DPRD Haltim Soroti Minimnya Insentif Imam dan Pendeta

Haltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui Komisi III menyoroti minimnya insentif imam dan pendeta di daerah tersebut. Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Bagian Kesra Setda Haltim, Senin 2 Februari 2026.

RDP dipimpin Ketua Komisi III Ashadi Tajuddin sebagai tindak lanjut hasil reses anggota DPRD beberapa bulan lalu. Dalam reses tersebut ditemukan sejumlah persoalan terkait pembayaran insentif imam dan pendeta di berbagai desa.

Kepada wartawan, Ashadi mengungkapkan besaran insentif imam dan wakil imam masih dinilai kurang memadai. Saat ini, insentif yang diterima para imam dan wakil imam sebesar Rp500.000 per bulan.

“Di lapangan, imam dan wakil imam harus berbagi lagi dengan staf yang membantu tugas mereka di masjid. Ini tentu sangat minim,” ujar Ashadi.

Komisi III meminta Bagian Kesra mempertimbangkan penambahan insentif demi meningkatkan kesejahteraan petugas keagamaan di Haltim. Menurutnya, pengabdian para imam dan pendeta patut diapresiasi melalui dukungan anggaran yang lebih layak.

Namun pihak Kesra mengaku masih akan berkonsultasi dengan Bupati Haltim, Ubaid Yakub sebelum mengambil keputusan resmi. Konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan tetap sesuai mekanisme dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti persoalan pembayaran insentif pendeta di Desa Sosolat, Kecamatan Maba Utara. Ditemukan kasus suami istri berstatus pendeta namun insentif hanya dibayarkan kepada satu orang.

Ashadi menegaskan pemberian insentif harus didasarkan pada status sebagai pelayan jemaat, bukan status dalam KK. “Mau dalam satu rumah ada dua atau tiga pendeta, itu bukan dilihat dari status KK, tetapi dari statusnya sebagai pelayan jemaat,” ucapnya, tegas.

RDP tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi III Irfan Karim, Sekretaris Komisi Muhammad Kandung, serta anggota lainnya. Hadir pula Kepala Bagian Kesra Setda Haltim Abbas Saban bersama jajaran staf dalam pertemuan tersebut.


Sumber: RRI Ternate

Wabup Djufri: Akhir Maret, THR ASN Pemkab Halbar Disalurkan

Halbar – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara, saat ini masih menunggu ketersediaan anggaran dari Pemerintah Pusat dan memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Bupati Halmahera Barat, Djufri Muhamad, menjelaskan bahwa kebijakan pembayaran THR bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan. Secara regulatif, proses penyaluran anggaran tersebut memang dijadwalkan berlangsung dalam rentang waktu Februari hingga Maret.

“THR merupakan kebijakan yang sudah diatur, dan sumbernya berasal dari DAU tambahan. Mekanisme pencairannya mengikuti jadwal transfer dari pemerintah pusat,” ujar Djufri usai melantik sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, di Aula Bidadari Kantor Bupati, Selasa 17 Maret 2026.

Djufri menegaskan, dengan adanya dinamika internal termasuk pergantian sejumlah kepala dinas, Pemerintah daerah tentu mengambil langkah hati-hati dengan menunggu kepastian transfer dana hingga tanggal 28 Maret. Setelah dana tersebut masuk prioritas utama akan langsung diarahkan pada pembayaran THR.

“Kami menunggu hingga 28 Maret, Jika transfer DAU sudah diterima maka fokus pertama adalah pembayaran THR,” ucapnya.

Djufri menyatakan, apabila dana tersedia lebih cepat maka pembayaran dapat segera direalisasikan. Namun menurutnya, Pemerintah daerah juga mempertimbangkan skala prioritas termasuk kebutuhan ASN-PPPK yang merayakan hari besar keagamaan.

“Jika hari ini dananya sudah ada tentu akan langsung dibayarkan. Namun, sesuai info dari Bupati, anggarannya belum ada sehingga harus menunggu dana masuk,” katanya.

Djufri mengakui, bahwa hingga saat ini dana yang dimaksud belum masuk ke kas daerah, sehingga pembayaran THR dipastikan akan dilakukan setelah transfer diterima sebagaimana diproyeksikan pada akhir Maret.

“Faktanya, dana tersebut belum tersedia saat ini. Maka pembayaran akan dilaksanakan setelah tanggal 28 Maret,” katnya menjelaskan.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga stabilitas kesejahteraan ASN. Djufri menyebutkan bahwa gaji rutin ASN yang tetap berjalan setiap bulan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya.

“Walaupun THR belum dibayarkan, ASN masih menerima gaji rutin yang diharapkan dapat menopang kebutuhan menjelang Idul Fitri,”katanya mengakhiri.


Sumber: RRI Ternate

PT. ASDP Fery Bastiong Ternate Siapkan 18 Kapal Ferry untuk Layani Arus Mudik Lebaran

Ternate – PT. ASDP Fery Bastiong Ternate menyiapkan 18 kapal Ferry, terdiri dari 13 kapal armada dan 5 armada milik swasta, untuk mendukung kelancaran angkutan laut selama periode mudik lebaran.

Hal ini disampaikan General Manager PT ASDP Mushar Usman, usai mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Sarbin Sehe, dalam tinjauan mudik  di pelabuhan Ferry Bastiong pada Selasa (17/3/2026).

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Bastiong Ternate, Mushar Usman, mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan armada dan pelayanan pelabuhan di berbagai rute komersil dan perintis di wilayah Maluku Utara.

“Pihaknya juga melakukan penambahan trip atau kapal, terhadap rute yang mengalami lonjakan penumpang, seperti Bastiong-Sofifi, Bastiong-Rum, serta lintasan Tobelo-Daruba,” kata Mushar Usman.

Lonjakan penumpang telah terjadi sejak Sabtu sampai Senin kemarin, mencapai 4,2 persen dan kendaraan meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 4,7 persen.

Untuk memastikan keselamatan perjalanan, PT ASDP Indonesia Ferry Bastiong Ternate juga menyiapkan ruang medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para penumpang mudik.

Mushar Usman menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan mudik, untuk tetap berhati-hati dan menjaga barang bawaan masing-masing di tengah keramaian sehingga dapat sampai ke kampung halaman dengan selamat dan aman.


Reporter: Eris

Wagub Malut Sarbin Sehe Sidak Pos Pengamanan Mudik Lebaran di Ternate

Ternate – Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe turun dan pantau sejumlah pos pengamanan mudik lebaran, di sejumlah rute pelayaran komersil dan perintis pada Selasa (17/3/2026) siang.

Wakil Gubernur bersama rombongan melakukan pemantauan sejumlah pos pengamanan di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Pelabuhan Ferry Bastiong Ternate dan sejumlah pos pengamanan lainnya.

Usai melakukan giat, kepada sejumlah awak media, Sarbin Sehe mengatakan langkah tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah terhadap masyarakat. Iya juga mendukung langkah yang diambil PT ASDP Ternate dengan menambah rute selama mudik lebaran.

“Penambahan rute pelayaran Bastiong- Sofifi menjadi 24 Jam, merupakan langkah inisiatif yang bagus, layanan ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemudik,” kata Wagub.

Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk terus memantau situasi cuaca agar bisa menyiapkan langkah-langkah terhadap kondisi cuaca.

“Kami juga akan terus memantau kondisi di lapangan dan siap memberikan dukungan bagi semua petugas di lapangan dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Hingga saat ini, aktivitas pelayaran terpantau baik dan kepada masyarakat juga dihimbau agar bisa melaksanakan mudik dengan aman segera patuhi semua aturan yang telah diterapkan.

“Kami minta pada seluruh masyarakat yang akan melakukan mudik harus patuhi semua aturan yang ada, agar kalian semua yang ingin mudik insya Allah aman dan lancar dalam perjalanan,” urainya.


Reprter: Eris

Disperindagkop dan UKM Halbar Gelar Rakor TPID Jelang Lebaran, Luncurkan Inovasi “Mobil Inflasi”

Halbar — Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menghadapi momentum Hari Raya Idul Fitri 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di ruangan Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar Bersama Staf Ahli Bpk. Silas Palias yang mewakili Sekretaris Daerah dengan fokus utama pada upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, Disperindagkop dan UKM menegaskan pentingnya langkah strategis dan kolaboratif guna menekan laju inflasi daerah, khususnya menjelang hari besar keagamaan yang kerap memicu lonjakan harga.

Silas Palias, dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk distributor, pelaku usaha, dan stakeholder terkait.

“Menjelang Idul Fitri, permintaan bahan pokok meningkat signifikan. Oleh karena itu, kita harus memastikan distribusi berjalan lancar, stok aman, dan harga tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujar Silas Palias, Selasa (17/3).

Salah satu langkah konkret yang dibahas dalam rapat tersebut adalah penguatan program pasar murah yang selama ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menstabilkan harga. Namun, pada tahun 2026 ini, Disperindagkop dan UKM menghadirkan inovasi baru bertajuk “Mobil Inflasi”.

Plt. Kadis Diseperindagkop, Zefanya Murary menjelaskan, Program “Mobil Inflasi” merupakan konsep pelayanan bergerak yang akan menjangkau langsung masyarakat di berbagai desa dan wilayah terpencil di Halmahera Barat. Melalui mobil ini, pemerintah akan mendistribusikan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memantau dinamika harga di lapangan secara real time.

Kepala Disperindagkop dan UKM Halbar menjelaskan bahwa inovasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan geografis serta mempercepat intervensi pemerintah terhadap potensi gejolak harga.

“Dengan ‘Mobil Inflasi’, kita tidak lagi menunggu masyarakat datang ke pasar murah, tetapi justru pemerintah yang hadir langsung ke masyarakat. Ini adalah bentuk respons cepat terhadap dinamika inflasi di daerah,” jelasnya.

Selain itu, TPID Halbar juga akan memperkuat koordinasi dengan pihak Bulog, distributor, serta pelaku usaha lokal guna memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur.

“Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah antisipatif Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta melindungi masyarakat dari dampak inflasi, khususnya menjelang perayaan Idul Fitri 2026,” lanjutnya.

“Dengan berbagai strategi dan inovasi yang disiapkan, diharapkan masyarakat Halmahera Barat dapat merayakan Lebaran dengan tenang tanpa dibebani lonjakan harga kebutuhan pokok,” tutup Zefanya.


Reporter: Tiklas B

Ternate Jadi Titik Terakhir Gerakan Pangan Murah Ramadan Pemprov Malut

Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menuntaskan rangkaian kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota. Penutupan program tersebut dipusatkan di Kelurahan Taduma, Kota Ternate, Senin 16 Maret 2026, dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe.

Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa program GPM merupakan langkah nyata pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Ia juga menyoroti kondisi inflasi di Ternate yang saat ini mencapai sekitar 6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi Maluku Utara yang berada di angka 5,8 persen.

Karena itu, Wakil Gubernur menitipkan pesan khusus kepada para ibu rumah tangga agar berperan aktif membantu menekan inflasi dari lingkup keluarga. Menurutnya, pengelolaan konsumsi rumah tangga yang bijak dapat berkontribusi menjaga stabilitas harga di pasar.

Sarbin mengimbau masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif dan menghindari perilaku belanja berlebihan tanpa perencanaan. Ia juga menyoroti tingginya potensi pemborosan makanan selama bulan Ramadan.

“Hasil survei menunjukkan kurang lebih Rp4 sampai Rp6 miliar terbuang percuma setiap malam karena kue-kue yang tidak termakan. Saya minta ibu-ibu atur dapur dengan baik, beli sesuai kebutuhan agar harga tidak terus melonjak,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan ketersediaan stok pangan di Maluku Utara dalam kondisi aman. Namun, menurutnya, rantai distribusi yang cukup panjang sering menjadi faktor yang memicu fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Pada penutupan GPM di Kelurahan Taduma, pemerintah provinsi melalui Dinas Pangan menyalurkan sekitar 500 paket sembako murah yang dapat ditebus masyarakat menggunakan kupon.

Kepala Dinas Pangan Maluku Utara, Dheni Tjan, menjelaskan bahwa total komoditas yang disediakan dalam kegiatan tersebut meliputi 2,5 ton beras, 1 ton gula pasir, dan 1.000 liter minyak goreng.


Reporter: Eris