebut, diduga kuat dimanfaatkan sejumlah oknum untuk memperkaya diri sendiri yang menyewakan lahan tersebut dengan nilai yang bervariasi.

Informasi yang dihimpun rri.co.id, lahan milik pemerintahan Kota Ternate tersebut, dipatok dengan nilai Rp 50 juta per dua tahun atau disesuaikan dengan luas lahan yang akan dipakai.

Tak hanya tarif sewa yang dibebankan ke sejumlah pengusaha untuk membayar sesuai kesepakatan yang tidak resmi, oknum tersebut juga diduga memungut parkiran kendaraan roda dua maupun empat tanpa ada yang disetorkan sedikitpun ke kas daerah Pemkot Ternate.

Praktisi Hukum Maluku Utara, M. Bahtiar Husni saat dikonfirmasi, Rabu, 8 April 2026 meminta penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ternate untuk membongkar informasi tersebut.

“Informasi seperti ini harus ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan agar bisa terungkap secara jelas,” ujarnya.

Bahtiar yang juga Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara juga menyatakan, aset yang tidak bergerak seperti lahan milik Pemkot Ternate tersebut seharusnya menjadi salah satu potensi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bukan untuk disalahgunakan oleh sebagian orang atau oknum-oknum tertentu.

“Ini seharusnya disetor ke Pemda untuk mendongkrak PAD kita, bukan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Dirinya juga meminta Kapolres Ternate agar dapat mengungkap pihak di balik dugaan sewa lapak yang berlokasi di Kelurahan Kota Baru.

“Harus diungkap secara jelas, jangan sampai masalah-masalah seperti ini juga terjadi di beberapa lokasi yang bukan hanya di pasar Kota Baru saja,” ucapnya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

Diliputi Tangis Haru dalam Perdamaian Warga Sibenpopo dan Warga Banemo

Halteng – Suasana penuh haru menyelimuti proses perdamaian antara warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kabupaten Halmahera Tengah, Selasa 7 April 2026, setelah beberapa hari diliputi ketegangan, masyarakat dari kedua desa akhirnya sepakat mengakhiri konflik dengan damai.

Air mata tak terbendung saat warga saling mendekat, berjabat tangan, hingga berpelukan. Momen tersebut menjadi simbol kembalinya ikatan persaudaraan yang sempat renggang akibat kesalahpahaman.

Kehadiran aparat Kepolisian di tengah masyarakat tidak hanya menjaga situasi tetap aman, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan dan rasa kebersamaan antarwarga.

Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram menyatakan bahwa perdamaian ini merupakan hasil dari kesadaran bersama masyarakat yang mengedepankan nilai kekeluargaan.

“Ini adalah bukti bahwa masyarakat Maluku Utara menjunjung tinggi persaudaraan. Perbedaan tidak seharusnya menjadi pemicu perpecahan, tetapi harus diselesaikan dengan dialog dan hati yang terbuka,” ujarnya.

Warga dua desa yang terlibat konflik akhirnya memilih damai di Kab Halteng. (Foto: Ical/IGMTV)

Ia menambahkan, Polri akan terus hadir tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, termasuk melalui pendekatan humanis di setiap penyelesaian konflik.

“Nilai kearifan lokal seperti fagogoru menjadi landasan penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah kehidupan bermasyarakat,” ucapnya.

Kini, suasana di kedua desa mulai berangsur kondusif. Warga pun berkomitmen untuk memperkuat komunikasi serta menjaga situasi tetap damai agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Perdamaian ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Sibenpopo dan Banemo untuk kembali hidup berdampingan dengan rasa aman, tenang, dan saling menghargai.


Sumber: RRI Ternate

Kapolda Pertegas, Konflik Dua Desa di Halmahera Tengah Bukan Isu SARA

Halteng – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Waris Agono secara tegas menyatakan konflik dua desa antara masyarakat Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, bukanlah konflik yang dilatarbelakangi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak benar yang memicu eskalasi ketegangan di lapangan.

Hal ini disampaikan langsung Kapolda, Irjen Pol. Waris Agono melalui Kabidhumas, Kombes Pol. Wahyu Istanto Bram menjelaskan, awal mula situasi memanas disebabkan oleh beredarnya isu yang mengklaim bahwa korban yang selamat dari kejadian sebelumnya menyebut warga Desa Sibenpopo sebagai pelaku.

Namun, setelah dilakukan konfirmasi langsung dengan ketiga Korban oleh aparat kepolisian, korban yang selamat tersebut tidak pernah membuat pernyataan seperti yang beredar di masyarakat.

“Informasi yang tidak benar inilah yang kemudian memicu emosi warga Desa Banemo, sehingga mereka tersulut dan melakukan penyerangan terhadap Desa Sibenpopo dengan membakar beberapa rumah masyarakat baik yang muslim maupun nasrani. Perkara ini bukanlah masalah SARA yang menjadi pemicu, melainkan aksi main hakim sendiri akibat provokasi dari informasi palsu,” tegas Kabid.

Lebih lanjut, Kabid menyampaikan pihak kepolisian mengungkapkan fakta penting yang memperkuat bahwa konflik ini tidak terkait SARA.

Dari pendataan korban, ditemukan bahwa ada beberapa rumah warga Desa Sibenpopo yang beragama Muslim juga turut menjadi korban penyerangan dan pembakaran oleh warga Desa Banemo.

“Seharusnya, jika konflik ini dilatarbelakangi SARA, sangat mudah bagi pelaku untuk membedakan rumah mana yang berpenghuni Nasrani dan Muslim, sebab sesuai Fakta dilapangan Khususnya Rumah warga Nasrani di beri tanda berupa Salib yang ditempatkan didepan rumah, sementara warga Muslim tidak ada, Namun kenyataannya, penyerangan tersebut dilakukan tanpa membedakan agama korban. Ini bukti konkrit bahwa konflik ini sama sekali tidak terkait dengan isu SARA,” tambahnya.

Polda Maluku Utara mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial. Masyarakat diminta untuk menenangkan diri dan mempercayakan sepenuhnya proses penanganan konflik serta penegakan hukum secara objektif kepada aparat penegak hukum.

“Diharapkan semua pihak berkomitmen untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif, serta memproses hukum setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana, termasuk penyebar hoaks yang memicu konflik ini serta mendukung jalannya proses hukum kepada pihak yang terlibat dalam tindak pidana maupun penyebaran informasi palsu (hoax),” ucapnya.

Polda Maluku Utara juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Danrem 152 Babullah, Brigjen TNI Enoh Solehudin, Dandim 1512 Weda, Bupati Halmahera Tengah, Wakil Bupati, Ketua BPD Desa Sibenpopo Gabriel Matahari, serta semua pihak yang sudah kontribusi dalam kegiatan baik sebelum dan sesudah pasca konflik sehingga penanganan terhadap peristiwa ini dapat diselesaikan dengan baik serta Polda Malut memastikan seluruh proses hukum dalam perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.


Sumber: RRI Ternate