Halbar — Aroma perebutan kendali organisasi mulai menyeruak di tubuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Halmahera Barat (Halbar). Di tengah proses pengunduran diri kolektif pengurus yang belum mendapat keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda Maluku Utara, muncul peringatan keras agar tidak ada pihak yang mendahului mekanisme organisasi dan mengklaim kewenangan atas nama DPC Organda Halbar.
Sekretaris DPC Organda Halmahera Barat, Ronald Reagan, Minggu (15/11/2026), menegaskan bahwa kepengurusan yang ada masih memiliki legitimasi untuk menjalankan roda organisasi selama belum ada keputusan resmi dari DPD Organda Maluku Utara.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal keras kepada Devin Maya yang disebut memiliki keinginan untuk memimpin organisasi angkutan darat tersebut.
Menurut Ronald, pengurus DPC Organda Halbar memang telah menyampaikan surat pengunduran diri secara kolektif kepada DPD Organda Maluku Utara. Namun, pengajuan surat tersebut bukan berarti kepengurusan secara otomatis berakhir atau membuka ruang bagi pihak lain untuk mengambil alih organisasi secara sepihak.
“Benar bahwa kami pengurus DPC Organda Halbar telah menyampaikan pengunduran diri secara kolektif kepada DPD Organda Provinsi Maluku Utara. Namun, kami juga memahami bahwa pengunduran diri tersebut harus melalui tahapan organisasi. DPD memiliki kewenangan untuk mengkaji dan memverifikasi berdasarkan AD/ART,” tegas Ronald pada siaran pers yang diterima media ini, Minggu, (15/112026).
Ia mengatakan, hingga kini belum ada keputusan resmi dari DPD Organda Maluku Utara terkait penerimaan pengunduran diri maupun perubahan struktur kepengurusan DPC Organda Halbar.
Dengan demikian, kata dia, legitimasi organisasi masih melekat pada kepengurusan yang berjalan.
“Selama belum ada keputusan resmi dari DPD, pelaksanaan kerja organisasi masih berada dalam kendali kepengurusan lama. Tidak boleh ada pihak yang mengambil alih kewenangan atau mengatasnamakan DPC Organda Halbar tanpa dasar mandat dan keputusan organisasi yang sah,” katanya.
Ronald kemudian melontarkan peringatan terbuka kepada Devin Maya agar tidak melakukan manuver yang dapat menimbulkan persepsi adanya pengambilalihan organisasi sebelum mekanisme internal selesai.
“Untuk Saudara Devin Maya, saya ingatkan agar jangan melakukan manuver yang mengatasnamakan DPC Organda Halbar. Selama belum ada keputusan resmi dan dasar kewenangan yang sah, jangan bertindak seolah-olah memiliki mandat untuk mengatur organisasi,” ujarnya.
Menurut Ronald, Organda bukan organisasi yang dapat dikendalikan hanya berdasarkan keinginan atau ambisi seseorang. Setiap proses pergantian kepemimpinan, kata dia, memiliki aturan dan mekanisme yang wajib dihormati.
“Organisasi ini punya AD/ART dan mekanisme. Tidak bisa karena ada keinginan untuk menjadi ketua, lalu proses organisasi dianggap selesai dan kewenangan bisa diambil begitu saja,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan tanpa mandat berpotensi memicu konflik internal dan memperkeruh situasi di tengah belum adanya keputusan resmi dari DPD Organda Maluku Utara.
Selain menyoroti mekanisme organisasi, Ronald juga menyinggung status Devin Maya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Meski status ASN tidak secara otomatis melarang seseorang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan atau profesi, Ronald meminta agar seluruh pihak tetap menghormati aturan organisasi serta ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban dan disiplin ASN.
“Saudara adalah seorang ASN dan memiliki latar belakang pendidikan. Seharusnya memahami bahwa setiap organisasi memiliki aturan dan prosedur. Jangan sampai ambisi untuk memimpin justru membuat proses dan mekanisme organisasi diabaikan,” katanya.
Persoalan kepemimpinan DPC Organda Halmahera Barat kini menunggu sikap resmi DPD Organda Maluku Utara. Keputusan tersebut akan menjadi penentu arah kepengurusan dan menjawab siapa yang memiliki mandat sah untuk menjalankan roda organisasi.
Namun sebelum keputusan itu keluar, Ronald menegaskan satu hal, tidak ada ruang bagi klaim sepihak dan tidak ada kewenangan yang bisa diambil hanya karena ambisi untuk memimpin.
“Jangan jadikan Organda sebagai arena manuver pribadi. Hormati mekanisme, tunggu keputusan resmi dan jangan mengatasnamakan organisasi tanpa mandat yang sah,” pungkasnya.
Reporter: Pres
