Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menemukan sekitar 70 persen materi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya merupakan saduran dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Sejumlah pasal juga dinilai tumpang tindih sehingga perlu diperbaiki sebelum rancangan tersebut berlanjut ke tahap pembentukan peraturan daerah.
Temuan itu mengemuka dalam rapat harmonisasi Ranperda yang diinisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Kamis, 19 November 2026.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, mengatakan sebagian besar materi rancangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Menurut Mia, pengulangan ketentuan yang sudah diatur dalam regulasi nasional perlu ditinjau kembali. Pemerintah daerah semestinya merumuskan substansi yang benar-benar menjadi kebutuhan daerah, bukan sekadar memindahkan ketentuan dari peraturan yang lebih tinggi.
“Harmonisasi tidak hanya berfokus pada kesesuaian landasan hukum, tetapi juga mengkaji setiap materi muatan agar memiliki kejelasan norma, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata Mia.
Tim harmonisasi juga menemukan sejumlah pasal yang masih beririsan sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Karena itu, DPRD Kota Ternate sebagai pemrakarsa diminta menyusun kembali materi muatan agar lebih sistematis, jelas, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, mengatakan pembentukan regulasi tata kelola zakat harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan karakteristik daerah. Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembentukan produk hukum, tetapi juga mampu memperkuat pengelolaan zakat di Kota Ternate.
Topan menilai zakat memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut membutuhkan landasan hukum yang kuat serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
“Zakat memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturannya harus memiliki landasan hukum yang kuat, memperhatikan aspek keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi,” ujar Topan secara virtual.
Ia berharap Ranperda tersebut dapat memberikan penguatan terhadap pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan. Pengaturan juga harus tetap berada dalam batas kewenangan pemerintah daerah.
Catatan hasil harmonisasi selanjutnya menjadi bahan perbaikan bagi DPRD Kota Ternate sebelum Ranperda memasuki tahapan pembentukan peraturan daerah berikutnya.
Kanwil Kemenkum Maluku Utara menegaskan harmonisasi merupakan bagian penting untuk memastikan produk hukum daerah memiliki kepastian norma, tidak tumpang tindih, dan dapat diterapkan secara efektif.
Dengan demikian, Ranperda Tata Kelola Zakat Berkeadilan dan Berdaya diharapkan tidak sekadar menjadi regulasi administratif, tetapi mampu menghadirkan sistem pengelolaan zakat yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Ternate.
Sumber: RRI Ternate
