Ternate – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan penerimaan prajurit TNI-AD di Maluku Utara dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara.
Kasus tersebut dilaporkan setelah korban memberikan sejumlah uang melalui transfer senilai Rp255 juta dengan harapan anaknya bisa lolos menjadi seorang prajurit.
Dua orang yang dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan tersebut masing-masing berinisial ED alias Wati sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) dan salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berinisial MAI alias Adil.
Penasihat Hukum korban, Rafiq saat dikonfirmasi menjelaskan, laporan aduan yang dimasukkan ke Ditreskrimum Polda Malut atas dugaan penipuan, penggelapan dan penyebaran informasi bohong atau hoaks berdasarkan Pasal 484 jo Pasal 492 jo Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dirinya menjelaskan, laporan ini berawal karena dua terlapor dengan inisial ED dan MAI menawarkan kliennya sebagai korban untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD yang akan dilaksanakan tanpa melalui proses seleksi atau tanpa tes, dengan membayar Rp255 juta.
“Jadi uang itu ada maka anak kliennya kami dapat diterima menjadi seorang anggota TNI,” tanpa mengikuti seleksi seperti biasanya,” katanya.
Dengan tawaran tersebut, Rafiq mengaku, kliennya langsung menyetujui demi masa depan anaknya. Sehingga, kliennya melakukan transfer secara bertahap kepada nomor rekening Bank BRI milik terlapor ED.
“Transfer di rekening terlapor ED sebanyak dua kali. Transfer pertama pada 17 September 2025 senilai Rp200 juta, dan transfer kedua pada 18 September 2025 senilai Rp55 juta. Setelah transfer itu selesai, keduanya mengaku bakal menyerahkan kepada seorang oknum anggota TNI berinisial RL alias Rusdi yang bertugas di Kalimantan,” ujarnya.
Setelahnya, kata Rafiq, kliennya dijanjikan akan memberangkatkan anaknya untuk mengikuti pendidikan sebagai calon anggota TNI pada Desember 2025. Namun tiba Desember, anak kliennya tidak jadi berangkat dengan alasan masih ditunda.
“Jadi dikabarkan kedua bahwa anaknya rencana akan diberangkatkan pada Maret 2026, namun tidak jadi berangkat dengan alasan masih ditunda lagi. Kemudian dijanjikan ketiga bahwa anak kliennya bakal diberangkatkan pada Juni 2026. Tapi janji itu tidak terealisasi dengan alasan pesawat sedang mengalami kerusakan,” ucapnya.
Tak sampai di situ, Rafiq mengaku, pada janji keempat, kliennya menerima informasi dari oknum TNI RL bahwa anaknya bakal diberangkatkan pada 4 Juli 2026. Ketika tiba tanggal dijanjikan, tepat 03.00 WIT dini hari, kliennya menerima informasi dari RL bahwa semuanya gugur dan tidak bisa diberangkatkan.
“Informasi itu, kliennya kemudian menghubungi RL, tapi nomor kontaknya sudah tidak aktif hingga saat ini,” ujarnya.
Merasa ditipu, Rafiq menyatakan, kliennya langsung mendatangi rumah terlapor ED, yang berlokasi di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah untuk meminta pertanggungjawaban atas uang Rp255 juta. Terlapor ED kemudian mengaku akan menggantikan uang itu kalau sudah menemukan oknum anggota TNI berinisial RL yang berada di Kalimantan.
“ED ini juga mengaku telah meminta bantu sepupunya untuk mengecek keberadaan oknum TNI itu, tapi informasi yang didapatkan bahwa oknum tersebut sudah lari tugas beberapa bulan lalu,” ujarnya lagi.
Berjalannya waktu Rafiq menuturkan, 27 Oktober 2026 lalu, kliennya mendapat transferan Rp5 juta dari terlapor MAI. Uang itu merupakan komisi yang diterima oleh terlapor MAI, karena telah membantu terlapor ED untuk mencari orang untuk mengikuti seleksi Anggota TNI dan uang tersebut di kasih oleh terlapor ED.
“Karena terlapor MAI mengetahui bahwa anak kliennya tidak lulus atau gugur, sehingga mengembalikan uang yang diterimanya,” katanya.
Selaku PH korban, Rafiq menjelaskan, 11 November 2026 telah melayangkan surat teguran hukum atau somasi kepada terlapor ED sehingga mengadakan pertemuan pada 16 November 2026 untuk membicarakan proses penyelesaiannya. Akan tetapi, yang disampaikan oleh terlapor ED tidak asan kepastian.
“Tidak pastinya ED karena mengaku bertanggung jawab jika sudah menemukan oknum TNI tersebut. Karena tak ada kepastian, kami langsung melaporkan secara aduan ke Ditreskrimum Polda Malut,” katanya, tegas.
“Kami berharap agar laporan ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus meminta kepada Kapolda Maluku Utara, cq Dirreskrimum Polda Malut untuk menjadikan kasus ini sebagai atensi supaya bisa menjadi efek jera kepada para terlapor,” ucapnya.
Sementara, Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat dikonfirmasi via WhatsApp mengaku belum menerima laporan tersebut. “Laporan belum diterima, demikian,” ucap Kabid Humas, singkat.
Terpisah, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kodam) XXVIII/Moloku Kie Raha, Letkol Kav. Andi Hermawan saat dikonfirmasi mengakui baru menerima informasi tersebut.
Meski begitu dirinya meminta, selain melaporkan ke Polda Maluku Utara terkait penipuan dan penggelapan, korban juga diminta untuk membuat laporan resmi ke Polisi Militer (POM) sehingga bisa melakukan pendalaman terhadap keberadaan oknum yang bertugas di Kalimantan.
“Informasi ini baru kami terima, dan kami tidak tidak akan tinggal diam jika laporan resmi ke POM sudah dimasukan,” katanya, tegas.
Dirinya juga memastikan sekaligus meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan janji manis oknum maupun pihak yang dapat memanfaatkan penerimaan dengan imbalan sejumlah uang.
“Kami tegaskan, bahwa penerimaan di Kodam Moloku Kie Raha dilakukan secara transparan dan tidak ada oknum yang bisa meloloskan siapapun. Karena proses seleksi dilakukan secara transparan dan kembali ke kemaluan masing-masing peserta. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penerimaan di Kodam Moloku Kie Raha dilakukan tanpa dipungut biaya alias gratis,” ucapnya, mengakhiri.
Sumber: RRI Ternate
