Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengungkap sejumlah tantangan dalam pembentukan produk hukum daerah, mulai dari kondisi geografis kepulauan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga belum optimalnya pelibatan Kanwil dalam perencanaan regulasi daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Mia Kusuma Fitriana, saat menjadi pemapar dalam Dialog Nasional yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V.
Mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, Mia memaparkan kondisi empiris perencanaan dan harmonisasi produk hukum daerah di Maluku Utara. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Membangun Ekosistem Regulasi Pusat-Daerah: Sinergi DPD RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum untuk Perda yang Sahih, Selaras, dan Efektif Dilaksanakan”.
Dalam pemaparannya, Mia menjelaskan bahwa masih terdapat pemerintah daerah yang belum melibatkan Kanwil Kemenkum dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Selain itu, perencanaan regulasi dinilai belum sepenuhnya berdasarkan skala prioritas dan belum terkoordinasi secara terpadu.
Tantangan serupa juga ditemukan dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah (Ranperda), seperti keterbatasan tenaga perancang, pemilahan produk hukum yang akan diharmonisasi oleh pemerintah daerah, serta belum optimalnya kepatuhan daerah dalam melaksanakan harmonisasi terhadap Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda.
“Kondisi geografis kabupaten/kota di Maluku Utara yang berbasis kepulauan menjadi salah satu tantangan nonteknis dalam perencanaan dan perancangan peraturan daerah. Hal ini juga diperkuat dengan keterbatasan sarana prasarana infrastruktur serta kendala jaringan ketika kegiatan dilaksanakan secara daring,” ujar Mia.
Meski menghadapi berbagai kendala, Kanwil Kemenkum Maluku Utara terus mengoptimalkan fasilitasi perencanaan dan harmonisasi produk hukum daerah. Berdasarkan data Januari hingga 10 November 2026, Kanwil Kemenkum Malut telah melaksanakan 30 kali fasilitasi perencanaan produk hukum daerah, mengharmonisasi 34 Peraturan Daerah, serta 114 Peraturan Kepala Daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Utara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan setiap regulasi memiliki substansi yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan secara efektif.
“Kanwil Kemenkum perlu dilibatkan sejak tahap awal perencanaan agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” ujar Topan.
Sebagai langkah perbaikan, Mia mendorong penguatan koordinasi antara Kanwil Kemenkum dan pemerintah daerah, khususnya melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi berkelanjutan mengenai harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah.
Dialog Nasional tersebut bertujuan menghimpun pandangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah terkait perencanaan, perancangan, kualitas substansi regulasi, serta kapasitas kelembagaan dalam pembentukan produk hukum daerah.
Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Yorrys Raweyai, dan Marthin Billa, serta dihadiri Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus B.A.N. Liow.
Menutup paparannya, Mia berharap DPD RI dapat memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan Kanwil Kemenkum, terutama dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas di wilayah kepulauan.
Dukungan aksesibilitas dan sarana pendukung harmonisasi juga diperlukan agar pelayanan pembentukan produk hukum daerah dapat menjangkau seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara secara optimal.
Sumber: RRI Ternate
