Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyampaikan jawaban atas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Jawaban pemerintah daerah tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa 17 November 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin. Sebanyak 22 dari 25 anggota DPRD hadir, bersama Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Ahmad Laiman mengapresiasi pandangan, pendapat, dan masukan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2027. Menurut dia, masukan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran daerah disusun secara berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terkait pendapatan daerah, pemerintah menyepakati perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk Tahun Anggaran 2027, PAD Kota Tidore Kepulauan ditargetkan sebesar Rp82.110.770.924 atau meningkat Rp9.743.468.550 dibandingkan target Tahun Anggaran 2026.
Guna mencapai target tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi, memperluas digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola PAD.
Sementara dari sisi belanja daerah, Ahmad menjelaskan tingginya proporsi Belanja Operasi dipengaruhi oleh komponen Belanja Pegawai yang mencapai 66,39 persen.
Menurut dia, ruang efisiensi belanja pegawai dapat terbuka apabila kebijakan pemerintah pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK. Baik paruh waktu maupun penuh waktu, melalui APBN dapat direalisasikan. Adapun belanja rutin dan operasional lainnya telah mengalami efisiensi dalam dua tahun terakhir.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen dan Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. Pemerintah juga tetap memperhatikan sektor unggulan, meliputi pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Ahmad menambahkan, sejumlah kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 akibat kebijakan efisiensi telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Dalam mengantisipasi potensi dampak fenomena El Nino dan La Nina yang diperkirakan terjadi pada 2027 berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar. Anggaran tersebut, bersama alokasi pada OPD teknis, akan dimaksimalkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana maupun kondisi iklim ekstrem.
Pada aspek pembiayaan daerah, Ahmad menjelaskan alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengalihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang masih dalam tahap pembahasan. Selain itu, pemerintah daerah masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang belum disalurkan dengan nilai sekitar Rp160 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Ake Mayora. Penyertaan modal tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pelayanan dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
Menutup penyampaiannya, Ahmad meminta pimpinan dan anggota DPRD yang akan melanjutkan pembahasan Ranperda APBD 2027 agar mencermati dan memberikan penilaian secara mendalam terhadap setiap program dan kegiatan yang direncanakan.
Ia berharap pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dapat menghasilkan APBD 2027 yang lebih berkualitas, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
Sumber: RRI Ternate
