Jakarta – Gubernur Sherly Tjoanda dan lima bupati dan wali kota di Maluku Utara menerima penghargaan dengan total bantuan Rp5,5 miliar dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan kategori Pertumbuhan Ekonomi itu menjadi pengakuan atas capaian pembangunan ekonomi di Maluku Utara.
Lima daerah penerima penghargaan tersebut terdiri atas Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Timur.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyerahkan langsung penghargaan dan bantuan tersebut dalam malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Bali Room, Kempinski Jakarta, Jumat, 20 November 2026.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan masing-masing memperoleh Rp1,5 miliar. Sementara itu, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate masing-masing menerima Rp1 miliar. Adapun Kabupaten Halmahera Timur memperoleh Rp500 juta.
Gubernur Sherly Tjoanda mengapresiasi penghargaan tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran Kemendagri dan CNBC Indonesia atas apresiasi yang diberikan kepada pemerintah daerah di Maluku Utara.

Sherly juga mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara, para bupati, wali kota, serta seluruh tim yang dinilai telah bekerja mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tertinggi secara nasional adalah capaian positif. Namun, pemerataan manfaat pertumbuhan masih menjadi PR utama kita bersama,” kata Sherly setelah menerima penghargaan.
Capaian tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada triwulan III 2026, ekonomi Maluku Utara tumbuh 16,65 persen secara tahunan (year-on-year), tertinggi dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan 15,35 persen pada triwulan II 2026.
Namun, Sherly mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya tercermin dari angka statistik maupun aktivitas industri berskala besar.
Menurut dia, tantangan pemerintah daerah ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan kepulauan.
Ia menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa dan kepulauan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antardaerah.
“Bagaimana pertumbuhan tidak hanya terpusat di kawasan industri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi desa dan kepulauan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan,” ujarnya.
Sherly menegaskan, capaian pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan pemerataan manfaat pembangunan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari perubahan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.
“Pertumbuhan adalah pencapaian. Pemerataan adalah tanggung jawab. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan,” kata dia.
Dengan penghargaan dan bantuan senilai Rp5,5 miliar tersebut, lima pemerintah daerah di Maluku Utara memperoleh tambahan dukungan untuk mendorong pembangunan ekonomi. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan yang selama ini ditopang aktivitas industri juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di luar kawasan industri.
