Jelang Natal dan Tahun Baru, BPOM Sisir Pangan di Maluku Utara

Sofifi – Lonjakan kebutuhan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 menjadi perhatian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Sofifi. Lembaga ini mulai memperketat pengawasan peredaran pangan olahan untuk mengantisipasi produk kedaluwarsa, rusak, hingga tidak memiliki izin edar yang berpotensi membahayakan konsumen.

Pengawasan tahap pertama berlangsung pada 19–20 November 2026 di Kota Ternate. Kepala Balai POM di Sofifi, Ermanto Siahaan, memimpin langsung pemeriksaan terhadap sejumlah sarana distribusi dan ritel pangan.

Kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Kota Ternate melalui Kepala Dinas Kesehatan, Fathiyah Suma, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Nursidah Dj Mahmud, bersama jajaran masing-masing.

Pemeriksaan dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari pusat distributor hingga sarana penjualan eceran. BPOM tidak hanya memeriksa kondisi fisik produk, tetapi juga memastikan tata cara distribusi pangan memenuhi ketentuan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian, antara lain keberadaan pangan olahan tanpa izin edar, produk yang telah melewati masa kedaluwarsa, kemasan rusak, serta pangan siap saji yang dikemas dan diperdagangkan tanpa memenuhi persyaratan.

Ermanto mengatakan, intensifikasi pengawasan pangan merupakan agenda rutin tahunan BPOM di seluruh Indonesia. Pengawasan tersebut ditujukan untuk mengantisipasi risiko keamanan pangan ketika aktivitas belanja masyarakat meningkat menjelang hari besar keagamaan.

“Momentum perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu fase meningkatnya kebutuhan dan aktivitas belanja masyarakat. Karena itu, pengawasan pangan perlu diperkuat untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan mutu,” kata Ermanto.

Menurut dia, perlindungan konsumen tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan pemerintah. Pelaku usaha dan masyarakat juga memiliki peran dalam memastikan produk pangan yang beredar maupun dikonsumsi memenuhi ketentuan.

“Kami ingin masyarakat dapat merayakan hari raya dengan tenang tanpa harus khawatir terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi. Upaya ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen,” ujarnya.

Pengawasan serupa akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara hingga awal Januari 2027. Melalui langkah tersebut, BPOM bersama pemerintah daerah berupaya mengendalikan rantai distribusi sekaligus mencegah produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan sampai ke tangan konsumen.

Di sisi lain, BPOM mengingatkan masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pemeriksaan petugas. Konsumen diminta menerapkan prinsip Cek KLIK setiap kali membeli pangan olahan.

Cek KLIK mencakup pemeriksaan kemasan untuk memastikan tidak rusak, membaca label dan informasi produk, memastikan izin edar BPOM atau izin sesuai ketentuan, serta memeriksa tanggal kedaluwarsa.

Langkah sederhana tersebut menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen, terutama ketika peredaran dan konsumsi pangan meningkat menjelang pergantian tahun.


Sumber: RRI Ternate

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *