Pemulihan Karhutla Maluku Utara Tak Boleh Berhenti di Atas Kertas

Ternate – Memadamkan api bukan akhir dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah Provinsi Maluku Utara kini didorong memastikan kerusakan lingkungan, terganggunya ekosistem, hingga hilangnya sumber penghidupan masyarakat akibat bencana tersebut mendapat penanganan serius.

Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 di Ternate, Selasa, 17 November 2026.

Samsuddin menilai, keberhasilan penanggulangan karhutla tidak semestinya hanya diukur dari kecepatan petugas memadamkan api. Pemerintah harus memastikan seluruh dampak bencana teridentifikasi dan kebutuhan pemulihan masyarakat maupun lingkungan tertangani secara tepat.

Menurut dia, karhutla memiliki dampak berlapis. Selain merusak kawasan hutan dan lahan, bencana ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan kualitas udara, menghambat aktivitas masyarakat, serta mengancam keberlangsungan sumber penghidupan warga.

Karena itu, penyusunan dokumen R3P harus menjadi landasan untuk menentukan kerusakan yang perlu dipulihkan, masyarakat yang membutuhkan penanganan, serta langkah pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.

“Dokumen yang baik bukanlah dokumen yang sekadar lengkap secara administratif, melainkan dokumen yang mampu menjadi dasar pengambilan keputusan dan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” kata Samsuddin.

Ia meminta seluruh proses penyusunan R3P dilakukan secara cermat dengan mengutamakan validitas data dan kondisi faktual di lapangan. Sinkronisasi antara perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota juga menjadi perhatian untuk menghindari perbedaan data, tumpang tindih program, hingga kesalahan dalam menentukan kebutuhan pemulihan.

Samsuddin menegaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola penanggulangan bencana. Pemulihan tidak cukup hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus mampu mengurangi kerentanan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara, Fehby Alting, mengatakan penanganan bencana harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Ia menjelaskan, dokumen R3P berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi dampak kerusakan, kerugian, serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) menjadi pedoman dalam merumuskan program prioritas, kebutuhan pendanaan, serta pembagian tanggung jawab pelaksanaan.

Fehby menyebut terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan dokumen tersebut, yakni akurasi dan validasi data, koordinasi lintas sektor, penentuan prioritas pemulihan, serta integrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Menurut dia, penyusunan R3P tidak dapat hanya mengandalkan BPBD. Keterlibatan seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan perguruan tinggi diperlukan agar rencana pemulihan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Setiap program juga harus memiliki kejelasan lokasi, kelompok sasaran, kebutuhan anggaran, serta instansi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan tidak berhenti sebagai persyaratan administratif, tetapi dapat menjadi acuan pelaksanaan pemulihan.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap penyusunan R3P dan RKAP menghasilkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terukur, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar diwujudkan dalam program dan pendanaan. Sebab, keberhasilan pemulihan pascakarhutla tidak hanya ditentukan oleh pulihnya kawasan yang terdampak, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah melindungi masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan terulang.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *