Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan DPD akan mendukung siapapun calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden Prabowo. Menurutnya, penentuan sosok yang akan mengisi jabatan tersebut merupakan kewenangan Presiden bersama partai-partai koalisi.
Sultan mengatakan DPD tidak mengajukan nama tersendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden dalam proses yang sedang berlangsung. Ia menegaskan, apa pun keputusan Presiden terkait calon Wakil Presiden, DPD berkewajiban mendukung dan menyukseskannya.
“Karena ini domainnya Pak Presiden, di situ juga ada partai-partai koalisi. Posisi DPD apa pun, kapan pun, siapa pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya mensukseskan itu,” ujarnya sebelum mengikuti Rapat Gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Sultan juga menyampaikan bahwa DPD telah menyiapkan diri untuk menjalankan perannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurutnya, DPD siap menghadiri sidang paripurna MPR kapanpun diperlukan dalam proses pengisian jabatan tersebut.
“Jadi DPD posisinya standby. Kapan pun diminta sebagai anggota MPR untuk hadir menghadiri sidang paripurna MPR, posisi kita standby, itu yang paling penting,” ucap Sultan.
Ia menekankan bahwa dukungan DPD merupakan bentuk komitmen untuk menyukseskan agenda transisi kepemimpinan nasional yang sedang berlangsung. Sultan berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan dukungan DPD sebagai bagian dari anggota MPR.
“Sekali lagi posisi DPD adalah mensukseskan agenda ini, transisi ini. Kita wajib bersyukur bahwa ternyata ini kan aman, damai, dan kewajiban DPD sekali lagi kewajiban DPD adalah mensukseskan,” katanya.
Sumber: KBRN
